Ditemukan 1933 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-02-2012 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 19-06-2012
Putusan PA SLAWI Nomor 17_Pdt.P_2012_PA.Slw
Tanggal 28 Maret 2012 — PEMOHON I dan PEMOHON II
117
  • beragama Islam, oleh karenanya sesuai denganPasal 1 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah6dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penetapan AsalUsul Anakyang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon IJ merupakan kewenangan absolutePengadilan Agama ;Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menurut pengakuankeduanya adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK2 yang dimohonkan status asal usulnya, maka diantara mereka terdapat hubungansebab akibat (causal
Register : 15-04-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 0531/Pdt.G/2015/PA.Tmg
Tanggal 11 Mei 2015 — Penggugat Tergugat
110
  • pLuol causal Isl gall Gola!
Register : 01-02-2016 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA BARABAI Nomor 0055/Pdt.G/2016/PA.Brb
Tanggal 31 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
163
  • 5) Aaa y Sl diay Qastll (galla pos OH 134Ail Alle tyille Legh COLA ye Causal jae y Laglthel Guy b peal al so deeArtinya: Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istriatau dengan pengakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, sehinggaHal12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2070/P t BrbfHakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat meceraikandengan talak bain:Menimbang, bahwa dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Tahun 2013
1697665
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  • /atau kewenangan konstitusional tersebut harusmemenuhi lima syarat, yaitu:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohondianggap dirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkanpengujian;c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) danaktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal
    putusanputusan berikutnya), harusmemenuhi 5 (lima) syarat yaitu:a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telahdirugikan oleh suatu UndangUndang yang diuji;c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (kKhusus)dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal
    Nomor 011/PUUV/2007) yaitu sebagai berikut:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggapoleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu UndangUndang yang diuji;c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yangdimaksud bersifat spesifik (kKnusus) dan aktual atau setidaknya bersifatpotensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akanterjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal
    dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK harus memenuhi lima syarat, yaitu:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atausetidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal
    Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id60 " E SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id pengujian dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dengan berlakunya norma UndangUndang yang dimohonkanpengujian.
Register : 14-09-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 11-05-2016
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 1109/Pdt.G/2015/PA.Tmg
Tanggal 19 Oktober 2015 — Penggugat dan Tergugat
120
  • pLuol causal Isl gall Gola!
Register : 29-01-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Bit
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat:
RICKY LUNTUNGAN
Tergugat:
MIRAICHEL KRISTUNI SILANO
9849
  • Perdata(KUH Perdata) Pasal 1365 yang bunyinya sebagai berikut : "Tiaptiapperbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN BitAdapun unsur perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUHPerdatatersebut adalah sebagai berikut : Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig)e Harus ada kesalahan (schuld)e Adanya hubungan causal
Register : 11-10-2013 — Putus : 20-11-2013 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 588/Pid.B/2013/PN.Pdg
Tanggal 20 Nopember 2013 — TERDAKWA ;
7011
  • .: 588/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 20 Nopember 2013 Page 11 of 15dengan Visum Et Repertum dr.Asyumaredha dari RSI Siti RahmahPadang Nomor : 001/MR.RSI.SR/VII/2013 tanggal 20 Agustus 2013;Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dimaksudsebabsebab kematian adalah karena luka terbuka pada kemaluan,tungkai bawah, luka lecet pada bahu, patah tulang tungkai bawahkanan, keluar darah dari hidung akibat kekerasan tumpul; kematianmana mempunyai hubungan causal yang langsung dan adequatedengan tabrakan
Register : 18-07-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Gto
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
1.Pr. SALMA GAFUR
2.Pr. MINCE GAFUR
Tergugat:
1.RONAL GUGU
2.RAHAMA GUGU
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA GORONTALO
2.Lurah Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo
12223
  • Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugianyang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang iaakan derita pada waktu yang akan datang.Menimbang, bahwa dalam Perbuatan Melawan Hukum hal penting yangtidak bisa dikesampingkan adalah adanya hubungan causal (Sebabakbat) antaraperbuatan dan kerugian.
    Terkait hubungan causal antara perbuatan melawanhukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu, teori Conditio sine guanon,dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalubertanggung jawab jika perbuatannya merupakan suatu kondisi mutlak yangmenimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahanadalah semua syaratsyarat yang harus ada untuk timbulnya akibat) dan TeoriAdequate veroorzaking, menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawabuntuk
    Terdapat hubungan causal jika kerugian menurutaturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akantimbul dari perobuatan melawan hukum.Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pertimbangan mengenai apayang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dan teori hukum yangmelandasinya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaraa quo sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal baik oleh Para Penggugat
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010
48112521
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
  • Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang DasarNegara 1945;64b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telahdirugikan oleh suatu UndangUndang yang diuji;c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaranyang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal
    Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yangdimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensialyang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah adahubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan untuk diuji. Dalam hal ini, Pemerintah berpendapatbahwa:a.
    yaitu:76a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikanoleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebutdianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undangundang yangdiuji;c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksudbersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensialyang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal
    sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MKharus memenuhi lima syarat, yaitu:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya undangundang yang dimohonkan pengujian;c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (knhusus) dan aktual atausetidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal
    Kerugian tersebut bersifatspesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dengan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukanhukum (/egal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;873.8 Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukanhukum (/egal standing) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkanpokok permohonan
Register : 16-05-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 23-10-2013
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 18/G/2012/PTUN.Dps
Tanggal 11 Oktober 2012 — PENGGUGAT:
- Dra. DALIFAH SJAMSUDDIN;
- AMIR RABIK;
TERGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR;
- ANAK AGUNG RAKA SRIMBEN;
- ANAK AGUNG RAI PUJANA;
9180
  • Keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa ;Bahwa oleh karena tidak dapat ditentukan secara obyektifNilai kerugian yangdialami oleh Para Penggugat, maka tidak ada nilai yang harusdilindungi oleh hukum;Digugatnya Para Penggugat secara perdata di Pengadilan NegeriGianyar oleh Tergugat II Intervensi dengan perkara Nomor: 25/Pdt.G/2012/PN.Gir tertanggal 9MaretMaret 2012 dan dilaporkannya Penggugat II ke Polisi kemudianperkaranya disidangkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar, sama sekalitidak ada hubungan causal
    kepentingan Para Penggugat tidak terkenasecara langsung atas Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa dengan demikian kerugian yang didalilkan ParaPenggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan: BahwaPara Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan atasterbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 2346/Desa Kedewatan,Gambar Situasi Nomor: 1334/1997, Luas 6580 M2 atas namaANAK AGUNG RAI KONG (ANAK AGUNG RAI PANDE) yangditerbitkan oleh Tergugat, tidak bersifat langsung karena tidakadahubunganhubungan causal
    antara Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa dengan kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat;Digugatnya Para Penggugat secara Perdata di PengadilanNegeri Gianyar olehTergugat Il Intervensi dengan perkara Nomor: 25/Pdt.G/2012/PN.Gir tertanggal 9 Maret 2012 dan dilaporkan Penggugat II kePolisi kemudian perkaranya disidangkan oleh Pengadilan NegeriGianyar, sama sekali tidak ada hubungan causal denganditerbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa olehTergugat;1.
Register : 08-06-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 62/B/2016/PT.TUN.MKS
Tanggal 21 Juli 2016 — YOHOSUA FONATABA, Selanjutnya disebut sebagai -------------------- PENGGUGAT / PEMBANDING; M E L A W A N : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA, Selanjutnya disebut sebagai --------------------------- TERGUGAT / TERBANDING; 2. H. MUHAMMAD HAMADO ADAM., Selanjutnya disebut sebagai ------ TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING;
4419
  • HamandoAdam (vide P6 = T9 = T II inter1), maka Penggugat adalah pihak ketiga yang merasadirugikan kepentingannya dengan dikeluarkannya sertipikatMenimbang, bahwa mengenai unsur kerugian dengan kepentingan untukmenggugat, Majelis Hakim berpendapat harus menunjuk kepada nilai atau kepentinganyang harus dilindungi oleh hukum tersebut yaitu adanya hubungan antara orang yangbersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan di lainpihak, artinya terdapat hubungan secara langsung (causal
Register : 18-12-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PA CILACAP Nomor 6410/Pdt.G/2018/PA.Clp
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7110
  • yangdinilai secara sepihak oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum,sedangkan sengketa yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum didalam ilmu hukum secara sederhana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata;Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum telah memenuhiunsurunsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal1365 KUHPerdata yang unsurunsurnya meliputi:Ada perbuatan melawan hukum;Melanggar hak subyektif orang lain;Ada kesalahan;Ada kerugian;ao fF oN PRAdanya hubungan causal
Putus : 14-09-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 102/Pdt/2017/PT DPS.
Tanggal 14 September 2017 — NYOMAN AYU POPPY LIQUINA DONI TIRTAYASA sebagai : PEMBANDING M E L A W A N : KETUT SWECA; MADE SUARI sebagai : PARA TERBANDING DAN : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq GUBERNUR PROPINSI BALI, Cq PLN PROPINSI BALI, Cq BUPATI JEMBRANA, Cq PLN GILIMANUK sebagai : TURUT TERBANDING
7041
  • yang dilakukan itu haruslahperbuatan yang salah, yang dapat berupa kealpaan dankesengajaan ;Ada Kerugian : Akibat perbuatan itu timbul kerugian yang dideritaorang lain , kerugian itu dapat berupa kerugian materiil atau moril .Kerugian materiil adalah kerugian berupa materi seperti : rusaknyabarang , tidak diperoleh keuntungan, hilangnya benda/barang dll ,sedangkan kerugian moril menyangkut kehormatan, harga diri dlldan ditafsir nilainya dengan uang sesuai status sosial Penggugat ;Adanya hubungan causal
    : Untuk dapat menuntut ganti kerugianharuslah ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukumitu dengan kerugian yang diderita Penggugat.
Putus : 31-05-2012 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.DUM
Tanggal 31 Mei 2012 — PENGGUGAT I : 1. Hj. Sopiah; PENGGUGAT II : 2. Hj. Darmisah; PENGGUGAT III : 3. Nuraini; PENGGUGAT IV : 4. Sarkoni; PENGGUGAT V : 5. Syabroni; PENGGUGAT VI : 6. Arman. VS TERGUGAT I : 1. Desi Alfizar; TERGUGAT II : 2. Minuri Ali; TERGUGAT III : 3. Zainuddin; TERGUGAT IV : 4. H. M. Toha; TERGUGAT V : 5. Jhoni Alim; TERGUGAT VI : 6. Roslinda; TERGUGAT VII : 7. Syarifudin Sipayung; TERGUGAT VIII : 8. PT. Pln (Persero) Ranting Duri; TERGUGAT IX : 9. Kepala Desa Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
9722
  • Kerugian itu dapat berupa kerugian materil berupa:rusaknya barang, hilangnya barang, dan lainlain atau kerugian moril berupa:kehormatan, harga diri, dan lainlain;Adanya hubungan sebabakibat (causal),44Bahwa untuk dapat menuntut perbuatan melawan hukum tersebut haruslah adahubungan sebabakibat (causal) yang jelas antara perbuatan melawan hukumdengan kerugian yang diderita;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalamperkembangannya telah diberikan oleh doktrin dan yurisprudensi yang sesuai
    melawan hukum dan tidak melawan hak subjektif oranglain, maka tidak ditemukan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan;Adanya kerugian,Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat menguasai objek perkara atau tanahterperkara dengan tidak melawan hukum, tidak melawan hak subjektif orang lain,dan tidak ditemukan kesalahan, maka terhadap perbuatan atau tindakan hukumyang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah terperkara tidak menimbulkankerugian kepada orang lain;Adanya hubungan sebabakibat (causal
    ),Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat menguasai objek perkara atau tanahterperkara dengan tidak melawan hukum, tidak melawan hak subjektif orang lain,tidak ditemukan kesalahan, dan tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain,maka hubungan sebabakibat (causal) yang jelas antara perbuatan melawanhukum dengan kerugian yang diderita menjadi tidak ada;Menimbang, bahwa apabila pertimbangan mengenai perbuatan melawan hukumtersebut dihubungkan dengan dalildalil gugatan Para Penggugat, dalildalil bantahanPara
Register : 19-04-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 124/Pid.B/2018/PN Tgt
Tanggal 4 Juli 2018 — Penuntut Umum:
KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H
Terdakwa:
1.RAMLI Alias UTEL Bin SYAHRANI
2.RUSLI YULIANTO Als COLEK Bin IBRAHIM
3.ANDI Bin UDIN
4.FIKI DWIRIANTO Bin JUHARI
257
  • Unsur Kekerasan terhadap orang mengakibatkan lukaluka;Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah menunjuk kepadaadanya hubungan causal verband antara wujud perbuatan dengan lukayang dialami oleh Korban, yang dalam literatur hukum pidana dikenal adanyabeberapa teori akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapatdijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan causal verband iniadalah arrest Hoog Militer Gerechtschof tanggal 8 Februari 1924 yangmenyatakan sebab dari akibat dapat dilihat dari
Register : 14-11-2019 — Putus : 27-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Ngb
Tanggal 27 Januari 2020 — Penggugat:
H. RERE NOR EDIMANSYAH, S.H.,
Tergugat:
KARSONO
10927
  • ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yangdimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah : Tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut sehingga dengan demikian ada 4 (empat)unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaituadanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengankerugian;Menimbang
Putus : 21-10-2014 — Upload : 29-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 K/Pdt.Sus-Par-pol/2014
Tanggal 21 Oktober 2014 — WAWAN MATTALIU, S.Ksi., Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan VS 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BINTANG REFORMASI (DPP-PBR), , DK
16572 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak ada hubungan sebab akibat (causal) antara pasal undang undang yangmenjadi dasar gugatan Penggugat tersebut dengan Penggugat menggunakanundangundang manapun atau aturanaturan yang tidak ada kaitannya,Sebagaimana dalildalil Penggugat pada Posita angka11, Penggugat memohonagar Majelis Hakim memerintahkan kepada semua pihak terkait agarmenghentikan seluruh Proses Pergantian Antara waktu Anggota Dewanperwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Penggugatuntuk sementara waktu sampai
    "Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidanakejahatan dengan ancaman hukuman penjara serendahrendahnya 5 (lima)tahun;Dalildalil yang digunakan Penggugat sangat tidak mendasar untuk memintaproses PAW dihentikan sebagaimana disebutkan sebelumnya maupun yang akandiuraikan lebih lanjut.Tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antarapasal dari undang undang yang menjadi dasar gugatan penggugat tersebut,dengan
Register : 30-01-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 62/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 30 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : SUKAMINO Diwakili Oleh : ADITYA SURYA KURNIAWAN,S.H dan Rekan
Terbanding/Tergugat I : BANK DANAMON INDONESIA KANWIL VII JATENG DIY
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang
2918
  • Adanya hubungan causal, untik dapat menuntut ganti kerugianharuslah ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian yang diderita.Maka mendasarkan faktafakta dan dalildalil TERGUGAT I sebagaimanatersebut di atas dihubungkan dengan unsurunsur perbuatan melawan hukumyang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata, ternyata dan terbuktibahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapunyang menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun sebagaimana didalilkanoleh PENGGUGAT baik
Register : 06-03-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 77/Pdt.Plw/2020/PN SDA
Tanggal 24 Maret 2020 — Penggugat:
Bambang Sugeng Irianto
Tergugat:
KPKNL Wilayah Sidoarjo
8840
  • bertentangan dengan Asas The Promise too Vagueto be Enforce and a contract meaningless, yang artinya Suatu perjanjian atauperikatan yang tidak mengikat dan tidak dapat dipahami serta sulitpengungkapannya batal demi hukum, hal mana bertentangan dengan rasakeadilan di dalam masyarakat dan bertentangan dengan perundangundanganyang berlaku atau Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudpengertian rumusan Pasal 1365 KUH perdata, yaitu :(1) Perbuatan melawan hukum;(2) Kerugian;(3) Kesalahan dan(4) Hubungan causal
Putus : 28-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN ENDE Nomor 53/PID.B/2016/PN End
Tanggal 28 Juni 2016 — ADRIANUS TIBO RAGO alias ADRIANUS
11344
  • GEDE SUKAYASA, dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende UPT Dinas KesehatanKecamatan Detusoko.Menimbang Bahwa mengenai hubungan (causaliteitsvraagstuk/causal verband) antarawujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenal adanyabeberapa teori seperti: teori syarat condition sine qua non atau teori khusus, dan adequate,akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukanmengenai hubungan (causaliteitsvraagstuk/causal verband) adalah