Ditemukan 3403 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Pli Tanggal 26 Februari 2020 — Muhduhur Rahman Bin Abdullah
43 — 21
43 — 21
Pili.pretelan tanpa No.Pol adalah sarana yang Terdakwa gunakan untuk membeliNarkotika jenis sabu dari sdr ABUK, sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihakkepolisian Tambang Ulang ;Bahwa terdakwa pemah mengisap atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu ;Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui perouatan Terdakwa memiliki,mengkonsumsi maupun menjadi perantara, narkotika jenis sabu tersebut adalahperobuatan melanggar hukum, dan dapat di kenakan sangsi Pidana, Terdakwamenyesali perouatan Terdakwa tersebut
Putus : 08-09-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 893 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 8 September 2017 — PT SASAKURA INDONESIA VS 1. CHAKRA PANATAGAMA, DK
105 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehubungan dengan kasus memberikan keterangan palsu, maka patutuntuk dipertimbangkan bahwa adanya tindakan Interogasi yang dituangkandalam BAP, pemberian sangsi Surat Peringatan Ill hingga pemutusanhubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah bagiandari upaya untuk menghalanghalangi Penggugat Rekonvensi dalammenjalani fungsinya dan tugasnya sebagai ketua Serikat Pekerja;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensimohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada
Register : 22-11-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Pkj Tanggal 6 Desember 2017 — Penuntut Umum:
Serli Patulak, S.H
Terdakwa:
MULYADI Bin DARISA
77 — 8
Serli Patulak, S.H
Terdakwa:
MULYADI Bin DARISA
77 — 8
WiayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.Bahwa ahli jelaskan bahwa wilayah Perairan sebelah selatan TakaBulango, kecamatan liukang tupabbiring utara, Kabupaten Pangkep, padatitik koordinat 1190 17 000 E, 040 30 000 S, merupakan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia.Bahwa menurut sepengetahuan ahli hal tersebut sangat di larang, karenasemua itu Sudah diatur dalam UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahanUU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang penjelasannya di Pasal 9dan sangsi
Putus : 12-06-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2251 K/Pdt/2008 Tanggal 12 Juni 2009 — ANTORI DASIHAN, SH.,MH. VS. SRI WAHYUNINGSIH
158 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini membuatpara calon pembeli menjadi sangsi atas perjanjian kesepakatan sewajual tersebut, termasuk juga terhadap kuasa jual yang dimilikiPenggugat dimana para calon pembeli selalu menanyakan keberadaansurat asli girik atas tanah tersebut apakah sudah ada di tanganPenggugat sebagai bukti pelaksanaan kuasa penjualan dari H.
Register : 21-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 3/P/FP/2020/PTUN.PBR Tanggal 18 Mei 2020 — Pemohon:
Yufrizal
Termohon:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TERANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
169 — 1116
Yufrizal
Termohon:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TERANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
169 — 1116
.> Sangsi pidana penjara paling singkat 1 (Satu) bulan dan paling lama4(empat) tahun dan/atau Denda paling sedikit Rp. 10.000.000,(Sepuluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,(Empat ratus juta rupiah),Tindak Pidana dimaksud merupakan Tindak Pidana Pelanggara.> Diminta untuk melaksanakan paling lambat 14 hari kerja.10.
Register : 03-12-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 233/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG Tanggal 2 Maret 2016 — HARI HARYADI; LAWAN; PT. BANGUN PERKASA ADHITAMA SENTRA PLANT CITEUREUP;
70 — 8
70 — 8
Akibat pemukulan dan ancaman dari PENGGUGAT menyebabkan IlhamNur Fathoni tidak melaporkan ke bagian penindakan, sehingga membuatkelakuan PENGGUGAT semakin menjadijadi yaitu menceritakan kepada rekan17kerjanya bahwasannya atas tindakannya merokok pada jam dan tempat yangdilarang tidak mendapatkan sangsi dari TERGUGAT.Atas tindakan PENGGUGAT yang mengatakan kepada rekanrekan dimanaPENGGUGAT merokok pada saat jam kerja dan tidak mendapatkan berupa SuratPeringatan dari TERGUGAT, Namun Ilham Nur Fathoni
Register : 03-05-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 126/Pid.B/2017/PN Prp Tanggal 25 Juli 2017 — Penuntut Umum:
RIKI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.ABDULLAH YAZID ALS YAZID BIN KHOLIFAH YUSUF
2.MUHAMMAD YUNUS ALS YUNUS BIN KHOLIFAH YUSUF
3.MUHAMMAD YASIN ALS PAK ACIN BIN KHOLIFAH YUSUF
53 — 32
53 — 32
Unsurdengansengajadanmelawanhukummenghancurkan,merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;Menimbang, bahwaYang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukum* adalahbahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksud perbuatan itu tidakmenindahkan normanorma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan hukumyang ada sangsi
Register : 15-12-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 494/PID/2021/PT BNA Tanggal 11 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD ANWAR alias WAN Bin ADAM
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : MAULIJAR, S.Hi, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : LILI SUPARLI, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : MUHADIR, S.H.
98 — 58
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : MAULIJAR, S.Hi, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : LILI SUPARLI, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : MUHADIR, S.H.
98 — 58
bukti ialan apa yang saksi nyatakan di sidangpengadilan merupakan salah satu alat bukti yang sah, maka oleh karena ituMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili dan memutusperkara atas nama terdakwa Muhammad Anwar alias Wan bin Adam telahtepat dalam mengambil keputusan atau pertimbangan hukum yang benardengan menggunakan alat bukti Keterangan Saksi sebagai dasarpertimbangan dalam menjatuhkan putusan.Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau prosesuntuk menjatuhkan sangsi
Register : 31-03-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 30-07-2017
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Prp Tanggal 9 Mei 2017 — Penuntut Umum:
JUNAIDI ABDILLAH SIREGAR, SH.,MH
Terdakwa:
MISIPAH Als EVA Binti JIO
23 — 16
23 — 16
Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawanhukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlakudan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan dengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yangbersifat
Register : 09-11-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 221/Pdt.Sus PHI/2015/PN/BDG Tanggal 2 Maret 2016 — JONNY SIMANJUNTAK; LAWAN ; PT. HOLCIM INDONESIA TBK;
111 — 56
111 — 56
haridengan alasan ada keperluan di luar pulau, tapi saksi hanyamengabulkan selama 7 harie Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Perumahan holcim di Bogordan didepan komplek Perumahan tersebut ada klinike Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat telah menerima uangsebesar Rp. 31.000.000 ( tiga puluh satu juta rupiah )e Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat telahmengembalikan uang tersebut kepada Perusahaane Bahwa saksi tidak mengetahui kesalahan kesalahan Penggugatsehingga menerima sangsi
Register : 13-03-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 04-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Pdg Tanggal 20 Februari 2013 — NURUSIN SUTAN MAHARAJO, Dkk melawan AMRIL AGUS, Dkk
53 — 17
53 — 17
mengenai kondisi tanah tersebute Bahwa yang mencek kondisi tanah yang di Anggunan oleh Debitur Hosen Indraadalah BOBY ;e Bahwa BOBY mengatakan kepada saksi dilihat dari Dokumentanah dikuasai olehTanti Indra secara fisik saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanaha tersebut ;e Bahwa saksi tidak ada bertanya siapa yang menguasai tanah tersebut secara fisik ;e Bahwa saksi tidak tahu berapa Anggunan yang di Anggun kan oleh Hosen Indrayang saya tahu lebih dari 1 Sertifikat ;e Bahwa saksi tidak tahu apa sangsi
Register : 25-10-2010 — Putus : 16-02-2011 — Upload : 12-05-2011
Putusan PA KETAPANG Nomor 331/Pdt.G/2010/PA.Ktp Tanggal 16 Februari 2011 — SAINI BIN SAHARI, Dkk Vs SYAMSUDIN BIN UNTAT, Dkk
94 — 18
94 — 18
Jika berita acara gugatanpara Penggugat' tidak benar,mohon agar Majelis Hakimuntuk memberi sangsi/hukumanyang seberat beratnya kepadaparaPenggugat je
Register : 02-08-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 443/PDT/2018/PT DKI Tanggal 2 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : Sri Mulyawati Diwakili Oleh : RIDHA SJARTINA
Terbanding/Tergugat : PT Harmas Jalesveva
Terbanding/Turut Tergugat : Real Estate Indonesia REI
336 — 857
Terbanding/Tergugat : PT Harmas Jalesveva
Terbanding/Turut Tergugat : Real Estate Indonesia REI
336 — 857
Diantaranya adalah yang mengaturketerlambatan pembayaran Harga Jual Beli, tidak dilaksanakan kewajibanbagi pihak Pembeli selaku penerima fasilitas pinjaman dari bank (KPA),sanksi atas keterlambatan pembayaran biaya pengelolaan, dan atau biayapenggunaan/utilitas dan sangsi apabila terjadi pembatalan PPJB.Maka oleh karena tidak ada ketentuan dalam pasal 10 PPJB yangmenyebutkan Tergugat harus membayar denda keterlambatan, makamohon Majelis Hakim untuk menolak dan mengabaikan point 7 gugatanHalaman 20
Register : 04-08-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 19/G/2017/PTUN.DPS Tanggal 18 Desember 2017 — PARA PENGGUGAT:
-COK NGURAH SUGIANTARA, DK
TERGUGAT:
-KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG;<br<
PARA TERGUGAT II INTERVENSI:
-COK BAGUS SUBAGAWIRYA, DKK
185 — 146
185 — 146
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan menyatakanKepala Kantor Pertanahan/Kotamadya hanya dapat melakukanpendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran Peralihan hak atas tanahsetelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak; Pasal 26 ayat (3) UU RI No.21 Th.1997 tentang Bea Perolehan Hak AtasTanah Dan Bangunan menyatakan : Kepala Kantor PertanahanKabupaten/Kotamadya, yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal24 ayat (3), dikenakan sangsi
Putus : 16-04-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/Pdt/2015 Tanggal 16 April 2015 — HENDRI PRASTOWO VS SENDI BINGEI PURBA SIBORO dan 1. ALEKS TJAHJADI, dkk.
354 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
354 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karenaeksepsi tersebut, yaitu keberatan Para pihak dimaksud terkait denganupaya mendapatkan kebenaran subtansial dan menghindari pembatalanputusan yang tidak berorientasi pada keadilan karena pihak yang dihukumtidak ditarik dalam perkara ini untuk memberikan penjelasannya, lagi pulaputusan Pengadilan tidak akan dapat menjangkau atau membebani ataumelepaskan sangsi kepada pihak yang tidak menjadi bagian dari perkaraini; Selanjutnya pula, meskipun eksepsi Pelawan merupakan upayaPelawan untuk mencoba
Register : 28-07-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN ENDE Nomor 16/Pdt.G/2021/PN End Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat:
YOHANES DAMASENUS DHAI SILLI
Tergugat:
UMBU MOHAMAD bin MOHAMAD H. HASAN SUFALI
159 — 89
YOHANES DAMASENUS DHAI SILLI
Tergugat:
UMBU MOHAMAD bin MOHAMAD H. HASAN SUFALI
159 — 89
Maka dari itu, Surat perjanjian selalu menyertakankonsekwensi atau sangsi hukum yang mengatur semua pihak.12.
Register : 02-07-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Plg Tanggal 16 September 2014 — - PT. PLN (Persero) WS2JB LAWAN ADAS SUSANTO
134 — 174
134 — 174
bahwa Penggugat tidak melakukanPemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Disiplin yang dituduhkankepada Tergugat sesuai dan/mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama(PKB) beserta lampirannya (Peraturan Disiplin Pegawai) sebagaimanadijelaskan pada point s/d 11 diatas.Oleh karenanya pula kami menyatakan Pemeriksaan atas dugaan PelanggaranDisiplin yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tidaklah cukupPutusan Nomor : 13/Pdt.SusPHI/2014/PN.Plg, halaman 11 dari 39untuk dijadikan dasar untuk menjatuhkan sangsi
Putus : 28-11-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1795 K/Pdt/2013 Tanggal 28 Nopember 2014 —
114 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Tergugat XV);Bahwa sampai saat ini (Baca Sejak gugatan ini didaftarkan melalui PengadilanNegeri Jakarta Pusat) Penggugat belum mendengar ataupun melihat bahwaTergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VU, Tergugat VII, Tergugat IX,Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, TergugatXVI dan Tergugat XVII diberikan teguran" apalagi sangsi tegas oleh pimpinan/direksi badan pengelola;Bahwa selanjutnya Penggugat melihat bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat IIyang Tidak melakukan
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tjp Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
HENGKI NELDO,SH
Terdakwa:
ANDESY JEKSON Pgl.ANDES
115 — 11
HENGKI NELDO,SH
Terdakwa:
ANDESY JEKSON Pgl.ANDES
115 — 11
Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertiansosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukandalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapatmerasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikanmasyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung darijenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut AlQuran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertianPutusan
Register : 10-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Prp Tanggal 2 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
RIKI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
RESTU NASUTION ALS RESTU BIN RUSLI NASUTION
71 — 29
71 — 29
Secaratanpahakataumelawanhukummenawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukarataumenyerahkan Narkotika Golongan dalambentuktanaman;Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawanhukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlakudan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi