., akuntan publikpada Kantor Akuntan Publik Drs.

MM., akuntan publikpada Kantor Akuntan Publik Drs.

Judex Facti mempermasalahkan berapa besarkeuntungan yang diperoleh dari usaha kerja sama tersebut dan berapa besaryang belum dibagikan oleh Terdakwa kepada saksi korban ;Tentang pendapat/legal issue Judex Facti di atas seharusnya tidak perludipersoalkan lagi sebab berdasarkan keterangan ahli akuntan publik Drs.IGNATIUS BUDI SATMOKO, Ak.MM, akuntan publik pada kantor akuntan publikDrs.

No. 1856 K/Pid/2009empat juta dua puluh ribu rupiah), keuntungan mana nyatanyata dapatdibuktikan di persidangan berdasarkan keterangan ahli akuntan publik Drs.IGNATIUS BUDI SATMOKO, Ak.MM yang telah melakukan pemeriksaanterhadap transaksi keuangan terdiri dari kas masuk dan kas keluar, pembelianbarang dan penjualan barang sesuai dengan dokumen pencatatan pada TokoArgo Elektronik (toko Terdakwa) sehingga dapat diketemukan/dihitung besarnyakeuntungan yang menjadi hak saksi TIO PWE LING als.

ALEXANDER;Namun dalam putusan a quo, Judex Facti mengabaikan alatalat buktiketerangan ahli akuntan publik dan surat (vide Pasal 186 dan Pasal 187 huruf cKUHAP) sampai pada akhirnya membelokkan legal issue dalam perkara ini yangsemula adanya keuntungan saksi TIO PWE LING als. BUDI SULISTIO als.ALEXANDER dengan jumlah yang pasti yang tidak mau diberikan olehTerdakwa walaupun kerja samanya telah berakhir menjadi berapa besarnyakeuntungan saksi TIO PWE LING als. BUDI SULISTIO als.

Bernadus Setiawan alias Sioe Hok dan Terdakwa II Menita Sutedja alias Lauren tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Publik untuk menghitung seluruhkerugian Penggugat yaitu melalui Auditor Independen Kantor AkuntanPublik Wartono dan Rekan di Graha Nino, JI.

Publik Wartono dan Rekan tanggal 23 November 2015 telahmenyebabkan kerugian Penggugat sebesar Rp. 918.391.638,00 (sembilanratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratustiga puluh delapan rupiah); Bahwa kecurangan yang dilakukan adalah dalam bentuk manipulasi dataterkait dengan perbuatan Tergugat yang dapat diperincikan sebagaiberikut: 2 22 200 ooo non oon nnn nnn non nnn nen nnn en nee en neea) Rekayasa Data Peminjam; 0 Utara SEL gg rm> Timur SO 8> Selatan : P.

KERUGIAN MATERIL e Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Wartono danRekan tanggal 23 November 2015 yang menyatakan secaraterperinci Kerugian Koperasi akibat Perbuatan Melawan HukumTergugat, berupa adanya piutang macet, yang tidak dapat tertagihdalam kurun waktu Periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31Desember 2014 adalah sebesar Rp. 918.391.638,00 (sembilanratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enamratus tiga puluh delapan rupiah); B.KERUGIAN IMMATERIL Selain kerugian

Menyatakan Perbuatan Tergugat berdasarkan Hasil Laporan AuditorIndependen di Kantor Akuntan Publik Wartono dan Rekan atas RekapSlip Mutasi Kas Debitur atas nama Niken Wahyuningsih (Tergugat)Periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2014 telahmenyebabkan piutang macet, yang tidak dapat tertagih atas keuanganPenggugat hingga menyebabkan kerugian sebesar Rp. 918.391.638,00(sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribuenam ratus tiga puluh delapan rupiah) adalah Perbuatan

KERUGIAN MATERIL e Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Wartono danRekan tanggal 23 November 2015 yang menyatakan secaraterperinci Kerugian Koperasi akibat Perbuatan Melawan HukumTergugat, berupa adanya piutang macet, yang tidak dapat tertagihdalam kurun waktu Periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31Desember 2014 adalah sebesar Rp. 918.391.638,00 (Sembilanratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enamratus tiga puluh delapan rupiah); B.

Bahwa atas temuan Perbuatan Penggelapan berlanjut tersebut, makaPENGGUGAT telah melakukan Audit internal dan meminta bantuan Auditor dariKantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra untuk memeriksa transaksi keuangantersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kecurangan penggelapanHalaman 2 Putusan Nomor : 373/Pdt.G/2016/PN. Jkt.

keuangan.Pasal 25 ayat (1 huruf f), bagian kedua mengenai Kewajiban AkuntanPublik dan Kantor Akuntan Publik, Undangundang No.5 tahun 2011tentang Akuntan Publik menegaskan hal sebagai berikut :Akuntan Publik wajib :ooo oF @Halaman 10 Putusan Nomor : 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.f.

Bahwa, posita gugatan halaman dua angka 7 yang pada pokoknyaPenggugat berdasarkan Auditor Kantor Akuntan Publik Rama Wendra telahterjadi kerugian sebesar Rp. 754.006.606, (tujuh ratus lima puluh empat jutaenam ribu enam ratus enam rupiah). Dalil tersebut mengadaada sebab tugasTergugat tidak pernah menerima uang dari Costumer, tugasnya hanyamembukukan bukti penerimaan uang (Voucher).

Bahwa, lebih lanjut pada posita gugatan halaman dua angka 7 terkait hasilAudit internal dan bantuan Auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) RamaWendra tersebut adalah tidak Obyektif sebab Manajemen PerusahaanPenggugat tidak menyajikan data secara jujur dan transparan dalam halkeuangan dan pajak, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara iniharuslah ditolak;12.

Bahwa atas temuan perbuatan penggelapan berlanjut tersebut Penggugatmelakukan audit internal dari auditor Kantor Akuntan Publik Rama Wendrauntuk memeriksatransaksi kKeuangan tersebut dan disimpulkan telah terjadikerugian yang dilakukan Tergugat sebesar Rp 754.006.606, (tujuh ratus limapuluh empat juta enam ribu enam ratus enam rupiah);5.

Masa Pajak Januari Desember 2005 sebesarRp817.937.096,00;Alasan BandingBahwa Pemohon Banding sebagai wajib pajak tidak setuju/menolak SuratKeputusan Terbanding yang berkaitan dengan penetapan dan mempertahankanSKPKB Nomor 00002/206/05/908/09, dikarenakan bahwa Pemeriksa dalammenerbitkan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan hasil pembahasan akhir/closingyang tidak Pemohon Banding setujui yang bersumber dari Analisa Pemeriksadalam Menghitung Rugi Laba dan Pajak terhutang berdasarkan LaporanKeuangan Akuntan

Publik semata, yang mungkin diproleh Pemeriksa, dari FileAdministrasi Permohonan Kredit PT.

Jaya Kusama di Bank BRI CabangRenon, dimana laporan keuangan tersebut hanya dipergunakan sebagai salahsatu kelengkapan dalam permohonan penambahan plapon kredit modal usahadan memperpanjang jangka waktu kredit di bank, dan Laporan tersebut tidak adasama sekali relevansinya terhadap Laporan Riel Komersial dalam PerusahaanPemohon Banding, baik dengan pendekatan buktibukti pendukung yang adadalam pendapatan, penetapan harga pokok penjualan dan biaya operasional;Bahwa terlepas dari Laporan Keuangan Akuntan

Publik sebetulnya semuatransaksi kKeuangan dapat ditelusuri melalui Rekening Koran, karena semuaHalaman 2 dari 11 halaman.

Publik Tahun 2005 dan tidak bersumber dari prinsipprinsipkebenaran material;Harga Pokok Penjualan dihitung sebesar Rp12.894.828.644,00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi negatif yangdilakukan pemeriksa kerena tidak sesuai dengan tata usaha dan perhitunganPemohon Banding;Pengurangan penghasilan bruto:Biaya Usaha sebesar Rp2.450.996.256,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil koreksi dari pemeriksaatas koreksi pengurangan penghasilan bruto, karena tidak menggambarkankeadaan

Putusan Nomor 2891/B/PK/Pjk/2018PUT111448.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 Februari 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasar faktafakta tersebut seharusnya penelitimempertimbangkan buktibukti dan catatan, dan fakta yang sebenarnyaterjadi, bukannya berdasarkan Laporan Audit Akuntan Publik, selain ituseharusnya pihak pemeriksa dan peneliti bisa membuktikan atas kebenaranselisin penjualan

persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenadalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dandiadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga MajelisHakim Agung mengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkanputusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu dalamBerita Acara Pemberian Keterangan yang menyatakan bahwa LaporanKeuangan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tidak diaudit olehKantor Akuntan

Publik dan Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali belum melakukan pemungutan PPNterutang atas selisih jumlah penyerahan dalam LaporanKeuangan dan SPT Masa PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturHalaman 5 dari 7 halaman.

Adapun kelebihan bayar tersebut adalah Rp.575.059.807, (lima ratus tujuh puluh lima juta lima puluh sembilan ribudelapan ratus tujuh rupiah);Terhadap buktibukti tersebut, utamanya bukti TI.II74 telah dilakukanaudit oleh Akuntan Publik MICHAEL ALEXANDER, S.E., Ak., CA,dengan Nomor Reg : D51.700 tanggal 30 April 2014;Menimbang, bahwa sementara itu Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat, telah mengajukan kontra memori banding yang padapokoknya sebagai berikut:Halaman 5 dari 12 halaman,

Putusan Nomor 33/PDT/2014/PT.BJM1.Pada dasarnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriBanjarmasin sepanjang mengenai buktibukti TI.Il 74, TI.ll 59 danTI.Il 60 adalah sudah tepat dan benar, sebab telah ditandatanganiserta dibuat berdasarkan sitem Akutansi yang benar dan telah diauditoleh Akuntan Publik MICHAEL ALEXANDER, S.E., Ak., CA, denganNomor Reg : D51.700 tanggal 30 April 2014;.

Pembanding semula Para Tergugat memilikipendirian yang ambivalen sebab di satu sisi mendalilkan perjanjiankerjasama Akta No. 10 tanggal 2 Desember 2009 adalah tidak sah,disisi lain menyatakan tidak melakukan wanprestasi/ingkar janji;Di dalam perhitungan rugi laba Pembanding/Terbanding semulaPenggugat tidak pernah diajak bersama membuatnya dan tidak ikutmenandatanganinya, hal demikian adalah bertentangan dengan AktaNo. 10 Tanggal 2 Desember 2009, jadi buktibukti tersebut adalah tidaksah;Audit oleh Akuntan

Publik MICHAEL ALEXANDER, S.E., Ak., CA,dengan Nomor Reg : D51.700 tanggal 30 April 2014 adalah tidak sah,sebab yang memintanya adalah Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat karena tidak memiliki kewenangan untuk itu,yang berwenang untuk meminta audit adalah Pembanding/Terbanding semula Penggugat, yang dalam kapasitasnya sebagai Direktur UtamaPT.

Laporan Hasil Pemeriksaan Di Bidang Keuangan yang dikeluarkanoleh Kantor Akuntan Publik "Mulyamin Sensi Suryanto" (MooreStephens) tertanggal 3 September 2008 ("Laporan PemeriksaanKhusus Akuntan Publik") (oukti P18); danb.

Publik yang mempunyai reputasi internasional;Namun demikian fakta yang terjadi adalah bahwa laporankeuangan tahunan untuk tahun 1997 sampai dengan tahun2004 yang dibuat oleh Tergugat /VCCA selaku operator MCJsama sekali tidak pernah diaudit, melainkan hanya direview olehKantor Akuntan Publik;Selain itu, laporan keuangan untuk tahun 2000 sampai dengantahun 2004 hanya direview oleh Kantor Akuntan Publik lokalBahkan lebih lanjut lagi laporan kKeuangan tahunan sejak tahun2005 sampai dengan tahun 2007

tidak pernah diaudit maupundireview Kantor Akuntan Publik manapun juga;kewajiban hukumnya untuk membuat laporan tahunan yangdiaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang mempunyai standarreputasi internasional (vide Pasal 4.02 TALA);Halaman 14 dari 71 hal.

Laporan Hasil Pemeriksaan Dibidang Keuangan yang dikeluarkanoleh Kantor Akuntan Publik "Mulyamin Sensi Suryanto" (MooreStephens) tertanggal 3 September 2008 ("Laporan PemeriksaanKhusus Akuntan Publik");danHalaman 64 dari 71 hal. Put.Nomor 545 Pk/Pdt/2015b.

Laporan Hasil Pemeriksaan Dibidang Hukum yang dikeluarkanoleh Kantor Konsultan Hukum "ismangun & Co" tertanggal 03September 2008 ("Laporan Pemeriksaan Khusus KonsultanHukum"),Laporan pemeriksaan khusus akuntan publik dan laporanpemeriksaan khusus konsultan hukum selanjutnya secara bersamasama disebut sebagai "laporan pemeriksaan khusus".

Nomor 354 K/Pdt.SusPHI/2017Mei 2015, Penggugat telah berupaya keras meminta bukti laporankeuangan yang telah resmi diaudit oleh akuntan publik selama 2 (dua) tahunterakhir, yang dapat membuktikan bahwa PT. Medan Yaohan Sentosa (incassu Tergugat ) yang dipimpin oleh Tergugat Il, tengah mengalamikerugian, sehingga alasan TergugatTergugat tersebut dapat diyakinikebenarannya. (Vide: Pasal 164 ayat (2) UU. Nomor 13 tahun 2003 TentangKetenagakerjaan);2.1.

Lebih lanjut, dalam perundingan bipartite yang dilaksanakan padatanggal 13 dan 20 Mei 2015, Penggugat kembali meminta bukti auditresmi akuntan publik yang menyatakan bahwa benar PT.

sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Padahal, untuk dapat diterapbkannya Pasal 164 ayat (1), harus memenuhisyarat yang secara limitatif telah dibatasi dengan ketentuan Pasal 164 ayat(2), yang menyebutkan bahwa Kerugian perusahaan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2(dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan

publik;Akan tetapi, bila diperhatikan seluruh daftar alat bukti tertulis yang diajukanTermohon Kasasi I/Tergugat dan Termohon Kasasi Il/Tergugat Ilbertanda TI,Il1 s/d TI,ll12, ternyata tidak terdapat bukti laporan auditakuntan publik selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit olehakuntan publik.

publik yang berwenang untuk menyatakan hal itu,oleh karena itu telah diperoleh fakta hukum keadaan memaksa yangdidalilkan para tergugat tidak terbukti adanya, dengan demikianpemberhentian terhadap Penggugat dari PT.

dilanjutkan ; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan 15 (lima belas) hari; Memerintahkan agar barang bukti berupa :- Buku Kas Induk USP tahun 2003 s/d 2004, buku kas umum (induk) dari tanggal 1 Desember 2003 s/d tanggal 30 Juni 2004, buku kas umum (induk) dari tanggal 17 Juni 2003 s/d tanggal 21 Desember 2003, buku kas Gabungan kas umum (induk) dan USP induk sari tanggal 1 Juli 2004, 2 (dua) buku laporan Audit dari kantor Akuntan

Publik Soca Baskara Surabaya, Buku Piutang Kas Pengurus, sebuah kalkulator merk citizen CT-600 warna hitam, 2 (dua) ikat kunci masing-masing berisi 4 (empat) anak kunci ;- 1 (satu) buah akta perubahan Anggaran dasar Pusat Koperasi Pegawai negeri DAYA KARYA kab.

dakwaan primair melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64ayat(1) KUHP;2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MOH.NASIR,SE dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan;3 Menyatakan barang bukti berupa ; Buku Kas Induk USP tahun 2003 s/d 2004, buku kas umum (induk) daritanggal 1 Desember 2003 s/d tanggal 30 Juni 2004, buku kas umum (induk)dari tanggal 17 Juni 2003 s/d tanggal 21 Desember 2003, buku kasGabungan kas umum (induk) dan USP induk sari tanggal 1 Juli 2004, 2(dua) buku laporan Audit dari kantor Akuntan

Publik Soca BaskaraSurabaya, Buku Piutang Kas Pengurus, sebuah kalkulator merk citizenCT600 warna hitam, 2 (dua) ikat kunci masingmasing berisi 4 (empat)anak kunci ; 1 (satu) buah akta perubahan Anggaran dasar Pusat Koperasi Pegawainegeri DAYA KARYA kab.

Publik Soca Baskara Surabaya, BukuPiutang Kas Pengurus, sebuah kalkulator merk citizen CT600 warna hitam, 2(dua) ikat kunci masingmasing berisi 4 (empat) anak kunci ;1 (satu) buah akta perubahan Anggaran dasar Pusat Koperasi Pegawai negeriDAYA KARYA kab.

Publik Soca Baskara Surabaya, BukuPiutang Kas Pengurus, sebuah kalkulator merk citizen CT600 warna hitam, 2(dua) ikat kunci masingmasing berisi 4 (empat) anak kunci ;24e 1 (satu) buah akta perubahan Anggaran dasar Pusat Koperasi Pegawai negeriDAYA KARYA kab.

karena terus menerusmengalami kerugian (quo non), terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015;Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masakerja Penggugat adalah selama 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejaktanggal 19 Mei 1995 hingga tanggal 11 Mei 2015;Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat menerima alasan tersebut, olehkarena dalam perundingan bipartite yang diselenggarakan pada tanggal 11Mei2015, Penggugat telah berupaya keras meminta bukti laporankeuangan yang telah resmi diaudit oleh akuntan

publik selama 2 (dua) tahunterakhir, yang dapat membuktikan bahwa PT Medan Yaohan Sentosa (incassu Tergugat ) yang dikelolah oleh Tergugat Il mengalami kerugian,sehingga alasan TergugatTergugat tersebut dapat diyakini kebenarannya.Halaman 2 dari 16 hal.

Lebih lanjut, dalam perundingan bipartite yang dilaksanakan padatanggal 13 dan 20 Mei 2015, Penggugat kembali meminta bukti auditresmi akuntan publik yang menyatakan bahwa benar PT MedanYaohan Sentosa mengalami kerugian, tetapi TergugatTergugat samasekali tidak dapat memperlihatkan bukti yang dimaksud;2.2.

publik;Akan tetapi, bila diperhatikan seluruh daftar alat bukti tertulis yangdiajukan Termohon Kasasi /Tergugat dan Termohon Kasasi II/TergugatIl bertanda TI,Il1 s/d TI,ll12, ternyata tidak terdapat bukti laporan auditakuntan publik selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit olehakuntan publik.

publik yang berwenang untuk menyatakan hal itu,oleh karena itu telah diperoleh fakta hukum keadaan memaksa yangdidalilkan Para Tergugat tidak terbukti adanya, dengan demikianHalaman 13 dari 16 hal.

POSITA1.Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan Profesi sebagaiAkuntan Publik;Bahwa dalam menjalankan Profesi Akuntan Publik, Penggugatmenjalankan berdasarkan aturan hukum sebagaimanaUndangUndang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;Bahwa awalnya pada beberapa waktu yang lalu, Direktur CV.Hikmah Bahagia Sakti, H. Misradin, beralamat di JalanLarangan RT.02 RW.001, Desa Karangan Kec. CandiKab.Sidoarjo memberi tawaran pekerjaan kepada Penggugatuntuk melakukan Audit Keuangan pada CV.

Kerugian Immateri sebesar Rp. 250.000.000, (Dua ratuslima puluh juta rupiah) Kerugian Immateri dihitung darinama baiknya Penggugat selaku Akuntan Publik dimanaPenggugat bekerja berdasarkan permintaan dari DirekturCV. Hikmah Bahagia Sakti, H.

Kerugian Immateri sebesar Rp. 250.000.000, (Dua ratuslima puluh juta rupiah)Kerugian Immateri dihitung dari nama baiknya Penggugatselaku Akuntan Publik dimana Penggugat bekerjaberdasarkan permintaan dari Direktur CV. Hikmah BahagiaSakti, H. Misradin yang oleh Tergugat, Penggugatdimasukkan sebagai pihak dalam PerkaraNo.42/Pdt.G/2019/PN.Sda, tanggal 8 Pebruari 2019 diPengadilan Negeri Sidoarjo.Halaman 7 dari 29 hal.

Kerugian Immateri sebesar Rp. 250.000.000, (Dua ratuslima puluh juta rupiah)Kerugian Immateri dihitung dari nama baiknya Penggugatselaku Akuntan Publik dimana Penggugat bekerjaberdasarkan permintaan dari Direktur CV. Hikmah BahagiaSakti, H. Misradin yang oleh Tergugat, Penggugatdimasukkan sebagai pihak dalam PerkaraNo.42/Pdt.G/2019/PN.Sda, tanggal 8 Pebruari 2019 diPengadilan Negeri Sidoarjo..

dimana pembuktiannya mestinyadilakukan cukup sederhana oleh Judex Facti dengan uraian secara lengkap yaituPada saat Pemohon I mendalilkan bahwa upah atau gaji Pemohon I yang tidakdibayar Termohon adalah selama 5 bulan sejak bulan Juli sampai denganNopember 2010 sebesar Rp. 265.325.000, (dua ratus enam puluh lima juta tigaratus dua puluh lima ribu Rupiah) berdasarkan laporan auditor independent ataslaporan keuangan Termohon untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan

Publik USMAN & REKAN, Tax &Management Consultants tertanggal 31 Januari 2011 pada halaman 11 (BuktiP.13) maka besarnya gaji Pemohon Pailit I sudah dapat diketahui secarasederhana sebesar Rp. 53.065.000, (lima puluh tiga juta enam puluh lima ribuRupiah) yang secara sederhana diperoleh berdasarkan perhitungan Rp.265.325.000, (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribuRupiah) dibagi 5 (lima) akan diperoleh nilai gaji per bulan dari Pemohon PailitI sebesar Rp. 53.065.000, tersebut.Begitu

pula pada saat Pemohon II mendalilkan bahwa upah atau gaji PemohonII selaku direktur keuangan yang belum dibayarkan oleh Termohon selama 5bulan sejak Juli 2010 sampai dengan Nopember 2010 sebesar Rp.307.543.417,(tiga ratus tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh belasRupiah) berdasarkan laporan auditor Independen atas laporan keuanganTermohon untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuatoleh Kantor Akuntan Publik USMAN & REKAN, Tax & ManagementConsultants

Memang Bukti P.13 dan P.14 serta Bukti P.II3 danP.II4 tersebut adalah lampiran laporan auditor independent atas laporankeuangan Termohon untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan, Tax & ManagementConsultants tertanggal 31 Januari 2011. Namun demikian Laporan Auditorindependent atas laporan keuangan Termohon untuk tahun yang berakhir 31Desember 2010 dan 2009 tersebut telah ditandatangani oleh Drs H. KastumuniHarto, Ak., M.Si.

,CPA dari Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan, Tax &Management Consultants pada halaman atau Laporan Auditor Independen,yang mempunyai izin resmi dari instansi pemerintah terkait yaitu denganNomor Induk Akuntan Publik (NIAP) No. 98.1.0391, selaku auditorindependent atas laporan keuangan Termohon.

Sumber Warna tahun 1999 sampai dengan tahun2002 oleh Akuntan Publik Drs. H. Basri Hardjosumarto, Msi., Ak. &Hal. 12 dari 14 hal. Put.

No. 99 K/Pdt/20112.3.Rekan, sudah mengatur dan memerinci semua perhitunganpemasukan dan pengeluaran serta untung dan rugi termasuk pulapembayaran hutanghutang kepada pihak ketiga yang mana uangpembayaran hutanghutang terhadap pihak ketiga yang sudahtermasuk dalam hasil audit tersebut sebesar Rp. 400.000.000, (empatratus juta rupiah), padahal dalam hasil audit dari Akuntan Publik di atasadalah sudah diperhitungkan, dan hasilnya sesuai dengan bunyi yangtercantum dalam hasil audit yang dilakukan Akuntan

Publik Drs.

H.Basri Hardjosumarto, Msi., Ak. & Rekan atas penunjukan Polda Jatimyang dianggap sebagai Akuntan Publik yang netral dan tidak berpihakserta teregister dan antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugatdengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugattelah saling menerimadan tidak saling keberatan satu dengan lainnya;Bahwa Majelis Hakim a quo sama sekali tidak mempertimbangkanhasil audit yang bersifat final dan mengikat para pihak yang diauditnyaitu, yaitu kKhusus untuk kepentingan Termohon Kasasi/Terbanding

Nomor: 74/PMK.03/2012 tanggal14 Mei 2012 tentang Persyaratan dan Penetapan Wajib Pajak Dengan KriteriaTertentu sebagai berikut:Untuk dapat ditetapbkan sebagai Wajib Pajak Dengan kKriteria Tertentu, Wajib Pajakharus memenuhi persyaratan sebagai berikut:MengingatMemutuskanTepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajakyang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan

Publik atau lembaga pengawasan keuanganpemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahunberturutturut; danTidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakanberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapdalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei2012 sebagai berikut:Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuansebagaimana dimaksud

Tertentu, Penggugat harus memenuhi persyaratan Pasal 2 dan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei 2012;bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan bukti yang menerangkanbahwa Penggugat telah menyampaikan SPT tepat waktu untuk Tahun Pajak 2009,2010 dan 2011;tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajakyang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengantidak adanya SKP;Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan

Publik ;Tidak pernah dipidana dengan menyampaikan Surat Keterangan dari Polres ResortKota Bekasi Kota, Sektor Medan Satria;bahwa dengan demikian pada dasarnya permohonan Penggugat telah memenuhiketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei 2012;bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Majelis memutuskan untukmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor : S205/WPJ.22/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberitahuan PenolakanPermohonan

Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:1.Sengketa Koreksi Positif atas Biaya Pembelian/Impor Semen (HargaPokok Penjualan/HPP) sejumlah Rp139.101.745.798,00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding terhadapkoreksi atas Biaya Pembelian/Impor Semen (Harga Pokok Penjualan) yangdilakukan Terbanding sebesar Rp139.101.745.798,00 karena menurutPemohon Banding, jumlah Pembelian/Impor semen yang berdasarkanlaporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik selamaTahun Pajak 2007 (Desember 2006 s.d.

Publik dan sesuai pula dengan yangdilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;Bahwa dengan adanya koreksi pada pembelian/impor semen (HPP) ini,maka Biaya Pembelian/Impor Semen (HPP) yang dilaporkan menurutTerbanding untuk tahun pajak 2007 (Desember 2006 s.d.

Jumlah pembelian/imporsemen (HPP) yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan tersebutsudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Osman Bing Satrio & Rekan) danatas laporan keuangan Pemohon Banding, Kantor Akuntan Publik telahmengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian, sehingga seharusnyaTerbanding tidak perlu melakukan koreksi positif dengan menghitung ulangjumlah pembelian/impor semen (HPP) menurut pajak;Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Banding jumlahpembelian/impor semen yang seharusnya dapat

dibiayakan adalahRp 615,982,296,278 sesuai dengan pembukuan Pemohon Banding yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan sesuai dengan yang dilaporkandalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;Sengketa Koreksi Positif atas Penghasilan/(Biaya) dari Luar Usahaatau Biaya Other Expenses sejumlah Rp 21.723.564.289,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding terhadapkoreksi atas Penghasilan/(Biaya) dari Luar Usaha atau Ofher Expensesyang dilakukan Terbanding sejumlah Rp21.723.564.289,00

AFA ZAHRA SAINTAMA untuk Tahun terakhir pada tanggal 31Desember 2007 dan 2006 dari Auditor Independen di duga palsu karena Drs.ARMANDIAS selaku Pimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernahmengeluarkan Surat Laporan Auditor Independen Armandias dimaksud,tanda tangan yang terdapat laporan Auditor Independen Armandias KantorAkuntan Publik terdaftar No.15/KAPAD/LAI/VI/ tanggal 30 Juni 2008 tersebutHal. 6 dari 46 hal. Put.

Nomor 1452 K/PID.SUS/2015bukanlah tanda tangannya, karena stempel dan kop surat tidak sama denganmilik ARMANDIAS kantor Akuntan Publik dan selain itu nomor surat biasanyaselalu memakai inisial auditor, sehingga Drs. ARMANDIAS menyatakanbahwa surat laporan Auditor Independen ARMANDIAS yang pada dokumenpenawaran CV. AFA ZAHRA SAINTAMA tersebut bukanlah produk dariAuditor Independen ARMANDIAS.Bahwa apabila dokumen surat dukungan dari PT.

ARMANDIAS selakuPimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernah mengeluarkan SuratLaporan Auditor Independen Armandias dimaksud, tanda tangan yangterdapat laporan Auditor Independen Armandias Kantor Akuntan Publikterdaftar No. 15/KAPAD/LAI/VI/ tanggal 30 Juni 2008 tersebut bukanlahtanda tangannya, karena stempel dan kop surat tidak sama dengan milikARMANDIAS kantor Akuntan Publik dan selain itu nomor surat biasanyaselalu memakai inisial auditor, sehingga Drs.

AFA ZAHRASAINTAMA dan konfirmasi / klarifikasi/ pengecekan langsung kepada Drs.ARMANDIAS selaku Pimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernahdilakukan dan panitia lelang dalam hal ini termasuk Terdakwa AGUSNURJAMAN, A.Pi sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku ketuapanitia lelang dalam evaluasi penawaran dan klarifikasi atau pembuktiankualifikasi dengan sengaja meloloskan dokumen penawaran dari CV.

Kep.Babel Tahun 2008 karena stempel dan tandatangannya bukan dari saksiARMAN SULEMAN begitu juga dengan Laporan Keuangan yangdikeluarkan dari Akuntan Publik ARMANDIAS Tahun 2008 dimanaLaporan tersebut tidak pernah dibuat oleh ARMANDIAS dan faktatersebut di persidangan telah dibenarkan oleh saksi Wiyadi Andi (DirekturCV.

Bahwa, tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap Para Penggugat dengan alasan Tergugat mengalami kesulitankeuangan, akan tetapi Tergugat tidak menunjukan bukti adanya laporankeuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dandengan hanya akan memberikan kompensasi atas Pemutusan HubunganKerja tersebut kepada Para Penggugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratusHalaman 4 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Pdt.SusPHI/201614.dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidak disangkal (cetak tebal dari Pemohon Kasasi), maka menuruthukum harus dianggap terbukti, yaitu tindakan Tergugat yang bermaksudmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja bukan karena keadaan memaksa(force majeur) dan bukan pula karena kerugian yang terus menerus selama2 (dua) tahun karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan laporanHalaman 13 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Padt.SusPHI/2016keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan

publik (sepertiyang diatur dalam Pasal 164 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang Nomor 13Tahun 2013.

Bahwa, dalam pertimbangan hukum tersebut Judex Facti menyatakan:..tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan HubunganKerja bukan karena keadaan memaksa (force majeur) dan bukan pulakarena kerugian yang terus menerus selama 2 (dua) tahun karena harusdibuktikan terlebih dahulu dengan laporan kKeuangan 2 (dua) tahun terakhiryang diaudit oleh akuntan publik (seperti yang diatur dalam Pasal 164 ayat 1dan ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013....2.

Bahwa, dengan demikian Judex Facti telah melanggar hukum ataumenerapkan hukum sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Halaman 15 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Padt.SusPHI/2016Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan perusahaan telah mengalamikerugian selama 2 (dua) tahun berturutturut yang harus dibuktikan denganlaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;Bahwa PHK terjadi juga bukan karena keadaan memaksa tetapi karenaperusahaan

No. 352 PK/Pdt/200913.14.15.Bahwa laporan keuangan tahun 1982 dan tahun 1983 yang dikeluarkanoleh Tergugat Ill tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dipercaya,halmana terbukti sesuai fakta pemeriksaan dan penelitian yang pernahdilakukan pada tahun 1993 oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

No. 352 PK/Pdt/2009bahan yang selalu dipakai sebagai alasan Perusahaan mengalamikerugian, padahal omset penjualan tahun 1983 untuk kecap sebesarRp.503.159.872,00 sedangkan minuman limun sebesarRp.524.760.915,00yang kesemuanya dengan jumlah omset penjualan sebesarRp.1.027.920.787,00 ;16.Bahwa berdasarkan temuan dalam pemeriksaan audit yang dilakukanolehKantor Akuntan Publik Drs. S.G.B.Tampubolon pada tahun 1993,disebutkan antara lain:a. Bahwa PT.

Publik Drs.

Begitu pulahalnya dari mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwahasilperhitungan yang dilakukan oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai tidakdapat dipercaya padahal Majelis Hakim belum pernah memeriksa ataumendengar keterangan dari yang bersangkutan? Seharusnya Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa sebagai Akuntan Publik Drs. Achmad Rivaidalam melakukan tugasnya juga terikat dengan kode etik profesinyaHal. 34 dari 43 hal. Put.

Ikan Mas Djaya tahun 1982 yang dikutip/dicomot secaratidak cermat dari Laporan Keuangan Tahun 1982 yangdibuat oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai.

Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yang wajibdikirim kekantor akuntan publik yang ditunjuk oleh PT. AGUNG NUSAMAS.Bahwa bertalian dengan tugas NI WAYAN SUPARMI, S.E., selaku staffaccounting maka NI WAYAN SUPARMI, S.E., bertanggung jawab kepada saksiLy Hoa Quynh selaku Pengurus / Penanggungjawab PT.

Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yangwajio dikirim kekantor akuntan publik yang ditunjuk oleh PT.AGUNG NUSA MAS. Bahwa dalam menjalankan tugastugasnya tersebut, Terdakwabertanggung jawab kepada saksi; Bahwa PT.

AGUNG NUSA MAS sebatasuntuk membantu mengevaluasi laporan pemasukan dan pengeluaranberdasarkan atas permintaan dan surat tugas yang dikeluarkan olehKantor Akuntan Publik BUDHANANDA MUNIDEWI serta SuratPerikatan Audit tanggal 5 Juni 2020 untuk melakukan pemeriksaanpemasukan dan pengeluaran kas PT.

Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yangwajib dikirim kekantor akuntan publik yang ditunjuk oleh PT. AGUNGNUSA MAS;6.

Publik "BUDHANANDA MUNIDEWIyang beralamat di JI.