• yang telah ditentukan Pemohon dan Termohonhadir di persidangan;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di PemerintahDaerah Kabupaten Serang yang untuk melakukan perceraian diatur olehPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon telah mendapatIzin Perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM

  ) Kabupaten Serang Nomor 472.23/17/Bangrir/2019 TentangPemberian Izin Perceraian terhadap Pemohon yang dikeluarkan olehKepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kabupaten Serang tanggal 19 Juni 2019.

  Olehkarenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil diPemerintah Daerah Kabupaten Serang telah mendapat izin dariatasannya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KabupatenSerang Nomor 472.23/17/Bangrir/2019 Tentang Pemberian IzinPerceraian terhadap Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Kabupaten Serang

• kredit dalam bentuk fasilistas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah);Pinjamannya harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 3.010.837, (tigajuta sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) selambat lambatnyapada tanggal 17 setiap bulannya dimulai dari tanggal 17 Mei 2020 dan harusdilunasi paling lambat 17 April 2035 sesuai Jadwal angsur (RepaymentSchedule) dan Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan jaminantambahan berupa Asli SK Pensiun Nomor 0005/BKPSDM

  /AZ/03/19 tertanggal 4Maret 2019 atas nama Inacio Da Costa Mau dan Asli SK Pangangkatan Nomor0005/BKPSDM/AZ/03/19 tertanggal 4 Maret 2019 atas nama Inacio Da CostaMau tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Lunas danApabila terjadi sesuatu sebagai akibat dari perjanjian kredit ini, kKedua belahpihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak dapat diubah yaituKantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara Kupang atau KepaniteraanPengadilan Negeri Atambua dan segala biaya yang timbul

  kredit dalam bentuk fasilistas pinjamandari Penggugat sebesar Rp 205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah);Pinjamannya harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 3.010.837, (tigajuta sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) selambat lambatnyapada tanggal 17 setiap bulannya dimulai dari tanggal 17 Mei 2020 dan harusdilunasi paling lambat 17 April 2035 sesuai Jadwal angsur (RepaymentSchedule) dan Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan jaminantambahan berupa Asli SK Pensiun Nomor 0005/BKPSDM

• L I :

  DALAM PENUNDAAN :

  - Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang diajukan oleh Penggugat;

  DALAM EKSEPSI :

  - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

  DALAM POKOK SENGKETA :

  • Mengabulkangugatan Penggugat seluruhnya;
  • Menyatakan Batal :

  • Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 863/554/BKPSDM

  Gowa ;

• Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor: 821.2.29/576/BKPSDM, tanggal 13 Mei 2022 tentang Pembebasan Sementara Dalam Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, Terhitung Mulai tanggal 1 Juni 2022 kepada Wahidah Abdullah, SH. M.Si., Nip. 196907251998032008, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk.

  I, IV/b, jabatan Auditor Madya, Unit Kerja Inspektorat Daerah ;

• Surat Perintah Penugasan Bupati Gowa Nomor 820/575/BKPSDM, tanggal 13 Mei 2022, kepada Wahidah Abdullah, SH. M.Si., Nip. 196907251998032008, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk.

  I, IV/b, jabatan Auditor Madya, Unit Kerja Inspektorat Daerah ;

• Surat Perintah Penugasan Bupati Gowa Nomor 820/575/BKPSDM, tanggal 13 Mei 2022, kepada Wahidah Abdullah, SH. M.Si., Nip. 196907251998032008, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk. I, IV/b, jabatan Auditor Madya, Unit Kerja Inspektorat Daerah, untuk terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022 melaksanakan tugas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa ;

4.

• Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh suratizin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenangsebagaimana ternyata dari Surat Izin Tentang Pemberian izin PerceraianNomor : xxx.2/281 BKPSDM/2019 tertanggal O02 April 2019 yangditerbitkan oleh Bupati xxx Daerah Provinsi Jawa Barat;3.

  Surat Izin Cerai Nomor 474.2/281 BKPSDM/2019 tertanggal 02 April 2019yang diterbitkan oleh Bupati xxx Daerah Provinsi Jawa Barat;Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga menguatkandalildalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:Saksi : SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat tinggal di Kampung xxx, RT.xx RW.xx, Kelurahan xxx,Kecamatan xxx, Kabupaten Purwakarta, adalah Ibu Kandung Pemohon,menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai

  Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus2018, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi; Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagidengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohondalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohonputusan;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negri Sipil telahmengajukan surat izin atasan untuk melakukan perceraian SK Nomor474.2/281 BKPSDM

  Bagarah ayat 227 yang berbunyi:Ge) Bide Roe aL & lI, 8 56 AlsArtinya : "Dan jika mereka (para suami) berketetapan hati untuk menceraitalakkan (para istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagiMaha Mengetahui;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana telahdipertimbangkan tersebut telah terbukti, maka alasan lainnya tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negri Sipil telahmengajukan surat izin atasan untuk melakukan perceraian SK Nomor474.2/281 BKPSDM

• M E N G A D I L I

  Dalam Penundaan:

  • Menolak permohonan untuk menunda dilaksanakan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri.

  ., tertanggal 18-5-2018, sampai dengan keluarnya keputusan yang bersifat hukum tetap (inckrach van gewigsde) terhadap perkara ini;

Dalam Eksepsi:

• Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 862/151/ BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai

   M, S.Pt., tertanggal 18-5-2018;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 862/151/BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri.

   Pembinaan pada BKPSDM KabTanah Datar ;Alamat : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat ;Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Datar, berkewarganegaraan Indonesia, dalamperkara ini memilih domisili hukum pada kantor Bupati Tanah DatarJI. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung, Batusangkar, ProvinsiSumatera Barat.

   Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 824/075/BKPSDM 2017, tertanggal 23012017, tentang Penempatan PegawaiNegeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datarsebagai Fungsional Umum pada Inspektorat Kab. Tanah Datar;.

   Hal mana kepada PENGGUGATtelah dipanggil untuk diberitahukan pada tanggal 30 Mei 2018, sesuaidengan Surat Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Datar Nomor800/350/BKPSDM2018, tanggal 28 Mei 2018 perihal Panggilan, namunPENGGUGAT tidak bersedia datang.

   Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa in litis, kemudianPENGGUGAT telah dipanggil untuk diberitahukan kepadanyatertanggal 30 Mei 2018, melalui Surat Kepala BKPSDM KabupatenTanah Datar Nomor 800/350/BKPSDM2018, tanggal 28 Mei 2018perihal Panggilan, namun PENGGUGAT tidak bersedia datang. Olehkarenanya Objek Sengketa in /itis ditembuskan ke Instansi dimanaHalaman 53 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.PENGGUGAT bertugas yakni pada Inspektorat Kabupaten TanahDatar.B.

   Kepala Perwakilan OmbudsmanRepublik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barattanggal 9 Agustus 2018 Nomor : 0217/SRT/ 0113. 2018/Pdg08/VIII/2018, perihal: Penutupan Laporan ( fotokopidari fotokopi, catatan cap basah ) ;Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : K 2630/V 555/ 99, tanggal 17 April 2018,perihal: Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan danPengendalian Kepegawaian ( fotokopi dari hasil printoutemail BKPSDM Kabupaten Tanah Datar ) ;Fotokopi Surat Kepala BKPSDM Kabupaten TanahDatar

• BupatiManggari Timur, Nomor: BKPSDM.888/1465.a/XII/2018, Tertanggal 11Desember 2018 Tentang: PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKANTINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ; KUALIFIKASI OBJEK : Bahwa Surat Keputusan PLT.

  sebagaimana yangdimaksud dalam angka 3 Surat dari BKN Nomor : K.2630/V.139Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiabersama Bagian Hukum ditugaskan untuk berkoordinasi denganPengadilan Negeri Ruteng, agar Pemerintah KabupatenManggarai Timur bisa mendapatkan salinan KeputusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap ASNKabupaten Manggarai Timur yang terlibat dalam Tindak PidanaAC 0) 00 0) aPenjabat Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenangmengirimkan Surat Nomor : BKPSDM

  tertanggal 13 Juni 2019yang pada pokoknya menolakReplik Penggugat dan Tergugat masih tetap pada dalildalil Jawabannya ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan buktibukti surat berupa fotokopi yang telahbermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkandenganasli atau fotokopinya, kKemudian diberi tanda P1 sampai dengan P6sebagai berikut :1.2.3.4.Bukti P1Bukti P2Bukti P3Bukti P4Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manggarai TimurNomor: BKPSDM

  2018, tanggal 26 November 2018(fotokopi dari fotokopi) ; Fotokopi Kartu Disposisi Bupati, tanggal 26November 2018 (fotokopi dari fotokopi) ; Halaman 26dari 39 halaman Putusan No. 21/G/2019/PTUNKPG5.6.Bukti T5Bukti T6 Fotokopi Kartu kendali Surat Masuk Nomor urut:4903, tanggal 26 November 2018 (fotokopi dariFOLTGKOpI) 5 =22s2esseneseeense tenements teeeneneeneenee Fotokopi Kartu Disposisi Bupati, tanggal 26November 2018 (fotokopi dari fotokopi) ; Fotokopi surat dari Penjabat Sekretaris DaerahNomor: BKPSDM

  Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi (fotokopidari fotokopi) ; " Fotokopi Lampiran NomorBKPSDM.800/1312/2018, tanggal 21 November2018 Lampiran Namanama PNS Yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan Pada Pemerintah Kabupaten ManggaraiTimur Provinsi Nusa Tenggara Timur (fotokopi darifotokopi) ; Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manggarai TimurNomor: BKPSDM

• Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Luwu Utaranomor 888/09/BKPSDM/IV/2019, tertanggal 29 April 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Tarmat Ibrahim, S.Pt., Nip. 19750307200701 1 014;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati LuwuUtara nomor: 888/09/BKPSDM/IV/2019, tertanggal 29 April 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Tarmat Ibrahim, S.Pt., Nip 19750307200701 1 014;4.

• Bahwa Penggugat adalah PNS dan sudah mendapatkan ijin cerai dariWalikota Bima nomor: 863/1611/BKPSDM/VIII/2019 tanggal 26 Agustus2019;4. Bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugatterusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :a. Tergugat jarang ada di rumah, suka merusak nama baik Penggugat danberkata kasar terhadap Penggugat;b.

  Kuasa Penggugat hadirsendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Sesuai dengan ketentuanPasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dinas Kesehatan Kota Bima ) , yang tunduk pada PP No. 10 tahun 1983sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PP Nomor 45 tahun 1990,maka Penggugat telah mengajukan surat ijin dari Pejabat berwenang Nomor:863/1611/BKPSDM

  Surat keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor863/1611/BKPSDM/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dikeluarkanOleh Walikota Bima Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dinazegellen diberi tanda P.3Bahwa di samping bukti suratsurat, Kuasa Penggugat mengajukan tigaorang saksi sebagai berikut:1.

  tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil ( Dinas Kesehatan Kota Bima ) , yang tunduk pada PP No. 10tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PP Nomor 45tahun 1990, maka Penggugat telah mengajukan surat ijin dari Pejabatberwenang Nomor: 863/1611/BKPSDM

• Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;Bahwa surat keputusan Tergugat Nomor 888/314/BKPSDM.

  Bahwa menurut pendapat Penggugat, keputusan Tergugat Nomor:888/314/BKPSDM.PSDMC Tahun 2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31Desember 2018 yang telah dilakukan perubahan dengan keputusanWalikota Nomor 888/122/BKPSDM.

  Oleh karena itu tindakan Tergugat yang memberhentikanPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana keputusanTergugat Nomor : 888/314/BKPSDM.

  Bahwa jika diteliti dengan seksama Surat Keputusan Tergugat888/314/BKPSDM.PSDMC Tahun 2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31Desember 2018 yang telah dirubah dengan Keputusan Walikota Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.PTK Hal. 25Singkawang Nomor 888/122/BKPSDM. PSDMC Tahun 2019 tentangperubahan atas keputusan Walikota Nomor: 888/314/BKPSDM.

  Mewajibkan Tergugat mencabut surat Keputusan Nomor:888/314/BKPSDM. PSDMC Tahun 2018 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31Desember 2018 yang telah dilakukan perubahan oleh Tergugat dengan Putusan Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.PTK Hal. 39keputusan Nomor : 888/122/BKPSDM.PSDMC Tahun 2019 tentangperubahan atas keputusan Tergugat Nomor: 888/314/BKPSDM.

• Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipildan telah mendapatkan izin atasan sebagaimana Surat KeputusanNomor:335/BKPSDM/TAHUN/2018 tertanggal 07 Februari 2018;10. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung biayayang dikeluarkan akibat perkara ini;Berdasarkan alasan atau dalildalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas,Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. MajelisHal. 2 dari 10 Hal. Pen.

  dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif gunamemenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 joPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di depan sidang Penggugattelah menyerahkan surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor335/BKPSDM

  No.739/Pdt.G/2018/PA.PtkMenimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masihaktif guna memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di depan sidang Penggugattelah menyerahkan surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor335/BKPSDM/TAHUN 2018 Tentang Pemberian Izin Untuk MelakukanPerceraian tertanggal 07 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh WalikotaPontianak, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat selaku Pegawai NegeriSipil telah melaksanakan

• Bahwa sebagai PNS Penggugat sudah mendapatkan ijin perceraianberdasarkan Surat iin Perceraian Nomor: 873.4/V.351.3/A.R/BKPSDM/2019, tanggal 24 Mei 2019;7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugatmenyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersamaTergugat, oleh karena itu. Penggugat mengajukan masalah ini kePengadilan Agama Tenggarong;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Tenggarong cq.

  tertulis berupa :Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:83/23/VII/1991 Tanggal 14 Juli 1991, bermaterai cukup dan telahsesuai dengan aslinya (bukti P.1); Asli Surat lin Perceraian atas nama Mudrika, S.Pd dikeluarkan olehBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Kutai Kartanegara Nomor 873.4/V.351.3/A.R/V/BKPSDM

  Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat (bukti P.1) berupaKutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harusdinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugatterikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hakuntuk mengajukan perkara perceraian ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Asli Surat Ijin Perceraian atas namaMudrika, S.Pd dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 873.4/V.351.3/A.R/V/BKPSDM

• Bahwa bulan juli 2020 sdr.Hasnapetril melaporkanPenggugat ke BKPSDM Kab. Pesisir Selatan atas tuduhantidak melaporkan pernikahan. Terhadap laporan ini,Penggugat tidak pernah dipanggil atau dimintaiketerangan.

  Putusan Nomor : 15/G/2021/PTUN.PDGSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil (Objek Perkara) yangdititipkan oleh BKPSDM Kab. Pesisir Selatan.14.

  Pertemuan dengan Tergugatdihadiri oleh Yespi Kepala BKPSDM Kab.

  Bahwa kutipan gugatan diatas adalah dalil yang didasari atasketidakbenaran karena BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan sudahmelakukan prosedur sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, dimana BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan sudahmemanggil penggugat dan penggugat pun sudah datang namun ketikapemeriksaan hampir selesai penggugat minta izin keluar sebentar dankemudian penggugat tidak masuk kembali ke dalam ruanganpemeriksaan.19.

  Hendrawati, telah memberikan keterangan sebagaimanaselengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi berdinas di BKPSDM Kabupaten Pesisir SelatanSejak tahun 2017 sampai sekarang; Bahwa saksi menerangkan ikut dalam pemeriksaanYusmanidar, S.Pd (Penggugat) terkait objek sengketa yang diajukanoleh Yusmanidar, S.Pd (Penggugat); Bahwa saksi menerangkan jabatan Saksi di BKPSDM KepalaBidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN; Bahwa saksi menerangkan

• Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil diRSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu, telah mendapatkan izinuntuk berceral berdasarkan Surat Keputusan Nomor800/033/BKPSDM/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal07 September 2020;6. Bahwa, pada bulan Februari 2020 lalu') Tergugat pergimeninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampalsekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya dan sudah tidak salingmemperdulikan lagi;7.

  menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kKuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut berdasarkan relaas panggilan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.Blp tanggal 8Oktober 2020 dan tanggal 15 Oktober 2020, tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada RSUD BataraGuru Kabupaten Luwu dan telah mendapat izin perceraian dari atasannyayaitu Bupati Luwu berdasarkan Surat Keputusan Nomor800/033/BKPSDM

  Putusan No.442/Pat.G/2020/PA.BlpRSUD Batara Guru Kabupaten Luwu dan telah mendapat izin perceraian dariatasannya yaitu Bupati Luwu berdasarkan Surat Keputusan Nomor800/033/BKPSDM/IX/2020 tanggal O7 September 2020, maka secaraadministrasi gugatan Penggugat dapat diproses lebih lanjut, Sesualketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

• Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di RSUD TamanHusada Bontang yang telah mendapatkan izin cerai berdasarkan suratKeputusan izin perceraian nomor 800/13/BKPSDM.03 tanggal 25 Februari2019 yang telah ditetapkan di Kota Bontang oleh Wali Kota Bontang NeniMoerniaeini.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Bontang cq.

  Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor800/13/BKPSDM.03, tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan olehWalikota Bontang , bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(bukti P.2);Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksisaksiyaitu :Suwardi bin Sabaruddin, umur 34 tahun agama Islam pekerjaan swastaPendidikan SMK bertempat tinggal di Jalan R.E.

  berkedudukansebagai Penggugat/Pemohon atau surat keterangan bagi yang berkedudukansebagai Tergugat/Termohon, sebagaimana maksud Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa, Pejabat pada instansi dimana Penggugat bekerja,telah memberikan surat izin untuk bercerai kepada Tergugat, dengan SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Mustika Rilva MNomor800/13/BKPSDM

  .03, tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan olehWalikota Bontang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti(P.2);Menimbang, bahwa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor800/13/BKPSDM.03, tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh WalikotaBontang , bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, telah sesuaiyang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dengan demikanMajelis Hakim berpendapat

  Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagaiikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqangholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatan Penggugat,Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, berupa photo copi Kutipan AktaNikah Nomor 007/04/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015, bermeterai cukup dantelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti (P.2) berupa FotocipySurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/13/BKPSDM

• DALAM POKOK SENGKETA:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1504/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1504/ XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati ManggaraiTimur Nomor: BKPSDM.888/1504/XII/2018, tanggal 14 Desember2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan"; 2222222 222223.

  Penjabat Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenangtelah mengirimkan Surat dengan Nomor: BKPSDM.800/1312/X1/2018 ,Perihal Usulan Pemberhentian PNS kepadaBupati Manggarai Timur, sesuai dengan ketentuan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen PNS; 2922222 none nen nnn4.

  Menyatakan Sah Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1504/XII/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan3.

  ., kepada Bupati Manggarai Timur Terhadap KeputusanBupati Manggarai Timur Nomor : BKPSDM.888/1504/XI1/2018,tanggal 14 Desember 2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Yang diHalaman 38 dari 67 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUNKPGBukti P26Bukti P27Berhentikan Dengan Tidak Hormat atas nama Yulianus ArdiNggame, S. FIL.

  Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1504/XII/2018tanggal 14 Dsember 2018 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan oleh Plt. Bupati Manggarai TimurHalaman 55 dari 67 Halaman Putusan No. 44/G/2018/PTUNKPGpada tanggal 14 Desember 2018 (vide Bukti P1 sama dengan Bukti T9);2.

• Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di PegawaiNegeri Sipil di Kantor Badan Perencanaan, Pembangunan dan LitbangKabupaten Luwu, telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan SuratKeputusan nomor : 800/008/BKPSDM/I/2019 yang dikeluarkan oleh BupatiLuwu tanggal 17 Januari 2019.6.

  Surat Keputusan Bupati Luwu nomor : 800/008/BKPSDM//I/2019yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 17 Januari 2019 tentang izinbercerai atas nama Penggugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;B. Bukti Saksi:Saksi 1, XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaanPNS, bertempat tinggal di Dusun Muara Utara, Desa Cimpu Utara, Kec.Suli, Kab.

  Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat.= Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil diPegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Perencanaan, Pembangunan danLitbang Kabupaten Luwu, telah mendapatkan izin untuk berceralberdasarkan Surat Keputusan nomor : 800/008/BKPSDM/I/2019 yangdikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 17 Januari 2019.= Bahwa, pada bulan September 2017 Tergugat pergi meninggalkanrumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarangyang sudah berjalan 2

  Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil diPegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Perencanaan, Pembangunan danLitbang Kabupaten Luwu, telah mendapatkan izin untuk berceralberdasarkan Surat Keputusan nomor : 800/008/BKPSDM/I/2019 yangdikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 17 Januari 2019.

• Bahwa hal tersebut di atas Penggugat terikat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) mengajukan permohonan izin kepada : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Wajo,Surat Pengantar No. 809/2641/BKPSDM, tanggal 6 September 2019 Bupati Wajo, No. 871.4/2576/BKPSDM, tanggal 29 Agustus 2019.Telah menyetujui dan memberikan izin Maharani, S.Pd.

  telah dipanggil secara resmidan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu GuruSDN 220 Sappa, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo telahmemperoleh izin cerai dari pejabat yang ditunjuk/oerwenang, dengan nomor:871.4/2576/BKPSDM

  1989 TentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jis.Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil yaitu Guru SDN 220 Sappa, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, KabupatenWajo telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang ditunjuk/oerwenang, dengannomor: 871.4/2576/BKPSDM

• No. 2515/Pdt.G/2020/PA Mks.izin perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Gowa, tentang Pemberian IzinPerceraian Nomor: 474.2/020/BKPSDM, tertanggal 21 Juli 2020 ;Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohonmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganperantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agarkiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagaiberikut :1. Mengabulkan permohonan pemohon ;2.

  karenapemohon tetap pada dalildalil permohonannya untuk bercerai dengantermohon ;Bahwa, atas dalildalil pemohon tersebut, termohon tidakmenyampaikan jawaban karena termohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan setelah menempuh peroses mediasi meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ;Bahwa pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan permohonancerai talak ke Pengadilan Agama berdasarkan Surat Izin perceraian Nomor474.2/020/BKPSDM

  MH. tertanggal 25 November2020 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena pemohon tetappada dalildalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumahtangganya menurut prosedur hukum di pengadilan ;Menimbang, bahwa pemohon yang berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil telah memperoleh Izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukanpermohonan cerai talak ke Pengadilan Agama berdasarkan Surat Izinperceraian Nomor 474.2/020/BKPSDM yang dikeluarkan oleh Bupati Gowatanggal 21 Juli 2020, sehingga

• Dalam Pokok Perkara:

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., NIP. 19720920 199903 1 005;

  Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., NIP. 19720920 199903 1 005 dan Mewajibkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

• Menghukum Tergugat untuk

  Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor 888/III.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019Tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama CorneliusBernard Robert, S.T.P., M.T.

  Bahwa pada Tanggal 30 Juli 2019 diterbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P.,M.T.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor 888/III.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 Tanggal30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama CorneliusBernard Robert, S.T.P., M.T. NIP 19720920 199903 1 005:3.

  Menyatakan BERLAKU dan SAH Keputusan Bupati KutaiKartanegara No. 888/III.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019tertanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatannama Cornelius Bernard Robert, STP, MT, Nip.197209201999031005; 3.

  Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:888/II1.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., NIP.19720920 199903 1005;3.

• Bahwa sebagai PNS, Penggugat sudah mendapatkan izin untuk berceraiberdasarkan Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian Nomor: 873.4/V.3247/A.R/X/BKPSDM/2018, tanggal 15 Oktober 2018;. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugatmenyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersamaTergugat, oleh karena itu. Penggugat mengajukan masalah ini kePengadilan Agama Tenggarong;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Tenggarong cq.

  dibacakangugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor :410/47/VII/2002 Tanggal 25 Juli 2002, bermaterai cukup, berikutaslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudiandiberi kode (P.1); Asli Surat izin melakukan perceraian Nomor:873.4/v.3247/A.R/X/BKPSDM

  hadir danmenurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat (bukti P.1) berupaKutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harusdinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugatterikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hakuntuk mengajukan perkara perceraian ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.2) Asli Suratizin melakukan perceraian Nomor: 873.4/v.3247/A.R/X/BKPSDM