Irja Sehati Utama diselenggarakanpada 31 Oktober 2018, PENGGUGAT pandang sebagai surat panggilanyang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang menyatakan:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat

Dengan begitu jelas bahwa Pmanggilan tersebutmemiliki jangka waktu 25 hari;23.Bahwa berdasarkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang menyatakan :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;Maka berdasarkan uraianuraian diatas PENGGUGAT telah menerima suratUndangan RUPS PT.

Irja Sehati Utama ;Menimbang, bahwa bukti T3 adalah Surat undangan RUPS PT.

Artinya yang dipedomani untuk menentukantenggang waktu antara undangan dengan pelaksaaan RUPS PT.

kecuali semua pemegang saham hadirdan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat :Menimbang, bahwa Penggugat telah diundang secara resmi untukmenghadiri RUPS PT.

RAS untuk menyelenggarakan RUPS TahunanHal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1834 K/Pdt/2010sedangkan RUPS yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi adalahRUPS Luar Biasa (RUPSLS);Dalam anggaran Dasar PT. Riau Anugerah Sentosa pasal 8 sesuai VideBukti P7 dan T1, dinyatakan:Ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebutRUPS adalah:a. RUPS tahunan;b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut jugaRUPS Luar Biasa;Ayat (3) Dalam Rapat Tahunan:a.

Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyailaba yang positif;Ayat (5) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskanmata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksudpada ayat 3 huruf (a) dan huruf (b);Dan atau dalam UndangUndang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007pasal 78 dinyatakan:Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;Ayat (2) RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah

tahun buku berakhir;Ayat (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalampasal 66 ayat (2):Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan perseroan;Dan dalam penjelasan UndangUndang No. 40 Tahun 2007pasal 78 ayat (1) di atas Yang dimaksud dengan RUPSlainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS LuarBiasa;Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan perundangundangantersebut di atas, RUPS Tahunan

dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasaadalah berbeda yang mana RUPS Tahunan dalam PT.

Pasal 82 ayat (3) dan ayat (5)Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan:Hal. 11 dari 15 hal. Put.

Dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya,S.H. dikarenakan adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)pada tanggal 26 Juli 2019, pukul 08.00 WIB. RUPS tersebutdilaksanakan secara tidak sesuai dengan kaidah hukum yangberlaku, karena RUPS tersebut tidak didahului dengan undanganatau pemanggilan kepada Penggugat, selaku pemegang saham,sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 79 ayat (1) Jo.

Kepengurusan organ Perseroan Terbatas yang tidak sesuai RUPS(kehilangan sahamnya sehingga kedudukannya menjadi komisarisbukan direktur);b. Direktur Utama yang melebihi wewenangnya (Ultra Vires) dalampenentuan RUPS;c. RUPS tanggal 26 Juli 2019 tidak mencapai kuorum;d. Penggugat merasa belum adanya undangan untuk RUPS sehinggaAkta menjadi cacat;2.

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sesungguhnya tidakterlibat dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangdiselenggarakan oleh PT Tritunggal Artamas Sentosa dan Tergugat tidakmempunyai kewenangan untuk menilai, menguji dan menyatakankeabsahan atas isi atau Substansi atas RUPS yang diaktakan tersebut,Notaris lah yang sesungguhnya mengetahui isi atau substansi yangtertuang di dalam RUPS sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1angka 7 dan Pasal 15 UndangUndang Nomor 30 Tahun

, makanya ahlitadi mengatakan ini ada lompatan, yang dipersoalkan soal suratkeputusannya sementara yang menjadi persoalan yang sebenarnyaadalah keputusan RUPS, kalau merasa dirugikan karena keputusanHalaman 74 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUNJKT.RUPS salurannya jelas di Pasal 61, biasanya yang digugat direksi dankeputusan RUPS menjadi obyeknya; Bahwa menurut ahli Pasal 94 ayat (1) dikatakan: Anggota Direksidiangkat oleh RUPS.

JadiJika pemberhentian anggota Direksi atau pengurus PT oelh RUPS sedahdilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, makakeputusan RUPS tersebut adalah sah. Bahkan menurut Pasal 94 ayat(5), kKeputusan RUPS tentang pemberhentian atau penggantian Direksitersebut berisi keputusan yang menetapkan saat mulai berlakunyapemberhentian atau pergantian Direksi tersebut.

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat ;(4). Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat. ;Bahwa dalam RUPS tersebut tegas PENGGUGAT menolak agendalain diluar yang sudah ditentukan dalam Surat perihal: PerubahanJadwal Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Adalah pernyataan mengadaada dari Penggugat dalamgugatannya halaman 6 paragraf pertama yang menyatakan tidakmenerima surat apapun terkait dengan rencana jadwal RUPS dimasksud.Padahal Penggugat dalam dalilnya di gugatan halaman 6 butir 8.2.menyatakan hadir dalam RUPS, dan bahkan Penggugat dalam butir 8.3.dapat menyebutkan agendaagenda RUPS, perihal surat dan tanggalsurat.

Bagaimana Penggugat bisa hadir dalam RUPS dan mengetahuiagendaagenda RUPS jika mengklaim dalam gugatannya tidak menerimaSurat apapun terkait dengan RUPS? ;29. Bahwa berdasarkan halaman 5 butir 8.4.

;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P4A, dan T9,merupakan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat sekarangPembanding pada angka 4 dan angka 5 mengenai pernyataan tidak sah dantidak memiliki kKekuatan hukum RUPS yang dilakukan pada tanggal 1Nopember 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS PT.

NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT)GASKET MFG kepada Terdakwa perihal undangan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang akan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 6 Mei 2010,mengetahui hal tersebut sekitar tanggal 20 April 2014 saksi CAROLINE MIKHOyang juga merupakan istri dari Terdakwa menghubungi via Telpon kepada saksiThomas Wio selaku Notaris dengan katakata sebagai berikut : Pak Thomas iniada undangan RUPS mohon supaya hadir di kantor PT. NLT selaku Notarisuntuk membuat Berita Acara RUPS.

No. 82 K/Pid/2016saksi THOMAS WIO, SH ke ruang rapat yang kemudian dalam kesempatantersebut tidak dilaksanakan RUPS tahunan yang tentunya juga tidakmenghasilkan kesepakatan apapun. Notulen rapat ataupun risalah rapat puntidak dibuat oleh karena RUPS tahunan tersebut tidak dilaksanakan.

Terlebih lagi kalau dilihat Judul AktaNo. 3 tanggal 07 Mei 2010 seolaholah pada tanggal 07 Mei 2010 ada RUPS,sedangkan dalam isinya RUPS tidak dapat dilaksanakan karena kehadiran pemegang saham tidak memenuhi kuorum, sehingga akan membuat orangyang membaca judul akta tersebut menjadi keliru.

tetapi Terdakwa mengusulkan dalam rapat tersebut agar usulan tersebutdibahas pada RUPS tahun yang akan datang antara lain:1.

Pasal 79 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyebutkan :Pasal 78 ayat (2) :RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhirPasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.

Bentuk RUPS, Mata Acara RUPS sesuai dengan PermohonanPemegang saham, Jangka waktu Pemanggilan RUPS, Quorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilanKeputusan RUPS, serta penunjukan Ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undang ini atauanggaran dasar dan/atau ;b.

alasannya.(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan olehpemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Halaman 27 dari 32 PENETAPAN Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN BksDalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayata) (5) permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud

pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS.(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai:a) bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertaHalaman 28

Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam memohon penetapan syarat kuorum untuk RUPS perubahan Anggaran Dasar PT. Gusher Tarakan dengan syarat kuorum yang lebih kecil dari kuorum yang ditentukan undang undang, adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;3.

Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya, adalah tidak sah dan batal demi hukum;5. Menghukum Para Tergugat untuk mengumumkan dalam surat kabar harian di Tarakan dan di daerah Kalimantan Timur lainnya, bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 di bawah pimpinan Hendrik Hakim, berikut semua keputusannya, adalah tidak sah dan batal demi hukum;6.

Gusher Tarakan menurut RUPS tanggal 6 Oktober 2006 sesuai Akta No 17 tanggal 6 Oktober 2006 adalah tidak sah dan batal demi hukum dan menyatakan pengurusan perseroan kembali ke tangan pengurus sebelumnya menurut ketentuan Anggaran Dasar perseroan sesuai Akta No 58 tanggal 8 Juni 2000 telah diubah dengan Akta No 49 tanggal 14 September 2001;7.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yang ditimbulkan oleh keputusan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 tentang perubahan modal dan tentang perubahan susunan pengurus dan dewan pengawas sebesar Rp. 23 milyar (dua puluh tiga milyar rupiah);9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 471.000 (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya

(lihat Undang Undang No. 1 Tahun 1995).Bahwa oleh karena itu maka kuorum RUPS PT.

Tahun 1995 yang memberi penjelasantentang pengertian kuorum RUPS sebagai berikut :Pada dasarnya semua keputuan RUPS harus dicapai melalui musyawarah untukmufakat.

Keputusan RUPS PT.

PEMANGGILAN RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA PT GUSHERTARAKAN;27.

Terbatas, telah diatur tentang tata cara dan penyelenggaraan RUPS;Bahwa pada dasarnya RUPS diselenggarakan dengan kehadiran pemegang saham (2+ 1 pemegang saham), akan tetapi jika agenda penyelenggaraan RUPS untukmerubah AD / ART maka pemegang saham yang hadir minimal 2/3 ;Bahwa jika tidak tercapai kuorum untuk menyelenggarakan RUPS yang pertama,maka perseroan melakukan pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPS yang keduadengan berita acara RUPS yang pertama tidak tercapai kuorum;Bahwa jika penyelenggaraan

Menurut saya tidak bisa , karena kalau RUPS sudahdinyatakan batal maka isinya tidak bisa dikatakanmenjadi RUPS Luar biasa, itu batal kecuali jikasemuanya setuju ;44Dalam hal akta Risalah RUPS sudah di akta notarilkan oleh Notaris, bolehkah AktaRisalah RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa di satukan dalam satu Akta ?

Dari pengalaman RUPS dan RUPS LB itu kita bedakanbegini , kalau RUPS agendanya tentang biasanyapemeriksaan laporan keuangan , misalnya menentukanDireksi dan hal standar lainnya , tetapi kalauPerusahaan akan melakukan action tertentu , yangmungkin tidak berulang ini biasanya pakai RUPS LB ,RUPS LB biasanya agendanya investasi , akuisisi , itukenapa dilakukan karena tidak diatur dalam AnggaranDasar makanya pakai RUPS , sedangkan di Tbk adaketentuan OJK yaitu transaksi signifikan dan benturankepentingan

;Itu lazim tidak, RUPS Luar biasa mengajukan audit sedangkan di RUPS Tahunantidak mengajukan Audit ?

Dari pengalaman kami , RUPS itu mungkin Cuma ditunda, penundaan itu skornya Cuma Quorum, akibatnyabila di perusahaan Tbk kalau tidak quorum RUPS ituditunda , karena ada sengaja pemegang saham yangtidak mau terjadi RUPS ;Ditundanya bisa bertahuntahun ?

RUPS Tahunan untuk tahun Ke4 masih dalamtahun yang bersangkutan ;Dalam materi RUPS tadi yang dibicarakan RUPS yang diangkat dalam LaporanKeuangan Tahun 1, 2 dan bukan Laporan Keuangan tahun terakhir, apakah sahmenurut ketentuan hukum ?

dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.14.

(selanjutnya disebut sebagai RUPS 29 September)16.

berdasarkan keputusan RUPS, selanjutnya Tergugat kembalimelakukan pemanggilan RUPS melalui surat Nomor: 47/S/KHARRR/VIII/2020tertanggal 29 Agustus 2020 untuk melaksanakan RUPS pada tanggal 2September 2020 bertempat di Kantor Hukum H.

A Rustam Ritonga, SH., MH &Rekan, dimana pemanggilan RUPS tersebut hanya berjarak 4 (empat) hari daritanggal diadakannya RUPS dengan tidak jelas menyebutkan agenda mataacara rapat, sehingga bertentangan dengan Pasal 82 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS

dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar.(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.Selanjutnya pada 11 September 2020 Tergugat kembali melakukanpemanggilan RUPS untuk melaksanakan RUPS pada tanggal 29 September2020 bertempat di Kantor Perseroan dengan tidak jelas

Pemanggilan RUPSLB yang demikian tidakmemenuhi persyaratan diadakannya RUPS sebagaimana diatur padaPasal 82 ayat (1) UU PT, yang menetukan bahwa pemanggilan RUPSharus dilakukan minimal 14 hari sebelum tanggal diadakannya RUPS ;Bahwa, berdasarkan Pasal 82 ayat (5) UU PT, apabila pemanggilanRUPS tidak memenui persyaratan sesuai Pasal 82 ayat (1) UU PT, makakeputusan pada RUPS tersebut hanya dapat sah jika seluruh pemegangsaham dengan hak suara hadir dan keputusan tersebut disetujui dengansuara bulat

MaxymitraMandiri tersebut dan saksi saat itu belum bekerja di perusahaan tersebut; Bahwa, saksi tidak mengetahui diadakan RUPS; Bahwa, saksi bekerja di perusahaan tersebut sebagai Kepala Pabrik GulaPT. MLS; Bahwa, saksi sebagai kepala Pabrik gula PT. MLS yang terpisah dariperusahaan lainnya; Bahwa, saksi tidak mengetahuinya ada RUPS PT.

Maxymitra Mandiri; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS, dan yang saksi ketahui parapimpinan perusahaan lagi rapat RUPS, dan yang hadir saat itu Sdr GatotSewandono, dan adanya anakanak dari sdr.

Sarah Yenny Sugialam, setelah isterinyameninggal dunia dan sebagai gantinya saksi tidak mengetahuinya; Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pertemuan antara sdr GatotSewandono dengan Ahl waris Abraham Gitono Sugialam; Bahwa, adanya inisiatif RUPS sejak + 7 bulan yang lalu; Bahwa, hasil dari RUPS, bubar begitu saja; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS dan saksi berada di luar ruanganRUPS dan saksi hanya bicara dengan anakanak Sdr Abraham GitoSugialam dan saksi tidak ikut RUPS; Bahwa, pabrik ada di daerah

Apakah benar sudah pernah diadakan RUPS namun tidakmencapai quorum untuk yang kedua kalinya ?

karenatidak hadir di rapat RUPS dan katanya Terdakwa datang bersamaanaknya untuk membuat akta berdasarkan bukti berita acara RUPSLuar biasa dan keterangan itu diberikan bersama dengan notulen yangdibuat ; bahwa setelah saksi tidak hadir pada RUPS tersebut, saksimendapatkan tembusan hasil RUPS yakni saksi mendapatkanpemberitahuan tentang hasil RUPS tentang penggantian direksi yaituanak dari terdakwa , sedang secara resmi, saksi tidak memperoleh tembusannya ;20 bahwa dampak yang ditimbulkan dengan

; bahwa saksi tidak tahu bahwa RUPS yang tanggal 13 Maret 2012adalah dibawah tangan dan menurut kami karena Saksi meninggalkanrapat maka seharusnya tidak ada RUPS bahwa saksi kurang tahu sebenarnya yang dimasalahkan adalah Aktatanggal 17 Maret 2012 ataukah RUPS tanggal 13 Maret 2012. karenaRUPS tanggal 13 Maret 2012 adalah dibawahtangan ; bahwa sebelum tanggal 13 Maret 2012 apakah komisaris pernahmengundang direktur utama untuk mengadakan RUPS Saksi tidak tahudan pada saat RUPS Luar biasa, saksi

Hal manadikaitkan dengan keterangan ahli, maka bila dikaitkan dengan suratpermohonan tanggal 11 Februari 2012 kepada direksi tidak adatindakan untuk mengadakan RUPS lalu Dewan Komisaris mengundang79direksi untuk mengadakan RUPS, maka kalau RUPS yang diadakan olehDewan Komisaris harus ada Penetapan Pengadilan Negeri.

RUPS yangdilaksanakan di Hotel Regent Malang , dan dari hasil RUPS padatanggal 13 Maret 2012 di Hotel Regents Malang yang berupanotulen tersebut oleh Terdakwa dengan atas Kuasa dari RUPS PTHARDLENT MEDIKA HUSADA dibawa ke Notaris Malang bernama EkoCahyono pada tanggal 17 Maret 2012 dan dibuat Akta RUPS luarbiasaNo. 17 tanggal 17 Maret121 Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakimmemeriksa dan meneliti bukti surat berupa Akta RUPS luarbiasa PTHARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 17 tanggal 17 Maret

berhak melakukan RUPS tanpaadanya izin dari Pengadilan, sedangkan yang harus meminta izinPengadilan untuk melakukan RUPS adalah pemegang saham dimanaapabila RUPS diadakan oleh pemilik modal maka yang harus dilakukanoleh pemilik modal adalah harus dengan penetapan pengadilan ,sedangkan apabila yang mengadakan RUPS tersebut adalah komisarisdan ini sesuai dengan persyaratan dalam UndangUndang No. 40 tahun2007, maka Komisaris tidak memerlukan penetapan pengadilanuntuk mengadakan RUPS ;Menimbang, bahwa

dilaksanakan RUPS saksi telah mengatakan bagi yangtidak berhak untuk hadir di RUPS silahkan keluar ruangan;Bahwa, saat saksi sedang berbicara datanganlah Rudi Salim keruanganRapat RUPS sambil memegang rokok dan setelah beberapa menitkemudian Rudi Salim membakar rokok, selanjutnya Rudi Salim merokokdidalam ruangan RUPS;Bahwa, Rudi salim masuk keraung RUPS karena ditelepon oleh saksi;Bahwa, saksi melihat Rudi Salim terhuyunghuyung setelah dipukul,namun saksi tidak melihat Rudi Salim pingsan;Bahwa,

Putusan Nomor :1041/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.Bahwa, Rudi Salim bukan pemegang saham PT CSI, sesuai akta PT CSI,pemegang saham adalah ayah saksi, Goey King Cheen, Yulia, Nadia, danMulyadi ;Bahwa, Saat RUPS Roger dibuka memperkenalkan diri sebagai utusanDirektur yang akan membeli genset;Bahwa, sebelum masuk ke dalam ruangan RUPS saksi lebih dulu telahbertemu dengan Roger dan selanjutnya saksi melihat roger sudah beradadidalam ruang tempat RUPS dilaksanakan;Bahwa, yang masuk kedalam ruang rapat RUPS

CSI;Bahwa, diawal rapat, Solahudin Dalimunthe mempertanyakan yang bukanpemegang saham supaya keluar ruangan;Bahwa, saat RUPS ada pembicaraan, perdebatan dan ada pemukulanBahwa, yang hadir dalam RUPS saksi tidak ingat pasti, yang saksi ingatadalah Saksi sendiri, Terdakwa, Erika, Yulia, Mulyadi, SolahuddinDalimunthe, Goey King Cheen, Ivan Wijaya, Notaris;Bahwa, pada saat RUPS, Erika menawarkan penjualan 5 genset dankemudian dari peserta RUPS ada permintaan audit laporan keuangankalau tidak ada tidak

dari Terdakwa;Bahwa, saksi yang mengundang untuk RUPS dengan RUPS agendanyamembicarakan penawaran penjualan power plant atau genset aset PT.CSI yang ada di PT.

Bahwa, tempat pelaksanaan RUPS PT.

., lalu pada tanggal 17Maret 2011 Terdakwa melaksanakan RUPS PT.

Silica Mas Nusantara, namun tidak memenuhi kuorum.Juga menyatakan telah ada RUPS tanggal 17 Maret 2011 sebagai tindaklanjut dari RUPS tanggal 10 Maret 2011 yang tidak memenuhi kuorum ;Bahwa, setelah menguraikan dan mengakui adanya fakta hukummengenai telah dilaksanakannya RUPS, tibatiba dalam pertimbanganputusan halaman 46 alinea ke 2 (dua) dari bawah Judex Factimenjelaskan Menimbang, bahwa senyatanya RUPS tersebut tidakpernah dapat dilaksanakan oleh Terdakwa dan tidak pernah ada ;Bahwa, perlu dipertanyakan

Bila pertimbangan Judex Factimasih mengacu pada UU No. 1 Tahun 1995 yang sudah dicabut, maka jelasJudex Factitelah salah menerapkan hukum ;Bahwa, Pasal 82 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas menyebutkan Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS*.Sedangkan Pasal 82 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkanPemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat

., karena RUPS LB tanggal 10Maret 2011 tidak memenuhi kuorum, Terdakwa selaku Presdir PT. SMNmengagendakan untuk melaksanakan RUPS LB pada tanggal 17 Maret2011. Untuk itu, pada tanggal 11 Maret 2011 Terdakwa kembali melakukanpemanggilan RUPS LB melalui Koran Harian Duta Masyarakat dan HarianMemorandum dengan agenda Persetujuan Penjualan Sebidang Tanah MilikPersero.

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 dilaksanakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan telah diatur dalam Pasal 82 :Ayat (1) : Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS ,Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 126/Pdt.G/2020/PN.

hasil keputusan RUPS tersebut kepadaPenggugat selaku Direktur PT BAN.

Menangguhkan berlakunya hasil RUPS PT BAN tanggal24 Oktober 2020 sampai adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap ;DALAM POKOK PERKARA :. Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;. Menyatakan tindakan Para Tergugat yangmengadakan RUPS PT BAN pada tanggal 24 Oktober2020 tanpa didahului pemanggilan secara sah kepadaPenggugat selaku Pemegang Saham dan Direktur PTBAN sehingga Penggugat tidak dapat menyampaikanpembelaan diri di dalam RUPS adalah perbuatanmelawan hukum 5.

Menyatakan Penggugat adalah Direktur PT BAN yangSah sesuai dengan hasil RUPS tanggal 3 Januari5. Menyatakan tindakan Direksi PT BAN yang diangkatberdasarkan hasil keputusan RUPS PT BAN tanggal 24Oktober 2020 adalah tidak sah dan tidak mengikatbagi PT6.

KdiKemudian mengenai keabsahan keputusan RUPS, Pasal 82ayat (1) UU PT menyatakan : panggilan RUPS dilakukandalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS ' diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.RUPSLB PT. BAN yang diselenggarakan tanggal 24 Oktober2020 surat panggilannya bertanggal 09 Oktober 2020 danSsejak saat itu juga surat panggilan tersebut disampaikan dikantor Penggugat namun Penggugat tidak berada dikantornya.

Menetapkan jangka waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT Kedaung Industrial.Ltd. tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;5. Memerintahkan Para Pemohon dan Para Termohon untuk patuh dan tunduk pada Penetapan ini;6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalampermohonan ini sejumlah Rp.2.716.000,-(dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah );

RUPS tahunan;b.

):RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan keputusanmusyawarah untuk mufakat berdasarkan suara setuju dari jumlah suarayang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang;Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan,ketentuan mengenai kuorum dan keputusan RUPS mengacu padaketentuan kuorum dan keputusan RUPS yang diatur dalam Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa ketentuan Pasal 86 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan

Pengambilan keputusan RUPS wajib dilakukan dengan menghitunghak suara dari Almarhum PEMEGANG SAHAM .

Kedaung belum pernahmengadakan RUPS termasuk untuk menentukan Direksi dan Komisarisyang baru;Bahwa pada tahun 2015 pernah ada RUPS atas permintaan pemegangsaham atas nama ahli waris IBU PEMOHON Il kemudian PT.

AgusNursalim; Bahwa Mantan Komisaris hadir dalam RUPS Luar Biasa PT.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III dan IV untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV yang telah menyelenggarakan dan memutuskan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 2 Februari 2019 sebagai perbuatan

;Bahwa Pimpinan RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB dapatdilakukan oleh:a.Direktur (jika direksi hanya satu orang) atau Direktur Utama jikadireksi lebih dari satu;Anggota Dewan Komisaris, termasuk oleh Komisris Utama apabilaRUPS diselenggarakan berdasarkanpermintaan Dewan Komisaris.Pemegang saham jika RUPS diselenggarakan berdasarkanpermintaan pemegang saham.Dalam RUPS dapat juga pimpinan RUPS diserahkan/dilimpahkankepada salah satu pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

,dalam hal ini RUPS Tahunan.

Anggota Dewan Komisaris, termasuk oleh Komisris Utamaapabila RUPS diselenggarakan berdasarkanpermintaan DewanKomisaris.c. Pemegang saham jika RUPS diselenggarakan berdasarkanpermintaan pemegang saham.d. Dalam RUPS dapat juga pimpinan RUPS diserahkan/dilimpahkankepada salah satu pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

RUPS Tahunan.b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebutRUPS Luar Biasa.2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu :RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali ditentukan lain.Selanjutnya :5.

yang diatur Dalam UndangUndang Perseroan TerbatasNo.40 Tahun 2007 dikenal ada 2 (dua) RUPS yakni RUPS tahunanseperti laporan keuangan dan keuntungan perusahaan dan RUPSLainnya yang dalam masyarakat dikenal dengan RUPS LB ;sebagaimana dalam pasal Pasal 78 (1) RUPS terdiri atas RUPStahunan dan RUPS lainnya. (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalamjangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana

yang sah untuk meminta penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan;ll.B.

Permohonan Pemohon untuk Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang18.Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 80 ayat (3) UU PT mengatur sebagaiberikut:*Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat jugaketentuan mengenal:Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai permohonan pemegang saham, jangkawaktu. pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketuarapat,sesual dengan atau tanpa terikat

),dimanasecarasubtansialatas duaistilah tersebut memiliki karakteristik perbedaan pembahasan,halmanasesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undangundang Nomor 40Tahun 2007 menyatakan bahwa: Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

(Perseroan Terbatas) yang berbunyi :Penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapatdilakukan atas permintaan :1. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalampasal 78 ayat 2 dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78ayat 4 dengan didahului pemanggilan RUPS.2.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, Kuorum kehadiran dan atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tampa terikat pada ketentuanUndangundang ini atau anggaran dasar, dan ataub.

Penerbitan keputusan tersebut mengesahkan HasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bumi Aspalindo Aceh (untukselanjutnya disebut RUPS PT BAA) tanggal 26 Juli 2010 yang dituangkandalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Aspalindo Aceh Nomor02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh H.

Putusan Nomor 63 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang berbunyi: ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelan tanggal pemberhentian sementara harusdiselenggarakan RUPS ayat (8) dalam hal setelah lewat waktu 30(tiga puluh) hari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidakdiselenggarakan, atau RUPS tidak mengambil keputusan,pemberhentian sementara itu menjadi batal;.RUPS PT BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris

Utama PT Bumi Aspalindo Aceh cacathukum, karena dilaksanakan oleh organ perseroan yang belumberhak menyelenggarakan RUPS, di mana semestinya organperseroan yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah Direksisesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbunyi:Ayat (1):Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksudPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului

Hal ini terkaitdengan pihak yang berwenang menyelenggarakan RUPS tanggal26 Juli 2010 tersebut;g.

Zamri, SH., MH., di mana memuat informasimengenai hasil RUPS PT Bumi Aspalindo Aceh yang diselenggarakanpada tanggal 26 Juli 2010;c.

Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan MelawanHukum dalam TATACARA PENGHITUNGAN suara untuk menentukanquorum atau sahnya RUPS PT Selecta Tahun buku 2019 dan RUPS LBtahun 2020 yang diselenggarakan di Batu pada tanggal 17 November2020.3.1.

Bahwa sebelum diselenggarakannya RUPS PT SelectaTahun buku 2019 dan RUPS LB PT Selecta Tahun 2020 denganagenda pengangkatan Pengurus Baru karena masa jabatanpengurus sebelumnya habis yang diselenggarakan di Batu tanggal17 November 2020, PARA TERGUGAT telah DIINGATKAN oleh 2(dua) orang Pemegang Saham secara tertulis tentang tatacaraRUPS yang dipergunakan, sesuai Anggaran Dasar maupun TataTertio RUPS LB adalah salah yaitu:1) Bahwa tatacara PARA TERGUGAT menentukan quorumatau sah nya RUPS adalah bertentangan

Menyelenggarakan RUPS PT Selecta ulang yaitu RUPS tahunbuku 2019 dan RUPS Luar Biasa dengan agenda PengangkatanPengurus PT selecta karena masa jabatan yang telah habis.d.

menerima semua proses, prosedurdan pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB Tahun 2020,dalam daftardaftar sebagaiman tersebut di atas, Penggugat selamapenyelenggaraan kedua RUPS tersebut, tidak melakukan protes,keberatan, yang intinya menolak dan atau tidak menerima proses,prosedur dan pelaksanaan kedua RUPS dimaksud, yang waktunyatelah diberikan oleh moderator pada saat itu, sehinggamempermasalahkan halhal yang seharusnya dipermasalahkan padasaat pelaksanaan kedua RUPS dimaksud tanggal 17

Gugatan Penggugat Salah ObjekPenggugat mempermasalahkan proses, prosedur, hasilhasil, dankeputusankeputusan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB tahun2020 tanggal 17 November 2020 yang telah disetujui dan disahkan olehseluruh Pemegang saham yang hadir dalam kedua RUPS PT Selectadimaksud, baik dalam daftardaftar yang telah disediakan oleh PTSelecta dalam kedua RUPS dimaksud, Risalahrisalah RUPS, yangtelah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Rapat Umum PemegangSaham Tahunan PT Selecta Nomor 08 dan Akta Pernyataan

, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Halaman 30 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN DpsMenimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, antara lain menentukan :Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;Ayat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;Ayat (3).....

:::::sseeeeeeeeeeees dst ;Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 79 nya antara lain menetukanbahwa :Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan

bahwa selanjutnya dalam pasal 80 antara lain menetukanbahwa : Ayat (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu) pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.

, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu) pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Termohon dan Turut Termohonbelum bisa untuk menyelenggarakan RUPS oleh karena sesuai dengan