., dan telah mendapatpengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : C19322 HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 Agustus 2003, danberdasarkan Akta RUPS Perubahan Perseroan No. 67, tertanggal 26September 2019, yang dibuat oleh Pejabat Notaris di Kota Batam RUDIPURBA, SH, M.Kn,., yang telan mendapat pengesahan berdasarkanKeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;( vide Bukti Surat P1 );2.

Buana CiptaNomor : 43 Propertindo), selaku perusahaanTanggal : 11 April 2003 pengembang yang sah dan Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 13/PDT.GS/2021/PN Btm (DIBERI TANDA P1) Photo Copy (nezegelen)Surat Keputusan (SK)Menteri KehakimanRepublik IndonesiaNomor : C19322HT.01.01.TH.2003Tanggal : 14 Agustus2003(DIBERI TANDA P2) Photo Copy (nezegelen)Akta RUPS Terakhir PT.Buana Cipta PropertindoNomor : 67Tanggal : 26 September2019(DIBERI TANDA P3) Photo Copy (nezegelen)Surat Keputusan (SK)Menteri Hukum dan

BuanaCipta Propertindo) telahmelakukan RUPS ataspengangkatan kembalikepengurusan direksi PT. BuanaCipta Propertindo.d. Bahwa Akta RUPS TerakhirPENGGUGAT (PT. Buana CiptaPropertindo) telah terdaftrar dandidaftarakan pada KementerianHukum dan HAM.

Foto copy Surat Keputusan (SK) Menteri Kehakiman RepublikIndonesia Nomor : C19322 HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 Agustus 2003diberi tanda P2;3: Foto copy Akta RUPS Terakhir PT. Buana Cipta Propertindo Nomor:67 tanggal 26 September 2019 diberi tanda P3;4. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Nomor :AHUAH.01.03 0337989 tanggal 27 September 2019 diberi tanda P4;Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 13/PDT.GS/2021/PN Btm5.

Buana Cipta Propertindo telah terdaftrar dan didaftarakan padaKementerian Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 2003 dan telahmelakukan RUPS atas pengangkatan kembali kKepengurusan Direksi PT. BuanaCipta Propertindo dan telah didaftarakan pada Kementerian Hukum dan HAM;Menimbang, bahwa dari bukti P5 berupa Kesepakatan Pemesanan Tanahdan Bangunan (KPTB) Nomor : PPJB20193202110551 tanggal 2 Mei 2019dengan klausul :a.

(2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yanglebih kecil; ataub.

Dewan Komisaris(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukankepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yangdisampaikan oleh pemegang saham tembusannyadisampaikan kepada Dewan Komisaris.(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud

pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepadaDewan Komisaris; ataub.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiriRUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.(8) Dst...> Pasal 9 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PUTERI AHDADIANo. 31, tertanggal 25 Januari 2011 yang dibuat dihadapan TURUTTERGUGAT I, yang kutipannya adalah sebagai berikut :1.

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 485/Padt.G/2019/PN Jkt.Brt2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilanterlebin dahulu kepada para pemegang saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS~ diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPSdiadakan.4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.5.

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018, PENGGUGAT melalui KeputusanPemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT.AEROFOOD: INDONESIA (TURUT TERGUGATI) telah diputuskan dandiangkat menjadi Direktur Utama pada TURUT TERGUGATI, dengan masajabatan selama 3 (tiga) tahun dengan remunerasi sebagaimana dimaksuddalam Keputusan RUPS TURUT TERGUGAT yang disampaikan kepadaDirektur Utama TURUT TERGUGAT pada tanggal 14 Juni 2016, yang isiHalaman 2 dari 32 halaman putusan perkara Nomor 343/PDT/2020/PT.DKIpada pokoknya

Anggaran Dasarlebih tinggi dari RUPS. Dalam perseroan segala hal harustunduk padaAnggaran Dasar, termasuk penyelenggaraan RUPS.

RUPS yangdiselenggarakan dengan tidak mengindahkan Anggaran Dasaradalah tidak sah...;11.Bahwa ditariknya TURUT TERGUGATI adalah agar tuntutanPENGGUGAT tidak siasia belaka, selain karena TURUT TERGUGATadalah badan hukum yang memiliki hubungan hukum secara langsung baikdengan PENGGUGAT, TERGUGATI dan TERGUGATII, juga karena TURUTTERGUGATI yang secara hukum memiliki landasan hukum dalammembayarkan kerugian dan ataupun gaji yang seharusnya diterima olehPENGGUGAT;Sedangkan, ditariknya TURUT TERGUGATII

V/Turut Tergugat II/PenggugatRekonpensi, Terbanding/semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukanKontra Memori Banding tertanggal 30 Desember 2019, yang pada pokoknyasebagai berikut : Pertimbangan hukum yudex factie tingkat pertama adalahsudah tepat dan benar secara hukum, karena pokok perkara a quoadal;ah mengenal pemberhentian Terbanding melaluipemberhentian diluar RUPS yang diatur dalam pasal9 ayat (15)Anggaran Dasar, sehingga mengikat pula ketentuan lain, yaknipasal 9 ayat (18) ayat (18)

Terbanding, baik secara lisan maupuntertulis, sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 9 ayat (18)Anggaran Dasar dan tidak terlepas dari ketentuan pasal 9 ayat(19), terdapat hak Terbanding untuk melakukan pembelaan diridalam tenggang waktu 14 hari, terhitung sejak rencanapemberhentian sesuai pasal 9 ayat (18), dan pada faktanyaPembanding telah mengakui pemberitanuan rencanapemberitahuan tersebut di tanggal yang sama (tanggal 25September 2018) dengan terselenggaranya Keputusan PemegangSaham di luar RUPS

Putusan Perdata Gugatan No. 63/Pdt.G/2018/PN Sbrsurat tersebut tidak menyebutkan secara jelas agenda dan materi acaraRUPS TENTANG KODE ETIK dan tidak diinformasikan terlebin dahulukepada pemilik saham (Tergugat), dan Tergugat sama sekali tidakmenerima materi apapun yang berkaitan dengan RUPS tersebut.

Dalamsurat tersebut hanya disebutkan agenda acara Pembahasan terkaitkegiatan umum, strategi dan perencanaan di masa depan danmanagement perseroan;32.Pada saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal 14 Desember 2018,Tergugat baru melihat ada materi rapat yang baru ditunjukan olehPenggugat Il kepada Tergugat, terkait Kode Etik Perusahaan yang samasekali tidak disebutkan dalam Surat Panggilan RUPS LB, dan belakangan diketahui bahwa RUPS LB tersebut ternyata mengagendakan hal halsebagai berikut:1) Perubahan

Artinya rapat ini dilaksanakan beberapa saatsetelah Tergugat walkout dari RUPS dan meninggalkan kantor. Sebelummeninggalkan ruang kerja Tergugat menanyakan kunci mobil Pajerokepada Sdr. Suharto (staff personalia) namun yang bersangkutan tidakmengetahui keberadaan kunci mobil tersebut.

Putusan Perdata Gugatan No. 63/Pdt.G/2018/PN SbrPasal (5): Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3),keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan haksuara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebutDISETUJUI DENGAN SUARA BULAT;Menunjuk pada pasal tersebut di atas, maka sehubungan denganalasan hukum sebagai berikut:a) Rencana Perubahan Anggaran Dasar tersebut TIDAKTERCANTUM dalam Materi Acara Undangan Rapat

Putusan Perdata Gugatan No. 63/Pdt.G/2018/PN Sbrsangat jelas larangan pendirian usaha sejenis tersebut (apabiladianggap sah) baru diciptakan pada saat RUPS Luar Biasa padatanggal 14 Desember 2018.

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebutsebagai UU PT) dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN(selanjutnya disebut UU BUMN), diatur bahwa organ Perseroan terdiridari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Masingmasing organmemiliki kKedudukan, tugas dan wewenang masingmasing serta tidakdapat dicampuri satu sama lainnya.b.

RUPS sebagaimana diatur dalam UU PT memiliki wewenang yangtidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batasyang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar(Pasal 75 UU PT). Dalam UU PT telah diatur beberapa kewenanganyang dimiliki oleh RUPS, begitu juga halnya dalam anggaran Dasar PTPeramina (Persero) telah ditetapbkan sejumlah kewenangan yangdimiliki oleh RUPS.

Begitu juga halnya dalam UU BUMN terdapatpengaturan mengenai kewenangan yang hanya dimiliki oleh RUPS,misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU BUMN.

Pst. .bahwa terkait dengan pengurusan asset PI Pertamina, tidak terdapathubungan/kepentingan antara Penggugat sebagai Pensiunan PT Pertaminadengan Tergugat sebagai RUPS/Pemegang Saham PT Pertamina dan PTPertaminasendiri sebagai sebuah badan usaha. Penggugat bukan merupakan bagian dari organ perusahaan yang berkepentingan terhadappengelolaan aset PT Pertamina.5. Terkait dengan hubungan hukum ini, Prof. Dr.

Bahwa sesuai dengan ketentuan UU di Bidang Perseroan Terbatas, OrganPerseroan adalah terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Him 32 Putusan Nomor : 105/Pat.G. /2016/PN.Jkt. Pst. .Dewan Komisaris dan Direksi.

Wiwiek Sarwono selaku Manager Keuangan & tidak pernah membuatlaporan administrasi bulanan & tahunan secara tertulis dan transparan.4 Pertanyaan No. 9:Perihal RUPS sesuai pasal 18 ayat 1, dijelaskan bahwa pemegang saham tidakpernah mengadakan RUPS dikarenakan kami 4 orang (Suyatno, WiwiekSarwono, Budi Margono, Tri Raharjo) tiap hari aktif dan bekerja di PT MahkotaRatu Taxi jadi segala masalah & penyelesaiannya berdasarkan musyawarah dankesepakatan bersama tapi tidak dibuatkan kesepakatan tertulis.5

Pertanyaan No. 10:Perihal pembagian keuntungan, dijelaskan bahwa sejak PT Mahkota Ratu Taxiberdiri & mengelola armada taksi sampai diadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) penjualan saham tahun 2007, PT. tersebut tidak pernahmendapatkan keuntungan sehingga pemegang saham tidak pernah mendapatkanpembagian hasil keuntungan dan yang mengelola keuangan pada tahun 2002 s/dtahun 2007 adalah Bp.

Wiwiek Sarwono (selaku manager keuangan PT MahkotaRatu Taxi).Pertanyaan No. 11, 12, 13, 14:Perihal RUPS (Rapat Umum Penjualan Saham) penjualan saham, dijelaskanmemang benar pada tanggal 16 Januari 2007 diadakan RUPS tentang penjualansaham PT Mahkota Ratu Taxi kepada investor (bukti RUPS terlampir) kita 4orang selaku pemegang saham sudah berusaha menawarkan PT Mahkota RatuTaxi kepada investor, akan tetapi dikarenakan PT Mahkota Ratu Taximempunyai banyak hutang kepada pihak ke 3 maka para investor

dituangkan dalamAkte Notaris No. 55 tanggal 19 Januari 2007 dihadapan notaris Silvi TriBudi Esti ;Bahwa perihal pengembalian kelebihan pajak dari Dirjen Pajak sebesarRp. 241.315.572, (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima belas ribulima ratus tujuh puluh dua rupiah) uang tersebut digunakan untukmengembalikan pinjaman PT Mahkota Ratu Taxi kepada pihak ketiga ;Bahwa perihal pembagian keuntungan dijelaskan bahwa sejak PT MahkotaRatu Taxi berdiri dan mengelola armada taxi sampai diadakan RUPS

Bahwa karena keberadaan Terlawan II tidak diketahui sekalipun parapemegang saham perseroan mencarinya namun tidak diketemukan,sehingga pada tanggal 26 Juni 1998 para pemegang sahammengadakan Rapat Umum Para pemegang Saham PT.Suryamas CakraWahana dengan menghasilkan keputusan antara lain : Memberhentikan Terlawan Il sebagai Direktur UtamaPT.Suryamas Cakra Wahana; Mengangkat Herdiyanto sebagai Direktur UtamaPT.Suryamas Cakra Wahana;Dari hasil RUPS tersebut sebagaimana dalam Akta Notaris No.2,tanggal

Suryamas Cakra Wahana, maka pengurusPerseroan mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham /RUPS PT.Suryamas Cakra Wahana, tanggal 25 Juni 1998, yangdalam RUPS tersebut pada Angka Romawi IV isinya :Memberhentikan dengan hormat Direktur Utama /TerlawanI dan telah dilakukan pemberesan dan pembebasansepenuhnya, serta mulai hari ini Ssusunan Direksi dan DewanKomisaris yang baru adalah sebagai berikut :Direktur Utama: Tuan Herdiyanto /Pelawan;Halaman 13 dari 53 Putusan NOMOR 694/PDT/2017/PT SBYDirektur :

Suryamas Cakra Wahana sebagai DirekturUtama, hal ini telah ditetapkan dalam keputusan RUPS Perseroan.16.

MEGABUMI SRIWIDJAJAsebagai Penggantinya yang isi pokok :Menyatakan dengan sebenarnya : Bahwa kami selaku pemegang kuasa atas pemilik saham PT.SURYAMAS CAKRA WAHANA melalui RUPS sesuai akta BeritaAcara Rapat No. 129 tanggal 27 Maret 1997 tentang persetujuanHalaman 26 dari 53 Putusan NOMOR 694/PDT/2017/PT SBYmelakukan perobuatan hukum untuk mengalihkanmelepas danmenjamin sebagian dan atau seluruh aset PT.

MEGABUMI SRIWIDJAJA sebagai Penggantinya yang isipokok :Menyatakan dengan sebenarnya : Bahwa kami selaku pemegang kuasa atas pemilik saham PT.SURYAMAS CAKRA WAHANA melalui RUPS sesuai akta BeritaAcara Rapat No. 129 tanggal 27 Maret 1997 tentang persetujuanmelakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan melepas danmenjamin sebagian dan atau selurun aset PT.

Siswadi, SH, MKn selaku Direktur Utama PT.RBSJ sebesar Rp.10.000.000.000,-;19) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor: 78, tanggal 25 Agustus 2010;20) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor: 67, tanggal 13 Agustus 2009;21) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.

Siswadi, SH,MKn selaku Direktur Utama PT.RBSJ, sebesar Rp.10.000.000.000,;19) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor: 78, tanggal 25Agustus 2010;20) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor: 67, tanggal 13Agustus 2009;21) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor: 35, tanggal 18Pebruari 2009;22) Laporan Auditor Independen Ngurah Arya dan Rekan atas LaporanKeuangan PT.RBSJ Nomor: 75/KAP.BB.SGT/II/ tgl 26 Maret 2008 untukperiode yang berakhir tanggal 31 Desember 2007;23) Laporan Hasil

melakukan RUPS sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007tentang PT;Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak adakeberatan;.

Karena kondisi inilanh maka saksi tidak sanggupmempertanggungjawabkan di depan RUPS.

Saksi mengetahui nilai Investasi PT.RBSJ ke PT.SAB untukbudidaya tebu dari RUPS dan Laporan Audit PT.RBSJ nilainya sebesarRp.14.875.000.000.

Siswadi, SH, MKnselaku Direktur Utama PT.RBSJ sebesar Rp.10.000.000.000.;19) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor: 78, tanggal 25Agustus 2010;20) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor: 67, tanggal 13Agustus 2009; 130 21) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.

TRIBHARATA SEJATI Nomor 67, tanggal 20September 2016 yang notabene TERGUGAT jugadipanggil sesuai dengan surat panggilan RUPS LB yangtercatat, TERGUGAT sangat jelas mengetahui bilamanaagenda RUPS LB tersebut salah satu agendanya adalahperubahan pengurus PT.

TRIBHARATA SEJATI yang manatentu saja TERGUGAT sangat paham jika posisinyaselaku Direktur Utama akan diganti sehingga dengandemikian, RUPS bawah tangan yang diselenggarakan olehTERGUGAT pada tanggal 30112016 (tiga puluhNovember dua ribu) enam belas) tidak sah danbertentangan dengan hukum yang ada terutamaTERGUGAT mengakui bilamana RUPS pada tanggal 30112016 (tiga pulun November dua ribu enam belas)tersebut tidak dilakukan dengan surat panggilan tercatatsebagaimana lazimnya suatu RUPS sehingga dengandemikian

(TERGUGAT II), Notaris di Kota Tangerang Selatan);Bahwa sekali lagi TERGUGAT menunjukan adanyaperbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTERGUGAT yang mana sangat jelas sekali TERGUGAT menerangkan dalam akta yang dibuat dihadapanTERGUGAT II bilamana RUPS LB tertanggal 30112016(tiga puluh November dua ribu enam belas) tersebutditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang hadirdalam RUPS LB tersebut dan/atau. yang diwakilisedangkan notabene TERGUGAT secara sadarmemahami betul bilamana TERGUGAT I

tidakmendapatkan surat kuasa apapun untuk menghadiri RUPSmaupun RUPS LB PT.

(TERGUGAT II), Notaris di Kota Tangerang Selatanyang mana akta tersebut tidak memenuhi syarat formil baikitu. berkaitan dengan pengadaan RUPS yang tidakdilakukan melalui surat panggilan tercatat maupun padasaat melaksanakan RUPS tersebut, TERGUGAT tidak lagiberkedudukan sebagai Direktur Utama dan disamping itu,kuasa yang telah diberikan oleh PENGGUGAT kepadaTERGUGAT sebagaimana yang terurai pada AktaPerjanjian Nomor 35, tanggal 08 Agustus 2006 telahdicabut oleh PENGGUGAT sehingga TERGUGAT tidaklagi

Metropole telah menyelenggarakan RUPS lagi dengan oranglain di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2008 sebagaimana tertuang dalamAkta No. 82 tanggal 30 Jnui 200B tentang Pernyataan RUPS PTPuteri Meayang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, SH Notaris di Jakarta tanpasepengetahuan BUDY DINATA selaku pemegang saham mayoritas ;Adapun hasil RUPS tersebut meliputi :a. Perubahan Pemegang Saham PT Puteri Mea, yakni :hal 24 dari 44 hal put.

Bahwa tanpa sepengetahuan BUOY DINATA selaku pemegang sahammayoritas, pada tanggal 12 Agustus 2009 diadakan lagi RUPS mengenaipenegasan, persetujuaan dan mengesahkan kembali hasil RUPS yangtercantum dalam Akta NO.82 tanggal 30 Juni 2008 sebagaimana tertuangdalam Akta NO.85 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan H RizulSudarmadi, SH Notaris di Jakarta, seterusnya mendapatkan pengesahandari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan KeputusanNomor AHU44481.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal

Bahwa tanpa sepengetahuan BUOY DINATA selaku pemegang sahammayoritas, pada tanggal 17 Oktober 2009 diadakan lagi RUPS PT. PuteriMea tentang persetujuan perubahan pengurus sebagaimana tercantumdalam Akta No. 82 tanggal 30 Juni 2008 dan Akta No.85 tanggal 12Agustus 2009 yang hasilnya dituangkan dalam Akta No.123 tanggal 17Oktober 2009 dibuat dihadapan H. Rizul Sudarmadi, SH Notaris di Jakarta,dengan susunan pengurus sebagai berikut :hal 25 dari 44 hal put. No.444/PDT/2017/PT.DKI10.

Tony Amin sebagai Direktur Utama ; Ari Hans Setiawan,SH sebagai Direktur ; Agus Sutanto sebagai Komisaris Utama ; Metropole Santuk Djanguk,SH sebagai Komisaris ;Bahwa semua penyelenggaraan RUPS yang dilakukan tersebut. dilakukanketika terjadi sengketa perdata mengenai keabsahan kepemilikan sahamantara Metropole Bantuk Djanguk, SH selaku Penggugat dengan BudyDinata selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Palangka RayaNo.23/Pdt.G/2008/PN.PL.R jo.

Puteri Meaterahir yang sah adalah berdasarkan Akta NoA4 tanggal 22 Januari 2013yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH Notaris di Jakarta dimanaBudy Dinata melepaskan 10% sahamnya kepada Edy Longgo dan disetujuiselaku Direktur PT PM yang baru ; bahwa perubahan Anggaran Dasar PTPuteri Mea tersebut telah mendapat persetujuan dan Menkumham RI videpersetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU08996.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 kemudianberdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS

NUBIDELTA MARINE telah melunasi 3 LCT, namun TERGUGAT tanpapersetujuaan Dewan Komisaris maupun RUPS telah mengalihkanpembayaran tersebutun tukbisnisbisnis lain berupa pertambangan pasir diKalimantan, Kontraktor Sipil dan Kontraktor Tambang Nikel di SulawesiTenggara, yang keseluruhan bisnis tersebut mengalami kegagalan, sehinggaperseroan gagal memenuhi kewajiban hutang kepada TURUT TERGUGAT;18. Bahwa fakta hukum PT.

ETAM telah dibuat dalam keadaan tidak mampumembayar hutang kepada TURUT TERGUGAT, dengan jalan uang hasilpelunasan 3 Unit LCT dari PT.NUBIDELTA MARINE diselewengkan tanpapersetujuan dari Dewan Komisaris, PENGGUGAT, maupun RUPS, yangmengakibatkan perseroan PT. ETAM merugidan tidak memilikikemampuan finansial untuk membayar hutang;.

RUPS berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan apapun daripeserta rapat dimana Penggugat juga telah membubuhkan tandatangan persetujuan dan pengesahan terhadap pengunduran diriTergugat I, jadi kalau Penggugat sekarang mengingkari tanda tangannyasendiri patut dicurigai ada halhal yang disembunyikan.Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut diatas sudah sangatlah jelasapabila Penggugat mencoba untuk menggunakan PT.

NUBI DELTA MARINE yang nilainya tidak sampai Rp.Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Perdata No. 448/PDT/2017/PT.BDG.2.000.000.000, (dua miliar rupiah), dimana faktafaktanya adalah sebagaiberikut :a.Bahwa pembayaran hutang dengan saham telah diputuskan dalamRUPS secara sah dan disetujui oleh seluruh Pemegang Saham dengantanpa keberatan apapun;Dalam RUPS kedudukan Penggugat adalah sebagai Komisaris UtamaPerseroan.

Syarat dalam ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 tahun 2007,khususnya frasa dengan hak suara dapat mengajukan gugatanmengharuskan adanya RUPS yang menyebutkan dan/ataumenetapkan Sdr. ANDIKA ABDILLAH SOERIA ROSADI selakuKomisaris Utama telah diberi mandat untuk mengajukan gugatankepada mantan atau Ex Direksi tersebut;b.

Randugarut Plastic Indonesia didasarkan padahasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMOPLAS (DalamPailit) sebagaimana dimaksuddalam: risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalamAkta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapanProf. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM, Notaris di Semarang perihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan asset perseroan; dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

MM, Notaris di Semarang, perihalPernyataan Keputusan Rapat pelepasan asset perseroan;Kedua RUPS tersebut dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH.MH. MM, Notaris di Semarang dan masingmasing RUPS beragendakanrapat pembahasan dan keputusan mengenai penjualan asset PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit) dan proses peralihnan hak atas tanah danbangunan tersebut diatas telah dilakukan sebelum adanya putusan pailit;10.

RANDUGARUT PLASTICINDONESIA telah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang masingmasing beragendakan Rapat pembahasan dan keputusanmengenai penjualan asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) dan telah disetujuioleh seluruh pemegang saham PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang didalamnya juga termasuk Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam : risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA telah dilakukan secarasah dan berdasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),dimana Penggugat, yang pada saat itu masih berkedudukan sebagai salahsatu Direktur PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit), sebenarnya mengetahui,menyetujui, serta mendatangani hasil keputusan RUPS untuk menjualsebagian asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT. RANDUGARUTPLASTIC INDONESIA;18. Bahwa sesungguhnya Penggugat pun mengetahui bahwa hasil penjualan sebagian asset PT.

SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang notabenemengetahui, menyetujui serta menandatangani perihal putusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjual sebagian asset PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT. RANDUGARUT PLASTICINDONESIA. Namun, Penggugat justru tidak melaksanakan kewajibannyasebagai penjual karena telah menghalangi pengalihan hak atas objek jualbeli yang telah sah dibeli oleh PT.

RNI diluar RUPS No. 06 Tanggal 12Oktober 2009 serta Keputusan Pemegang Saham Perseroan(Persero) PT.RNI diluar RUPS tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksidan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Rajawali Nusantara Indonesia No. SK100/MBU/2012, dalam hal ini diwakilioleh ISMED HASAN PUTRO, sebagai Direktur Utama PT. RajawaliNusantara Indonesia (Persero), beralamat di Gedung RNI Jalan DenpasarRaya Kav.

Salman Maryadi, SH sebanyak 25 saham;9209 5 pSaebani Yusuf sebanyak 75 saham;Bahwa atas kesepakatan bersama antara pihakpihak, kemudian Tergugatharus mengalinkan sebagian dari sahamsahamnya yaitu sebanyak 10.675saham, kesepakatan tersebut dinyatakan dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuatdan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta Carmella Soe'oed, SH,Notaris di Tangerang, dalam

RUPS tersebut seluruh pemegang saham telahmenyepakati pengalihnan sebahagian dan saham Tergugat yang sebanyak11.775 tersebut kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat,pengalihan itu dilakukan masingmasing kepada:Nyonya Mimien sebanyak 1.632 saham;Nyonya Riana sebanyak 1.632 saham;Nyonya Angela Watie sebanyakl .632 saham;Aditya Redaya sebanyak 1.009 saham;Muna Larasati sebanyak 936 saham;9 29 5 pElman Karomi sebanyak 934 saham;g.

Salman Maryadi, SH sebanyak 175 saham;Bahwa dengan keputusan RUPS dan terjadinya pengalinan saham tersebut,maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi:Nyonya Mimien memiliki sebanyak 1.632 saham;Nyonya Riana memiliki sebanyak 1.632 saham;Nyonya Angela Watie memiliki sebanyak 1.632 saham;Nyonya Dewi Savitri memiliki sebanyak 1.010 saham;Aditya Redaya memiliki sebanyak 1.009 saham;9 29 5 Muna Larasati memiliki sebanyak 1.009 saham;Elman Karomi memiliki sebanyak 1.009 saham;Halaman 4 Putusan Nomor

sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 Undang undang Nomor40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa pada kenyataannya penyelenggaraan RUPSLB tetap dilaksanakanoleh direksi perseroan walaupun telah lewat tenggang waktu pemanggilanpara pemegang saham dan penyelenggaraan RUPSLB baru dilaksanakanpada tanggal 10 Januari 2013 dengan surat pemanggilan kepada parapemegang saham tertanggal 12 Desember 2012, berarti pemangggilan ituBaru dilaksanakan direksi setelah 19 hari sejak tanggal permintaanpenyelenggaran RUPS

Masalah pengangkatan Direktur Utama PT ELISTESTARPRIMAJAYA tanpa RUPS;b. Gaji PENGGUGAT pada PT ELISTESTAR PRIMAJAYA;c. Masalah kepemilikan saham dalam PT ELISTESTAR PRIMAJAYAuntuk membatalkan Penetapan Pengampuan No. 716/Pdt.P/2019/PN JKT.UTARA, maka jelas PENGGUGAT salah objek gugatan danmencampuradukan materi pengampuan, karenanya Gugatan haruslahditolak.Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2020./PN. Jkt.

Bahkan pembatalan RUPS serta pemberhentiandirektur?? Sebab pada lembar ke 4 (replik tidak ada halaman) pointkedua menyebutkan adanya permasalahan perbuatan melawan hukum,yang ikut pula membahas mengenai RUPS yang entah mengapamembahas mengenai pergantian direksi??

Masalah pengangkatan Direktur Utama PT ELISTESTAR PRIMAJAYAtanpa RUPS;b. Gaji PENGGUGAT pada PT ELISTESTAR PRIMAJAYA;c. Masalah kepemilikan saham dalam PT ELISTESTAR PRIMAJAYAuntuk membatalkan Penetapan Pengampuan No. 716/Pdt.P/2019/PN.JKT.UTARA, maka jelas PENGGUGAT salah objek gugatan danmencampuradukan materi pengampuan, karenanya Gugatan haruslahditolak.4.

Bahkan Pembatalan RUPS Serta Pemberhentian Direktur??Sebab Pada Lembar Ke 4 (Replik Tidak Ada Halaman) Point KeduaMenyebutkan Adanya Permasalahan Perbuatan Melawan Hukum, Yang IkutPula Membahas Mengenai RUPS Yang Entah Mengapa Membahas MengenaiPergantian Direksi??

Bahwa Tergugat mengangkat Direktur Utama tanpa Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sesuai dengan UU Perseroan Terbatas No.402007;. Bahwa Tergugat ingin menjual asset berupa tanah di daerah Sukabumi,dengan alasan untuk mengobati Hendrawan Setiadi, hal ini Tergugathanya mengadaada saja;Bahwa Penggugat menduga, Tergugat ingin menguasai asset dariHendrawan Setiadi, untuk kepentingan pribadi;.

diuraikan oleh TERLAWANsebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat 3 dan Pasal 111 ayat 3 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direksi dan Komisarisdiangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali:Pasal 94 ayat 3 Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk jangkawaktu tertentu, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masajJabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecualidengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS

Misalnyauntuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggalpengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantananggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk danatas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS. Halaman 13 dari 33 Putusan No. 52/Pdt.G/2014/PN.Amp14 Bahwa dalam buku M.

ALAMASMARA BAHARI dapat menunjukkan adanya persetujuan, atau setidaktidaknyasepengetahuan, dari RUPS P.T. ALAM ASMARA BAHARI perihal:1. Perjanjian sewa menyewa obyek eksekusi/sengketa;2. Pengajuan gugatan perlawanan terhadap eksekusi atas obyek eksekusi yangdimohonkan oleh Terlawan; Menimbang, bahwa dari kedua hal tersebut, maka seharusnya yang menjadipertanyaan, adalah: 1. Apakah RUPS P.T.

Apakah RUPS P.T. ALAM ASMARA BAHARI mengetahui dan/ataumemerintahkan YOS WIJAYA KAJENG AMERTA selaku direktur P.T. ALAMASMARA BAHARI untuk melakukan gugatan perlawanan atas eksekusi terhadapobyek eksekusi? Menimbang, bahwa dalam buktibukti yang diajukan Pelawan, baik bukti suratmaupun keterangan saksi dan keterangan ahli, Majelis Hakim sama sekali tidak mendapatiadanya fakta yang menunjukkan bahwa kedua hal tersebut di atas memang disetujui, atausetidaktidaknya diketahui, oleh RUPS P.T.

ALAM ASMARA BAHARIyang ditunjuk sah berdasarkan RUPS terakhir sesudah 5 tahun pendiriannya. Bahkan dalampenyebutan identitas Pelawan di surat gugatan perlawanannya, Pelawan juga sama sekalitidak menunjukkan dasar penunjukkannya sebagai direktur P.T. ALAM ASMARABAHARI (vide Pasal 94 ayat 3 dan Pasal 111 ayat 3 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas); Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat kedudukan YOSWIJAYA KAJENG AMERTA baik sebagai direktur P.T.

Nomor : 10/Pdt.G/2006/PN-Ska. tanggal 30 Agustus 2006 ; ----------------------------33. 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 35/Pdt/2007/PT.Smg, tanggal 18 April 2008 ; ------------------------------------34. 1 (satu) bundel Putusan Kasasi Mahakamah Agung RI Nomor : 6171K/ Pdt/2008, tanggal 21 November 2008 ; --------------------------------------------35. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi PT.IVU tahun 2005 dan tahun 2008 ; 36. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan RUPS

Indo Veneer Utama No. 003/IVU/RUPS/V/2008 tanggal 5 September 2008 yang di tujukan kepada Terdakwa II, Ibu Mariati dan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah atas nama PT. Indo Veneer dan PT.Indo Veneer Utama; -----------56. 1 (satu) lembar Surat PT.

Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa I perihal Undangan RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa ; -----------------------------------------------------57. 1 (satu) lembar Surat No.003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 mengenai informasi tentang Pemblokiran SHGB dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan SHGB No. 1 dan SHGB No.2 ; ------------------58. 1 (satu) lembar Surat Kepala kantor Pertahanan Kabupaten Karang Anyar No. 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008

KayuLapis Indonesia ; Bahwa berdasarkan Akta Nomor : 35 tanggal 30 Mei 2008 tentangBerita Acara RUPS Tahunan PT. Indo Veneer Utama dan AktaNomor 36 tanggal 30 Mei 2008 tentang Berita Acara RUPSLBmengenai perubahan seluruh Anggaran Dasar sesuai UU Nomor 40Tahun 2007, telah memberikan wewenang kepada Direksi PT. IndoVeneer Utama untuk mengurus keberadaan SHGB No.1, SHGB No. 2dan SHGB No. 53 milik PT. Indo Veneer Utama, selanjutnya padatanggal 25 Juli 2008 PT.

Kayu Lapis Indonesia ; e Bahwa berdasarkan Akta Nomor : 35 tanggal 30 Mei 2008 tentang BeritaAcara RUPS Tahunan PT. Indo Veneer Utama dan Akta Nomor 36tanggal 30 Mei 2008 tentang Berita Acara RUPSLB mengenai perubahanseluruh Anggaran Dasar sesuai UU Nomor : 40 Tahun 2007, telahmemberikan wewenang kepada Direksi PT. Indo Veneer Utama untukmengurus keberadaan SHGB No.1, SHGB No.2 dan SHGB No.53 milikPT. Indo Veneer Utama, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2008 PT.

Indo Veneer Utama, halpermohonanPengadaan Rapat ; 2022022 22055.2 (dua) lembar Surat PT.Indo Veneer Utama No. 003/IVU/RUPS/V/2008 tanggal 5 September 2008 yang di tujukan kepadaTerdakwa Il, lou Mariati dan Terdakwa I, perihal PermintaanPengembalian Asli Sertifikat Tanah atas nama PT.Indo Veneer danPT.Indo Veneer Utama; nc nnn nnn nnn nnn nnn ncnHal 15 dari 56 hal Put.

No. 57/PID/2014/PT.DKI161656.1 (satu) lembar Surat PT.Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPStahunan dan RUPS Luar Biasa; 57.1 (satu) lembar Surat No.003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai informasi tentang Pemblokiran SHGB danProsedur Pengurusan Perpanjangan SHGB No. 1 dan SHGB No.2; 58.1 (satu) lembar Surat Kepala kantor Pertahanan Kabupaten KarangAnyar No. 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari Sutanto,perihal permohonan

dikeluarkanoleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Proprinsi Jawa32.1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 10/Pdt.G/2006/PNSka. tanggal 30 Agustus 2006 ; 33.1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 35/Pdt/2007/PT.Smg, tanggal 18 April 2008 ; 34.1 (satu) bundel Putusan Kasasi Mahakamah Agung RI Nomor :6171K/ Pdt/2008, tanggal 21 November 2008 ;; 35.1 (satu) bundel Struktur Organisasi PT.IVU tahun 2005 dan tahun36.1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan RUPS

Bahkan biladicermati ketentuan salinan Akta tersebut, terutama pasalpasalmengenai RUPS (Pasal 18) maka Laporan Tahunan harus menjadibagian dalam acara tersebut dan telah ditelaah oleh Komisaris sebelummendapat persetujuaan RUPS; penggunaan laba jika perseroanmempunyai saldo laba yang positif. Olen karena semua itu tidak terlihatbaik dalam buktibukti yang diajukan maupun keterangan para saksimaka menurut Majelis Hakim keadaan keuangan PT.

RapahaelindoNusantara sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaiKomisaris (periksa Pasal 108 dan Pasal 114 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang PT Juncto Pasal 15 salinan Akta Risalah RUPS LBPT. Raphaelindo Nusantara tanggal 27 11 2008 No.03) atau apabiladiperlukan seorang pemilik saham dengan syarat tertentu maupunKomisaris atau salah satu Direksi dapat meminta diadakannya RUPSatau RUPS Luar Biasa untuk mengetahui perkembangan suatuperseroan.

Raphaelindo Nusantara (Inti Loundry) yang digunakan sebagai dasarlaporan dan karenanya sebagai dasar dakwaan dan tuntutan JaksaPenuntut Umum, ternyata dihitung sejak bulan Januari 2008, jauhsebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yangterakhir dialkukan pada tanggal 27 11 2008; dalam RUPS mana telahditetapkan bahwa modal perseroan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah).

Terbanding mohon agar judec factie tingkat banding tidakmempertimbangkan buktibukti baru yang akan diajukan oleh Tergugat IlIntervensi / Pembanding ; Bahwa dalildalil Tergugat Il Intervensi / Pembanding mengenai eksepsihanya mengadaada dan tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang sah ;Bahwa dalil Tergugat Il Intervensi / Pembanding mengenai legal standingPenggugat / Terbanding telah dipatahkan sendiri oleh keterangan ahliTergugat Il Intervensi / Pembanding Zulkifli Harahap, S.H. yangmenegaskan bahwa RUPS

hanya bisa dilaksanakan menurut komposisipemegang saham terakhir sebelum RUPS dilaksanakan dan RUPS yanghasilnya termuat dalam Akta No. : 01 tanggal 11 April 2012 tidak memuatkomposisi pemegang saham yang sesuai dengan Akta No.25 tanggal 10 Juli 2008 ;Bahwa Ir.

Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 17 UU No.19 Tahun 2003 tentangBUMN yang menyebutkan : Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebut alasannya.

P5 ).Bahwa mengenai transportasi ini karena sudah menyatu dandiperhitungkan dalam gaji, maka tidak dapat dikabulkan.d Uang Cuti Tahunan dll.Bahwa sesuai keterangan = saksi ~=Penggugat bernamaMariono.SE.MM yaitu bagian personalia yang bertugas membayargaji Direksi dan karyawan, sesuai dengan daftar yang diperlihatkan,bahwa yang telah dibayar kepada penggugat adalah;Uang cuti tahunan.Uang Apreasi.Uang Purna jabatan/ Santunan hari tua ( Bukti T12 ).Sedang uang tunjangan keagamaan dan uang insentif RUPS

Terutama karena kedudukan/ Jabatan Penggugat pada PTPN II Peserosebagai Direktur SDM & UMUM yang diberhentikan sebelum habis masajabatannya tampa alasan dan tidak diberikan hak untuk membela diri di RUPS,dan pemberhentian tersebut telah dimuat dibeberapa surat kabar ( Bukti P24 )yang menjatuhkan harga diri dan tercemarnya nama Penggugat.