Ditemukan 2437 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : primair primer premier primari prime primier primera
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-08-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg
Tanggal 27 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH
Terdakwa:
IPAN, SE.,Ak., MT Bin SARANI
162 — 214

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa IPAN, SE, Ak, MT Bin SARANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dalam dakwaan alternatif pertama primeir.
    2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternative pertama primeir tersebut.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-10-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 01-03-2022
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 24 Februari 2022 — Penuntut Umum:
YOGI ARANDA, SH., MH
Terdakwa:
H.LIWAON HAMDI, SE., M.Si. Bin Alm TENGKU HAMZAH.
69 — 14
  • TENGKU HAMZAH tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primeir dan Dakwaan Subsidair;
  • Membebaskan Terdakwa H. LIWAON HAMDI SE., M.Si. BIN Alm.
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-01-2013 — Upload : 06-02-2013
Putusan PN SIBOLGA Nomor 412/PID.B/2012/PN.SBG
Tanggal 23 Januari 2013 — SINTONG GULTOM
92 — 20
  • Dakwaan Batal Demi HukumBahwa Sdr Jaksa Penuntut Umum menerapkan juncto pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP baikdalam dakwaan primeir maupun dalam dakwaan subsidairnya dalam surat dakwaannyaterhadap terdakwa Sintong Gultom selaku yang menyuruh melakukan/donepleger sementaraKao Harefa selaku yang disuruh/medepleger dalam perkara yang sama yang perkaranyadisplit yakni Perkara Pidana No. 387/Pid B/2006/PNSbg atas nama terdakwa SintongGultom dan Perkara Pidana No. 2094/Pid.B/2006/PNSbg atas nama terdakwa Kao
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 16 Nopember 2017 — Juharto, S. Pd.
103 — 43
  • 12 huruf g UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumdalam dakwaan Kesatu tersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu,dalam praktek peradilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadapbentuk dakwaan subsidaritas, ada kewajiban untuk terlebin dahulu membuktikandakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-06-2015 — Putus : 11-09-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 11 September 2015 — H.AKHMAD FAUZAN,A.Md Bin H.ADJEMA ABDULLAH
66 — 77
  • Pidana Korupsitidak meliputi atas diri Terdakwa namun apakah Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikandengan unsureunsur selanjutnya;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari pasal 2 tidakterpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimer sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primeir
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 08-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.Plg
Muslimin, A.Md. Bin Johan
262 — 26
  • diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yangmemiliki sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkanperbuatannya secara hukum;Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa(4mengatakan unsur setiap orang tidak terpenuhi dengan pertimbangan unsur setiap orangmerupakan suatu elemen delict yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkansebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut umumdalam dakwaan Primeir
    dan untuk menentukan setiap orang dalam dakwaan primeir yangditujukkan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana(tindak pidana korupsi) tidak secara otomatis terbukti, hanya dengan mengajukan terdakwadalam persidangan ini melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaanprimeir tersebut yang merupakan delict inti atau Besttanddeel Delict, yaitu : perbuatan207melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi denganmerugikan keuangan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 06-04-2021 — Putus : 24-08-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm
Tanggal 24 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
ARIF RONALDI, SH
Terdakwa:
MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH
157 — 9
  • NURDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Primeir.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 06-04-2021 — Putus : 24-08-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm
Tanggal 24 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
ARIF RONALDI, SH
Terdakwa:
NUGROHO BUDI SATRIO Bin SUKARDI Alm
164 — 11
  • M E N G A D I L I :
    1. Menyatakan terdakwa NUGROHO BUDI SATRIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Primeir.
Pengadilan PA NUNUKAN Perdata Agama Harta Bersama
Register : 18-07-2016 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PA NUNUKAN Nomor 109/Pdt.G/2016/PA.Nnk
Tanggal 25 Juli 2017 — Penggugat dan Tergugat
98 — 45
  • menghukum Tergugat yang menguasai objek pembagian hartabersama tersebut atau siapa saja yang menguasainya, sebagaimanadimaksud pada point (9) diatas, untuk menyerahkan bagian Penggugatkepada Penggugat, sesuai bagian yang sama antara Penggugat denganTergugat, atau menurut Hukum Islam;Berdasarkan segala apa yang terurai dalam gugatan Penggugattersebut, maka Penggugat memohon Kepada Ketua/Majelis Hakim PengadilanAgama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenanmemutuskan dengan menyatakan :Primeir
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 25-05-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Plg
Tanggal 25 Mei 2015 — A. RASYID BIN GANI
75 — 9
  • yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yangmemiliki sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkanperbuatannya secara hukum;Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwamengatakan unsur setiap orang tidak terpenuhi dengan pertimbangan unsur setiap orangmerupakan suatu elemen delict yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkansebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut umumdalam dakwaan Primeir
    dan untuk menentukan setiap orang dalam dakwaan primeir yangditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana(tindak pidana korupsi) tidak secara otomatis terbukti, hanya dengan mengajukan terdakwadalam persidangan ini melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaanprimeir tersebut yang merupakan delict inti atau Besttanddeel Delict, yaitu : perbuatanmelawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasidengan merugikan keuangan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 29-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 5/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 29 Mei 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUSLIMIN, S.Pd bin MUH. NUR Diwakili Oleh : Hj. ANDI HIJRAH THALIB, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI KURNIA, SH, MH.
75 — 33
  • NUR tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan Korupsi sebagaimana dakwaan Primeir ;Kami penasihat hukum pembanding tidak sependapat dan menolakpertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana yang diuraikan dalam putusanNomor 89/Pid.Sus.TPK/2019/PM/Mks yang pada pokoknya MenyatakanTerdawa MUSLIMIN, S.Pd. Bin MUH.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-02-2024 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn
Tanggal 2 Mei 2024 — Penuntut Umum:
NOVI YANTHY ADELINA SIMATUPANG, SH.
Terdakwa:
ASEP ALY SYAHPUTRA
39 — 21

  • MENGADILI:

    Menyatakan Terdakwa ASEP ALY SYAHPUTRA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum;
    Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
    Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsideir;

Pengadilan PN TANGERANG Perdata Tanah
Putus : 03-10-2012 — Upload : 29-07-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 544/PDT.G/2011/PN.Tng
Tanggal 3 Oktober 2012 — PT. MEGA MUSTIKA GEMILANG Lawan SUKARBI CS.
67 — 24
  • Memerintahkan untuk diletakan SITA JAMINAN (CONSERVATOIRBESLAG) masingmasing terhadap:e TANAH DAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL MILIK TERGUGATIIyang terletak di Jln.Pribadi IV No.78, RT.04 RW.01 Kelurahan PasarBaru Kota Tangerang;e Tanah sengketa seluas 45.960 M2, yang berada dibawahpenguasaan TERGUGATII;DALAM POKOK PERKARA: PRIMEIR:1,. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 15-12-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 85/PDT/2020/PT KDI
Tanggal 21 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : AMBOLOLO Diwakili Oleh : MARGESTATI, SH., DKK.
Terbanding/Tergugat II : JOHNNY TANDIARY
Terbanding/Tergugat III : AHMAD YANI
Terbanding/Tergugat V : AMIRUDDIN
Terbanding/Tergugat VI : ANTHAR SYADAD AL DAMARY
Terbanding/Tergugat VII : MENTERI NEGARA AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULTRA, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI
137 — 230
  • MajelisHakim Pengadilan Negeri Kendari yang mulia yang memeriksa, mengadili,memutus dan menyelesaikan perkara ini berkenan menjatuhkan putusandengan amar sebagai berikut;PRIMEIR :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa tanah seluas + 42.066 m2 yang terletakdahulu di Desa WuaWua, Kecamatan Mandonga, sekarang KelurahanBende Kecamatan Kadia Kota Kendari, dengan batasbatas : Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik H.Denggang/DgBaso/Dg Musa/ Kamaruddin dan H.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-08-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg
Tanggal 27 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH
Terdakwa:
KHOIRUR RIJAL A. RAHMAN
169 — 52
  • RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan alternatif pertama primeir.

    1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama primeir tersebut.

    1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUR RIJAL A.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-02-2024 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn
Tanggal 2 Mei 2024 — Penuntut Umum:
NOVI YANTHY ADELINA SIMATUPANG, SH.
Terdakwa:
ENDRY IRWANTO, ST
36 — 19
  • tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum;
  • Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
  • Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsideir;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R.
Tanggal 24 April 2014 — ABDURANI Bin BIRHANSYAH
35 — 17
  • Menyatakan terdakwa Abdurani Bin Birhansyah tidak terbukti secra sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaaimana yangdidakwakan dalam dakwaan primeir, subsideir, lebih subsideir lagi JaksaPenuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa Abdurani Bin Birhansyah dari dakwaan maupuntuntutan hukum;3. Memerintahkan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkanterdakwa Abdurani Bin Birhansyah dari tahanaan dengan segera;4.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-11-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 106/PID.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 17 Februari 2014 — - SAHRUL NAIBAHO ALIAS CAUL
47 — 16
  • Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaansubsideritas maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku,Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primeir, jika terbuktimaka dakwaan subsider tidak perlu diperlumbangkan lagi, dan sebaliknya jikadakwaan primer tidak teroukti maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkandakwaan subsider;83Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Pbr
Tanggal 5 Januari 2016 — Ir. ZAINUL BAHRI, MM
71 — 180
  • dipertimbangkan lagi;Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwaan dalamdakwaan primeir
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-11-2013 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 103/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 1 April 2014 — - EDI MARULI TUA SINAGA
42 — 14
  • susider : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf(f) jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaansubsideritas maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku,Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primeir