;Terhadap alasan tersebut Tergugat telah keliru dan salah kaprah dalammemahami dan menerapkan Pasal 14 UU No. 19/2003 yang menyebutkan:(1) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perserodimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham padaPersero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnyadimiliki oleh negara;(2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepadaperorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS;Halaman 18 dari 71 halaman, Putusan

Mengenai Legal Standing Menteri dalam RUPS baik dalam halseluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan pemegang sahampada Persero dan Perseroan Terbatas dalam hal tidak seluruhsahamnya dimiliki oleh Negara;b. Mengenai kewenangan Menteri untuk memberikan kuasa denganhak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untukmewakilinya dalam RUPS;c.

Dalam pertimbangan lainnya Mahkamah Konstitusimenyatakan ...Penerima Kuasa yang mewakili Menteri dalam RUPSHalaman 20 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 33/G/2019/PTUNJKT.tersebut tidak boleh bertindak langsung mengambil keputusanmelainkan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri terlebihdahulu sebagai pemberi kuasa...dst, selanjutnya dalampertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyebutkan ...Namun, jikamenteri tidak hadir dalam RUPS tersebut melainkan memberi kuasadengan hak subsitusi (entah kepada

Adhi Persada Properti selaku kuasa kepada Penggugatmelainkan persetujuan menteri tersebut ditujukan/dimaksudkan bagipenerima kuasa yang mewakili Menteri dalam suatu RUPS dalam mengambilkeputusan;Lebih jauh lagi, persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara dalamhal adanya pengalihan aktiva (tanah) sebagaimana yang dinyatakan didalam Obyek Sengketa pada alasan kedua tersebut hanya terhadappengalihan Aktiva Tetap, hal tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 2ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No

padaPersero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnyadimiliki oleh negara;(2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepadaperorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS;(3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),wajib terlebin dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambilkeputusan dalam RUPS mengenai:a. perubahan jumlah modal;b. perubahan anggaran dasar;c. rencana penggunaan laba;d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan

Direksi dan Komisarisbelumlah mendapat gaji dari PT BWR karena anggaran dasar dan rumahtangga belumlah disahkan RUPS Perdana;4. Tidaklah pernah kami menikmati sarana yang dapat secara leluasa kamigunakan laksana direksi dengan pranata yang memadai bagi seorang direksisebuah PT yang siap beroperasi, kecuali PT yang justru menyedotsumberdaya waktu, tenaga, ilmu dan segala sarana pribadi yang kami milikiagar la dapat tegak berdiri.

Penerimaan oleh Pemerintah Kota Batu, dengan merubah komposisi saham,ataupun Penerimaan oleh PT Batu Wisata Resource maka haruslah diikutidengan penyelenggaraan RUPS yang menentukan hak dan kewajiban parapihak termasuk di antaranya menentukan kedudukan akun hutang afiliasidireksi, sebagai pertanggungjawaban direksi dalam mempertahankankelangsungan hidup perusahaan.

Persetujuan komisarisdilakukan pada saat RUPS Perdana diselenggarakan, dan selama fasepersiapan dimaksud tidak ada upaya pemberhentian sementara baikoleh RUPS maupun Komisaris karena tindakan yang dilakukan olehdireksi (sebagaimana dimaksud Pasal 105 UndangUndang RI Nomor40 Tahun 2007);Seluruh tindakan yang dilakukan direksi yang melaksanakan tugassebagai kuasa calon pendiri yang belum mendapat pengesahan menjaditanggung jawab pribadi direksi apabila RUPS Perdana menolak tahapanperencanaan yang dilakukan

oleh direksi, (Pasal 13 dan Pasal 14UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007);RUPS perdana yang tidak dapat terselenggara, karena tambahan modaldisetor pemerintah Kota Batu tidak pernah terjadi.

Bukti B5, Dokumen Persiapan RUPS dan Bukti Dli. Dokumen PenyesuaianStrategis PT Batu Wisata Resource Menyampaikan secara utuh posisiaktivitas kerjasama investasi senilai Ro247.000.000,00 kepada 10 kelompokkreatif masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dan materiPersiapan RUPS Perdana. Bukti B5 menunjukkan senyatanya bahwaaktivitas dimaksud telah diketahui oleh Pemegang Saham dan Komisarispada saat rapat RUPS Perdana pada tanggal 15 Juni 2015.

Organ PT adalah Direksi Komisaris RUPS dan organ Perum adalahHalaman 19 dari 136 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby20DireksiDewan PengawasWalikota. Dokumen rencana, anggaran, programkerja disampaikan direksi kepada RUPS untuk badan hukum berbentukPT.

Abdul Latief ChaledBahwa benar perusahaan tidak pernahmelakukan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) ;Bahwa benar sekitar bulan Juni 2011bertempat di rumah KediamanWalikota Batu pernah diadakan rapatintern persiapan pendirian PT.

Batu WisataResource ;Bahwa benar selama saksi bekerja diPT.BWR tidak pernah ada RUPS ;Bahwa setahu saksi PT.

BWRbelum mendapat pengesahan namunsetoran modal sudah ada ;Bahwa menurut Ahli, direksi bertindakdi luar RUPS merupakan tanggungjawab pribadi ;Bahwa tindakan pribadi direksi diluarRUPS merupakan tanggung jawabpribadi sehingga menimbulkankerugian negara ;Bahwa apabila perusahaan belumdisahkan maka direksi tidak bolehbertindak apapun ;Bahwa AD/ART saja belum bisadilakukan aktifitas /kegiatan ;= Bahwa belum diadakan RUPS dalamPT.

keluar masuk ;Halaman 99 dari 136 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby100= Bahwa kegiatan keluar masuknya uangharus dipertanggungjawabkan padaRUPS ;= Bahwa RUPS harus ada setahun sekali,pelaporan pertanggungjawaban direksipada dewan komisaris, jika tidak adamaka PT tersebut harus dilihat jikabulan ke 17 belum ada RUPS harussegera diadakan RUPS ;= Bahwa yang wajib melaksanakanRUPS adalah direksi, bisa juga dewankomisaris yang meminta dilakukanRUPS ;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah

Bahwa pada tahun 2011 melalui suratnya TERGUGAT II mengundurkandiri dari perseroan, yang akhirnya memaksa diselenggarakannya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) pada tahun 2013, dimana hasil RUPS tersebutmenyetujui pengunduran diri TERGUGAT II dan mengubah susunan pengurusmaupun pemegang saham TERGUGAT , sehingga pengurus dan pemegangsahamPerseroan TERGUGAT tersebut adalah pengurus dan pemegangsaham yang baru yang tidak tahu menahu mengenaitindakanTERGUGAT Il yang secara hukum tidak dapat dipersalahkan

Bahwa Tahun 2004 dilaksanakan RUPS Perseroan TERGUGAT AktaNomor 1 tertanggal 2 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris HengkyRibowo.SH dan sebagai pemegang saham mayoritas adalah Hj.

RaniSoeriandani, dan dalam Akta RUPS Nomor 11 tanggal 26 Mei 2004 yang dibuatdihadapan Hamid Gunawan.SH telah mengangkat TERGUGAT sebagaiDirektur Utama;ey Bahwa Tahun 2005, kembali dilaksanakan RUPS PerseroanTERGUGAT dihadapan Hamid Gunawan SH, yang pada pokoknya RUPSsepakat mengubah Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar yang selanjutnya berbunyi:"Direksi berhak meivakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentangsegala lial dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain danpihak

Bahwa atas pengunduran diri TERGUGAT Il tersebut di atas, telahmemaksa dilaksanakannya RUPS Perseroan TERGUGAT pada tanggal 2 Juli2013, yakni memberhentikan TERGUGAT II sebagai Direktur Utama danPemegang Saham Perseroan TERGUGAT I, sebagaimana dituangkan dalamAkta RUPS No. 05 tertanggal 2 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Indrawan AdhiBakti,SH.MHum, dimana sejak diterbitkannya Akta RUPS tersebut, makaPengurus Perseroan TERGUGAT adalah sebagai berikut:e H.

Etam Abdi Nusa", Nomor 08,Tanggal 16 Oktober 2013) dan atas dasar RUPS tersebut, maka Tergugat II telahdibebaskan dari segala kewajibannya yang timbul karena perjanjian hutang antaraPenggugat dan Tergugat .

Dan apabila terjadi perubahan anggaran pembelian tanah yang terjadidalam tahun buku bersangkutan, Direktur mengajukan RKAPperubahan dan di bahas didalam RUPS dan hal tersebut dilakukansebelum pembelian.Dalam kenyataanya terdakwa selaku direktur PD BKK Kebakkramat dalampengadaan harta tetap dan inventaris (pengadaan tanah) tanpa melalui RUPS danmelebihi RKAP Tahun 2010 yang hanya ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) tidak sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42Tahun

Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan Direktur PDBKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan harta tetapdan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atau tidakdisetujui akan dituangkan dalam notulen RUPS.f.

Data pendukung lain yang diperlukan (Laporan PenilaianProperti)e Bahwa Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan DirekturPD BKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan harta tetapdan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atau tidak akandituangkan dalam notulen RUPS.

Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan Direktur PDBKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan hartatetap dan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atautidak disetujui akan dituangkan dalam notulen RUPS.Dan apabila terjadi perubahan anggaran pembelian tanah yang terjadidalam tahun buku bersangkutan, Direktur mengajukan RKAPperubahan dan di bahas didalam RUPS dan hal tersebut dilakukansebelum pembelian.Menimbang

Halaman Putusan No71 /PidSus TPK/2015 /PN.Smg10.Data pendukung lain yang diperlukan (Laporan Penilaian Properti)11.Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan Direktur PDBKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan hartatetap dan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atautidak disetujui akan dituangkan dalam notulen RUPS.12.Dan apabila terjadi perubahan anggaran pembelian tanah yang terjadidalam tahun buku bersangkutan

tanggal 21Mei 2007 ataupun RUPS apa pun kepada Penggugat.

) tanggal 21 Mei 2007 ataupun RUPS apa pun.

Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), 2. Komisaris, 3. Direksi, masingmasing mempunyai tugas sendirisendiriyang diatur oleh UndangUndang PT; Bahwa pemegang saham bukan organ PT, pemegang saham tidak ikut campur dalampengurusan PT. sesuai UndangUndang PT. Direksi sebagai pengurus PT.

) dalamRUPS tersebut Pemegang Saham dapat memperoleh data atau informasi dari PTtersebut ; Bahwa tidak bisa meminta data tidak melalui RUPS harus melalui RUPS untukmenerima data dan informasi ; Bahwa PT. berhak untuk menolak atau memberikan datadata kepada pemegang sahamtanpa melalui RUPS karena Pemegang saham tidak boleh intervensi kepada Direksi ; Bahwa fungsi Direksi di sebuah PT adalah sebetulnya mempunyai dua fungsi yaitu 1.Fungsi Pengurusan dan 2. fungsi perwakilan, fungsi Pengurusan bertanggung

NNT tahun 2007 tidak pernah terjadi peralihan hak berdasarkan RUPS tanggal21 Mei 2007 ataupun RUPS lainnya kepada Penggugat,berdasarkan CircularResolution of Shareholders of PT, Newmont Nusa Tenggara masingmasingtertanggal 21 Mei 2007 dan dituangkan dalam Akte Pernyataan Keputusan Parahal67 dari 76 Putusan No.02/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.Pemegang Saham diluar Rapat PT.

INDAHWATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) saham;43) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.PERTAMBANG-AN BUMI INDONESIA Nomor : 8, tanggal 6 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H.;44) 1 (satu) lembar asli Undangan RUPS tanggal 19 Oktober 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA atas nama CHEN KAI; 45) 2 (dua) lembar asli Notulen RUPS PT.

TOMY selaku pihak kedua/ pembeli sebanyak 29 (dua puluh sembilan) saham; 55) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. EKA BUMI INDONESIA Nomor : 7, tanggal 6 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H; 56) 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 19 Oktober 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. EKA BUMI INDONESIA an.

CHEN KAI; 57) 2 (dua) lembar asli Notulen RUPS PT.EKA BUMI INDONESIA tgl.19 Oktober 2015 ditandatanga-ni oleh CHEN KAI,LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAHWATY dan HARRY SANTOSO; 58) 3 (tiga) lembar asli Notulen RUPS PT.EKA BUMI INDONESIA tgl.19 Oktober 2015 ditandatanga-ni oleh CHEN KAI,LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAHWATY dan HARRY SANTOSO; 59) 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT.

INDAHWATY selaku pihak kedua / pembeli sebanyak 30 (tiga puluh) saham; 63) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. EKA BUMI INDONESIA No. 24, tanggal 26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H; 64) 1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT.TOMINDO TAMNI ERA BARU tanggal 30 Desember 2015; 65) 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA tanggal 30 Desember 2015; 66) 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI tanggal 30 Desember 2015; 67) 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA tanggal 30 Desember 2015; 68) 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Jihatisehingga sah mewakili dirinya dalam kedudukannya selaku pemegangsejumlah saham senilai 50 %) dari keseluruhan sahamsaham yang dimilikioleh perseroan; sehingga berhak untuk mengajukan permohonanpembubaran perusahaan berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 (Pasal 142 ayat (1)) yang menyatakan bahwa Direksi, DewanKomisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili palingsedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapatmengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS

Bahwa untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sudahdilakukan pemanggilanpemanggilan kepada Termohon yang layak danpatut menurut hukum sehingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)telah dilaksanakan, dengan dibubarkannya Badan Hukum PT. VirtutamaMedia Jihati, seluruh tanggung jawab aset dan pengurusan dilaksanakanoleh Tim Likuidasi. Kepada para Debitur, Kreditur, dan pihakpihak berkepentingan dengan PT. Virtutama Media Jihat agar menghubungiHalaman 3 dari 9 hal. Put.

Untuk melakukan tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan sahamkarena waris dan menandatangani RUPS PT. Pandaan Prima Husadasebagaimana tesebut dalam point nomor 5 di atas.8. Bahwa berdasarkan alasanalasan diatas, maka bersama ini Pemohon sebagaiIbu kandungnya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar Pemohonditetapkan sebagai wali dari anakanak Pemohon tersebut yang bernama :8.1. AHMAD HABIBI AULIYA, Umur 13 tahun (lahir : 27052006)8.2.

Untuk melakukan tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan sahamkarena waris dan menandatangani RUPS PT. Pandaan Prima Husada.

Untuk melakukan tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan sahamkarena waris dan menandatangani RUPS PT.

Nomor 1515 K/Pdt/201711.12.13.Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 14 tanggal 10 Juni 2013 dibuatdihadapan Notaris H.

Nomor 1515 K/Pdt/2017undangan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Juni2013 haruslah ditandatangani oleh direksi dari Termohon Kasasi , yakniTermohon Kasasi Il dan Turut Termohon Kasasi dikarenakan pada saatundangan dibuat dan dikirimkan tersebut, Turut Termohon Kasasi masihtercatat sebagai salah satu anggota direksi Termohon Kasasi ;Bahwa dengan terbuktinya cacat hukum dalam formalitas undangan RUPStahunan yang diedarkan oleh Termohon Kasasi II karena melanggar UUPT,maka seluruh

caramembuat Laporan PertanggungJawaban tertanggal 20 Mei 2013 yangkemudian diajukan kehadapan para pemegang saham pada RUPS Tahunanpada tanggal 7 Juni 2013, padahal formalitas undangan RUPS tahunantersebut, sejak semula sesungguhnya sudah cacat formal atau illegal;Bahwa Judex Facti secara nyata terbukti telah salah/keliru menerapkanHalaman 39 dari 42 hal.

Nomor 1515 K/Pdt/2017hukum karena tidak cermat dan tidak teliti dalam menilai prosedurpengajuan dan materi Laporan PertanggungJawaban tertanggal 20 Mei2013 yang hendak dimintai persetujuan dalam RUPS Tahunan pada tanggal7 Juni 2013.

Nomor 1515 K/Pdt/2017pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum(PMH), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan telahmemenuhi quorum karena dihadiri oleh lebin dari 50 % pemegang sahammaka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut adalah sahmenurut hukum dimana hasil rapat tersebut telah disetujui secara

Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perubahan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perseroan, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, dimana Kuorum RUPS dan keputusan RUPS berdasarkan lebih dari (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara hadir atau diwakili sesuai undang-undang;5.

PARA PENGGUGAT secara sepihak dan diamdiam telah mengajukanupaya hukum berupa permohonan untuk diberikan ijin menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan RUPS Luar Biasa PT. TenagaBumi Bali sehingga diterbitkan Penetapan No. 299/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel.tanggal 11 Oktober 2006 (Bukti PR24) ;c.

PARA PENGGUGAT hadir dalam undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

EdwinJoenoes ;Bahwa dalam agenda RUPS LB tersebut sebagaimanatercantum dalam surat undangan hanya membicarakanPenyesuaian Anggaran dasar Perseroan berdasarkan UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris Di Denpasar Bali ;Bukti tersebut membuktikan bahwa telah diselengarakan RUPS PT,Tenaga Bumi Bali pada tanggal 29 Juli 2008, dengan agenda rapat1. Penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Pengukuhan, Pengesahan danPersetujuan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru.3.

., dan dalam RUPS tersebut tidakmembicarakan/membahas tentang kepemilikan saham sesuaidengan Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 antaraEdwin Joenoes dan Ida Bagus Ngurah Wijaya ;Bukti T10Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 29Juli 2008 di Meeting Room Segara Village Hotel, Jl. Segara AyuSanur Denpasar Bali ;Bukti tersebut membuktikan bahwa telah diselenggarakan RUPSPT, Tenaga Bumi Bali pada tanggal 29 Juli 2008, dengan agendarapat 1.

Pilar Papua belum terbentukkarena belum adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataupunRUPS Luar Biasa;Bahwa Para Penggugat sebagai pemegang saham (ahli waris dari Ir.Musdari) harus terlebin dulu menempuh penyelenggaraan RUPS sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi

Sakina Sumber Batu tidak pernah beroperasi lagi dan juga belumpernah mengadakan RUPS sama sekali ; Bahwa benar dalam gugatan yang diajukan oleh Megawati Purnomo tersebutalamat saksi adalah di JI. Tanjung Raya No. 8 Jatipulo, Tomang, Jakarta 14Barat, yang tidak lain adalah alamat rumah Megawati Purnomo (Penggugat) yang dikontrakkan ;Bahwa benar alamat/tempat tinggal saksi sejak tahun 1992 sampai sekarangadalah di JI.

Sakiya adalah Tjondro Santoso ;Bahwa setahu saksi, Terdakwa telah membuat Notulen RUPS palsu dimanaseolaholah telah diadakan RUPS PT. Sakima Indah yang dipimpin oleh saksiKoran Purba dan berdasarkan Notulen rapat tersebut telah dibuat Akte No. 44dan kemudian dibuat Akte No. 22 yang seolaholah Terdakwa telah diangkat menjadi Direktur Utama PT. Sakima Indah ;Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2000, terdakwa telah membuat suratkuasa atas nama PT. Sakima Indah kepada P.

Sakima Indah berdasarkanNotulen RUPS PT. Sakima Indah tanggal 15 Juli 1996 yang kemudian dibuatkanakte No. 44 tanggal 09 September 1996 kepada Notaris Refizal, SH. MHum, yangkemudian dari Akte tersebut dibuatkan Akte No. 22 tanggal 06 Juni 1997 di kantorNotaris Nurul Hidayati Handoko, SH ;Bahwa benar setahu Terdakwa tidak ada perubahan AD/ART perusahaan setelah adanya perubahan susunan direksi di PT.

Sakima Indah ;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah membuat danmenandatangani Notulen RUPS PT. Sakima Indah, khususnya tanda tangan saksi Koran Purba ;Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang telah mengangkat dirinyasebagai Direktur Utama PT. Sakima Indah ; Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang Copy Surat Kuasa PT. Sakiya, PT. Sakima Indah, PT.

Sakina Sumber Batu tidak pernah beroperasi lagi dan juga belum pernahmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sama sekali ;. Bahwa benar saksi Koran Purba selaku Direktur Utama PT. Sakima Indah, tidakpernah menghadiri RUPS tanggal 15 Juli 1996 dan juga tidak pernahmenandatangani Notulen hasil RUPSLB tersebut ; .

Nomor 494 K/Pdt/201716.pemegang saham termasuk Termohon Kasasi didalamnya sebagaiKomisaris telah mengetahui dan menyetujui perihal: Perjanjian Sewa antaraPemohon Kasasi dengan Tergugat Il, yang mana hal tersebut jugadikuatkan oleh keteranganketerangan saksi dalam persidangan;Keterangan Saksi Slamat Simangunsong hal. 46 s/d 48 putusan a quo:Bahwa, saksi tahu dalam RUPS PT NLT Gasket setiap tahundisebutkan tentang Rental Pabrik (paragraf 10 hal. 46 putusan a quo);Bahwa, dalam RUPS semua pemegang saham

hadir (paragraf 11 ha.46 putusan a quo);Bahwa, tidak benar Penggugat tidak tahu harga sewa pabrik yang baru,karena setiap dalam RUPS disampaikan (paragraf 7 hal. 47 putusan aquo);Bahwa, saksi tahu secara lisan dari Mr.

"(paragraf 5 hal. 48 putusan a quo);Keterangan Saksi Pudjiono hal. 48 s/d 50 putusan a quo:Bahwa, PT NLT menyewa di lahan PT NALK sejak tahun 1997 denganbiaya sewa US$ 10,000 per bulan sampai dengan sekarang (paragraf 5hal. 49 putusan a quo);Bahwa, saksi pernah melihat akta hasil risalah RUPS (bukti TI18, buktiTI23, bukti TI29) yang menerima hasil RUPS tahun 2006, 2007, 2008,dan 2009 (paragraf 6 hal. 49 putusan a quo);Bahwa, benar saksi setiap bulan memberikan laporan bulanan ke parapemegang saham

telah setuju atas seluruh tindakan yang dilakukan olehPemohon Kasasi, sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 14 tertanggal24 Juni 2010 tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT NLT Gasket Mfg.Halaman 49 dari 65 hal.

Nomor 494 K/Pdt/2017Dimana RUPS tersebut dihadiri oleh 60% pemegang saham (sesuai denganketentuan kuorum Pasal 22 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTNLT Gasket Mfg Nomor 15 tertanggal 21 November 2012 (Bukti TI11) dandalam RUPS telah diputuskan yang pada pokoknya sebagai berikut: Rapat menerima dan menyetujui secara bulat Laporan Tahunan,Laporan Tahunan Direksi dan laporan Tugas Pengawasan DewanKomisaris untuk periode tahun 2006 dan 2007, termasuk LaporanKeuangan Perseroan periode 2006 yang

Putusan Perdata Gugatan No. 63/Pdt.G/2018/PN Sbrsurat tersebut tidak menyebutkan secara jelas agenda dan materi acaraRUPS TENTANG KODE ETIK dan tidak diinformasikan terlebin dahulukepada pemilik saham (Tergugat), dan Tergugat sama sekali tidakmenerima materi apapun yang berkaitan dengan RUPS tersebut.

Dalamsurat tersebut hanya disebutkan agenda acara Pembahasan terkaitkegiatan umum, strategi dan perencanaan di masa depan danmanagement perseroan;32.Pada saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal 14 Desember 2018,Tergugat baru melihat ada materi rapat yang baru ditunjukan olehPenggugat Il kepada Tergugat, terkait Kode Etik Perusahaan yang samasekali tidak disebutkan dalam Surat Panggilan RUPS LB, dan belakangan diketahui bahwa RUPS LB tersebut ternyata mengagendakan hal halsebagai berikut:1) Perubahan

Artinya rapat ini dilaksanakan beberapa saatsetelah Tergugat walkout dari RUPS dan meninggalkan kantor. Sebelummeninggalkan ruang kerja Tergugat menanyakan kunci mobil Pajerokepada Sdr. Suharto (staff personalia) namun yang bersangkutan tidakmengetahui keberadaan kunci mobil tersebut.

Putusan Perdata Gugatan No. 63/Pdt.G/2018/PN SbrPasal (5): Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3),keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan haksuara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebutDISETUJUI DENGAN SUARA BULAT;Menunjuk pada pasal tersebut di atas, maka sehubungan denganalasan hukum sebagai berikut:a) Rencana Perubahan Anggaran Dasar tersebut TIDAKTERCANTUM dalam Materi Acara Undangan Rapat

Putusan Perdata Gugatan No. 63/Pdt.G/2018/PN Sbrsangat jelas larangan pendirian usaha sejenis tersebut (apabiladianggap sah) baru diciptakan pada saat RUPS Luar Biasa padatanggal 14 Desember 2018.

WidjajaWidjaja(Utama)Rp500.000.000 500 AdPls Ady Wiguna ySANINDO Wiguna1. suxses 2% Robby Rp200.000.000 2002011 .CEMERLA WijayaNG (AWAL) Willy Rp150.000.000 150RicardoWijayaLiliana Dewi Rp150.000.000 150Sandjaja Sandjajaoo Rp1.000.000.000 1000 oo LennyWidjaja Widjajapy Lenny Rp500.000.000 500SANINDO Ady Wiguna Rp125.000.000 125SUKSES 1212 RobbyCEMERLA 2011 Wijaya Rp125.000.000 125NG (RUPS Willy1) Ricardo Rp125.000.000 125WijayaLiliana Dewi Rp125.000.000 125PT Sandjaja Sandjaja: .

LennySANINDO Widjaja WidjajaSUKSES 1901 Lenny Rp500.000.000 500CEMERLA 2013 BernessaNG (RUPS Audris Rp125.000.000 1252) Widjaja 2) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan rinciansebagai berikut: BMWB1778LL CARRY H 1816 RFHalaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 kK/Pdt/2018 CRVH 7811 TY VIAR H 5996 IW VIARH 2137 EQ3) Akta Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari: PT.

LennyWidjaja WidjajaLenny Rp500.000.000 500rr Ady Rp125.000.000 125SANINDO Wiguna SUKSES 1212 RobbyCEMERLA 2011 Wijaya Rp125.000.000 125NG (RUPS Willy1) Ricardo Rp125.000.000 125WijayaLilianaRp125.000.000 125Dewi Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pat/2018 PT.SANINDOSUKSESCEMERLANG (RUPS2) Sandjaja Sandjajaoo . Rp1.375.000.000 1375 a LennyWidjaja Widjaja1901 Lenny Rp500.000.000 5002013 BernessaAudris Rp125.000.000 125Widjaja 2.2.2.

Nomor 1636 K/Padt/2018 NG (AWAL) Wiguna WigunaRobby Rp200.000.000 200WijayaWilly Rp150.000.000 150RicardoWijayaLiliana Rp150.000.000 150DewiSandjaja SandjajaRp1.000.000.000 1000 oO LennyWidjaja WidjajaLenny Rp500.000.000 500vt Ady Rp125.000.000 125SANINDO Wiguna oeSUKSES 1212 RobbyCEMERLA 2014 eve Rp125.000.000 125NG (RUPS Willy1) Ricardo Rp125.000.000 125WijayaLilianaDew! Rp125.000.000 125PT.

Sandjaja Sandjaja, Rp1.375.000.000 1375 a LennySANINDO Widjaja WidjajaSUKSES 1901 Lenny Rp500.000.000 500CEMERLA 2013 BernessaNG (RUPS Audris Rp125.000.000 1252) Widjaja2.2.2 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli denganrincian sebagai berikut: BMW B 1778 LL, CARRY H 1816RF, CRV H 7811 TY, VIAR H 5996 IW, VIAR H 2137 EQ;2.2.3 Akta Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari: PT.Sanindo Sukses Cemerlang (Izin Industri, Amdal);2.2.4 Asetaset Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagaiberikut:No Inventaris

Rasico Industry mengetahui ada RUPS tetapi Terdakwatidak pernah diikutsertakan dalam setiap RUPS yang dilakukan olehPara Pemegang Saham PT. Rasico Industry dan juga tidak pernahmendapatkan laporan tentang RUPS yang pernah diselenggarakan olehPT. Rasico Industry, termasuk pada RUPSLB pada bulan Oktober 2007;Bahwa hasil RUPSLB tersebut telah dibuatkan akta notaris, yaitu AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Shin Young Indo Resourcesatas Persetujuan RUPS diwakili oleh Ham Chang Nam (BerdasarkanAkta Pendirian/ RUPS yang menjabat Direktur Utama adalah Jung SungHo, yang selanjutnya disebut Pihak PENGGUGAT dengan PT. BengkuluMega Quantum, JI. Ampera Raya No. 59 JakartaSelatan, yang diwakilioleh SANADJIHITU TUHUTERU yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I, telah mengadakan Perjanjian JualBeli Saham,berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham No.

Shin Young Indo Resources telah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham yang dalam RUPS tersebut sah dandapat mengambil keputusan yang mengikat perusahaan, dimana dalamRUPS tersebut telah memutuskan halhal ;a. Persetujuan jual beli/oengalinan saham perseroan, dimana sahammilik PT. Bengkulu Mega Quantum dalam hal ini diwakili olehTERGUGAT telah dijual kepada PT. Shin Young Indo Resourcessebanyak 500 (lima ratus) lembar saham atau senilai Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)b.

ShinYoung Indo Resources atas Persetujuan RUPS diwakili oleh HamChang Nam (Berdasarkan Akta Pendirian/ RUPS yang menjabatDirektur Utama adalah Jung Sung Ho tidak pernah ada dalam arsipbadan hukum perseroan bahkan sepengetahuan Dewan Direksi yangmenjabat saat itu, yang selanjutnya diyakini Perjanjian JualBeliSaham antara Penggugat dengan PT.

ShinYoung Indo Resources atas Persetujuan RUPS diwakili oleh Ham ChangNam (Berdasarkan Akta Pendirian/ RUPS yang menjabat Direktur Utamaadalah Jung Sung Ho tidak pernah ada dalam arsip badan hukumperseroan bahkan sepengetahuan Dewan Direksi yang menjabat saat itu,yang selanjutnya diyakini Perjanjian JualBeli Saham antara Penggugatdengan PT. Bengkulu Mega Quantum, JI.

Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.16/1.824/2013 yangditerbitkan kelurahan Pasar Manggis kecamatan Setia Budi JakartaSelatan, bukti P14;15.Foto copy Notulen RUPS PT. Bengkulu Mega Quantum yangberkedudukan di Kota Bengkulu tertanggal 20 Maret 2012, bukti P15;16.Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli saham No.PJBS/BMQSY/2908antara PT. Bengkulu Mega Quantum dengan PT. Shin Young IndoResources tertanggal 29 Agustus 2012, bukti P16;17.Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.23 PT.

Bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam penyusunan rencanakerja mMaupun rencana alokasi pengunaan anggaran pun Termohon sejauhini tidak pernah meminta masukan dan/atau pertimbangan dari Pemohonselaku Komisaris Utama dan tidak pernah pula Termohonmenyampaikannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tahunan karena senyatanya Termohon tidak pernah melakukan RUPStahunan meskipun Pemohon telah meminta berulang kali untukdilakukannya RUPS Termohon.f.

RUPS tahunan telah melewati batas masa waktu yang ditentukanoleh UU PT, bahkan RUPS tahunan tidak pernah dilakukan olehPerseroan bahkan dalam memperpanjang jabatan Direktur utama danKomisaris Utama Termohon melakukan nya tidak di dalam rapat umumpemegang saham melainkan dor to dor kepada pemegang sahamdimana setiap orangnya hanya dimintakan tanda tangan, olehkarenanya patut diduga terjadi manipulasi terhadap laporan tahunanPerseroan dengan berbagai fakta yang telah disembunyikan Termohonsebagaimana

(vide him. 52 penetapan);menimbang, bahwa dari RUPSRUPS yang diadakan TERMOHONternyata RUPS tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 78 ayat (3)jo. Pasal 66 ayat (2) undangundang perseroan terbatas karenaRUPS yang diadakan tidak mengajukan semua dokumen ...

tidak perlu ada inisiatifpemegang saham (Pemohon) untuk minta diadakan RUPS; (VideHim. 56 Penetapan);Menimbang, dengan tidak diberikannya Pemohon untuk memintaketerangan (buku besar) oleh Termohon sesuai ketentuan pasal 138undangundang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatasadalah termasuk perbuatan melanggar hokum yang dapatHalaman 19 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt.

Fotokopi tanpa Asli Surat yang ditujukan kepada Direktur PT.PURE TOUCHINDONESIA tanggal 12 Maret 2019 , diberi tanda bukti P910.Asli dan fotokopi Permohonan pencabuatan Banding sebagaimana yang telahdinyatakan dengan Akta Permohonan Banding Nomor.344/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr atas nama Pembanding SAMAT NGADIMANtanggal 12 Agustus 2019 , , diberi tanda bukti P10;11.Asli Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PURE TOUCHINDONESIA No. 009/PTI/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 , diberi tanda buktiP11