Ditemukan 1403 data
SAHMAN UKKAS
Termohon:
Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara
110 — 74
Berdasarkan keseluruhan alasan di atas telah memberi keyakinan yangcukup bahwa Surat Penunjukan Tanah Nomor : 593 /60 tanggal 22 Januari2008 atas nama SYAMSUDDIN benarbenar palsu sehingga SuratPerintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP.Sidik/742.a/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 16 Desember 2020, dalamtindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 263)KUHP di mana sebagai pelapor SAHMAN UKKAS dan sebagai terlaporSAAMSUDDIN alias SYAMSUDDIN tidak beralasan hukum karena ituterhadap
Alasan ini dapat dipakai apabilaada alasanalasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak untukmenjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangkameninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa.Bahwa benar dalam perkara a quo, Termohon telah menerbitkan SuratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 742.a / XII / 2020 /Ditreskrimum, tanggal 16 Desember 2020, untuk selanjutnya dibuat SuratKetetapan Nomor: S.Tap/742.b/XII/2020/Ditreskrimum tentang PenghentianPenyidikan
Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan di atas, maka apa yang dilakukan2,oleh Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor: Sp.Sidik/742.a/XII/2020/Ditreskrimum, tanggal 16 Desember 2020,untuk selanjutnya dibuat Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/742.b/X1I/2020/Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan,kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penghentian Penyidikantertanggal 16 Desember 2020, dan telah pula diberitahukan kepada KepalaKejaksaan Negeri Kolaka berdasarkan Surat Nomor
bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuatdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakanTermohon yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Sp.Sidik
299 — 2508
Penyidikan:> Bahwa Termohon mengeluarkan Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik / 01 / Ill / 2019 / Reskrim, tanggal 07 Maret2019, guna melakukan proses penyidikan terkait Laporan PolisiNomor: LP / 01 / Ill / 2019 / Simal Simal, tanggal 07 Maret2019,> Selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik / 01A / Ill / 2019 / Reskrim,tanggal 28 Maret 2019, guna melakukan proses penyidikanlanjutan terkait Laporan Polisi Nomor: LP / 01 / Ill / 2019 /Simal Simal, tanggal 07 Maret
Foto copy Surat Perintah Penyidikan nomor : Sp.sidik/01/III/2019/Reksrimdan Surat Perintah Penyidikan lanjutan nomorSP. sidik/01 A/III/2019/Reskrim. Selanjutnya disebut T5;6. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.Pol.:B/01 /Ill/2019 / Reskrim dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.Pol.: B/01A/1V/2019/ Reskrim. Selanjutnya disebut T6;7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. KURPAN SINAGA.Selanjutnya disebut T7;8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an.
dimanapemeriksaan pengadilan melalui praperadilan lebih difokuskan pada penjelasanHalaman 42 dari 45 Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2019/PN simppenyidik atas dua alat bukti yang telah ditemukan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Perintah Tugas nomor :SPRIN / 01 / Ill / 2019 / SimalDame (T1), Surat Perintah Penyelidikan nomor :Sp.Lidik / 01 /II/2019/ Reskrim (T2), Surat Laporan Hasil Penyelidikan (T3),Laporan Polisi nomor : LP/O1/III/2019/SIMALDAME (T4), Surat PerintahPenyidikan nomor : Sp.sidik
/01/III/2019/Reksrim dan Surat Perintah Penyidikanlanjutan nomor : SP.sidik/O1A/III/2019/Reskrim (T5), Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan No.Pol.: B / 01 / Ill / 2019 / Reskrim dan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.Pol.
178 — 83
SIDIK/ 29/IV/2016 /RESKRIM danselanjutnya dilimpahkan ke Polda NTT di Reskrimum Polda NTT pada tanggal 17luni 2016 dan atas pelimpahan kasus tersebut, DIREKTUR RESERSE KRIMINALUMUM mengeluarkan Surat Perintah penyidikan lanjutan Nomor : SP.SIDIK/LA5/VV2016/ DITRESKRIMUM, tanggal 22 Juni2016;Bahwa penyidikan dilanjutkan berdasarkan pelimpahan perkara yang disampaikanoleh Penyidik Polres TTU kepada Penyidik Ditreskrimum Polda NTT dandidapatkan Cukup bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka
Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/29/1V/2016/Reskrim,tertanggal 18 April 2016 diberi tanda T.2 sesuai dengan asli ;3. Foto copy pelimpahan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadapkorban atas nama DOLVINA ABUK, Tertanggal 17 Juni 2016 diberi tanda T.3sesuai dengan asli ;4. Foto copy Hasil Laporan Gelar Perkara, tertanggal 14 Juni 2016 diberi tanda T.4sesuai dengan asli ;5.
Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 145/ IV/ 2016/Ditreskrimum, tertanggal 23 Juni 2016 diberi tanda T.5 sesuai dengan asli ;6. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/35/VI/2016/Ditreskrimum,tertanggal 23 Juni 2016 dan Berita Acara Penangkapan Tertanggal 24 Jum 2016diberi tanda T.6 sesuai dengan asli ;7.
SIDIK/ 29/V/2016 /RESKRIM danselanjutnya dilimpahkan ke Polda NTT di Reskrimum Polda NTT pada tanggal 17Juni 2016 dan atas pelimpahan kasus tersebut, DIREKTUR RESERSE KRIMINALUMUM mengeluarkan Surat Perintah penyidikan lanjutan Nomor : SP.SIDIK/145/VV2016/ DITRESKRIMUM, tanggal 22 Juni 2016 dan dikarenakandidapatkan Cukup bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dimanayang menjadi korban adalah DOLFINA ABUK, selaku TKI yang direkrut olehPemohon untuk dipekerjakan di Negara Malaysia;Bahwa
/29/V/2016/Reskrim, tertanggal 18 April 2016 dan buktiT.4 berupa: Hasil Laporan Gelar Perkara, tertanggal 14 Juni 2016 serta bukti T.5 : SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 145/ IV/ 2016/ Ditreskrimum, tertanggal 23 Juni2016 , ternyata TERDAPAT ADANYA PERSESUAIAN HUKUM dengan bukti T.11yang diajukan oleh TERMOHON di persidangan a quo yakni berupa : Berita AcaraPemeriksaan Saksi atas nama Johan Pandie Alias Jon, tertanggal 11 Mei 2016 serta46Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dengan perincian
166 — 137
tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan para perwira pertama Polri lulusan Akademi Kepolisian T.A. 1998/1999;- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/154/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara;- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputus Kapolri Nomor : Kep/387/IV/2016 tanggal 13 April 2016, tentang penunjukan penyidik;- 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
/1999,tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan para perwira pertama Polri lulusanAkademi Kepolisian T.A. 1998/1999; 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku UtaraNomor : Kep/154/VV2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari danpengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara; 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputus Kapolri Nomor : Kep/387/IV/2016tanggal 13 April 2016, tentang penunjukan penyidik; 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
Jati Land Kelurahan Gamalama KecamatanTernate Tengah Kota Ternate dan bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN,SIK (selaku Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur ReskrimumPolda Maluku Utara Nomor : SP.Sidik/132.a/XV/2016/Ditreskrimum tanggal 09November 2016 dalam perkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yangterjadi di PT.
Jati Land Kelurahan Gamalama KecamatanTernate Tengah Kota Ternate dan bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN,SIK (selaku Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur ReskrimumPolda Maluku Utara Nomor : SP.Sidik/132.a/Xl/2016/Ditreskrimum tanggal 09November 2016 dalam perkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yangterjadi di PT.
TUANANY, SH, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017,mendatangi Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk mendampingi saksiRUSMINI SADARALAM, SE untuk diperiksa sebagai tersangka dan untukbertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidik berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku Utara Nomor :SP.Sidik/132.a/XV 2016/Ditreskrimum dalam perkara Tindak Pidana pengrusakandan penghasutan yang terjadi di PT.
MOHAMMAD RAHMAN, S.H
Terdakwa:
ARIFIN HASYIM Bin HASYIM
40 — 34
IMEI I : 869711036428599;
Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka ALAN EDOL IQBAL Als UJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/A/74/VIII/2021/SPKT/SATRESNARKOBA/RESBUL/POLDA KALTARA tanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : Sp.Sidik/95/XI/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
IMEI : 869711036428599;Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka ALAN EDOL IQBAL AlsUJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LP/A/74/VIII/2021/SPKTISATRESNARKOBA/RESBUL/POLDA KALTARAtanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor :Sp.Sidik/95/XI/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021.5.
IMEI 1 : 869711036428599;bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatandan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapimasih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama tersangkaALAN EDOL IQBAL Als UJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana LaporanPolisi Nomor : LP/A/74/VIII/2021/SPKT/SATRESNARKOBA/RESBUL/POLDAKALTARA tanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKANNomor : Sp.Sidik/95/XI/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021,
IMEI 1 : 869711036428599;Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka ALAN EDOL IQBAL AlsUJANG ALAN Bin ALAM (Alm) sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LP/A/74/VIII/2021/SPKT/SATRESNARKOBA/RESBUL/POLDA KALTARAtanggal 29 Agustus 2021 dan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor :Sp.Sidik/95/X1/2021/Resnarkoba tanggal 29 November 2021;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjung
168 — 86
tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan para perwira pertama Polri lulusan Akademi Kepolisian T.A. 1998/1999;- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/154/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara;- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputus Kapolri Nomor : Kep/387/IV/2016 tanggal 13 April 2016, tentang penunjukan penyidik;- 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
/1999,tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan para perwira pertama Polri lulusanAkademi Kepolisian T.A. 1998/1999; 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku UtaraNomor : Kep/154/VV2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari danpengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara; 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputus Kapolri Nomor : Kep/387/IV/2016tanggal 13 April 2016, tentang penunjukan penyidik; 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
Fajar BhaktiLintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, datangke Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk memenuhi panggilan selakuTersangka dan bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidikberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku UtaraNomor : SP.Sidik/132.a/XV2016/Ditreskrimum tanggal 09 November 2016 dalamperkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT.
Fajar BhaktiLintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, datangke Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk memenuhi panggilan selakuTersangka dan bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidikberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku UtaraNomor : SP.Sidik/132.a/XV/2016/Ditreskrimum tanggal 09 November 2016 dalamperkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT.
Fajar BhaktiLintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, datangke Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk memenuhi panggilan selakuTersangka dan bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidikberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku UtaraNomor : SP.Sidik/132.a/XI/2016/Ditreskrimum tanggal 09 November 2016 dalamperkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT.
TUANANY, SH, pada hari Kamis tanggal 26 Januari2017, mendatangi Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk mendampingisaksi RUSMINI SADARALAM, SE untuk diperiksa sebagai tersangka dan untukbertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidik berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku Utara Nomor :SP.Sidik/132.a/XV 2016/Ditreskrimum dalam perkara Tindak Pidana pengrusakandan penghasutan yang terjadi di PT.
KAZI M.M. SALAUDDIN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESOR BOGOR
91 — 50
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SP.Sidik/138/VI/2021/Reskrim, tertanggal 18 Juni 2021 Jo. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/111/VI/2021/Reskrim, tertanggal 18 Juni 2021 dan hasil gelar Perkara Sat.
AKBAR
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq KAPOLRES KOLAKA Cq KAPOLSEK POMALAA
64 — 29
- Menyatakan tindakan Termohon yang membawa dan mengamankan Pemohon di Polsek Pomalaa sejak tanggal 18 Juni 2018 hingga tanggal 18 Juli 2018 adalah tidak sah menurut hukum;------
- Menyatakan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/19/VI/2018/Reskrim, tanggal 18 Juni 2018, Surat Perintah Penyelidikan No.Pol SP.Lidik/19/VI/2018/Reskrim, tanggal 18 Juni 2018, Surat Perintah Penyidikan No.Pol SP.Sidik/19/VII/2018/Reskrim, tanggal 18 Juli 2018, Surat Perintah Penangkapan No.Pol SP.Kap/15/VII
130 — 69
. : SP.Sidik/03/II/2014/Res Narkoba kepada AipdaAidil Putra Tanjung, Bripka Yusuf Rizal dan Briptu RION SAPUTRAtertanggal 27 Maret 2014 ;e Bahwa saksi RION SAPUTRA adalah orang yang aktif melakukanteknik penyidikan pembelian terselubung (under cover buy) saat itupangkatnya adalah Briptu (Brigadir Satu Polisi) ;e Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang untuk memilikdan menguasai Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta sebagaimana yang telahditerangkan diatas, maka selanjutnya
diajukanoleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Muaro, Majelis Hakim menemukan adanyaSurat Perintah Tugas Nomor : Springas/05/III/2014/Res Narkoba yang dikeluarkan olehAjun Komisaris Besar Polisi Bondan Witjaksono, SH, SIK, MM, Kepala KepolisianResor Dharmasraya selaku Penyidik, pada tanggal 24 Maret 2014 kepada Hendri, dkk.untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaannarkoba;Menimbang, bahwa dalam berkas perkara aqguo juga terdapat Surat PerintahPenyidikan No.Pol: SP.Sidik
Pol. : SP.Sidik/03/III/2014/Res Narkoba kepada Aipda Aidil PutraTanjung, Bripka Yusuf Rizal dan Briptu RION SAPUTRA tertanggal 27 Maret 2014.Berdasarkan tanggal kedua surat perintah tersebut, undercover buy yang dilakukan saksiRION SAPUTRA sebelum penangkapan Terdakwa tidak ada didukung dengan keduasurat perintah tugas tersebut.
KONSTANTINUS LALU,S.H
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI BARAT
156 — 187
ReskrimPerihal: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)dengan rujukan antara lain: Laporan Polisi Nomor: LPA/164/X1/2016/NTT/Res Mabar tanggal 3 November 2018 danSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat.Reskrim tanggal 02 April 2018.
Dan SPDP tersebut TIDAKPERNAH DITERIMA oleh Pemohon sampai dengan saat ini.Selain SPDP tersebut diatas Termohon juga mengeluarkan SPDPyang lain dengan Nomor: SPDP/59.a/VIII/2018/Sat Reskrimdengan rujukan antara lain: Laporan Polisi Nomor: LPA/164/X1/2016/NTT/Res Mabar tanggal 3 November 2018, SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrimtanggal 02 April 2018, SPDP/59/IV/2018/Sat Reskrim tanggal 05April 2018.
Reskrim tanggal 2 April 2018 dan Surat perintahPeyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim tanggal 2 April 2018yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkaitperistiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Reskrim, tanggal 2 April2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat.
Reskrim, tanggal 2 April 2018 sebagaimana yangdidalilkan oleh Pemohon, tetapi Hakim Praperadilan justru menemukan SuratPerintah Peyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/IV/2018/Sat. Reskrim, tanggal 2 AprilHalaman 68 dari 76 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbj2018 (vide T.2) dan Surat Perintah Peyidikan Nomor:Sp.Sidik/16.a/VIII/2018/Sat.
ELLY NINGSIH
Termohon:
Polda DIY
119 — 44
EllyNingsih/Pemohon/Penggugat, Namun faktanya Termohon/Tergugatmerujuk Surat Perihal : Pemberitahuan PerkembanganPENYELIDIKAN (Ke5) dengan Nomor : B/18/I/2018/Ditreskrimumtanggal 12 Januari 2018 tersebut dengan Rujukan kepada SuratPerintah PENYIDIKAN Nomor : SP.Sidik/196/VIII/2016/Ditreskrimumtanggal 18 Agustus 2016, juga dengan Rujukan kepada Surat PerintahPENYIDIKAN Nomor : SP.Sidik/21/l/2018/Ditreskrimum tanggal 08Januari 2018, juga dengan Rujukan kepada Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil PENYIDIKAN
Gas/21/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 8 Januari2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/21/I/2018/ Ditreskrimum,tanggal 8 Januari 2018 dan mengirimkan Surat Nomor: SPDP/21/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 8 Januari 2018 perihal dimulainya penyidikankepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I.
Rekomendasi:Agar penyidik menghentikan penyidikan (SP3) untuk perkara tersebut.Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pelapor, makaTERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penghentikan PenyidikanNomor: SP.Sidik/21.c/I/2018/ Ditreskrimum, tanggal 30 Januari 2018 dan,Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/21.b/2018/Ditreskrimum, tanggal 30Januari 2018 telah menghentikan proses penyidikan perkara a quodikarenakan dugaan peristiwa pidananya telah liwat waktuHalaman 13 dari 46 halaman perkara nomor 7/Pid/Pra
Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyidikan ~ Nomor: SP.Sidik/196/VIII/2016/ Ditreskrimum, tanggal 18 Agustus 2016. SelanjutnyaGIDEri tANdA...... 0. eee cece cece eee eee eee eee eeeeeeeesseeesseeseee sees DUKE T.6.7. Fotocopy dari asli Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/21/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 8 Januari 2018. Selanjutnya diberitanda.. . . ..Bukti T.7.8. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/21/1/2018/Ditreskrimum, tanggal 8 Januari 2018.
Elly Ningsih pada tanggal 16 Agustus2016 bahwa laporan/ pengaduan telah diterima oleh Termohon dan akandilakukan penyelidikan dalam waktu 15 hari dan jika diperlukan waktuperpanjangan akan diberitahukan (bukti T27)Bahwa langkah yang diambil Termohon selanjutnya melakukan penerbitansurat tugas (bukti T2), surat perintah penyelidikan (bukti T3), danmembuat hasil laporan penyelidikan (bukti T4) kemudian mengadakangelar perkara tanggal 18 Agustus 2016 (T5), menerbitkan surat perintahpenyidikan Nomor SP.Sidik
SUWIN MALANUA Alias Ma Uwa
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Cq. Kapolres Gorontalo Kota Cq. Reskrim Polres Gorontalo Kota
64 — 19
Bahwa selanjutnya Termohon Menindaklanjuti Laporan Polisi tersebutdengan menerbitkan Surat Perintan Penyidikan Nomor : SP.Sidik/432.a/VIII/Res 1.24/2019/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2019, yangdidahului dengan Pemberitahuan dimulainya Penyidikan KepadaKepala Kejaksaan Kota Gorontalo bedasarkan surat NomorB/69.a/VIII/Res 1.24/2009/ ResGtlo Kota tanggal 19 Agustus 2019.Dalam hal ini terdapat beberapa kejanggalan administratif sebagaiberkut;a) Antara Laporan Polisi dan Penerbitan Surat Perintah Penyidikanbaru
menyingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuatdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilanyang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2019/PN.Gto.Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat PerintahPenyidikan dengan Nomor : Sp.Sidik
pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalamperkara Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 23 April 2015 yang menyatakanbahwa Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, merupakanObjek dari Pra Peradilan, dengan demikian Pengadilan Negeri Gorontaloberwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan dari Pemohon ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum 2 (dua)permohonannya, Pemohon memohon agar menyatakan Surat PerintahPenyidikan dengan Nomor : Sp.Sidik
gunamenemukan tersangkanya, sedangkan penetapan sebagai tersangka biasanyaditetapkan dalam suatu produk hukum yang lain yaitu melalui Surat penetapansebagai tersangka;Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan tidak termasuk sebagaiobjek praperadilan sebagaimana diuraikan diatas, sehingga cukup beralasanhukum untuk menolak petitum 2 (dua) permohonan pemohon praperadilan;Menimbang, bahwa dalam petitum 3 (tiga) permohonannya, Pemohonmemohon agar menyatakan Surat Perintan Penyidikan dengan Nomor :SP.Sidik
Mokoginta, S.H tertanggal 12Maret 2018 (bukti T11);Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dengan memperhatikanketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana yang kemudian telah disempurnakandengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUUXII/2014,tanggal 28 April 2015 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Termohon telahmemiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangkaberdasarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik
Ramu Haka
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Boalemo
78 — 27
Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/47/VI/RES.1.24/2020/Reskrim Tanggal 19 Juni 2020 dandilanjutkan dengan Penetapan Tersangka kepada Pemohon, berdasarkanSurat Penetapan Tersangka / peralihan Status Nomor:B/46/VI/Res.1.24/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 terkait denganSangkaan Pasal 167 Ayat (1) KUHP ((Kejahatan terhadap KetertibanUmum/Penyerobotan Tanah)3.
Menyatakan Surat Perintah Penyidikan terhadap Pemohon Nomor :SP.Sidik/47/Vl/Reskrim Tanggal 19 Juni 2020 dan dilanjutkan denganpenetapan Tersangka Kepada Pemohon Surat PenetapanTersangka/Pengalihan Status Nomor : B/46/VI/Res.1.24/2020/Reskrimtanggal 23 Juni 2020 tentang tindak pidana Kejahatan terhadap KetertibanUmum/Penyerobotan pasal 167 ayat (1) KUHP adalah tidak syah dantidak berdasar hukum. Dan oleh karenanya Penetapan A quo tidakmempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.3.
T.5;Gu eeeeeeeeeeeeeee Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/47/VI/RES1.24/2020/Reskrim, tertanggal 19 Juni 2020, selanjutnyaCiberi tanda DUKti........ ccc cec cece ccseecceeeeeeeeaeeceeeeceeeeceeeaeeueceeaueeeeueeeeeeaneenes T6;Tevennes Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi korban dan saksi saksi),Selanjutnya diberi tanda OUKti.............cccceccccsececceceeeeeeceeceeeeeeeeeeaeeeeeeeeesaees T7;Boe eeeeeee ences Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor:B/43/VI/RES
ADAM TAIB BIN TAIB
Termohon:
1.Kapolres Aceh Utara
2.Kepala Kejaksaan Aceh Utara
105 — 39
Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/10/IX/2017/ Reskrim,tangal 6 September 2017;d. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/61/IX/2017/Reskrim, tanggal 12 September 2017;e. Surat KapolresAceh Utara Nomor : B/52/X1/2017/Reskrim, tanggal 21November 2017 tentang pengiriman berkas perkara;f. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon Nomor : B388/N.1.20/Epp.1/02/2018, tanggal 19 Februari 2018 (P21);g.
tidakada menghadirkan saksisaksi dipersidangan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP119/IX/2017/SPKT, tanggal 6 September2017, diberi tanda bukti TI.1;Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/141.a/IX/2017/Reskrim,tanggal 6 September 2017, diberi tanda bukti TI.2;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik
BL3728KN, atasnama pemilik Adam Taib (P.4), menerangkan bahwa benar Pemohon Adam Taib BinTaib adalah pemilik sah dari 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Verza BL3728KN;Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP119/IX/2017/SPKT, tanggal 6 September2017 (TI.1), Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor:Sprin.Gas/141.a/IX/2017/Reskrim, tanggal 6 September 2017 (TI.2), Foto copySurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/141/IX/2017/Reskrim
SRI MULYANI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KENDARI
98 — 47
mengakibatkan kerugian materil dan imaterilyang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastianhukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian yang dideritaadalah sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah);Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudahseharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kendariberkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
Sri Mulyani, telah dicocokkan dansesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T 8);Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/252/VIII/2019/SULTRA/RES KENDARI,tertanggal 31 Agustus 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermateraicukup, diberi tanda (T 9);Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/870/IX/2019/Reskrim,tertanggal 17 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinyabermaterai cukup, diberi tanda (T 10);Fotokopi Surat Nomor : B/204/IX/2019/Reskrim tertanggal 23 September 2019Perihal
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) PeraturanKapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwaPenyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan suratperintah penyidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Nomor :B/157/Il/2019/Reskrim tertanggal 25 Februari 2019 perihal Laporan Pengaduandari MUCHDAR MT (bukti T 1) dan Laporan Polisi NomorLP/252/VIII/2019/SULTRA/RES KENDARI (bukti T 9), Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik
FRANS BANGKANG
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA SULAWESI UTARA
157 — 22
LP/820/XII/2019/SPKT/Polda Sulut tanggal 20 Desember 2019, yang menjadikan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah ;
- Menyatakan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/24/I/2020/Dit Reskrimum tanggal 14 Januari 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/84/VIII/2020/Dit Reskrimum dan lanjutanya dalam perkara a quo harus dihentikan ;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL ;
H. SYAMSUL IDRIS PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRESTABES MEDAN Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
59 — 14
./2019/Reskrim, Tanggal 22Januari 2019;Bahwa terhadap Laporan Polisi PEMOHON tersebut,TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikansebagai berikut:=" Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/865/IV/RES.1.11./2019/Reskrim, Tanggal 04 April 2019;=" Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2415/X/RES.1.11./2019/Reskrim, Tanggal 31 Oktober2019;=" Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1124/V/RES.1.11./2020/Reskrim, Tanggal 19 Maret2020;Bahwa kemudian TERMOHON telah mengeluarkan SURATPANGGILAN
AHMAD SOFYAN BATUBARA, SE, jugatelah diperiksa berikut saksisaksi dan dalam perkembanganpenyidikan, ternyata TERMOHON telah menemukan unsur deliktindak pidana Penggelapan hak atas barang yang tidakbergerak, di mana TERMOHON telah menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/865/IV/RES.1.11./2019/Reskrim, Tanggal 04 April 2019;Bahwa atas tugas penyidikan yang telah dilakukan olehTERMOHON, maka PEMOHON telah diberikan sebanyak 1(lembar) SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan
Bahwa untuk menindaklanjuti hasil gelar perkaratetanggal 25 Maret 2019, kemudian Termohonmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik /865 / IV / RES.1.11./ 2019 / Reskrim, tanggal 4 April 2019dan Nomor: Sp.Sidik / 2415 / X / RES.1.11. / 2019 /Reskrim, tanggal 31 Oktober 2019, untuk melakukanproses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP / 2853 /XIl / 2018 / SPKT Resta Medan, Tanggal 28 Desember2020 yang dilaporkan oleh saksi pelapor H.
/ 865 / IV / RES.1.11./ 2019 /Reskrim, tanggal 4 April 2019 dan Nomor: Sp.Sidik / 2415 / X /RES.1.11. / 2019 / Reskrim, tanggal 31 Oktober 2019, untuk melakukanproses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP / 2853 / XII / 2018 /SPKT Resta Medan, Tanggal 28 Desember 2020 yang dilaporkan olehsaksi pelapor H.
KUHPidana , Polrestabes KotaMedan langsung dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal1 Maret 2019 dan kemudian dilakukanlahn Gelar Perkara Pertamatertanggal 25 Maret 2019 yang hasilnya menyatakan bahwa terhadapLaporan Poalisi Nomor : LP/2853/XII/2018/SPKT Resta Medan,Tanggal 28 Desember 2020 ditingkatkan ke Penyidikan ;Menimbang, bahwa kemudian Termohon berdasarkan HasilGelar Perkara tanggal 25 Maret 2019 , Termohon menindak lanjutinyadengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik
SUGENG PRAYITNO
Termohon:
KAPOLRI cq. KAPOLDA JATIM cq. KAPOLRES BATU cq. KAPOLSEK BATU KOTA cq. KA UNIT RESKRIM POLSEK BATU KOTA
74 — 17
Adapun SPDP baru diterimaoleh Pemohon bersamaan dengan surat panggilan pemeriksaan tambahantersangka tanggal 20 September 2019, dari isi SPDP itulah Pemohon barumengetahui jika Termohon telah menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 yang berartiSPDPdiberitahukandandiserahkan oleh Termohon kepada Pemohonmelebihi batas waktu 7 hari sehingga penetapan Tersangkadan/ataupenyidikan terhadap diri Pemohon harus dinyatakan tidak sah.Bahwa berdasarkan
Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang diterbitkan berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim tanggal19 Agustus 2019.6.
Reysen Mahadi Sipayung (anggota TNIYonarhanud 2/Kostrad) dan 1 (satu) orang lainnya yangidentitasnya belum diketahui, dari hasil penyelidikan tersebutkemudian Termohon meningkatkan status perkara daripenyelidikan ke penyidikan karena terdapat 2 (dua) orangtersangka maka terhadap Pemohon dilakukan penyidikan olehTermohon dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim, sedangkan terhadap sdr.
Adapun SPDP baruditerima oleh Pemohon bersamaan dengan surat panggilan pemeriksaantambahan tersangka tanggal 20 September 2019, dari isi SPDP itulan Pemohonbaru. mengetahui jika Termohon telah menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/19/VIII/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 yang berartiSPDP diberitahukan dan diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon melebihibatas waktu 7 hari sehingga penetapan Tersangka dan/atau penyidikanterhadap diri Pemohon harus dinyatakan tidak sah, sebagai berikut
Aramiya alias Miya
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Sambas
68 — 58
. ; LP/44/II/RES/2.5/2021/KAKLBAR/SPKTRes Sambas tanggal 18 Pebruari 2021 dan Surat Perintah PenyidikanNomor ;SP.SIDIK/44/II/2021/Reskrim 18 Pebruari 2021, dan SuratPemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor SPDP/21/II/Res2.5/2021/Reskrim tanggal 23 Pebruari 2021. yang kemudian menetapkanSdr.
S.Tap/44.b/ VI/2021 Reskrim tanggal 8 Juni 2021 yangdikeluaran oleh Termohon adalah sah dan mempunyai kekuatanhukum mengikat;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor; SP.Sidik/44/II/RES.2.5/2021/ Reskrim tanggal 23 Pebruari 2021 adalah sah danmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebihlanjut oleh Termohon berkaitan dengan laporan polisi sebagaimanaLaporan Polisi: LP/44/II/RES.2.5/2021/KALBAR/ISPKT Res Sambastanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan
,M.T. tanggal 6 Februari2021, selanjutnya diberi tanda (T8);Fotocopy Laporan Hasil Perkembangan Penyelidikan tanggal 17 Februari2021, selanjutnya diberi tanda (T9);Fotocopy Gelar Perkara dan dokumentasi tanggal 17 Februari 2021,selanjutnya diberi tanda (T10);Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/44/II/RES.2.5/2021/KALBAR/SPKTRES SAMBAS tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda (T11);Fotocopy Surat Perintah Peyidikan Nomor : Sp.Sidik / 44 / Il / 2021 /Reskrim tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya
THOMAS ROEDDIE DJOKO SANTOSO orang tua dari DIMAS ILHAM SANTOSO
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Grogol
83 — 19
Sp.Sidik/178/X/2019/Ditreskrimumtertanggal 31 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERMOHONe. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. B/ 124 /X12019/Ditreskrimum yang diterbitkan oleh TERMOHON ;7. Bahwa PEMOHON tidak mendapatkan salinan Berita Acara Pemeriksaananak PEMOHON (Dimas Ilham Santoso) , walaupun lewat kuasahukumnya pernah meminta salinan BAP kepada TERMOHON .SehinggaPEMOHON tidak mengerti isi pemeriksaan atas perkara yang menimpaanaknya tersebut.ll. ANALISA YURIDIS1.
Sp.Sidik/178/X/2019/Ditreskrimumtertangggal 31 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERMOHON makaHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Skh.Vi.harus menerapkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak.Pasal 7 ayat 1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnakmenyebutkan: Pada tingkat Penyidikan , penuntutan , dan pemeriksaan perkara anak dipengaadilan negeri wajib diupayakan Diversi Kalau tidak ada diversi , belum bisa ditingkatkan ke Penyidikan.