Bahwa lebih kurang sejak bulan Januari 2000 rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat mulai goyah, setelah Tergugat tidak memberinafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja danhanya memperhatikan dirinya sendiri tanoa memperhatikan Penggugat danrumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasil tetap ;4.

pendapatan yang berasal dari harta tak bergerak sebagaimana tercantum dalamartikel 6 ayat (1), (2) dan (3) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesiadengan Jepang;bahwa dengan demikian atas sewa dimaksud dikenakan tarif 20 % dari jumlah bruto sesuaiPasal 26 ayat (1) huruf c UndangUndang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana diubah denganUndangUndang nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;bahwa berdasarkan urian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penetapan tarif 20%atas sewa mesin penghasil

Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau.Bahwa dana bantuan sosial kemasyarakatan (tembakau) tersebut padaawalnya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yangberdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TahunAnggaranAnggaran 2010 dan Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 44Tahun 2010 tentang Alokasi

Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 525/1458.3 tanggal 08September 2010 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial KemasyarakatanBantuan Modal Kelompok Petani Tembakau antara IrEDY SUHARIYANTA,MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul denganHM.IRSYAD/SARJONO selaku Ketua KUB Makmur yang = seharusnyadipergunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku dengan pembudidayaantembakau dan pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuandan keterampilan kerja masyarakat di daerah penghasil

Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan bakutembakau. 22 nnn nn nnn nnn nnn nnn nen nnn ence cence ncn neeBahwa dana bantuan sosial kemasyarakatan (tembakau) tersebut padaawalnya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yangberdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TahunAnggaran 2010 dan Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah

Termohon tidak terima dengan penghasil yang Pemohon berikan danselalu merasa kurang;b.

Putusan Nomor 967/B/PK/PJK/20172)TBS oleh PT X (perkebunan TBS) dibebaskan, makapenghitungan PPN adalah sebagai berikut: Pemohon Banding BebanUraian PT X (Perkebuman TBS) PT (Pabrik CPO) =Pajak DPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPN Tidak Dapatos 0 Dikreditkan Tidak DapatTBS 400 Dibebaskan 400 Rikeeddion cPO 300 30 30 Netto oO 30 30 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan penghasil TBSdan peran unit pabrik CPO dilakukan oleh perusahaanyang sama (sebagaimana kondisi Pemohon Banding),dan Pajak Masukan atas

Pupuk 100 (10) (10) Tidak DapatTBS 400 Dibebaskan 400 Dikreditkan cPO 300 30 30 Netto (10) 90 80 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) danbutir 2) di atas terlinat jelas ada ketidakadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perkebunanpenghasil TBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badanusaha terpisah, dengan apabila perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan Kembali;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan penghasil

Putusan Nomor 967/B/PK/PJK/2017 Pemohon Banding BebanUraian PT X (Perkebunan TBS) PT Y (Pabrik CPO) Pajak DPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPN Tidak Dapatcae 100 Dikreditkan Tidak DapatTBS 400 Dibebask: 40)ibebaskan 0 Dikreditkan cPo 900 30 30 Netto oO 30 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) danbutir 3) di atas terlihat jelas ada keadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perusahaanperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada 2(dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil

sehingga KUA Kecamatan Xxxxxmenolak keinginan anak Pemohon untuk menikah;Bahwa saksi tahu adanya penolakan KUA Kecamatan Xxxxx untukmenikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;Bahwa alasan mendesak Pemohon ingin anaknya menikah dengancalon istrinya karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak 2tahun yang lalu dan keduanya begitu akrab sehingga dikhawatirkanuntuk melakukan hubungan yang dilarang agama dan negara;Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagainelayan dengan penghasil

No. 037/Padt.P/2019/PA.Pdn Bahwa alasan mendesak Pemohon ingin anaknya menikah dengan anaksaksi karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak 2 tahunyang lalu dan keduanya begitu akrab sehingga dikhawatirkan untukmelakukan hubungan yang dilarang agama dan negara; Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagainelayan dengan penghasil setiap bulannya sekitar 4 juta; Bahwa saksi tahu di antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidakmemiliki hubungan darah, tidak ada halangan

PNS dengangaji dan penghasil yang cukup sehingga mampu untuk memenuhi segala kebutuhananak tersebut dengan baik dan layak di kemudian hari;5.

Nomor 532/Pdt.p/2016/PA Mksada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahantersebut.Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dantelah lama menjalin hubungan (pacaran) sehingga pernikahan akansegera dilangsungkan untuk menghindari mudharat yang jauh lebihbesar.Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer kecamatanRappocini dengan penghasil Rp. 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus riburupiah) perbulan, sehingga dirasa mampu untuk menghidupi calonistrinya.Bahwa Pemohon

awal bulan Desember 2011 di rumah makan Fu Yuan Jl.Pregolan Surabaya ;e Bahwa pada waktu itu terdakwa NENNY SENDRY mengaku bekerja di PTLingga Perdana yang bergerak di bidang perdagangan Bahan Bakar Minyak(BBM) solar, dan juga mengaku sebagai utusan dari kantor Pusat yang diberitugas membenahi management kantor PT Lingga Perdana cabang Surabaya;e Bahwa selanjutnya terdakwa NENNY SENDRY juga mengatakan bertemudengan Sdr KAREN selaku Direktur Pertamina Pusat dan PT Lingga Perdanaadalah salah satu penghasil

PregolanSurabaya ;e Bahwa pada waktu itu terdakwa NENNY SENDRY mengaku bekerja di PTLingga Perdana yang bergerak di bidang perdagangan Bahan Bakar Minyak(BBM) solar, dan juga mengaku sebagai utusan dari kantor Pusat yang diberitugas membenahi management kantor PT Lingga Perdana cabang Surabaya ;Bahwa selanjutnya terdakwa NENNY SENDRY juga mengatakan bertemudengan Sdr KAREN selaku Direktur Pertamina Pusat dan PT Lingga Perdanaadalah salah satu penghasil omset terbesar di PT Pertamina serta yangmemiliki

ANDI SEKTIADI kerjanya kurang bagus ;10Bahwa terdakwa mengatakan PT Lingga Perdana bergerak dalam bidangperminyakan yang pengambilannya langsung dari Pertamina, dan PT LinggaPerdana merupakan salah satu penghasil omset terbesar PT Pertamina ;Bahwa menurut terdakwa PT Lingga Perdana juga melayani PT Paitonsebanyak 1000 KL/minggu ;Bahwa PT Lingga Perdana memiliki 2 (dua) unit kapal tongkang tangkerdengan kapasitas masing masing 250 ton ;Bahwa selanjutnya saksi bertemu lagi dengan terdakwa pada tanggal

Andi Sektiadi kerjanya kurang bagus ; Bahwa benar dalam pertemuan tanggal 1 Desember 2011 tersebut terdakwamengatakan kalau dirinya sebagai commercial Direktur PT Lingga Perdanayang bergerak dalam bidang perminyakan yang pengambilannya langsung dariPertamina, dan PT Lingga Perdana merupakan salah satu penghasil omsetterbesar PT Pertamina ; Bahwa benar terdakwa juga mengatakan kalau dekat dengan direkturPertamina (bu Karen) serta dekat dengan keluarga mantan Kapolri (HendarsoDanurl) ;Bahwa ......

Andi Sektiadi kerjanya kurangbagus ; Bahwa dalam pertemuan tanggal 1 Desember 2011 tersebut terdakwamengatakan kalau dirinya sebagai commercial Direktur PT Lingga Perdanayang bergerak dalam bidang perminyakan yang pengambilannya langsung dariPertamina, dan PT Lingga Perdana merupakan salah satu penghasil omsetterbesar PT Pertamina ; Bahwa terdakwa juga mengatakan kalau dekat dengan orang Pertamina (buKaren) serta dekat dengan keluarga mantan Kapolri (Hendarso Danuri) ; Bahwa benar menurut terdakwa

, tanggal lahir 18 Oktober 2014, sekarang anaktersebut bersama Penggugat.Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahorangtua Peggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sampaidengan tanggal 22 Juni 2017.Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai,namun sejak satu minggu setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat tidak jujur dengan isteri terhadap penghasil

untuk datang di Pengadilan Agama)sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya, Tergugatdianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkanketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. putusan perkara ini dapat dijatunkan tanpa hadirnyaTergugat secara verstek;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugatdan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan: Tergugat tidak jujur dengan isteri terhadap penghasil

X (perkebunan TBS) dibebaskan, makapenghitungan PPN adalah sebagai berikut: Peiciotne Fliteiain #1 (Re ke inane BEY (Malo CeEN aeEr PART OPT Me Pr Caer Pi OPT PK TPNTink Trap7ci we Olkrec tkerTidak CsypetTUG "UH Libebackar qo Lakreu akatLeu glu 30 FLHichto a 20 oT 2) Bahwa dalam hal peran unit perkebunan penghasil TBS danperan unit pabrik CPO dilakukan oleh perusahaan yang sama(sebagaimana kondisi Pemohon Banding), dan Pajak Masukanatas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) dapatdikreditkan

Putusan Nomor 978/B/PK/PJK/20176.4.7.Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan butir 2)di atas terlihat jelas ada ketidakadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO merupakanbagian dari unit usaha dalam ibadan usaha seperti yangterjadi pada Termohon Peninjauan Kembali.Bahwa dalam hal peran unit perkebunan penghasil TBS danperan unit pabrik CPO dilakukan oleh perusahaan

untuk atau atas namabadan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: orang yangmember perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yangbertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebutBahwahal 5 dari 55 hal Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Gns.berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Terdakwa MUNZIR RANI BinRANI dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;Bahwa Terdakwa MUNZIR RANI Bin RANI selaku Direktur KlinikPratama Rawat Inap Darussyifa (sebagai penghasil

P.56/MenlhkSetjen/2015tentang Tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahanberbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatane Sesuai dengan penjelasan di atas, maka pengaturan atau perlakuanterhadap limbah B3 berupa limbah klinis yang dihasilkan dari Fasilitaspelayanan Kesehatan tersebut adalah sebagai berikut :hal 28 dari 55 hal Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Gns.e Penghasil limbah B3 berupa limbah klinis yang dihasilkan dari Fasilitaspelayanan Kesehatan wajib melakukan penyimpanan

P.56/MenlhkSetjen/2015 tentang Tata cara danpersyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracundari fasilitas pelayanan kesehatan serta wajib memiliki izinpenyimpanan sementara limbah B3 bagi penghasil limbah B3 berupalimbah klinis yang dihasilkan dari Fasilitas pelayanan Kesehatantersebut.Bahwa setelah dilakukan penyimpanan sementara, limbah B3 berupalimbah klinis yang dihasilkan dari Fasilitas pelayanan Kesehatan tersebutwajib dikelola lebih lanjut dengan cara diolah dan/atau ditimbun

Dengan demikian, sisa dari hasil aktifitas medis dengan caramembuangnya di tempat pembuangan sampah dan membakarnya danterdapat juga limbah medis telah dikubur melanggar peraturan yang berlakusebagaimana dijelaskan di atas.Bahwa Merujuk Pasal 1 butir 13 PP 101 tahun 2014, PenguranganLimbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlahdan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelumdihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Dan sesuai Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 101Tahun 2014, pihak yang mengeluarkan izin Tempat Penyimpanan limbah B3tersebut adalah bupati/walikota.Bahwa jika penghasil limbah B3 atau dalam hal ini Klinik PratamaDARUSSYIFA tidak melakukan penyimpanan Limbah Sisa dari AktivitasMedisnya, maka hal tersebut melanggar ketentuan peraturan yang berlakusebagaimana dijelaskan pada point 16 diatas.

Hal inimengakibatkan ketidakseimbangan ekologi sehingga terjadi kematiandan kepunahan secara perlahanlahan atau massal dari organismepenghuni ekosistem terumbu karang, hal ini dapat berpengaruh padapada kekayaan biodiversitas;e Penghasil utama oksigen atau O2 bagi kehidupan di laut, danmembantu mengisap karbon dioksida atau COz yang diproduksi olehbumi;Penangkapan ikan dengan mengunakan bahan peledak (bom ikan)biasa dilakukan pada saat ikan bergerombolan sehingga ikan yang matimulai dari ukuran paling

yang rusak akan terancam karena mengalami abrasidan ketika terjadi gempa bumi dan atau tsunami maka wilayah tersebuttidak bisa terlindungi dari dampak kerusakan yang diakibatkan olehperistiwa dimaksud.Dampak terhadap ekonomi adalah :e Secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadaptingkat perekonomian atau pendapatan masyarakat pantai ataunelayan karena berkurangnya populasi ikan, sehinggahasiltangkapan nelayan pun berkurang;Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Mmee Penghasil

Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi sehinggaterjadi Kematian dan kepunahan secara perlahanlahan atau massal dariorganisme penghuni ekosistem terumbu karang, hal ini dapatberpengaruh pada pada kekayaan biodiversitas;e Penghasil utama oksigen atau Oz bagi kehidupan di laut, dan membantumengisap karbon dioksida atau COz yang diproduksi oleh bumi;b.

yang rusak akanterancam karena mengalami abrasi dan ketika terjadi gempa bumi dan atautsunami maka wilayah tersebut tidak bisa terlindungi dari dampak kerusakanyang diakibatkan oleh peristiwa dimaksud;Dampak terhadap ekonomi adalah :e Secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkatperekonomian atau pendapatan masyarakat pantai atau nelayan karenaHalaman 28 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Mmeberkurangnya populasi ikan, sehingga hasil tangkapan nelayan punberkurang;e Penghasil

yangdikeluarkan oleh KUA KABUPATEN SUMEDANG (bukti P );Bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya Penggugat telahmenghadirkan saksisaksi :1 SAKSITI umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga alamat diKABUPATEN SUMEDANG di bawah sumpahnya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat ;e Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukundisebabkan Masalah ekonomi dimna Tergugat tidak punya penghasilan yangtetap , sedangkan Penggugat kurang menerima keadaan penghasil

PT X Perkebunan TBS PTY Pabrik CPO .Uraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNTidak dapatPupuk 100 dak capadikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90Netto 0 90 90 2) Dalam hal peran unit perkebunan penghasil TBS danperan unit pabrik CPO dilakukan oleh perusahaan yangsama (sebagaimana kondisi Pemohon Banding), danPajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untukperolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimanapendapat Majelis, maka penghitungan PPN adalahsebagai berikut

Putusan Nomor 731/B/PK/PJK/2017bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1dan 2 diatas terlihat jelas ada ketidakadilan dalam beban pajakyang ditanggung antara perkebunan penghasil TBS danpabrik CPO pada 2 (dua) badan usaha terpisah, denganapabila perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam 1 badanusaha seperti yang terjadi pada Pemohon Banding;3) Dalam hal peran unit perkebunan penghasil TBS danperan unit pabrik CPO dilakukan oleh perusahaan yangsama (sebagaimana

Terbanding, maka penghitungan PPNadalah sebagai berikut:Pemohon BandingUraian Unit Perkebunan TBS Unit Pabrik CPO Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNTidak dapatdikreditkan Pupuk 100 Tidak dapat TBS 400 Dibebaskan 400 . .dikreditkanCPO 900 90 90Netto 0 90 90 bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1 dan 3 diatas terlihat jelas ada keadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perusahaan perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah B3, Pasal 3 menyatakan bahwa setiaporang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaanlimbah B3 yang dihasilkan dan berdasarkan Pasal 12 ayat (3), Pasal33 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 101 ayat (1),Pasal 146 ayat (1), Pasal 176 ayat (1) menyatakan bahwa setiap badanusaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 (penghasil,pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan/atau

P.56/MenlhkSetjen/2015tentang Tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahanberbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatane Sesuai dengan penjelasan di atas, maka pengaturan atauperlakuan terhadap limbah B3 berupa limbah klinis yang dihasilkan dariFasilitas pelayanan Kesehatan tersebut adalah sebagai berikut :e Penghasil limbah B3 berupa limbah klinis yang dihasilkan dariFasilitas pelayanan Kesehatan wajid melakukan penyimpanansementara limbah B3 tersebut sebelum dikelola lebih

P.56/MenlhkSetjen/2015 tentang Tata cara danpersyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracundari fasilitas pelayanan kesehatan serta wajib memiliki izinpenyimpanan sementara limbah B3 bagi penghasil limbah B3 berupahal 18 dari 35 hal Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Gns.limbah klinis yang dihasilkan dari Fasilitas pelayanan Kesehatantersebut.

Bahwa Merujuk Pasal 1 butir 13 PP 101 tahun 2014, PenguranganLimbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlahdan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelumdihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Dan berdasarkan Pasal 6ayat (2) Permen LHK No.

Bahwa jika penghasil limbah B3 atau dalam hal ini Klinik PratamaDARUSSYIFA tidak melakukan penyimpanan Limbah Sisa dari AktivitasMedisnya, maka hal tersebut melanggar ketentuan peraturan yang berlakusebagaimana dijelaskan pada point 16 diatas. Kewajiban untuk melakukanpengelolaan limbah B3 tersebut merupakan upaya untuk mencegah ataumengurang!

daripada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabayakarena sudut pandang yang agak berbeda, yaitu Majelis Hakim PengadilanNegeri Surabaya memutuskan perkara pidana khusus ini sebagai dakwaantunggal / perorangan bukan korporasi suatu badan hukum yangmenghasilkan limbah sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabayamemandang kasus pidana khusus ini sebagai suatu badan hukum yangmenghasilkan limbah (korporasi) sehingga dasar hukum yang digunakanuntuk memutuskan perkara tentang badan hukum penghasil

Terbukti menurut hukum bahwa RSUD Kabupaten Sidoarjo adalahsebagai penghasil limbah B3 berupa limbah medis, bukanTerdakwa.2. Terbukti menurut hukum bahwa yang bertanggung jawab terhadapseluruh kegiatan operasional RSUD Kabupaten Sidoarjo termasukdi dalamnya kegiatan pengolahan limbah B3 RSUD KabupatenHal. 20 dari 37 hal. Put.

No. 2097 K/PID.SUSLH/2016maka limbah padat RSUD Kabupaten Sidoarjo belum dapat dibuktikankebenarannya masuk dalam kode D227.Bahwa dalam perkara ini tidak terbukti banwa Terdakwa (sekarangPemohon Kasasi) adalah sebagai penghasil limbah B3 berupa limbahmedis dan tidak terbukti bahwa Terdakwa (sekarang Pemohon Kasasi)yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional RSUDKabupaten Sidoarjo termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan limbahB3 RSUD Kabupaten Sidoarjo, baik limbah cair maupun limbah

medis ;Bahwa sesuai dengan keterangan saksisaksi, pendapat ahi,keterangan Terdakwa (sekarang Pemohon Kasasi), dan pendapat ahli ade charge, terbukti menurut hukum bahwa RSUD Kabupaten Sidoarjoadalah sebagai penghasil limbah B3 berupa limbah medis dan yangbertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional RSUDKabupaten Sidoarjo termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan limbahB3 RSUD Kabupaten Sidoarjo, baik limbah cair maupun limbah medisadalah Direktur RSUD Kabupaten SidoarjuntoBahwa berdasarkan

Bambang Suryono, S.H., M.M. selakuKepala Bagian Umum RSUD Kabupaten SidoarjuntoBahwa karena Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang ditujukankepada Terdakwa (sekarang Pemohon Kasasi) adalah dakwaan dantuntutan yang mengandung fakta rekayasa seolaholah bahwaTerdakwa (sekarang Pemohon Kasasi) adalah sebagai penghasil limbahB3 berupa limbah medis dan Terdakwa (sekarang Pemohon Kasasi)yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional RSUDKabupaten Sidoarjo termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan

umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugatyang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukanjawaban secara tertulis dimana Tergugat mengakui beberapa hal danmenyangkal sebagai berikut; Bahwa Tergugat sudah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tanggadengan cara menjadi supir jemputan dan supir taxi online (Grab) sertamenjadi makelar tanah; Bahwa sejak awal menikah pihak istri sudah mengetahui pekerjaanTergugat berikut penghasil

Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berkatakata kasar kepadaPenggugat;;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakanBahwa Tergugat sudah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tanggadengan cara menjadi supir jemputan dan supir taxi online (Grab) sertamenjadi makelar tanah;Bahwa sejak awal menikah pihak istri sudah mengetahui pekerjaanTergugat berikut penghasil yang didapat, dan nafkah yang Tergugatberikan vareatif kadang besar

pick up),sedangkan untuk biaya penyusutan Rp 6.125.000,00 Pemohon Banding telahmenghitung sesuai dengan tahuntahun pajak sebelumnya dan sudah mengikutipemeriksaan pajak sebelumnya;Bahwa sehingga menurut Pemohon Banding, jumlah pajak yang masih harus dibayarPeredaran Usaha Rp. 14.647.387.760,00Persediaan awal Rp. 313.311.295,00Pembelian Rp. 14.581.821.850,00Barang untuk dijual Rp. 14.895.133.145,00Persediaan akhir Rp. 751.508.235.000Rp. 14.143.624.910,00Penghasilan Bruto Rp. 503.762.850,00Pengurang penghasil

Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, tidak memberi tahu Penggugatmengenai penghasil yang di dapat dan selalu. memberikanpenghasilannya kepada saudara Tergugat;b. Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Rita;Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknyaterjadi sejak Bulan Oktober 2016 yang lalu.