di atas dapat Pemohon Bandingutarakan bahwa pembelian pupuk dan perlengkapan perkebunan yangdilakukan oleh Pemohon Banding adalah nyatanyata merupakan kegiatanyang berhubungan langsung dalam memproduksi/menghasilkan BKPberupa CPO, oleh karena itu sudah sewajarnya PPN Masukannya dapatdikreditkan sebagai Pajak Masukan;Semua Faktur Pajak (FP) yang Pemohon Banding kreditkan sudah sesuaidengan peraturan Perpajakan yang berlaku dan sangat jelas terkait eratdengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penghasil

Hal ini berarti bahwa FP Masukanatas aktivitas kebun Pemohon Banding sebagai contoh, atas pembelianpupuk dan perlengkapan untuk kebun merupakan Pajak Masukan yangterkait dengan industri penghasil CPO yang merupakan BKP dan obyekPPN;7. Pendapat Pemohon Banding berdasarkan pada kenyataan yang ada bahwahasil akhir produk Perusahaan Pemohon Banding seluruhnya adalah CPOyang merupakan BKP, sehingga sangat jelas bahwa perusahaan PemohonBanding hanya melakukan penyerahan BKP.

Pemohon Banding utarakan bahwa pembelian pupuk danperlengkapan perkebunan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali,semula Pemohon Banding adalah nyatanyata merupakan kegiatan yangberhubungan langsung dalam memproduksi/menghasilkan BKP berupa CPO,oleh karena itu sudah sewajarnya PPN masukannya dapat dikreditkan sebagaiPajak Masukan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding menyatakanNature of Business perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali, semulaPemohon Banding adalah Industri penghasil

pajak masukan yang dibayaruntuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas perolehannyadibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;Bahwa dengan demikian, pajak masukan yang telah dikreditkan olehPemohon Banding seluruhnya dikoreksi oleh Terbanding;Penjelasan Permohonan BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding atas koreksiseluruh Pajak Masukan sejumlah Rp1.732.525.853,00 tersebut di atas denganpenjelasan sebagai berikut:1.Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil

Minyak Kelapa Sawit(CPO);Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) sesuai dengan jjinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait.

karena dalildalil yangdiajukan oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori kepadaPemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak , karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Pk) perkara a quo yang semula berdasarkan Surat Izin BKPMNomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalah PerkebunanKelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unit pengelohannya yangmerupakan perusahaan penghasil

Syam Kalimantan, terdakwa tidakmengetahuinya secara utuh karena untuk pengurusannya dilakukanoleh saudara SISWANTO ;e Bahwa disekitar wilayah penambangan yang terdakwa lakukanterdapat lokasi tambang milik perusahaan lain, dan memang didaerah tersebut merupakan daerah penghasil batubara dan terdakwaketahui di lokasi tersebut adalah milik perusahaan PT. SyamKalimantan dan PT.

Kalimas Jaya Utama dipindahkan ke Km 38 Desa Riam Adungan,Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatannamun sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, suratsurat perijinan tersebut belum ada ;Bahwa disekitar wilayah penambangan yang terdakwa lakukan yaitu di Km38 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut,Propinsi Kalimantan Selatan terdapat lokasi tambang milik perusahaan lain,dan memang daerah tersebut merupakan daerah penghasil batubara danterdakwa

Amanah ;Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka terdakwa mengetahuikalau di di Km 38 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten TanahLaut, Propinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah penghasil batubara,sehingga wajib memiliki ijin sehingga terdakwa mengetahui perbuatannya akanada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dariperbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, iatidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebutterdakwa

Pasal 16B (3) UU PPN,Pajak Masukkan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,tidak dapat dikreditkan;DASAR DAN ALASAN PEMOHON BANDINGBahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP173/WPJ.01/2012 tertanggal 14 Maret 2012 danmengajukan Banding terhadap koreksi Pajak Masukkan sebesarRp2.090.750,00 dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa Nature of Business perusahaan Pemohon Banding adalahindustri penghasil

penyerahan yang terutang pajak;Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Banding informasikansebelumnya bahwa perusahaan Pemohon Banding memproduksi CPOyang merupakan Barang Kena Pajak (BKP), dengan demikian maka semuaFP Masukan yang Pemohon Banding peroleh adalah berhubungan denganpenyerahan BKP yang Pemohon Banding hasilkan, hal ini berarti bahwa FPMasukan atas aktivitas kebun Pemohon Banding sebagai contoh, ataspembelian pupuk dan perlengkapan untuk kebunmerupakan PajakMasukan yang terkait dengan industri penghasil

Pemohon Banding utarakan bahwapembelian pupuk dan perlengkapan perkebunan yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding adalah nyatanyata merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dalammemproduksi/menghasilkan BKP berupa CPO, oleh karena itu sudahsewajarnya PPN masukannya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Bandingmenyatakan Nature of Business perusahaan Pemohon PeninjauanKembali, semula Pemohon Banding adalah Industri penghasil

Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau.Bahwa dana bantuan sosial kemasyarakatan (tembakau) tersebut padaawalnya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yangberdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TahunAnggaranAnggaran 2010 dan Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 44Tahun 2010 tentang Alokasi

Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 525/1458.3 tanggal 08September 2010 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial KemasyarakatanBantuan Modal Kelompok Petani Tembakau antara Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul denganHM.IRSYAD/SARJONO selaku Ketua KUB Makmur yang seharusnyadipergunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku dengan pembudidayaantembakau dan pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuandan keterampilan kerja masyarakat di daerah penghasil

Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan bakutembakau.

Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau.Menimbang36Menimbang, bahwa dana bantuan sosial kemasyarakatan (tembakau)tersebut pada awalnya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor243/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil TembakauTahun Anggaran 2010 dan Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 44Tahun 2010

Dan pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau.Penggunaan dana bantuan sosial kemasyarakatan sebesar Rp.180.000.000,(Seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh TerdakwaHM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO dan saksi ADITYAKURNIAWAN beserta saksi SUJONO alias PUJI SUDARMO dipergunakan untuk :1. Sewa lahan tembakau Rp.12.000.000, (Dua belas juta Rupiah) tertanggal 18 Juni 2010.2.

Put. 12/ Pdt.G/2011/ PA Stb.Ter gugat Rekonvensi mengajuk an j awabanyang menyatakan hanya sanggupmemberikan nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000, (dua jutarupiah ).Menimbang, bahwa Ter gugat Rekonvensi mengakuinemiliki penghasil an yang tidak tetap, walaupun bekerjasebagai war t awan dan pengurus LSM, dan Peng gugatRekonvensi juga tidak nengetahui berapa jumlah penghasil anTergugat Rekonvensi.Menimbang, bahwa saksi yang diajukan PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuisecara pasti

jumlah penghasil an Ter gugat Rekonvensi,namun saksi kedua Penggugat Rekonvensi Sofia bintiDar ma Sur ya mengetahui Tergugat Rekonvensi pernahmenitipk an biaya belanja rumah tangga untuk dis erahkankepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 300.000., (tigaratus ribu rupiah) dan Rp250.000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tigahari, namun hal tersebut di bantah oleh Ter gugatRekonvensi bahwa biaya rumah tangga yang pernah dititipk an oleh Tergugat Rekonvensi kepada saksi untuk diserahkan kepada

Putusan Nomor 793/B/PK/PJK/2014Banding adalah nyatanyata merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dalammemproduksi/menghasilkan BKP berupa CPO, oleh karena itu sudah sewajarnya PPNMasukannya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;Bahwa semua Faktur Pajak (FP) yang Pemohon Banding kreditkan sudah sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku dan sangat jelas terkait erat dengankegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penghasil CPO, hal ini telah sesuai denganUndangUndang Perpajakan Nomor 8 Tahun

yang terutang pajak;Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Banding informasikan sebelumnya bahwaperusahaan Pemohon Banding memproduksi CPO yang merupakan Barang KenaPajak (BKP), dengan demikian maka semua FP Masukan yang Pemohon Bandingperoleh adalah berhubungan dengan penyerahan BKP yang Pemohon Bandinghasilkan, hal ini berarti bahwa FP Masukan atas aktivitas kebun Pemohon Bandingsebagai contoh, atas pembelian pupuk dan perlengkapan untuk kebun merupakanPajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil

Pemohon Banding utarakan bahwa pembelian pupuk danperlengkapan perkebunan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali,semula Pemohon Banding adalah nyatanyata merupakan kegiatan yangberhubungan langsung dalam memproduksi/menghasilkan BKP berupa CPO,oleh karena itu sudah sewajarnya PPN masukannya dapat dikreditkan sebagaiPajak Masukan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding menyatakanNature of Business perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali, semula PemohonBanding adalah Industri penghasil

.> Bahwa hasil setoran pajak Galian C dari pihak perusahaan Galian Cdimasukan kedalam Kas Daerah Kab.Donggala, dari hasil penerimaan pajakbahan golongan galian C tersebut, Pemerintah Kabupaten Donggalamengalokasikan untuk Desa penghasil Galian C mendapat bagian 10% daritotal penyetoran ke Kas Daerah Kab.Donggala, berdasarkan Pasal 68 Ayat(1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yangmenyatakan Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10%(sepuluh persen) untuk Desa

Bupati Donggala No. 19Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, BantuanHalaman 6 dari 71 Putusan perkara No 33/Pid.SusTPK/2015/PN PalKeuangan dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Donggalapada Pasal 8 Ayat (5) yang menyatakan Bantuan keuangan disalurkanlangsung ke Kas Daerah/Kas Desa dan penggunaannya dianggarkan,dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaankeuangan daerah.Bahwa Desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak Galian C sebesar 10%adalah desa penghasil

yang di wilayah desa tersebut terdapat tambangGalian C berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala No. 18845/0413/VIII/2002 tentang Bagi Hasil Untuk Desa yang menyatakan Hasilpungutan pajak Kabupaten Donggala yang diterima dari bahan galiangolongan C 10 % di bagikan kepada DesaDesa Penghasil di Kab.Donggaladan Pendapatan bagi hasil 10% dari bahan galian golongan C akandiserahkan/dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBD), sebagai sumber pendapatan Desa dalam pelaksanaannyadikordinasikan

Bahwa untuk Pajak Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebesar 20% (duapuluh persen) berdasarkan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten DonggalaNo.1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menyatakan Tarf PajakMineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluhpersen).> Bahwa hasil setoran pajak Galian C dari pihak perusahaan Galian Cdimasukan kedalam Kas Daerah Kab.Donggala, dari hasil penerimaan pajakbahan golongan galian C tersebut, Pemerintah Kabupaten Donggalamengalokasikan untuk Desa penghasil

Surat Keputusan Bupati Donggala No. 18845/0413/VIII/2002 tentang BagiHasil Untuk Desa yang menyatakan Hasil pungutan pajak KabupatenDonggala yang diterima dari bahan galian golongan C 10 % di bagikankepada DesaDesa Penghasil di Kab.

Bahwa sejak bulan Februari tahun 2015 atau sejak awal menikah Penggugattidak pernah diberi nafkah karena Tergugat tidak bekerja, bahkan untukkebutuhan seharihari tergantung dengan penghasil Penggugat, sehingga jikaPenggugat menyuruh agar Tergugat bekerja yang terjadi adalah pertengkaran. ;5.

Rp731.446.013,00 yaitu atas Pajak Masukan yang berhubungan dengan pembelianpupuk, perbaikan atau perawatan kebun, dengan alasan Pajak Masukan tersebutdigunakan untuk menghasilkan TBS yang berdasarkan ketentuan ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena PemohonBanding telah dikukuhkan sebagai PKP dan sejak semula dimaksudkan untukmelakukan penyerahan BKP yang terutang PPN yaitu CPO dan Pemohon Bandingadalah PKP yang bersifat integrated penghasil

Rp269.545.301,00 yaitu atas Pajak Masukan yang berhubungan dengan pembelianpupuk, perbaikan atau perawatan kebun, dengan alasan Pajak Masukan tersebutdigunakan untuk menghasilkan TBS yang berdasarkan ketentuan ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena PemohonBanding telah dikukuhkan sebagai PKP dan sejak semula dimaksudkan untukmelakukan penyerahan BKP yang terutang PPN yaitu CPO dan Pemohon Bandingadalah PKP yang bersifat integrated penghasil

harmonis, namun sejak 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonislagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinandan pertengkaran akan tetapi saksi tidak pernah mendengar ataumenyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat sedang berselisih ataubertengkar akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksimasalah rumah tangganya; Bahwa menurut Penggugat penyebab perselisihan danpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugattidak terbuka dalam segala hal termasuk penghasil

2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonislagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinandan pertengkaran akan tetapi saksi tidak pernah mendengar ataumenyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat sedang berselisih ataubertengkar akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksimasalah rumah tangganya;Hal. 4 dari 12 halaman Bahwa menurut Penggugat penyebab perselisihan danpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugattidak terbuka dalam segala hal termasuk penghasil

yang tidak terpadu (non integratea);bahwa telah sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndangPajak Pertambahan Nilai, sehingga tercipta adanya keadilan pembebananpajak;Menurut Pemohon Bandingbahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas PajakMasukan sebesar Rp 28.096.140,00 yang dipertahankan oleh Terbandingdengan penjelasan sebagai berikut:bahwa Nature of business Pemohon Banding adalah industri penghasil

Putusan Nomor 287/B/PK/PJK/2016bahwa Tandan Buah Segar hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkanseluruhnya kemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan Crude Palm Oil;bahwa hasil produksi dari industri penghasil Crude Palm Oil ini merupakanBarang Kena Pajak yang pada saat penyerahannya kepada pihak pembelidikenakan Pajak Pertambahan Nilai;bahwa semua Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan sangat jelasterkait erat dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penghasil CrudePalm Oil

Banding informasikan sebelumnyabahwa Pemohon Banding memproduksi Crude Palm Oil yang merupakanBarang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%,dengan demikian maka semua Faktur Pajak Masukan yang Pemohon Bandingperoleh adalah berhubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak yangPemohon Banding hasilkan, hal ini berarti bahwa Faktur Pajak Masukan atasaktivitas kebun Pemohon Banding sebagai contoh, atas pembelian pupuk untukkebun merupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil

Terbandingatas Pajak Masukan sebesar Rp28.096.140,00 yang dipertahankanoleh Terbandingbahwa nature of business Pemohon Banding adalah industripenghasil minyak kelapa sawit Crude Palm OilCPO) yang mengolahTandan Buah Segar sebagai bahan baku dari hasil kebun sendirimenjadi Crude Palm Oil sebagai hasil akhir pabrikasi;bahwa Tandan Buah Segar hasil kebun sendiri yang PemohonBanding hasilkan seluruhnya kemudian diolah lebih lanjut untukmenghasilkan Crude Palm Oil;bahwa hasil produksi dari industri penghasil

Delima,kemudian pindah ke rumah saksi dan dari pernikahan tersebutPenggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saatini diasuh oleh Penggugat; Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat danTergugat saat ini sudah tidak harmonis, karena terjadipertengkaran; Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Penggugatdan Tergugat, saat terjadi pertengkaran Tergugat memukulPenggugat; Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebabpertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomiyakni penghasil

;Bahwa untuk melakukan perhitungan dana jaspel mekanisme yangseharusnya ditempuh adalah mengacu pada ketentuan Pasal 7 SuratKeputusan Direktur RSUD Banten Nomor : 821/0514/RSUD/VI/2016sebagai berikut :1) Setiap penghasil jasa pelayanan diwajibkan memberi kontribusi yangdiatur dalam system remunerasi;2) Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidaklangsung;3) Insentif langsung diberikan kepada penghasil jasa pelayanan baiktenaga medis, kelompok tenaga keperawatan setara dan

Setiap karyawan pada penghasil jasa pelayanan berkewajibanmemberikan kontribusi kepos insentif yang besaran presentasinyaditentukan dalam sistem insentif.5.

Setiap penghasil jasa pelayanan diwajibkan memberi kontribusi yangdiatur dalam system remunerasi;2. Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung;3.

Setiap karyawan pada penghasil jasa pelayanan berkewajiban memberikankontribusi kepos insentif yang besaran presentasinya ditentukan dalamsistem insentif.;5.

Setiap penghasil jasa pelayanan diwajibkan memberi kontribusi yang diaturdalam system remunerasi;2. Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung;3.

Tergugat tidak dapatmenberi nafkah secara layak kepada Penggugat karenaTer gugat jarang bekerja dan bekerja hanyaunt uk dirinya sendiri tanpa memper hati kanPenggugat dan rummh tangga bersam dan dia ti daknempunyai penghasil an tetap ;b. Ter gugat sam sekali tidak mau memper hati kanPenggugat beserta anaknya, yakni ia lebihnementi ngkan diri sendiri dari pada kepenti nganPenggugat dan anaknyac.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebihlanjut tetang jumlah pembebanan ini, maka Majelis terlebin dahulumengetahui berapa pendapatan/penghasil Tergugat Rekonpensi untuk setiapbulannya;Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Tergugat Rekonpensimenyatakan bahwa pendapatannya untuk setiap bulan dapat mencapakisaran diatas sepuluh jutaan rupiah setian bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan atas penyampaian TergugatRekonpensi tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensimempunyai

penghasil yang cukup memadai untuk setiap bulan, olehnya itupembebanan yang pantas dan layak kepada Tergugat Rekonpensi atastuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut adalah sebagai berikut :1.

Nama : GEAR 8483.40.14.00 5 10Fungsi : Roda gigi penggerak komponenlainBahan : Besi12 Nama : GENERATOR 8511.50.30.00 15 10Fungsi : Penghasil listrikBahan : Besi dan tembaga 13.

Nama :GENERATORFungsi : Penghasil listrik 8511.50.30.00 15 10Bahan: Besi dan tembaga12 Nama :GLOW PLUGFungsi : Magnet pemercik api 8511.80.00.00 5 10Bahan : Besi13. Nama :LEVER ASM; ENGFungsi : Dudukan sling gas 8708.99.93.00 15 10Bahan : Besi14.

19.597.834.465,00Menurut TerbandingBahwa koreksi ini dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp19.597.834.465,00 dengan alasan merupakan PPN yang berasal dari perolehanBKP/JKP yang digunakan untuk pembibitan, penanaman dan pengangkutansesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf 1 Kep.Menkeu Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukanoleh Terbanding dengan alasanalasan sebagai berikut:Perusahaan Pemohon Banding bergerak di industri Pulp (penghasil

HTI inidimaksudkan untuk mendukung industri Pulp Pemohon Banding;Hasil produksi dari industri penghasil bubur kertas (pulp) ini merupakanBarang Kena Pajak yang pada saat penyerahan kepada pihak pembalidikenakan PPN sebesar 10%;Semua Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan sudah sesuai denganperaturan pajak yang berlaku dan terkait erat dengan kegiatan usaha kamisebagai penghasil bubur kertas.

PPN Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang terakhirdiubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 yang berbunyisebagai berikut:Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukanpenyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidakterutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapatdiketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukanyang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan denganpenyerahanyang terutang pajak;Sebagai penghasil