Hal ini untuk melindungi masyarakat dari peredaran produksediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan mutu,keamananan dan kemanfaatan.Bahwa produk sediaan farmasi berupa obat tersebut, yaitu tabletputih merupakan produk obat yang tidak memiliki izin edar karena pada labelkemasan tidak mencantumkan nomor izin edar.

Pistol Airgun merk Walther Model PPK kaliber 4,5 mm.Namun demikian, demi keamananan, ke 3 unit pistol airguntersebut telah diserahkan/ dititipkan Tergugat TERGUGAT kegudang senjata SAT INTELKAM Polrestabes Semarang, karenakepemilikan senjata oleh warga sipil (Penggugat) harus memilikijin kepemilikan senjata, sedangkan Tergugat TERGUGAT sebagai anggota kepolisian lebih tepat untuk mengurusnya.f.

Pistol Airgun merk Walther Model PPK kaliber 4,5 mm.Namun demi keamananan, ke 3 unit pistol airgun tersebut telahdiserahkan / dititipkan ke gudang senjata Sat Intelkam PolrestabesSemarang, karena kepemilikan senjata oleh warga sipil harus memilikiHal 83 dari 116 hal Putusan no. 79/Pdt.G/2019/PA.Smg.jin Kepemilikan senjata, dan Penggugat Rekonpensi TERGUGAT sebagai anggota kepolisian lebih tepat untuk mengurusnya.f. harta bersama dengan Tergugat Rekonpensi lainnya yang belumdimasukkan dalam gugatan

Mariati,adalah untuk keamananan dokumendokumen tersebut, karena lokasi PT. IndoVeneer Utama rawan terjadinya kebakaran ; Bahwa pada tanggal 6 Januari 2006 telah dilaksanakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) dengan Akta No.3 Tahun 2006, sehingga susunanPengurus PT.Indo Veneer Utama adalah sebagai berikut :Direktur I : Ny. Anne Patricia Susanto ; Direktur II : Indra Gunardi ; Komisaris : Ny.Yenni Sutanto ; Bahwa Terdakwa I Agus Sutanto, tidak lagi sebagai Komisaris PT.

Fotocopy Surat yang dikeluarkan oleh PT KARYA BUMI NASIONALPERKASA Nomor : /KBNP/XI/98, perihal : PermohonanPerlindungan Keamananan Perusahaan PT kayu Bumi NasionalPerkasa Jakarta Baru di Ambon , dibuat di Ambon Tgl 4Nopember 1998 , yang diberi tanda buktiP. 06; == 222222 none67. Fotocopy Berita Acara Jadwal Ulang (Reschedule) PengembanganTanaman kakao 900 Ha , lokasi UPTJKL , Samal Pasahari KabupatenMaluku Tengah Nomor : BA.101/W24PRYP2T/1995 , yang diberitanda bukti P.67;68.

yang ada di PPI Lempasing antara lain retribusi lelang ikan,docking kapal, tambat labuh, jual beli ikan;Bahwa cara penjualan ikan menurut Perda No. 2 tahun 2007 melalui pelelangan;Bahwa kontribusi dari nelayan Chantrang kepada UPTD masuk ke kas daerah;Bahwa saya tidak pernah melihat surat pembatalan antara Ka UPTD Marcello danpaguyuban Ichal;Bahwa saya mengetahui adanya pungutan kontribusi tersebut setelah dipanggilpenyidik;Bahwa saya tidak pernah mengajukan biaya tambahan untuk biaya pemeliharaan,keamananan

;Bahwa dalam perjalanan saat TERGUGAT menguasai Gudang denganSHM No.09039, TERGUGAT melanggar aturan Pergudangan Centraldengan tidak membayar Maintenance Keamananan, BiayaMaintenance keamanan perbulannya Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah)dan dendanya adalah sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).

Herman Tamin tidak pernah melaporkan tentangpungutan kontribusi tersebut;e Bahwa saya tidak pernah mengajukan biaya tambahan untukbiaya pemeliharaan, keamananan dan lelang dalam anggaran;e Bahwa saya tidak tahu prosedur terbitnya perda, yang lebihmengetahui adalah bagian hukum;Atas keterangan saksi dimuka persidangan, terdakwa menyatakan cukup;7 Saksi Zulfikar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saya PNS pada Pem. Prop.

saksi ERYERYANSYAH tanpa ada ijin dari saksi ERY ERYANSYAH sehinggapengajuan dana yang diajukan oleh terdakwa secara fiktif dapat disetujuiatau di Approval sehingga terjadi pemindah bukuan dan terdakwa tinggalmengambil pengeluaran uang kepada saksi SUCI MAYLANI selakuAccount Payable;Bahwa saksi menjelaskan bahwa secara tugas dan tanggungjawab,pemegang token tersebut punya hak untuk menggunakan token masingmasing (Sesuai wewenang), dan setiap pemegang token harus menjagapenggunaan token tersebut dan keamananan

Penerimaan dan PenyerapanPenggunaan ADD TA 2016 Semester tanggal 22 Juli 2016;68. 3 (tiga) bundel Laporan Penerimaan dan Penyerapan PenggunaanADD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan Maret tanggal 28 Maret2016;69. 3 (tiga) bundel Laporan Penerimaan dan penyerapan PenggunaanADD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan April tanggal 25 April 2016;70. 1 (Satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa BangunciptoKecamatan Sentolo TA 2018 tanggal 22 Maret 2018 Bidang PemerintahanKegiatan : Ketertiban dan Keamananan

22 Juli 2016;68) 3 (tiga) bundel Laporan Penerimaan dan PenyerapanPenggunaan ADD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulanMaret tanggal 28 Maret 2016;69) 3 (tiga) bundel Laporan Penerimaan dan penyerapanPenggunaan ADD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulanApril tanggal 25 April 2016;70) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa BangunciptoHalaman 214 dari 272 Putusan Nomor 9/PID SUS TPK/2020/PT YykKecamatan Sentolo TA 2018 tanggal 22 Maret 2018 BidangPemerintahan Kegiatan : Ketertiban dan Keamananan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1999 tentang Hak Pengusahaan Hutan, selain melakukanpengelolaan lahan hutan alam dengan Hak Pengusahaan Hutan,juga terdapat kewajiban dari Penggugat untuk melakukanpenanaman dan pemeliharaan hutan termasuk di dalamnyamenjaga dari gangguan keamananan terhadap kelestarian hutan;Menimbang, bahwa areal lahan kerja Hak Pengusahaan Hutanmilik Penggugat berdasarkan bukti P3 di lukiskan pada PetaWilayah Kerja PT.

.~ Angka 8 : Turut serta menjaga keamananan ketertiban dilokasi Sekitarnya.Bahwa oleh karena Penggugat II selama waktu pemberian jin LokasiPerkebunan sama sekali tidak melakukan kegiatan/aktifitas makaKeputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.649/2010 tanggal 02November 2010 tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapatdilanjutkan;Dalam keputusan Bupati Malinau Nomor 530 /K.649/2010 tanggal 02November 2010 juga disebutkan bahwa apabila hendak diperpanjangkeputusan ini, permohonannya harus sudah diterima di

seluasluasnya, kecualiurusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagaiurusan Pemerintah Pusat;(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah danperaturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugaspembantuan;Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 22 tahun1999, tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 7 ayat 1, tercantum:Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidangpemerintahan, kecuali kKewenangan dalam bidang politik luar negeri,pertahanan keamananan

Sejalan dengan itu, S.H Sarundajang mengatakan bahwaOtonomi Daerah, sebagai salah satu bentuk desentralisasi'pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhikepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebihmendekati tujuantujuan penyelenggaraan pemerintahan untukmewujudkan citacita masyarakat adil dan lebih makmur ;Bahwa kewenangan daerah yang dimaksud adalah mencakupkewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecualikewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan, keamananan

Perneg (tim 11) diusulkan agar dibubarkan, 4) menunjuksdr Walid Umasugi (kuasa hukum Pemerintah Negeri Batumerah)sebagai Asistensi penyusunan Perneg, 5) hasil rapat internal sanirinegeri yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 03/SNBTM/X1/2019tanggal 23 November 2019 (hasil voting) dijadikan sebagai dasar danmuatan dalam draft Rancangan Perneg tentang Mata rumahParentah, atas dalil tersebut Tergugat berpendapat:> Bahwa ditutupnya dan dinyatakan tidak berlanjut musyawarahadat dikarenakan kondisi keamananan

seluasluasnya, kecualiurusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagaiurusan Pemerintah Pusat.(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah danperaturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugaspembantuan.Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 22 tahun1999, tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 7 ayat 1, tercantum : Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidangpemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,pertahanan keamananan

Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika diIndonesia yang sudah dinyatakan dalam keadaan darurat sertaperang terhadap penyalahgunaan Narkotika dimana wilayahRepublik Indonesia sebagai tujuan utama jadi incaranpemasarannya dan hal ini sangat membahayakan, kedaulatankeutuhan serta menggoyahkan segi keamananan yangberpengaruh terhadap keadaan masyarakat menjadikan negaradalam keadaan kritis terhadap penyalahgunaan Narkotikasehingga sangat bertentangan dengan tujuan program prioritaspemerintah

pengadaan barang dan jasaatas proyek pembangunan pagar bandara batu licin ;29.Bahwa saya tidak pernah menerima surat keputusan atas pembangunanproyek pagar bandara batu licin tersebut ;30.Bahwa saya tidak pernah menerima surat keputusan atas pembangunanproyek pagar bandara batu licin tersebut ;31.Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum tersebuttetapi saya waktu itu tanda tangan saja dan tidak membacanya ;32.Bahwa alasan kenapa pagar bandara Batulicin dibangun Karena pertamamenjaga keamananan

Dalam menjawab pertanyaan,PENGGUGAT mengatakan pada mereka bahwa ia berusia tidak lebihdari 18 TAHUN. la mengulang tanggal kelahirannya adalah 1 MARET1995;Pada tanggal 1 Oktober 2010 PENGGUGAT dijatuhi hukuman dan dikirimke penjara dengan penjagaan keamananan yang ketat ke PusatPemasyarakatan Arthur Gorri Brisbane, Queenland Australia danDISATUKAN DENGAN PARA NARAPIDANA DEWASA;Pada tanggal 15 Februari 2011 nasehat dari Bantuan Hukum Quenslandmenasehatkan kepada PENGGUGAT untuk menyetujui menyerahkan

Lambok Simanungkalit selaku pembakartangki duduk dan pompa minyak kedalam tangki dan Sadr.Pangaribuan selaku pemompa minyak.Bahwa keberadaan Terdakwa dan Saksi5 ada di gudangwaktunya jam kerja yaitu kalau pagi pukul 10.00 WIB, dankadang sore pukul 14.00 WIB s.d. pukul 21.00 WIB saat adakegiatan lembur pengolahan minyak tetapi tidak setiap hari,Saksi5 pada saat pelaksanaan kegiatan transaksi tugasnyasebagai keamananan gudang dan mengawal kendaraantruk tangki yang akan melaksanakan pengiriman minyakbakar

ditentukan sebagaiurusan Pemerintah Pusat.(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah danperaturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugasPutusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 54 dari 100pembantuan.Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 22 tahun1999, tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 7 ayat 1, tercantum : Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidangpemerintahan, kecuali Kewenangan dalam bidang politik luar negeri,pertahanan keamananan