Ditemukan 1901 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.ap suar suan suat suep
Penelusuran terkait : Suap korupsi
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 24-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 3/PID.TPK/2019/PT SMR
Tanggal 26 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
171 — 70
  • Tindak pidana pencucian uang terjadi karena maraknyaperselingkuhan antara pebisnis haram dengan aparatur Negara yang berwenang.Penyalahgunaan wewenang oleh aparatur Negara dalam bentuk pembiaran (bisa jadikarena telah menerima suap) atau bahkan ada yang terlibat langsung dalam kegiatanbisnis haram tersebut, kongkalikong terjadi pada tahap bisnis haram dijalankan bukanpada tahap pencucian uangnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1314 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 19 September 2016 — Drs. I Gede Jagrem, M.Si ;
79 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa yang dimaksud tindak pidana korupsi tidak hanyasecara definitif berkutat pada Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyaitu Tindak pidana Korupsi menyebabkan kerugian Negara, melainkanjuga di pasalpasal lainnya yang tersebar di dalam UndangUndangtersebut seperti Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 13, Pasal 12Huruf a, b, c tentang Suap dan Pemberian/Penerimaan Hadiah, Pasal
    7tentang Perbuatan Curang, Pasal 8 tentang Penggelapan DalamJabatan, Pasal 9 tentang Pemalsuan Data, Pasal 10 tentangPerusakan/Penghilangan Dokumen Bukti Tindak Pidana Korupsi, Pasal12 B tentang Gratifikasi Suap, termasuk pula Pasal 12 huruf e, f dan gHal. 146 dari 164 hal.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-11-2011 — Putus : 22-03-2012 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 01/Pid.B/TPK/2011/PN.JBI
Tanggal 22 Maret 2012 — DRS. H. MAIRIZAL, AK, M.Hum Bin H. MARIDI
103 — 17
  • memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, pelaku tidak memiliki wewenang atau alas hak yangsah menurut hukum ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinyamengemukakan bahwa pengertian melawan hukum formil berarti harus sesuai denganazas legalitas, ada tidaknya unsur melawan hukum maka berarti harus ada peraturanperundangundangan yang dilanggar, dan peraturan yang dilanggar tersebut haruslahperaturan yang didalamnya memuat ancaman pidana, seperti dalam tindak pidana suap
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2013 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 62/Pid.Sus/2011/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2013 — SAHAT P. SILABAN, S.H H. BASAR, S.H
115 — 64
  • Pertama, Oktober1991, halaman: 321); Menimbang, bahwa menerima suap Pasal 11, unsur perbuatannya adalahmenerima, yang dari unsur perbuatan ini dapat disimpulkan bahwa rumusanPasal 11 berupa rumusan formil bergantung pada selesainya dilakukanperbuatan, bukan pada apakah dari perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibatterlarang ataukah belum, akan tetapi dalam tindak pidana formil denganperbuatan menerimapun diperlukan syaratsyarata materiil, yakni diperlukansyarat telah beralihnya kekuasaan atas benda
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — dr. ISKANDAR, M.Kes
100 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam tahun 2011 sampai denganpertengahan tahun 2012, bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IIPekanbaru di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Pekanbaru Jalan DatukSetiamaharaja Nomor : 4 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaktidaknyadi tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telahmelakukan atau turutserta melakukan, setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata
Register : 04-01-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN MARTAPURA Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mtp
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat:
Dra. Sri Sudarningsih
Tergugat:
1.BUPATI BANJAR
2.Tim Pembebasan Lahan Akses Menuju Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar
97 — 17
  • Dan banyak lagi hargatanah yang bersertipikat dengan Surat Keterangan Tanah harga tanahditetapkan tidak logis, karena itu ada sangkaan kuat terjadinya tindakHalaman 3 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2019/PN Mtppidana korupsi suap atau gratifikasi, atau manipulasi luas tanah danharga tanah yang terkena pembebasan lahan untuk proyek tersebut;7.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 29-08-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 41/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat:
PT. SRIKANDI UTAMA NAWAKARYA
Tergugat:
DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN (BBKFP)
192 — 146
  • Sebagai contoh: ada penyedia lolos tender akan tetapimenyampaikan data palsu, ada penyedia yang bersengkokol dengan sesamapenyedia, demi mendapat paket pekerjaan, ada penyedia yang mengadakanKKN, suap atau gratifikasi kepada pelaku pengadaan dan ada juga penyediayang dikategorikan gagal mewujudkan apa yang telah dijanjikan; Bahwa, bentuk sanksi dari Pemerintah antara lain digugurkan, dicairkanjaminan penawarannya, ditutut ganti rugi dan ada pula sanksi yang diatursecara khusus yaitu sanksi masuk
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum
Register : 20-03-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN SIBOLGA Nomor 93/Pid.B/2019/PN Sbg
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.SYAKHRUL EFFENDY HARAHAP, SH, MH
2.DONNY M DOLOKSARIBU, SH
Terdakwa:
SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE, MM.
245 — 102
  • Patut itu kan ke norma, nanti tidak bisa dihukum;= Bahwa menurut Ahli apakah itu merupakan tindak pidana, harus terbuktiunsur objektifnya, katakanlah misalnya memang, seseorang bupati ini, diamenerima suap, katakan dia dibayar untuk proyek, meminta fee sekian %(persen), Nah itu tindak pidana kalau terbukti misalnya penipuan.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 91/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 22 Januari 2014 — - KHAIRUL ANWAR DAULAY
70 — 20
  • Sehubungan dengan kalimat tersebut,Adhami Chazawi mengatakan bahwa perbuatan menerima suap pada hurufasebelum perbuatan menerima hadiah diwujudkan, si pembuat telah memiliki suatukesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiah itu dimaksudkan untukmenggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban jabatannya.
    yang besarnyaakan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah diuraikan di atas perludipertimbangkan halhal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadappidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upayapemberantasan tindak pidana korupsi ; Terdakwa berperanan aktif untuk menjadikan subjek hukum lain yaitukontraktor Surung Panjaitan tergerak melakukan suap
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
308 — 268
  • Atau suatu paksaan tipuan atau suap maka itupenyelesaian yang bukan menjadi urusan administrasi tapimenyangkut dwaling salah kira baik salah kira atas jabatan salah kirasaya membaca undangundang salah kira saya terhadap peraturanperundangan maka menjadi prosedur administrasi ;Bahwa UU No. 3 Tahun 2014 betulbetul mendukung pemberantasankorupsi di Indonesia karena disitu jelas dinyatakan bahwa soaladministrasi adalah diluar dari soal paksaan, suap dan tipuan bukanurusan administrasi dan tidak dapat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2011 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 3441/Pid.B/2010/PN.Sby
Tanggal 18 Agustus 2011 — RATNA ENI SULISTYO
68 — 20
  • kegiatan tersebutdilaksanakan, jadi ukurannya adalah kegiatan itu sendiri ; Bahwa melakukan audit sendiri diperkenankan ; Bahwa jika Terdakwa bukan PNS menurut pasal 3, wewenang publikadalah konsep hukum administrasi jadi siapa yang mempunyai wewenangadalah pegawai/PNS, jadi tidak tepat jika Terdakwa menyalahgunakanwewenang karena Terdakwa bukan PNS ; Bahwa yang disebut penyalahgunaan wewenang harusberhubungan dengan jabatan publik yaitu pejabat PNS ;e Bahwa swasta dapat disebut korupsi jika melakukan suap
Pengadilan PA SALATIGA Perdata Agama
Register : 07-03-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PA SALATIGA Nomor 0256/Pdt.G/2018/PA.Sal
Tanggal 3 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 5
  • Jadi Termohonmenganggap pemberian uang itu sebagai suap agar pengaduanTermohon gugur. Karena Termohon berharap pemberian nafkah itu darisejak meninggalkan rumah dulu dan sampai sekarang jika memang akanmemberikan nafkah harus ada surat pernyataan resmi bermeterai,karena bagi Termohon, Pemohon semenjak menikah selama 21 tahunyang lalu sering mengingkari janji. Soal kunci rumah yang diganti olehTermohon karena Pemohon beberapa kali mengambil harta bersama danSuratsurat penting.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 747 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 7 Agustus 2012 — Ir. ARIS PRANATA ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT
111 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Arti harfiah daripengertian korupsi dalam perbendaharaan Eropa ialah kebusukan,keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat di suap, tidak bermoralseperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster Dictionary. DalamEncyclopedia Americana, korupsi disimpulkan sebagai suatu hal yangburuk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempatdan bangsa.
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 09-01-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 01 K/PM.III-14/AD/I/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — Lettu Caj I Nyoman Sudiartha
120 — 46
  • Bahwa oleh karena Terdakwa sangat mengetahui bahwa suapmenyuap dalam penerimaan prajurit adalah sangat dilarang danTerdakwa juga mengetahui resikonya jika perbuatan tersebut ketahuan,maka dalam menerima uang suap tersebut Terdakwa berusahasedemikian rupa dengan meminimalkan buktibukti, dengan maksudagar jika di kemudian hari perobuatan Terdakwa tersebut diusut tidakakan ada buktibukti, sehingga kesalahan Terdakwa akan sulitdibuktikan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1127 K/PID.SUS/2011
Tanggal 27 Juli 2011 — ROY YULIANDRI dkk
94 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian dalampenjatuhan pidananya antara lain tindak pidana Korupsi ;Bahwa perkara suap pajak mendapat sorotan cukup serius dari berbagai kalangan,karena selain mengurangi kepercayaan para Wajib Pajak, juga berdampak negatifatas pendapatan Negara dari Sektor Pajak yang pada gilirannya mengganggukontinuitas pembangunan, sehingga sangat perlu diberi ganjaran hukuman yangberat guna memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana Korupsi terutama yangberkaitan
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Upload : 09-01-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN.
Nama lengkap : Ir.IING SUWARGI Bin SAMBAS SURYADI ; Tempat lahir : Kuningan ; Umur/tgl lahir : 58 Tahun / 01Mei 1957 ; Jenis Kelamin : Laki-Laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Komplek Taman Puri Indah Blok A 06 Nomor 06 Rt.006 /017 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang ; A g a m a : Islam ; Pekerjaan : PNS ( Kepala Dinas SDAP Propinsi Banten ) ;
56 — 28
  • 99 hal putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PT.BTNtuntutan oleh tetangga sekitar bahwa persyartan pengajuan IMBtidak lengkap karena tidak disertai dengan persetujuan tetanggadekatnya (ijin H.O) dalam kasus posisi tersebut terjadi cacatprosedur, sehingga implikasinya IMB yang telahditerbitkan/dikeluarkan dapat dicabut kembali atau dibatalkan.Berbeda halnya diterbitkannya IMB dengan sudah mengetahuisebelumnhya ada persyaratan yang tidak lengkap tetapi karenapejabat administrasi tersebut telah menerima suap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 89/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
ZHANG DEYI
Tergugat:
DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS, DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI, KEMENTERIAN ESDM R I
235 — 594
  • Bukti P11 :Akta Permohonan Kasasi (Diajukan Oleh Penasihat HukumTerdakwa) Nomor 749/Pid.BLH/2019/PT SMR tertanggal15 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan asili);Berita yang diunduh dari website detiknews tertanggal 4 Mei2019 dengan judul KPK tetapkan Hakim PN BalikpapanTersangka Kasus Suap(https://news.detik.com/berita/d4535978/kpktetapkanhakimpnbalikpapantersangkakasussuap, (print out);Berita yang diunduh dari website Tempo.Co tertanggal 6 Mei2019 dengan judul "Hikayat Hakim Kayat yang Pernah AdiliKasus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2014 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 15 Oktober 2014 — Drs. MOHD. ROEM ZEIN, M.Pdi
129 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tutuarimadengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagaimantan Anggota Komisi IX DPR RI periode 19992004 dalam kasussuap cek pelawat yang diduga ada kaitannya dengan Pemilihan DeputiGubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI);Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 019/Pid.B/TIPIKOR/201 1/PN.JKT.PST tanggal 16 Juni 2011 atas nama Panda Nababan denganamar putusan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulansebagai mantan Anggota Komisi IX DPR RI periode 19992004 dalamkasus suap
    SedangkanTerdakwaTerdakwa lain sesama Anggota DPR RI seperti Putusan AgusCondro Prayitno, Max Moein, Rusman Lumban Toruan dan Williem MaxTutuarima sebagai anggota Komisi IX DPR RI tahun 19992004 dan jugaTerdakwa Panda Nababan dengan amar putusan Pidana Penjara selama 1(satu) tahun 5 (lima) bulan sebagai mantan Anggota Komisi IX DPR RIperiode 19992004 dalam kasus suap cek pelawat yang diduga adakaitannya dengan Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia(DGSBI) serta Terdakwa Sofyan Usman dengan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 42/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Mei 2017 — Pidana Korupsi - FAHMI DARMAWANSYAH
390 — 235
  • uangtersebut;Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, EKO SUSILO HADI kena OTTKPK dan tanggal 15 Desember 2016 ruangan saksi digeledah oleh KPK,saksi ada memberikan penjelasan bahwa saksi ada menerima uang dansaksi mau menerima uang tersebut karena ada perintah dari Kabakamla;Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut pada tanggal 15 Desember 2016melalui POM TNI, pada tanggal 17 Desember 2016 saksi ada menghadapke Kabakamla dan menyampaikan bahwa saksi keberatan uang yangdiberikan kepada saksi tersebut adalah uang suap
    Pst.MUHAMMAD ADAMI OKTABahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan PenyidikKPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi,kemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf padasetiap lembarnya;Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;Bahwa saksi adalah keponakan dari Terdakwa;Bahwa saksi tahu diperiksa sebagai saksi dalam perkara suap;Bahwa saksi memberikan uang kepada EKO SUSILO HADI, NOFELHASAN, BAMBANG UDOYO serta TRI NANDA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — Dr. Drs. H. FIRDAUS BASUNI, M.Pd. Bin BASUNI ZAKARIA
96 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HarmawanKaeni adalah anggota Perumus Kepres Nomor 80 Tahun 2003;Bahwa faktanya Pemohon PK/Terpidana menolak dengan kerasuang rasuah/suap sebesar USD 5000 (lima ribu dolar Amerika) yangdiberikan oleh Bayu Widjokongko sebagai perwakilan pihak PermaiGroup kepada Pemohon PK/Terpidana;Hal. 274 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016Bahwa faktanya Pemohon PK/Terpidana tidak pernah menerimauang suap turut didukung oleh keterangan saksi Yulianis selakuBendahara Permai Group, diterangkan didalam persidangan
    Affandi MochtarMA, Sidik Sisdiyanto, Herry Zakaria Anshary dan Ida Bagus Jayamartha;Tidak pernah menerima segala pemberian apapun dari pihak manapun apalagimenerima uang suap satu sen pun dari pihak Permai Group maupun pihak yanglainnya;Menimbang bahwa terhadap alasanalasan permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon yang diuraikan dalamMemori Peninjauan Kembali Angka II huruf A, B, C butir 1, 2