yang merintangi ataumengganggu kegaitan usaha Pertambangan dari pemegang IUPatau IUPK dalam perkara aquo maka yang bertanggung jawabsecara pidana bukanlah Terdakwa sebagai Kepala Desa, akantetapi masyarakat yang melakukan demo, dalam hal ini yaituIsmed sebagai koordinator lapangan yang bertanggung jawabatas pelaksanaan demo tersebut, termasuk yang menyusun 10tuntutan masyarakat ke perusahan yaitu Yoel Gogorino dan yangmenandatangani 10 tuntutan tersebut yaitu Sugito yang tentunyamempunyai hubungan Causal

Selanjutnya dalam PenjelasanPasal 53 tersebut dijelaskan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yangkepentingannya yang terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkanmenggugat Keputusan Tata Usaha Negara;Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seseorang atau badan hukum perdata yangdapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, undangundang mensyaratkanadanya hubungan kausalitas (causal verband) antara kerugian yang

Bahwa jika dicermati dalam memori gugatannya, antara kerugian yangdidalilkan Penggugat dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara a quotidak mempunyai hubungan kausalitas (causal verband), yang dapat dijelaskansebagai berikut:1) Berdasarkan memori gugatan yang disampaikan oleh Penggugat kerugianyang diderita tersebut bermula dari adanya Perjanjian tanggal 1 Maret 2005antara PT Citra Lestari Semesta (PT CLS) dengan PT Rokan ErasuburPlantations (PT RES), selaku Pemegang Surat Keputusan PelepasanKawasan

PT Rokan Erasubur Plantations;Berdasarkan halhal tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan sebabakibat (causal verband) dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan a quo,sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);. Tergugat tidak berwenang mencabut/membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara aquo:a.

Adanya hubungan sebabakibat (causal),Bahwa untuk dapat menuntut perouatan melawan hukum tersebutharuslah ada hubungan sebabakibat (causal) yang jelas antaraperbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalamperkembangannya telah diberikan oleh doktrin dan yurisprudensi yang sesuaidengan perjalanan waktu mengalami perkembangan yang hidup di dalammasyarakat, dari yang semula diartikan sempit hingga akhirnya ditafsirkansecara luas;Menimbang

Adanya hubungan sebabakibat (causal),Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat memperoleh hak dan menguasaitanah perkara tidak melawan hukum, tidak melawan hak subjektif oranglain, tidak ditemukan kesalahan dan menimbulkan kerugian kepada oranglain, maka hubungan sebabakibat (causal) yang jelas antara perbuatanmelawan hukum dengan kerugian yang diderita menjadi tidak ada;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak berhasil membuktikandalildalil

Bahwadalam mendalilkan terjadi suatu PMH , harus ada hubungancausal antara perobuatan dan kerugian dan untuk memecahkanhubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengankerugian, terdapat dua teori yaitu :a.

Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini sipembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yangselayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari padaperbuatan melawan hukum.Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturanpengalaman secara layak merupakan akibat yang dapatdiharapkan akan timbul dari perobuatan melawan hukum. Jadisecara singkat dapat diperinci sebagai berikut :a.

intinya: Tergugat dalam Konvensi Telah Melakukan Perbuatan MelawanHukumBahwa ternyata tidak ada satu pun penjelasan yang menunjukkandasar hukum/ketentuan atau peraturan perundanganundangan yangmanakah yang dilanggar oleh Tergugat dalam Konvensi, sehinggaperbuatan Tergugat dalam Konvensi dapat dikatakan perouatanmelawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 1365 KUHPerdata.Bahwa dalam mendalilkan terjadi suatu PMH, harus ada hubungancausal antara perobuatan dan kerugian dan untuk memecahkanhubungan causal

Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanyabertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapatdiharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalamansecara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dariperbuatan melawan hukum. Jadi secara singkat dapat diperinci sebagaiberikut :a.

Dengan demikian ketentuan seperti diatur di Pasal 51 ayat (1)huruf (a) dan (c) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi sudah terpenuhi.Akan tetapi, pemohon menyadari untuk membuktikan terpenuhinya legal standingharus dijelaskan hubungan kausalitas (causal verband) dan potensi kerugiankonstitusional yang nyata akibat keberadaan atau diberlakukannya sebuah bagiandari UndangUndang, yakni Pasal 34 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap

(Bukti P.10);Berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (/egalstanding) sebagai pemohon pengujian UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002tentang KPK dan hubungan hukum (causal verband) terhadap penerapan Pasal 34UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dikaitakan dengan Pasal 28D ayat (1)UUD 1945;Jelas, tafsir ini telah merugikan hakhak pemohon sebagai warga negara untukmendapatkan kepastian hukum berkaitan dengan masa jabatan pimpinanpengganti KPK.

sebagai berikut:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikanoleh UUD 1945;b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebutdianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu UndangUndang yangdiuji;c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yangdimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifatpotensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;52d. adanya hubungan sebab akibat (causal

sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhilima syarat, yaitu:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (knusus) dan aktual atausetidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal

UndangUndang yang dimohonkan pengujian;e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, makakerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagiterjadi;Bahwa jikapun para Pemohon sebagai perorangan warga negaraIndonesia dan badan hukum menganggap dirugikan dengan berlakunya Pasal34 UU KPK, kerugian dimaksud tidak bersifat spesifik dan aktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi,tidak ada hubungan sebabakibat (causal

Oleh karena yang memperdaya Penggugat adalah Tergugat I atau perbuatanmelawan Hukum ( On recht matige daad ) hanya dilakukan oleh Tergugat I,maka tuntutan hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada tergugat IIadalah salah alamat sebab tidak ada hubungan causal antara kerugianPenggugat dengan perbuatan Tergugat II, oleh karenanya tuntutan ganti rugibaik moril maupun materil adalah urusan Penggugat dan Tergugat I ;3.4.

Bahwa oleh karena Tergugat II tidak ada hubungan hukum denganPenggugat dan juga tidak ada hubungan causal antara perbuatan Tergugat ITdengan kerugian yang dialami oleh Penggugat oleh karenanya tutntutanPenggugat agar Tergugat II turut membayar ganti rugi sebesat 5 % setiapbulannya (posits gugatan poin 5), agar Pengadilan meletakkan sits jaminan(Conservatoir Beslag) (posits gugatan poin 6), maupun tuntutan agarperkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad)haruslah ditolak

., M.M. dihukumdengan sanksi prima facie akibat causal verband yang timbul darituduhan pemalsuan data yang tidak terbukti sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, disamping itu, layak jika para Penggugat menuntutTergugat meminta maaf atas kekeliruan dan kekhilafannya berturutturutselama 1 (satu) bulan, di Harian Umum Kompas (hal.3) berukuran 1 (satu)halaman penuh (black and white), dengan perincian sebagai berikut:Lebar 7(tujuh) mm, kolom dan tinggi 540 mm.kolomHarga iklan/mm.kolom @ Rp77.500/mm.kolom7

Putusan Nomor 692 K/Padt/201314.15.16.Utara dengan segala resiko (causal proximately) dan implikasi hukumyang timbul dari padanya;Oleh akibat Pencemaran Nama Baik yang secara nyata dan sengaja atausecara sadar dilakukan Tergugat Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.

haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 di atas harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundangundangan;a. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;b. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;c. adanya hubungan sebabakibat (causal

PemerintahNonKementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural.Bahwa Permenkumham a quo merupakan amanat dari Pasal 3 ayat (2) PPNomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang PeraturanPerundangundangan dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangandan Pembinaannya.Bahwa potensi atas kerugian yang dialami Para Pemohon akibatditetapbkannya Permenkumham a quo adalah tidak berdasar dan/atau keliru,oleh karena terbukti Para pemohon tidak (belum) terdapat adanyaketerkaitan sebab akibat (causal

bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 harusmemenuhi 5 (lima) syarat:1) Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturanperundangundangan;2) Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;3) Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktualatau setidaktidaknya potensial menurut penalaran yang wajardapat dipastikan terjadi;4) Adanya hubungan sebab akibat (causal

Putusan 48 P/HUM/2018kewenangannya untuk turut membahas, menyetujui dan mengawasipelaksanaan APBA sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalamAngka II (dua) kedudukan hukum Pemohon (Legal Standing) darihalaman 5 s.d. halaman 15 permohonan Pemohon;Bahwa kerugian yang disampaikan oleh Pemohon bukanlahkerugian yang terjadi akibat berlakunya Peraturan Gubernur AcehNomor 09 Tahun 2018 (causal verband) tetapi kerugian yang dialamiPemohon adalah pada saat proses pembahasan anggaran yangtidak terjadi kesepakatan

antara Pemohon dengan Termohonsehingga lahirlah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 09 Tahun 2018.Dengan demikian kerugian yang dialami oleh Pemohon bukanlahsyarat atau tidak termasuk dari syarat Adanya hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunyaperaturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian yangharus dipenuhi oleh Pemohon ketika mengajukan permohonan ujimateriil ke Mahkamah Agung sebagaimana yang termuat padaangka 3 (tiga) di atas;Bahwa karena kerugian yang dialami

oleh Pemohon adalah kerugianpada saat proses pembahasan anggaran dan bukan kerugian sebabakibat (causal verband) sehingga syarat Adanya kemungkinanbahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian sepertiyang dikabulkan tidak akan atau tidak terjadi lagi, sehingga alasanPemohon yang menyatakan Pemohon merasa dirugikan akibatberlakunya Peraturan Gubernur tersebut adalah tidak terpenuhi;Bahwa akibat diterbitkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh

TahunAnggaran 2018 tidak mengakibatkan kerugian secara langsungterhadap Pemohon (causal verband) karena dengan diterbitkannyaPeraturan Gubernur tersebut tidak mengurangi hak dan kewenangandari Pemohon, bahkan Pemohon tetap dapat menjalankan tugasnyasesuai ketentuan yang berlaku seperti kewenangan pengawasanataupun fasilitas gaji dan lain sebagainya;Halaman 53 dari 76 halaman.

Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengankerugian;Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawanhukum menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atautidak berbuat) yang memenuhi kriteria:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor 559/PDT/2016/PT SBY2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;3. Melanggar kaedah tata susila, atau;4.

ust On: S16 aba y ule al) clus (ill CO) Causal Yes4 ga Y alle 5g Gan) ald Gpoluall alSe (0Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ta tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.Hal. 5 dari 11 hal Put Nomor 1171/Pdt.G/2016/PA.PasDan berdasar ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka perkara ini diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa

pasti, artinya bahwa si pelakusecara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat daritindakannya;3.Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijkopzet /dolus eventualis = kesengajaan dengan kesadaran akankemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akankemungkinan terjadinya Suatu peristiwa atau akibat tertentu daritindakannya;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada pokoknya harusmemenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya akibat danadanya hubungan sebab akibat (causal

mengalami kerugiansebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbuktilahbahwa adanya wujud perbuatan dari Terdakwa yaitu menyewa barangbarangberupa 3 (tiga) buah mobil sebagaimana telah diuraikan diatas dan adanyaakibat yaitu kerugian yang diderita olen saksi PUTU SUARDIANA dan saksiNYOMAN ODIK HUTARYA, dimana antara perbuatan yang dilakukan olehTerdakwa tersebut dengan akibat yang ditimbulkan merupakan hubungansebab akibat (causal

ust On: S16 aba y ule al) clus (ill CO) Causal Yes4 j= Y alla 58 Gin) ald Grcluell alSe 40Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ta tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.Hal. 5 dari 11 hal Put Nomor 1371/Pdt.G/2016/PA.PasDan berdasar ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka perkara ini diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa

haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturanperundangundangan;b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (kKnusus) dan aktualatau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, makaPara Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagaiPemohon dan telah memenuhi syarat /egal standing sebagaiPemohon uji materiil PP 47/2017 dan mempunyai hubungan hukum(causal verband) terhadap pengujian PP 47/2017 terhadap UUKeuangan Negara, UU BUMN, dan UU Minerba. Oleh sebab itu,permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini selayaknyasecara formal dapat diterima;C.

Bahwa menurut Termohon, Pemohon sampai dengan Pemohon VItidak dapat membuktikan atau setidaknya tidak bisa menyajikan datadan informasi yang memperkuat dalilnya bahwa Para Pemohonmenderita kerugian yang bersifat spesifik, aktual, atau potensialyang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadisebagai akibat diterbikannya PP 47/2017 serta tidak adanyahubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yangdiderita oleh Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan dalam PPa quo tersebut

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkanpengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil serta perlakuanyang sama di depan hukum, juga untuk memajukan dirinya secarakolektif untuk membangun bangsa dan negaranya tidak terhalangipemenuhannya dengan berlakunya PP a quo, sehingga tidak adakerugian yang diderita oleh Pemohon III sampai dengan PemohonVi;Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, mengingatPara Pemohon tidak memiliki kerugian dan tidak ada hubungan sebabakibat (causal

Artinya, Pemohon IIVI tidak dapatmembuktikan adanya kerugian yang secara langsung diakibatkan olehberlakunya objek hak uji materiil, karena hal tersebut seharusnya didasarkanpada adanya hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian yangdiderita dengan berlakunya ketentuan objek hak uji materiil, sehinggaterpenuhi asas point dinteret point daction.

Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidakhanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi jugaapa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang ;Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian untuk memecahkanhubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat duateori yaitu :e Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukanperbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannyacondition sine qua

non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebabdari pada suatu perubahan adalah semua syaratsyarat yang harus ada untuktimbulnya akibat) ;e Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanyabertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkansebagai akibat dari pada perbuatan melawan hokum ;Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secaralayak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perouatan melawanhukum ;Berdasarkan penjelasan

SALINAN 2222enn eneNomor : 1028/Pdt.G/2015/PA.Pbgar Causal aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara CeraiGugat, antara: PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati PT royal korindahtempat kediaman di Kabupaten Purbalingga, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2015, memberikankuasa kepada Advokat yang berkantor di KabupatenPurbalingga

pLuol causal Isl gall Gola!

ust On: S16 aba y ule al) clus (ill CO) Causal Yes4 ga Y alle 5g Gan) ald Gpoluall alSe (0Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ta tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.Hal. 5 dari 11 hal Put Nomor 1276/Padt.G/2016/PA.PasDan berdasar ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka perkara ini diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa

ust On: S16 aba y ule al) clus (ill CO) Causal Yes4 ga Y alle 5g Gang ald Gpoluall alSa (ysArtinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ta tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.Hal. 5 dari 11 hal Put Nomor 0558/Padt.G/2016/PA.PasDan berdasar ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka perkara ini diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa

Salinan2Nomor : 1013/Pdt.G/2015/PA.Pbgar Causal aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara CeraiGugat, antara: PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan restoran tempatkediaman di Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pom bensin tempatkediaman