Ajidarma Duta Medika melalui hasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 23 Maret 2017 yangdilakukan oleh Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill) tentangPembubaran dan Likuidasi PT. Ajidarma Duta Medika dihnadapan TurutTergugat ;13. Manyatakan batal dan dan tidak berkekuatan hukum Akta Nomor:130 tanggal 24 Maret 201/7tentang Pembubaran PT. Ajidarma DutaMedika yang dibuat Turut Tergugat beserta seluruh turunannya;14.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) tanggal 23 Maret 2017 tentang Pembubaran danLikuidasi PT. Ajidarma Duta Medika;8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pembubaran PT.Ajidarma Duta Medika Nomor 130 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuatoleh dan dihadapan Cut Riany, SH,.MKn. Notaris di Kota Bekasi;9. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pembagian Asset PT.Ajidarma Duta Medika Nomor 33 tanggal 10 April 2017 yang dibuat olehdan dihadapan Cut Riany, SH,.MKn.

Ajidarma Duta Medika melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 23 Maret 2017 yangdilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;Manyatakan tidak sah dan dan tidak berkekuatan hukum Akta Nomor:130 tanggal 24 Maret 2017 tentang Pembubaran PT. Ajidarma DutaMedika beserta seluruh turunannya;Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan seluruh kerugian PT.Ajidarma Duta Medika sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belasHalaman 10 dari 13 hal. Put.

Melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Likuidasi bank dan ;Halaman 9 dari 64 him Putusan Nomor 608/Pid.B/2016/PN .Bdg8) Membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.Pada Pasal 10, dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, TimLikuidasiberwenang :1) Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan/atau penagihanpiutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan hutang sesuai dengan kewenanganyang diberikan oleh RUPS

YOHANES ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keberatan dari Terdakwa atasproses yang dilakukan Tim Likuidasi ;Halaman 20 dari 64 him Putusan Nomor 608/Pid.B/2016/PN.BdgBahwa saksi tidak mengetahui adanya RUPS ;Bahwa Proses Pembubaran BPR Mutiara Artha Pratama danPengambilalihan BPR Mutiara Artha Pratama sudah tertuang dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisioner LPS sebagai RapatUmum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

Mengambil alin dan menjalankan segala hak dan wewenangpemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS ;2. Menguasai dan mengelola aset dan Kewajiban bank ;3. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubahsetiap kontrak yang mengikat Bank dengan pihak ketiga yangmerugikan Bank ;4.

adalah keputusan tertinggi suatu PT ; Bahwa untuk PT yang bergerak dibidang keuangan, pada saat ijinusanya dicabut, maka RUPS menjadi beku dan kewenangan beralihkepada Lembaga yang berwenang untuk itu ; Ahli berpendapat bahwa peralihan kewenangan kepada LPS harusmelalui RUPS ; Bahwa apabila tidak dilakukan RUPS berdasarkan Pasal 6 UUPTdianggap batal demi Hukum ; Bahwa Proses Likuidasi merupakan suatu proses penyelesaianBadan Hukum Perdata yang bergerak dibidang Perbankan ; Bahwa apabila ada sengketa

Mengambil aset dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegangsaham, termasuk Hak dan wewenang RUPS ;2. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank ;3. Menyelesaikan dan membatalkan, mengakhiri dan atau mengubahsetiap kontrak yang mengikat Bank dengan pihak ketiga yangmerugikan Bank ;4.

yangsebelumnya ditempatkan oleh Penggugat di Perseroan tidak dizinkanmeninggalkan areal Perseroan, yang mana peristiwa tersebut pada saatini sedang dalam penyidikan pihak yang berwajib (bukti P10), dan haltersebut menunjukkan bahwa Tergugat merupakan pemegang kendalidalam Perseroan;.Bahwa oleh karena Tergugat merasa sebagai pemegang kendaliPerseroan sebagaimana dijelaskan dalam angka 9 di atas, makaPenggugat sangat sulit meminta kepada tTergugat untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) baiktahunan ataupun luar biasa dimana seharusnya salah satu agendaRUPS adalah pertanggungjawaban keuangan oleh Tergugat selakuDirektur Utama berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yaitu AktaNomor 34 Pasal 8 ayat 3 dan 4, Direksi diwajibkan untuk menyampaikanLaporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS, dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPSberarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris ataspengurusan

Nomor 1840 K/Pdt/2016Pasal 92 Undang Undang PT:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yangditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar;Bahwa setelah ditutupnya RUPS Perseroan pada tanggal 26 September 2011,yang bertindak sebagai Direksi Perseroan adalah Nico Lieke, hal ini

berdasarkanPasal 94 ayat (6) Undang Undang PT yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 94 ayat (6) Undang Undang PT:Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlakusejak ditutupnya RUPS;Berdasarkan ketentuan ini maka Handi Putranto Wilamarta telah sahdiberhentikan sebagai Direktur Utama dan diangkat menjadi KomisarisPerseroan sejak ditutupnya RUPS Perseroan

Harahap di dalam bukunya mengenai Hukum Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa direksi wajib menjalankan pengurusan sesuai dengankebijakan yang dianggap tepat yang artinya bahwa suatu kebijakan ataudiskresi yang dianggap tepat menurut hukum adalah kebijakan pengurusanyang mesti berada dalam batasbatas yang ditentukan oleh Anggaran DasarPerseroan dan Undangundang PT Pasal 92 ayat (2) UUPT menyatakanbahwa kedudukan direksi adalah mandiri, tidak tunduk pada RUPS danKomisaris, yang terpenting bahwa tindakan

Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalildalil gugatan Penggugatuntuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannyaKronologis Perkara :1.3.Bahwa perlu Para Tergugat meceritakan kembali kronologis kejadian ataufakta hukumnya, sebelum kami menjawab dalildalil gugatan Penggugat,bahwa pada awal mulanya permasalahan hukum ini terjadi pada tanggal 21Oktober 2009 dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS PT.Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS). Hasil RUPS PT.

Dalam gugatanaquo didalilkan antara lain bahwa saham Tergugat hanya 2.775 (dua ributujuh ratus tujuh puluh lima) lembar dan saham Hendra Tandi hanya 975(sembilan ratus tujuh puluh lima) lembar, dengan dalil itu Karim TanoTjandra hendak membangun opini bahwa RUPS PT. RAS tanggal 21Oktober 2009 tersebut tertuang dalam Akta Risalan RUPS PT. RAS NO. 20tanggal 21 Oktober 2009 oleh Nursyirwan Koto, S.Mkn.

Data palu berupa pengurangan jumlah sahamtersebut diragukan sebagai dalil dalam naskah gugatan mengenai tidaktercapainya korum dengan maksud agar RUPS PT.

Riau Anugrah Sentosa (RAS);Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Penggugat telah dilaporkan padaPolisi;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya RUPS Luar Biasa pada PT.RAS;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penggunaan hak jawab olehPenggugat;.

RAS sebesar 3.000 sahamnilai nominal Rp. 3.000.000.000, (vide bukti P14);Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Tergugat dalam Jawabannya,Penggugat menggunakan data yang dipalsukan tentang jumlah saham tersebutdalam gugatannya sebagai dalil tentang tidak tercapainya quorum dengan maksudagar RUPS PT.

merupakan juga perseroan yang memegang kekuasaan tertinggidalam perseroan pada tanggal 7 Agustus 2014 dengan Akta Notaris Nomor19, lalu diikuti oleh perubahan anggaran dasar dan dengan diangkatnyaTermohon Peninjauan Kembali menjadi Direktur maka status hubungan kerjabukan lagi sebagai pekerja tetapi sebagai para anggota Direksi yang wajibmenjalankan tugas untuk kepentingan dan perseroan Pasal 92 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007; Bahwa pada tanggal 25 November 2015 Pemohon Peninjauan Kembalimelalui RUPS

Rabik Bangun Pertiwi melalui RUPS; Bahwa masa kerja Termohon Peninjauan Kembali sebagai pekerja dimulaitanggal 23 Oktober 2002 sampai dengan 7 Agustus 2014 yaitu 11 tahun 10bulan dengan upah sebesar Rp10.500.000,00 sehingga pesangon dalam PHKmenjadi hak Termohon Peninjauan Kembali adalah:Uang Pesangon 2 x 9 x Rp10.500.000,00 = Rp189.000.000,00UPMK 4x Rp10.500.000,00 = Rp 42.000.000,00Jumlah = Rp231.000.000,00UPH 15 % x Rp231.000.000,00 = Rp 34.650.000,00Total = Rp265.650.000,00(dua ratus enam puluh

ABBASdan WILLY HENDRIKRAWUNG; 59 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor :termasuk pasal 82 UU PT, dimana dalam mengambil keputusan parapemegang saham diundang secara resmi/ patut dalam surat tercatat dalamkurun waktu 14 (empat belas hari) untuk melakukan panggilan rapat RUPStersebut;bahwa setiap hasil kKeputusan RUPS yang mana rapat tersebut barudinyatakan sah kalau dia memenuhi quorum yang mana tentang quorumdiatur dalam pasal 86 UU PT;bahwa jika ada transaksi jual beli saham yang disetujui oleh

Tergugat III dan Tergugat IV seingat saksi yanghadir adalah saksi WILLY H.RAWUNG selaku kuasa dari Tergugat ,Penggugat beserta kuasanya, MARTA dan saksi sendiri yang mana RUPStersebut dilaksanakan di kantor Tergugat IV;bahwa saksi tidak mengetahui masalah penjualan 80.000 (delapan puluhribu) lembar saham;bahwa saksi bisa hadir didalam RUPS tersebut karena mendapatkan kuasadari Tergugat juga untuk menghadiri RUPS tersebut, karena Tergugat pada saat itu sedang berada di luar negeri;bahwa benar saksi

PT, baik pemegang saham minoritas atau punsaham mayoritas dapat mengeluarkan pendapatnya dalam RUPS; 67 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor : bahwa menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas bahwa secara nyatanya, suka tidak suka, mau tidak mau,mengetahui atau tidak mengetahui, para pemegang saham baik mayoritasmaupun minoritas harus mengetahui organ perseroan terbatas tersebut,yang terdiri dari direktur, direksi dan komisaris; bahwa dalam UU PT tidak ada diatur mengenai

pergantian kerugianterhadap pemegang saham minoritas; bahwa jika ada pemegang saham mengajukan keberatan yang pertamaharus dilakukan adalah menyampaikan keberatan tersebut dalam RUPS;Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Pengugat dan kuasa Tergugat I, kuasaTergugat Il, kuasa Tergugat Ill, kuasa Tergugat IV dan kuasa Tergugat Vakan menanggapinya dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat telahmengajukan kesimpulannya, masingmasing tertanggal 1 Pebruari 2017;Menimbang

RAWUNG untukmemimpin rapat pemegang saham pada tanggal tanggal 28 Januari 2013,dikarenakan Tergugat sedang berada di luar negeri ada kepentingan danberdasarkan bukti surat P10, P11, P12 dan P13 diperoleh fakta bahwa benarTergugat juga ada memberikan kuasa kepada saksi AAS SUPRIYATI untukmenghadiri RUPS tersebut, yang mana hasil dari RUPS pada hari membahaspersetujuan dan pengesahan perubahan susunan pengurus pada Tergugat III,yang selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2013 dihadapan Turut Tergugat

., tanggal 24 Oktober 2002, yangmemberi ijin kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Soehardjo Gondo) mengadakan RUPS PT. SML diSurabaya, serta semua RUPS yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali 1! selaku Direktur Utama PT. SML,dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum apapun;2). Sehubungan dengan dalil tersebut, Termohon PeninjauanKembali selaku Para Penggugat dalam perkara termaksud,menuntutantara lain:a).

No. 490 PK/Pdt/2014 oleh karena itu aset tersebut hanya dapat dibagi harusberdasarkan Keputusan RUPS; Oleh karena belum ada keputusan RUPS maka tuntutanpembagian aset PT.

SML (Soehardjo Gondo)mengadakan RUPS di Surabaya adalah sah menuruthukum (wettig/geldig, lawful);2).

Semua RUPS dan keputusan RUPS yang diambil dalamRUPS tersebut serta rapatrapat dan keputusankeputusan lain juga aktaakta dan berita acara rapat yangdilakukan atau terbit setelah adanya PenetapanPengadilan Negeri Surabaya Nomor 923/Pdt.P/2002/PN.Sby., tanggal 24 Oktober 2002, adalah eksis, /egaldan valid serta mengikat kepada Para pihak yang terlibatdalam perkara Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal19 Maret 2013 tersebut;3). PT.

SML oleh Lie Thien Pingtanpa melalui RUPS PT. SML;5.3.3. Begitu lebar jurang saling pertentangan yang terdapat dalamkedua putusan Peninjauan Kembali tersebut, sehingga sangatbertentangan dengan asas keadilan umum (general justiceHal. 37 dari 45 Hal. Put.

Bank Ratu(Dalam Likuidasi) belum dibubarkan dalam RUPS sebagaimana ketentuanyang berlaku. Dan gugatan ini diajukan sebagai tindak lanjut putusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 229/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Seltanggal 27 Desember 2012, yang menyatakan gugatan kurang pihak yaituPT.

Nomor 1599 K/Pdt/2016tanggal 30 April 2004 Nomor 31, berupa hasil Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Ratu (DL) bahwa Tim Likuidasi PTBank Ratu dibentuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 30 April 2004 menyetujui pembubaran badan hukum PTBank Ratu, berkedudukan di Jakarta dan membentuk Tim Likuidasi PT BankRatu... ...

Tugas dan wewenang Tim Likuidasi PTBank Ratu (DL) baru dinyatakan berakhir atau selesai ketika RUPS telahdilaksanakan pada akhir pelaksanaan likuidasi, dan mengumumkan danHalaman 52 dari 79 hal.Put. Nomor 1599 K/Pdt/2016mendaftarkan berakhirnya likuidasi bank (pasal 25 ayat (1) huruf k danm Kepdir BI No 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999);.

Dalam hal Neraca AkhirLikuidasi disetujui oleh Bank Indonesia dan pertanggungjawaban TimLikuidasi diterima dalam RUPS, maka RUPS meminta Tim Likuidasimengumumkan berakhirnya likuidasi, dan RUPS membubarkan TimLikuidasi;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 2 PP 25 tahun 1999juncto pasal 25 ayat 1 huruf m SK Dir BI Nomor 32/53/Kep/Dir tanggal14 Mei 1999 tersebut, maka pelaksanaan likuidasi belum berakhir sebabbelum ada pengumuman bahwa likuidasi berakhir sebagaimana perintahRUPS.

Selama belum diumumkan berakhirnya likuidasiberdasarkan RUPS maka proses likuidasi atau pemberesan masihtetap berlangsung.

Nomor 04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 2009

Mulya nomor 9 tanggal 15 Desember 2008

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972) Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10tanggal 15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24tanggal 20 Maret 2013Halaman 10 dari 117 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Wno74) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42tanggal 25 April 201475) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14tanggal 8 Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9tanggal

Hak untuk meminta kepada ketua Pengadilan Negeri, yang dalamdaerah hukum tempat kedudukan perseroan, agar diijinkan untukmenyelenggarakan RUPS.2. Hak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri terhadapanggota direksi dan/atau dewan komisaris yang menimbulkan kerugianbagi perseroan dan tindakan tersebut disebabkan karena salah ataulalainya anggota direksi dan/atau dewan komisaris.3.

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972) Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10 tanggal15 Agustus 201173) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24 tanggal20 Maret 2013Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Wno74) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42 tanggal25 April 201475) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14 tanggal 8Mei 201576) Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9 tanggal

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972)Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10 tanggal15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24 tanggal20 Maret 201374)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42 tanggal25 April 201475)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14 tanggal 8Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9 tanggal 15Desember 200877)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972)Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10tanggal 15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24tanggal 20 Maret 201374)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42tanggal 25 April 201475)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14tanggal 8 Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9 tanggal15 Desember 200877)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka

Darena Prakarsa Utama yang dalam perkara ini adanya undangan RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) dari PT. Darena Prakarsa Utama(terlampir) agar segera diadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)agar semua Operational, Legalitas dan Penggajian yang merupakan HakKaryawan PT.

Johnny Sinaga sebagai salah satu pemegang saham dariPerseroan Terbatas (PT) Darena Prakarsa Utama yang akandilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakankekeliruan. Faktanya Tergugat & Il telah dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) DarenaPrakarsa Utama dimana Alm. Johnny Sinaga diwakili oleh Tergugat & Il sebagai ahli waris yang sah secara hukum berdasarkan SuratKeterangan Ahli Waris dari Alm. Jhonny Sinaga Nomor Register474.3/32/VlKec.

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Perseroan Terbatas (PT) Darena Prakarsa Utama dimanakepemilikan saham dari Alm.

Lusteria Silalahi dan suaminya Alm.Mangaraja Sinaga ; Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai RUPS PT. SoaduonJaya.

Utrdimana salah satu pemegang sahamnya adalah Alm Johnny Sinaga, dandengan meninggalnya Alm Johnny Sinaga telah diadakan RUPS PerseroanTerbatas PT.

Menyatakan Sah Surat Berita Acara RUPS CB PT Mentawai Surak Wisata tanggal 31 Oktober 2008 akta NO.39 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Satria Darma, SH Notaris di Padang, SK Menteri Hukum dan Ham, RI No.

Begitujuga dengan penggugat I , sebabnya penguguat Iikut sebagai para pihak dalam perkara ini adalahkarena tanah pulau siloinak sebagai mana dimaksuddalam sertifikat HM no.08, SUno.09/katurai/2007, tangal 27 Maret 2007 adalahmerupakan~ milik PT MENTAWAI SURAK WISATA yangsebagi Direkturnya adalah penggugat I (Vide Suratbukti berita acara RUPS tanggal 31 oktober 2008,akta no.39, surat keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republuk Indonesia tentangpersetujuan akta perubahan anggaran dasarperseroan

, adapun sepadannya adalah sebagaiberikut:sebelah Utara: berbatas dengan Lautsebelah Selatan: berbatas dengan Lautsebelah Timur: berbatas dengan Lautsebelah Barat: berbatas dengan Laut.Bahwa karena itulah diadakan beberapa kali RUPS,adapun RUPS pertama kali diadakan tanggal 7 Juli 2008.Bahwa sebabnya terjadi beberapa kali RUPS adalahdisebabkan sulitnya pengurusan mendapatkan pengesahanperubahan anggaran dasar perseroan terbatas (SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia),hingga terakhir

tepatnya tgl 31 oktober 2008 diadakanlagi RUPS, dengan acara dalam rapat sama dengan RUPSsebelumnya adalah untuk memperoleh' persetujuan dariRapat Umum Pemegang Saham mengenai:a.

Perubahan susunan pemegang saham Perseroansehubungan dengan terjadinya pemindahan hak atassaham milik persero ROBI MAYERSYA( TERGUGAT 1)kepada PENGGUGAT I dst, sebagaimana dimaksuddalam akta no. 39, tgl 31 oktober 2008 = yangdibuat dan ditandatangani dihadapan SATRIADARMA,SH notraris di Padang (vide surat buktiP.VIII), sehingga baru RUPS tgl 31 oktober 2008keluar pengesahaan dari MENKUMdan HAM pada tahun2009.Bahwa sebenarnya jauh sebelum sertifikat atas tanAh disiloinak ditebitkan oleh tergugat II

Mentawai SurakWisata dikarenakan~ tidak ~ berjalan sebagaimana mestinyayang ditetapkan seorang Direksi dengan tugas dankewajibannya maka berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sebagaimana dituangkan dalam berita acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) No:39 tanggal 31 Oktober 2008.yag dibuat dan ditandatangani oleh Satria Darma, SH.Notaris di Padang telah diganti Direksi PT.

kedua yang menerangkan bahwa Gugatan Penggugat adalahKekurangan Pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa pertimbangan judex facti yang demikian itu adalah tidak tepat dantidak patut dipertahankan mengingat kedudukan Tergugat tersebut adalahsebagai pemilik hak yang sah atas 25 % saham perseroan yang menjadiobjek jualbeli, sehingga jualbeli yang demikian itu secara yuridis haruslahdinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum dan merupakan kewajibanTergugat dan Tergugat II melaksanakan RUPS

jugaseharusnya menyatakan telah melakukan perbuatan hukum yang nyata yangdilakukan Tergugat dan Tergugat II karena tidak melakukan suatuperaturan perseroan maupun Peraturan Perundangundangan PerseroanTerbatas Nomor 1 Tahun 1995 terutama Pasal 43 ayat 1 yaitu perseroanwajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham di antaranyanama dan alamat, jumlah saham dan perolehannya sebagaimana diatur puladalam Pasal 27 ayat 1 UU No. 1/1995 a quo;Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II tidak melaksanakan RUPS

Adanya suatu kesalahan, artinya Tergugat telah nyata malakukan halhal yang melanggar peraturan hukum dan peraturan perseroan tersebutyaitu tidak melaksanakan RUPS untuk mengizinkan dan mengesahkanperistiwa hukum berupa jual beli 25 % saham yang dilakukan Tergugat dengan Penggugat, bahkan telah nyata Tergugat dan Tergugat II telahbersekongkol menjual lagi atas 25 % saham perseroan tersebut kepadapihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat tersebut artinyasesudah RUPS tanggal 20 Juni 1994 dengan

Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian, artinya karenaterjadi kesalahan yang dilakukan para Tergugat mengenai kewajibankewajiban yang diatur dalam perseroan maupun UndangUndangPerseroan tersebut, maka timbulah suatu kerugian berupa 25 % sahamtidak disahkan dalam daftar pemegang saham perseroan yang jumlahsaat itu bernilai Rp 512.500.000, tersebut;Bahwa mengapa Tergugat dan Tergugat Il sebagai pemegang sahamperseroan tersebut tidak melaksanakan RUPS untuk mengizinkan danpengesahan jual

BankRatu (DL) kepada Penggugat secara langsung dan sekaligus dan segeramenyelanggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat a quo serta untukmengamankan Sisa Harta PT.

Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sampai saatdibubarkannya Tim Likuidasi berdasarkan RUPS PT. Bank Ratu(Dalam Likuidasi);e.

Bank Ratu Dalam Likuidasi)berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS PT. Bank Ratu(Dalam Likuidasi) guna mempertanggungjawabkan seluruhpelaksanaan likuidasi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding IlTerbanding II Asal/Tergugat Asal (in casu: Tim Likudasi PT. BankRatu Dalam Likuidasi), dan apabila pertanggungjawaban diterimadalam RUPS, maka RUPS:a. Meminta kepada Tim Likuidasi (in casu: Pemohon Kasasi/Pembanding IITerbanding II Asal/Tergugat Asal selaku Tim Likudasi PT.

Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sebelumdilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Tim Likuidasi Bank Ratu/Turut Termohon Kasasi hanyadapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: dibubarkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabilaRUPS telah menerima pertanggung jawaban Tim Likuidasi atau dibubarkan melalui penetapan Pengadilan yang dimohonkan BankIndonesia i.c. Pemohon Kasasi/Turut Tergugat apabila RUPS tidakterselenggara atau tidak berhasil membubarkan;d. Bahwa faktanya terhadap Tim Likuidasi PT. Bank Ratu i.c.

2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa Penggugat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahanantara Penggugat dan Tergugat , dimana Penggugat telah beberapa kaliberusaha untuk menghubungi Tergugat baik melalui telepon maupun melaluisurat tetapi Tergugat I sama sekali tidak memberikan tanggapan kepadaPenggugat;Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018, Penggugat melalui kuasa hukumnya kembalimengirimkan surat somasi atau peringatan kepada Para Tergugat untuksegera mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

USD 78.000 (tujuh puluh delapanribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat dengan tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak surat somasi tersebut dikirimkan, namun tidakmendapatkan tanggapan dari Para Tergugat;Bahwa oleh karena Penggugat telah membayar secara lunas pembeliansaham senilai USD 78.000 (tujuh puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat)tetapi Tergugat tidak kunjung mengalihkan saham senilai USD 78.000 (tujuhpuluh delapan ribu dolar Amerika Serikat) melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Bahwa Tergugat II pada dasarnya tidak ada niat untuk menghambatmensahkan jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat tersebutmelalui RUPS PT Casa Loca bilamana telan ada kesepakatan dari parapihak atau setidaknya bilamana hal tersebut telah diperintahkan melaluiputusan Pengadilan yang sah berkekuatan hukum tetap ;6.

78.000 (tujuh puluh delapan ribu dolar AmerikaSerikat), yang dituangkan dalam perjanjian jual beli saham dibawah tangantertanggal 26 Juli 2016 dan tertanggal 13 September 2016 masingmasingseharga USD 39.000 yang telah dibayar lunas seluruhnya oleh Penggugat sebesarUSD 78.000, akan tetapi Tergugat tidak menepati janjinya (wanprestasi) untukmengalinkan sahamnya sekalipun Penggugat pada tanggal 9 Juli 2018 telahmengirimkan somasi kepada Para Tergugat untuk segera mengadakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS

Casa Loca, ternyata dalam rapat umum pemegang saham(RUPS) PT. Casa Loca, Tergugat selaku pemegang saham sebesar 39 % tidakpernah memberitahukan kepada pihak Direksi tentang pengalihnan saham miliknyakepada Penggugat;Menimbang, bahwa dari bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat, yaitu: T.II1 tentang Akta Pendirian PT.

Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung ;Bahwa putusan Hakim banding tersebut di atas adalahmerupakan ketidak telitiannya dalam memeriksa perkara,karena putusan Pengadilan Negeri Jeneponto telahmember i pertimbangan yang benar dan lebih jauhPenggugat dapat membuktikan gugatannya dan alat buktiyang diajukan pihak Penggugat maupun Tergugat ;AlasannyaBahwa seyogianya Pengadilan Negeri Jeneponto telahmempertimbangkan secara seksama utamanya Bukti' T1,produk bukti ini adalah hasil Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

) salah seorang pengurus yang diangkat bernamaHasbullah Bin Lahujeng, saksi Tergugat yang menyatakanbahwa saksi tidak pernah menghadiri rapat rapat yangdiadakan oleh Perusahaan dalam hal ini RUPS, yangdimana dalam Akta Notaris tertanggal 26 Desember 2006tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 4 September 2006telah diadakan RUPS yang dihadiri oleh seluruh PemegangSaham dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroansebanyak 1000 saham, dimana dalam rapat tersebutterjadi perubahan susunan Direksi, dimana

saksiHasbullah Bin Lahujeng ditunjuk sebagai Komisaris ;Bahwa karena saksi menyadari, dia tidak punya kemampuanuntuk menduduki Jabatan Komisaris sebagaimana yangditentukan dalam UndangUndang No. 1 Tahun 1995 ;Bahwa perlu Pemohon Kasasi informasikan, bahwaHasbullah Bin Lahujeng adalah hanya sebagai sopir dariTergugat/ Termohon Kasasi ;Demikian pula saksi Nurdin yang kini menjabat Dirutsebagaimana isi RUPS, dia adalah hanya karyawan biasadi Hotel Bintang Karaeng milik Tergugat/Termohon KasasiJadi,

melakukan mengadilisendiri yang mengenyampingkan fakta dan bukti otentik,adalah merupakan kelalaian yang memenuhi syarat,diwajibkan oleh peraturan perundang undangan = yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatBahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh karena Judex factie telah tepat danbenar ;Bahwa menunjuk bukti T1 berupa Akta Notaris No.25 /2006 tanggal 16 Desember 2006 tentang RUPS

saham PT General Energy Indonesiatelan memberikan persetujuan dalam RUPS sebagaimana dimuat dalamAkta Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 (vide bukti P17 & bukti T I/Il7).

Nomor 1681 K/Pdt/2017(1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal3/7 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukanberdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturanperundangundangan di bidang pasar modal;(2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuanmengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untukperubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang

Saham (RUPS);Bahwa perlu diketahui dalam pembuatan Akta Notaris untuk menuangkankeputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam suatuperusahaan, ada 2 (dua) jenis akta yang diterbitkan oleh Notaris, yaitu: AktaBerita Acara Rapat dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).

Apabilapihak Notaris hadir dalam RUPS maka keputusan RUPS akan dituangkandalam Akta Berita Acara Rapat, sedangkan apabila Notaris tidak hadir makaRUPS memberikan kuasa kepada Direksi atau seseorang untuk membawahasil keputusan rapat kepada Notaris untuk dituangkan dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat;Bahwa berdasarkan adanya perbedaan jenis akta tersebut di atas makaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah keliru memahami Akta BeritaAcara Rapat sehingga keliru pula dalam memberikan pertimbangan

Bahwa dengan demikian, Judex Facti telah salah dalammenerapkan hukum mengenai kewajiban untuk memperolehpersetujuan dari RUPS Pemohon Kasasi terhadap pemindahan hakatas saham dalam Pemohon Kasasi:;3.7.

GIHON MAJU JAYA telah diadakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dari RUPS tersebut di hasilkankeputusan adanya pengalihan saham dari sdr. ADITYA VIRTUS kepada sdr. IrjenPol (Purn) ALPINER SINAGA,; "0220220222222 2220 22+ Selanjutnya tercatat adanya perubahan kepengurusan susunan direksi yaitu IrjenPol (Purn) ALPINER SINAGA menjabat selaku DIREKTUR, TRI LESTARImenjabat selaku KOMISARIS.

GIHON MAJU JAYA telah diadakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan dari RUPS tersebut di hasilkan keputusanadanya pengalihan saham dari sdr. ADITYA VIRTUS kepada sdr. Irjen Pol (Purn)ALPINER SINAGA 5~2 2202 no nnn nnn nn nn nnn nner rnc nnn nnn nnn tenn nnnnsSelanjutnya tercatat adanya perubahan kepengurusan susunan direksi yaitu Irjen Pol(Purn) ALPINER SINAGA menjabat selaku DIREKTUR, TRI LESTARI menjabat selakuKOMISARIS.

No. 206 K/Pid/2014 Foto copy TDP No. 041015207618 tanggal 5 November 2010 (sudahdilegalisir) ; Foto copy SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010(sudah dilegalisir) ; Foto copy ljin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegalisir) ; Foto copy Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009(sudah dilegalisir) ; Foto copy Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tanggal 22 Maret2010 (sudah dilegalisir) ; Foto copy Akta Pemindahan Hak Atas Sahamsaham, No. 16 tanggal22 Maret 2010 (sudah

Foto copy Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tanggal 22 Maret2010 (sudah dilegalisir) ;10. Foto copy Akta Pemindahan Hak Atas Sahamsaham, No. 16 tanggal22 Maret 2010 (sudah dilegalisir) ;11. Foto copy Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. FakturA.0040030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;12. Foto copy Faktur Tagihan Biaya Pengukuran, No. FakturB.0044030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;13. Foto copy Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No.

NPWP No. 02.041.516.2215.000 dan SuratKeterangan Terdaftar (sudah dilegalisir) ;Foto copy SIUP No. 0339/PerindagBTM/PB/XI/2010 tanggal 5November 2010 (sudah dilegalisir) ;Foto copy TDP No. 041015207618 tanggal 5 November 2010(sudah dilegailisir) ;Foto copy SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tanggal 12 Juli2010 (sudah dilegalisir) ;Foto copy ljin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudahdilegalisir) ;Foto copy Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009(sudah dilegaiisir) ;Foto copy Akta Risalah RUPS

EDC tidak pernahdikeluarkan atau tidak pernah dicabut, maka Tergugat harusmengembalikan sahamsaham milik Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000, ( satu milar liam ratus juta rupiah ) ;Perbaikan :Bahwa dikarenakan tidak pernah adanya laporan keunagan yangdiaudit serta tidak pernah diterimanya undangan RUPS sebagaimanaHal 6 dari 31 hal Putusan NO. 386/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.16.17.ketentuan Angagaran Dasar PT .

No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , yang menyatakan bahwa :Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroaan agarsahamnya dibeli dengan harga yang wajar , apabila yang bersangkutantidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegangsaham .Bahwa, atas kerugian yang diderita , maka Penggugat selakupemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan kePengadilan Negeri , karena tindakan perseroan yang dianggap tidakadil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS

Bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan alas hak dan besarnya nominaltunjangan jabatan Penggugat selaku Direktur Humas di Socialite, hal inimenyulitkan Tergugat untuk menjawab substansi dalil Penggugat tersebut.Bahwa tidak terang dan jelas dalil Penggugat pada posita butir (16) suratPerbaikan Gugatan, yang menyatakan Penggugat selaku pemegang sahammenderita kerugian sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atauKomisaris melakukan tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasanwajar.

Keputusan RUPS, Direksi dan/atau Komisaris yang mana yangmerugikan Penggugat ?

Bahwa Penggugat tidak bisa mempersalahkan anggota Direksi PTESAGAYA DUAKARYA CANTIKA dengan dalih Direksi perseroan telahmelakukan tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham, yaitu:tidak membuat laporan keuangan yang diaudit dan tidak mengadakanundangan RUPS; karena ternyata Penggugat sendiri adalah anggota DireksiPerseroan yang menjabat sebagai Direktur Humas PT ESAGAYADUAKARYA CANTIKA.

Wwonan10121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041Memorandum of understanding (sesuai dengan aslinya bukti T3)Surat persetujuan Komisaris( sesuai dengan aslinya bukti T4)Surat undangan perihal kelanjutan PT.Marrin patama jaya(sesuai dengan aslinya buktiT5)Surat no : 111/MM/IX/08( copy dari copy bukti T6).Surat pemberitahuan dan permohonan(copy dari copy bukti T7)Surat pemberitahuan dan permohonan(sesuai dengan aslinya bukti T8)Surat permohonan dan teguran kedua( copy dari copy bukti T9)Undangan RUPS

PT.Marrin pratama Jaya(copy dari copy bukti T10)Undangan RUPS PT.Marrin pratama Jaya(sesuai dengan aslinya bukti bukti T11)Undangan RUPS PT.Marrin pratama Jaya(copy dari copy bukti T12)Surat no :112/MM/IX/08( sesuai dengan aslinya bukti T13)Surat keterangan(sesuai dengn aslinya bukti T14)Surat undangan BII(copy dari copy bukti T15)Surat undangan pertemuan II BII(copy dari copy buti T16)Surat Peringaan I BII(sesuai dengan aslinya Bukti T17)Surat peringatan II BII(sesuai dengan aslinya bukti T18)Somasi

sepie Bahwa karena restoran semakin sepi maka pada bulan desember 2009 restoran ditutupoleh Penggugat, dihadiri Tergugat, Notaris Purnawaty,SH dihadapan seluruh karyawanrestoran telah menapatkan pesangon.e Bahwa kemudian Tergugat membuka restoran lain ditempat lain.Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini ialah bahwaPenggugat mengganggap Tergugat tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai direkturdengan baik serta tidak membuat laporan keuangan dan tidak menyelenggarakan RUPS

kemudian dilanjutkan dengan teguran dari Penggugat kepada Tergugat (buktiP4) dalam suatnya tertanggal 2 desember 2009 perihal laporan keuangan PT.Marrin PratamaJaya yang isinya Penggugat meminta kepaada Tergugat mengirimkan laporan keuanganPT.Marrin Pratama Jaya penjelasan atas tidak beroperasinya perusahaan, penjelasan atasbarangbarang perlengkapan investaris perusahaan.Menimbang, bahwa surat teguran dari Penggugat tersebut , Tergugat telah menjawabnyadan mengajak dan mengundang Penggugat mengadakan RUPS