Ditemukan 8600 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-05-2012 — Putus : 18-09-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 48/G/TUN/2012/PTUN-BDG
Tanggal 18 September 2012 — WALIKOTA DEPOK VS MUHAMMAD HIDAYAT S
7952
  • Keberatan ataspermintaan informasi berupa Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan HartaKekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dari seluruh pejabat wajib lapor dilingkungan Pemerintah Kota Depok, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut: Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 1 Keputusan Komisi PemberantasanKorupsi Republik Indonesia, Nomor : KEP.07/IKPK/02/2005, tentang Tata CaraPendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara menyatakan bahwa: Setiap Penyelenggara
    Negara berkewajiban melaporkanseluruh harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah memangkujabatannya kepada KPK dengan mengisi LHKPN (Bukti P15);Hal. 17 dari 22 hal.
    No. 48/G/2012/PTUNBDGMenimbang, bahwa Pasal 3 ayat 1 Keputusan Komisi Pemberantasan KorupsiRepublik Indonesia, Nomor : KEP.07/IKPK/02/2005, menyatakan bahwa: LHKPNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) setelah diisi oleh Penyelenggara Negarasesuai dengan petunjuk pengisian, dilampiri foto copy akta/bukti/surat kepemilikan hartakekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), (satu) berkas asli disampaikan kepadaKPK dan (satu) berkas disimpan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan (BuktiP15
    informasidokumen LHKPN yang telah diumumkan kepada publik adalah KPK dengan terlebihdahulu mengisi nota permintaan/peminjaman data/informasi/dokumen LHKPN yangformatnya ditetapkan oleh KPK dan bukannya meminta informasi kepada Termohon/18Pemohon Keberatan yang sebenarnya adalah tidak menghasilkan, menyimpan, mengelola,mengirim, dan/atau menerima serta tidak berwenang memberikan dan/atau membukainformasi a quo karena berkas asli dokumen LHKPN telah disampaikan kepada KPK dansatu berkas lagi disimpan oleh Penyelenggara
    Negara yang bersangkutan dan bukan ada(disimpan) oleh Termohon/Pemohon Keberatan; Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terurai diatas, maka Putusan MajelisKomisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 015/PNTPMK.A/KIJBR/V/2012, tanggal 7 Mei 2012 adalah putusan yang mengandung cacat hukum karenaternyata informasi yang diminta oleh Pemohon/Termohon Keberatan berupa DokumenLengkap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas LaporanKeuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2009
Register : 01-04-2014 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 15/PID.TPK/2014/PT SBY
Tanggal 21 April 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : MULYONO,SH.
Terbanding/Terdakwa : Drs. H.M. MUKHSIN, M.Mpd.
6438
  • bulan Februari 2012 sampaildengan bulan Agustus 2012 atau setidaktidaknya pada kurun waktu dalamtahun 2012 bertempat di Kantor Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruanatau setidaktidaknya pada tempattempat lain dimana Pengadilan TindakPidana Korupsi Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkaranya, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu pegawai negeriatau penyelenggara
    negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta,menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolaholahpegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umumtersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa haltersebut bukan merupakan utang, yang dilakukan oleh terdakwa dengancaracara antara lain sebagai berikut :1.Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor
    bulan Februari 2012 sampaidengan bulan Agustus 2012 atau setidaktidaknya pada kurun waktu dalamtahun 2012 bertempat di Kantor Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruanatau setidaktidaknya pada tempattempat lain dimana Pengadilan TindakPidana Korupsi Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkaranya, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu pegawai negeriatau penyelenggara
    negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau) kewenangan yang berhubungan dengan10jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiahatau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan olehterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :1.
Putus : 04-09-2015 — Upload : 16-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 4 September 2015 — SUHARTO KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
8838
  • Unsur**Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraMenimbang, bahwaunsur ini merupakan unsur alternatif yang berarti cukupdibuktikan salah satunya yakni pengawai negeri atau penyelenggara negara.
    Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan daerah.Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undangundang No. 31Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara, disebutkan bahwa yang dimaksudHal) 9dari/ 6, Put No. 92 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbydengan Penyelengara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi,Korupsi, dan Nepotisme
    Negara yang seharusnya melaksanakan tugaspenyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas,terdakwa SUHARTO termasuk dalam pengertian Pegawai Negeri sebagai pelaku tindakpidana, dengan demikian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telahterpenuhi ;Ad. 2.
    Kedua 2005,halaman 173) ;Menimbang, bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan menerima janjiataupun hadiah dapat dianggap telah selesai sempurna manakala telah ada keadaan sebagaipertanda atau indikator bahwa mengenai apa isi yang dijanjikan atau hadiah tersebut telahditerima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di persidangan yangdihubungkan dengan unsur, maka diperoleh halhal sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2012 di Desa Mojomulyo
    ;Menimbang,bahwa berdasarkan Undangundang R.I No. 28 tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, pasal 5 antara lainberbunyi Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yangbertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Register : 10-02-2012 — Putus : 25-05-2012 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 2/Pid.B/TPK/2012/PN Pdg
Tanggal 25 Mei 2012 — H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl RIJAL
13122
  • Negara yaitu Saksi Drs.
    Dengan maksud supaya pegawai negeri atau Penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannyaMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahunsurunsur tersebut berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan menjadi terbuktiataukah tidak;Ad. 1.
    Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 5 ayat (2)disebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalampasal 2 Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangBersih dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme.Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 menentukan bahwa PenyelenggaraNegara meliputi : Pejabat Negara pada lembaga Tertinggi Negara, Pejabat NegaraHim 31 dari 39HIm. Putusan Nomor 02/Pid.B/TPK/2012/PN.
    R, MM. yang pada saat terjadi peristiwa pidana dalamperkara ini adalah menjabat sebagai Bupati/Kepala Daerah pada Pemerintahan KabupatenPasaman Barat yang mana saksi adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsiPenyelenggara Negara.Menimbang, bahwa apakah pemberian tersebut diterima atau ditolak oleh pegawainegeri atau penyelenggara Negara, namun apabila perbuatan percobaan saja telah terlaksanameskipun Pegawai Negri atau Penyelenggar Negara tersebut menolaknya, dikatakan orangtersebut telah terbukti
    Baharuddin R.MMtidak bersedia menerimanya sebaliknya melaporkan Terdakwa untuk diproses telah melakukanpenyuapan.Menimbang, berdasarkan fakta fakta dipersidangan , Majelis berpendapat bahwaperbuatan Terdakwa memberi uang Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Drs.Baharuddin R.MM yang merupakan penyelenggara Negara yang mempunyai kewajibanmemberikan atau tidak memberi jin perkebunan kopi milk Terdakwa yang telahmendapatkan teguran dua kali karena telah menelantarkan perkebunan kopi tersebut
Register : 04-10-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 28 Desember 2016 — EDISON MARUDUT MARSADAULI SIAHAAN
20184
  • Tindak Pidana Korupsidisebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi Kolusi danNepotisme;Halaman 180 dari 212 Putusan Nomor 78/Pid.SusTPK/2016/PN.
    Bag.Menimbang , bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi Kolusi danNepotisme disebutkan Penyelenggara Negara meliputi :1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;ao ee BfPejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuanPeraturanPerundangundangan yang berlaku; dan7.
    ANNAS MAAMUN termasuk dalam golongan penyelenggara Negara ;Menimbang , bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telahterpenuhi;Ad. 4.
    Sesuatu yang diberikan kepadapegawai negeri atau penyelenggara Negara adalah harus ada hubungannyadengan telah berbuat atau tidak berouatnya pegawai negeri atau penyelenggaraNegara tersebut.
    tersebut tidak merupakankewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawainegeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan ataudengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggaraNegara tersebut harus berobuat sesuatu sesuai dengankewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawainegeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan.
Register : 12-05-2016 — Putus : 17-06-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 6/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK
Tanggal 17 Juni 2016 — SETIA BUDI;
8055
  • I dengan menggunakan sebuah sepeda motor langsungmendahului mobil terdakwa dan menghadang laju mobil terdakwa hingga terdakwalangsung diamankan oleh saksi Tri Satrio Wahyu Murthi, SH.berikut uang sebesarRp. 6.000.000, (enam juta rupiah) dari saksi Jagau Dagub dan 1 (satu) unit mobilmerk toyota kijang warna silver dengan Nopol DA 8092 AC milik terdakwa.Bahwa berdasarkan pasal 5 angka 4 undangundang RI nomor 28 tahun1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme
    Kapuas.Terdakwa selaku penyelenggara negara seharusnya tidak melakukanperbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4Undangundang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersihdan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut.
    I dengan menggunakan sebuah sepeda motorlangsung mendahului mobil terdakwa dan menghadang laju mobil terdakwahingga terdakwa langsung diamankan oleh saksi Tri Satrio Wahyu Murthi,SH.berikut uang sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) dari saksi JagauDagub dan (satu) unit mobil merk toyota kijang warna silver dengan nopol DA8092 AC milik terdakwa.Bahwa berdasarkan pasal 5 angka 4 Undangundang RI Nomor 28 tahun1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusidan nepotisme
    Kapuas.Terdakwa selakupenyelenggara negara seharusnya tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dannepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 Undangundang RI Nomor28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme tersebut.
Register : 07-06-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 PK/TUN/2016
Tanggal 4 Agustus 2016 — IR. TATA SUKAPRAJA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI;
14297 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas nama Penggugat menjadi tidak ada ; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :Bahwa atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 287 atas namaRahman DK. oleh Tergugat maka dapat dikatakan Tergugat TidakTertib Sebagai Penyelenggara Negara yang baik ; Asas Keterbukaan :Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Negara tidak memberikaninformasi keterbukaan data yang transparans kepada PenggugatHalaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 64 PK/TUN/2016walaupun sudah disurati secara resmi maupun mendatangi secaralangsung
    Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ; Asas Proporsionalitas :Bahwa Tergugat tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dankewajiban penyelenggara Negara yang telah merugikan Penggugat ; Asas Profesionalitas :Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Negara tidak menerapkanasas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik danketentuan peraturan Perundangundangan yang berlaku yangmerugikan Penggugat ; Asas Akuntabilitas :Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Negara tidak menerapakanasas yang menentukan
    bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir darikegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkankepada masyarakat, dimana Tergugat tidak jujur dan tidak obyektifdan tidak transparan yang merugikan Penggugat ; Asas kecermatan :Bahwa Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan Sertipikat HakMilik No. 287, terbit tanggal 18 September 1980, GS:1631/1980, luastanah 20.000 m?
Register : 29-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 13/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
WIDODO HARDJO DIPUTRA
Tergugat:
BUPATI BLITAR
26481
  • ., halaman 7 dari halaman 40Pengangkatan, Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa yaitu tidakpernah divonis dengan pidana penjara dengan ancaman minimal 5 (lima)TELAT: SGT REIS ~ nnn mn nnn nnn nner nner RRLebih lanjut dalam Pasal 12 a UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tipikor yang pada intinya menyebutkan ancaman pidanabagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan tindakpidana korupsi adalah diancam dengan
    negara adalahsebuah ketidakadilan (menjadi preseden buruk bagi oknumoknumPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang hanya atas kesalahankecil melakukan pungli dibawah 5 (lima) juta rupiah akan diberhentikandari jabatannya.
    Negara yang melakukan tindak pidana korupsi adalah diancamdengan pidana minimal selam 4 tahun penjara, sedangkan pidanamaksimal 20 tahun penjara adalah tidak beralasan hukum oleh karenaPasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tidakmensyaratkan lamanya ancaman pidana penjara maupun lamanya yangdijatuNkan. 222 nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nenb.
    ; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UndangUndangAdministrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yangdimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negaralainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraanpemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahanyang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau PejabatPemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam
    Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara;2.
Putus : 15-12-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PT MATARAM Nomor 23/PID.SUS/2015/PT.MTR
Tanggal 15 Desember 2015 — HASNUL HASAN
8631
  • Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara ;2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;3. Memaksa seseorang, memberikan sesuatu, membayar sesuatu ataumenerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakansesuatu bagi diri sendiri ;4. Melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat sebagaiorang yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukanperbuatan itu ;1.
    Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut penjelasanpasal 5 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UUNo.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah :a. Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang tentang Kepegawaian ;b. Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalamKUHPidana ;c. Orang yang menerima upah atau gaji dari keuangan Negara atauDaerah ;d.
    Orang yang menerima upah atau gaji dari korporasi yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara ataumasyarakat ;Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalahmeliputi :a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;c. Menteri, Gubernur, Hakim ;d. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanPerundang Undangan yang berlaku ;e.
    Pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis dalam kaitannya denganPenyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturanPerundangundangan yang berlaku ;Bahwa sesuai dengan fakta yang teruangkap dimuka persidanganbahwa Terdakwa Hasnul Hasan bukan sebagai seorang pegawai Negeriatau sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana criteria PegawaiNegeri atau Penyelenggara seperti yang telah disebutkan diatas, akantetapi terdakwa Husnul Hasan adalah seorang wiraswasta/partikelirsebagaimana yang termuat dalam
    Negara dan bisa jugaPartikelir ( Swasta ).
Register : 14-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 1/PID.TPK/2019/PT MKS
Tanggal 11 Februari 2019 — Pembanding/Terdakwa : Dra.HUSNAWATY BINTI SALENG
Terbanding/Penuntut Umum : ANDI NOVIATI ANDRIANI, SH
4833
  • Husnawaty Binti Salengterbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PegawaiHal. 6 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSNegeri Atau Penyelenggara Negara Yang Menerima Hadiah atau Janji PadahalDiketahui Atau Patut Diduga, Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut DiberikanKarena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya,Atau Yang Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah Atau Janji TersebutAda Hubungan Dengan Jabatannyasebagaimana diatur dan diancamdalamPasal
    kepadaterdakwa dan terdakwa bukanlah penentu dalam menyeleksi penerimadacil di Kabupaten Pangkep. bahwa menurut pendapat kami selakuPenuntut Umum pasal yang disangkakan kepada terdakwa sudah sangatjelas dimana pasal 11 Undangundang Nomor 31 ahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 'ahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangmenyebutkan bahwa Pegawai Negeri Atau Penyelenggara
    Negara YangMenerima Hadiah atau Janji Padahal Diketahui Atau Patut Diduga,Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan AtauHal. 15 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSKewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya, Atau YangMenurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah Atau Janji TersebutAda Hubungan Dengan labatannya*.
    Demikian juga denganobyek sesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi pada pegawai negeriatau penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatan menerima suatujanji, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh Pegawai Negeri.bahwa uraian terdakwa mengenai "pada saat pihak kepolisian resortpangkep melakukan OTT saber pungli dimana barang bukti yangditemukan sebanyak Rp.900.000, yang mana pada saat itu saksi JamilHal. 16 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSmembawa untuk pembayaran kain
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
757319
  • Tentang : INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
  • Sistem...10.11.12.13:14.15.16.. a.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat danprosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ataumenyebarkan Informasi Elektronik.Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatanSistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, BadanUsaha, dan/atau masyarakat.Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya duaSistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutupataupun
    pihak penggunaSistem Elektronik.Pasal 22...(1)(2)13Pasal 22Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakanfitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yangmemungkinkan penggunanya melakukan perubahaninformasi yang masih dalam proses transaksi.Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara AgenElektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Pemerintah.BAB VINAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,(1)(2)(3)(1)(2)(3)(4)DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADIPasal 23Setiap penyelenggara
    negara, Orang, Badan Usaha,dan/atau. masyarakat berhak memiliki Nama Domainberdasarkan prinsip pendaftar pertama.Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikadbaik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secarasehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, ataumasyarakat yang dirugikan karena penggunaan NamaDomain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhakmengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.Pasal
    negara, Orang, BadanUsaha, dan/atau masyarakat.Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik,bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapatdiperoleh manfaat yang sebesarbesarnya bagi masyarakat.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 18 ...Pasal 18Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrakinternasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenaldengan choice of law.
    negara,Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannyadidasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve).Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam NamaDomain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidakdiperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalampendaftaran merek dan paten.Ayat (2)Yang dimaksud dengan melanggar hak Orang lain, misalnyamelanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, namaOrang terkenal, dan nama sejenisnya
Register : 04-03-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 6/Pdt.G/2020/PN SRL
Tanggal 15 Oktober 2020 — PENGGUGAT: Melanesia Coruption Watch TERGUGAT: 1.Bupati Sarolangun 2.Pimpinan Manajemen Hotel Abadi Dan Toserba PT. CAH TURUT TERGUGAT: 1.Badan Permeriksa Keuangan Prov. Jambi 2.Komisi Pemberantasan Korupsi 3.Hasan Basri Agus
12861
  • Dalamketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 28/1999 diaturmengenai bentukbentuk peran serta masyarakat, yaitu:1) hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasitentang penyelenggaraan negara;2) hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adildari Penyelenggara Negara;3) hak menyampaikan saran dan pendapat secarabertanggung jawab terhadap kebijakan PenyelenggaraNegara; dan4) hak memperoleh perlindungan hukumketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 28/1999tersebut mengatur bentuk peran serta masyarakat
    Dalam ketentuanPasal 2 ayat (1) huruf a PP Nomor 68/1999 disebutkansalah satu bentuk peran serta masyarakat untukmewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih adalahmemberi informasi penyelenggaraan negara, namun tatacara pemberian informasi telah diatur dengan tegas dalamPasal 4 PP Nomor 68/1999, yaitu pemberian informasidisampaikan secaratertulis kepada instansi terkait ataukomisi pemeriksa dengan disertai nama dan alamatpemberi informasi, keterangan mengenai fakta dan tempatkejadian yang diinformasikan
    Negara; dan/ataub) menyangkut kerugian negara paling sedikitRp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).Dengan diaturnya pembatasan kewenangan KPK dalammelaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutandugaan tindak pidana korupsi, secara hukum dapatdimaknai bahwa bukan berarti dalam hal suatu tindakpidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum,Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannyadengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparatpenegak hukum atau Penyelenggara Negara
    dan/ataumenyangkut kerugian negara paling sedikitHalaman 50 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN SrlRp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) mutlak menjadikewenangan KPK (Turut Tergugat II) untuk menanganinya.Atau dengan arti kata lain, instansi penegak hukum lain,seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung pun tetap memilikikewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikandugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatpenegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lainyang ada kaitannya
    Turut Tergugat Il menurut UU KPK Pasal 11 memilikikewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikandugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegakhukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang adakaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan olehaparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara dan/ataumenyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).b.
Register : 11-10-2011 — Putus : 20-03-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 51/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 20 Maret 2013 — PT. BUMI INDO SRIWIJAYA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN ; Drs. H.M. ZAHIR
4238
  • Terkait dengan Azas Umum PemerinatahYang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dannorma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas darikorupsi dan nepotisme. Oleh karena itu pulalah menjadi beralasan hukum jikaPenggugat melayangkan gugatan tata usaha negara atas perbuatan / tindakan yangdilakukan oleh Tergugat. Dan untuk itu pulalah, Penggugat mohon agar kiranya KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Palembang cq.
    Zahir serta mencabut dan kemudian mencoretnya dari DaftarRegister tanah pada kantor/ instansi Tergugat, tersebut telah menyalahi prosedur/tidak mengikuti prosedur yang mesti diturut sebagaimana diatur dalam perundanganundangan yang berlaku, azasazas umum pemerintahan yang baik yaitu AzasKepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggara Negara, Azas Kepentingan Umum,Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesianalitas dan AzasAkuntabilitas ; Bahwa Penggugat menyakini dengan sesungguhnya Sertipikat
    Zahir tersebut sehingga telah melanggarAzas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggara Negara, Azas KepentinganUmum, Azas Keterbukaan. Azas Proporsionalitas, Azas Profesianalitas dan AzasAkuntabilitas ; Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat mulai dari kegiatan pengukuranhingga ditetapkan Sertipikat Hak Milik No. 4845/Tahun 2003, Surat Ukur No.53/Kenten/2003 tanggal 18 September 2003 atas nama Drs.H.M.
    Zahir ; 2222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn e nnnPihak Tergugat telah melanggar Azaz Tertib Penyelengara Negara karena azas initidak dijadikan sebagai landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggara Negara ; Pihak Tergugat telah melanggar Azas Keterbukaan, karena tidak membuka diriterhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidakdiskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan
    dan rahasia ; Pihak Tergugat telah melanggar Azas Proporsionalitas, karena tidak mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ; Pihak Tergugat telah melanggar Azas Profesionalitas, karena tidak mengutamakankeahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku ; Pihak Tergugat telah melanggar Azas Akuntabilitas, karena kegiatan dan hasil akhirdari penyelenggara negara tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakatatau rakyat sebagai
Register : 11-01-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 PK/TUN/2017
Tanggal 20 April 2017 — YAKUB HI, SH VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM., II. AGUS MULYADI;
5059 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 53 ayat (2) b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, juncto Pasal 20 ayat (1) a UndangUndang Nomor 23Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu asas kepastian hukumadalah asas negara hukum, yang mengutamakan landasan landasanperaturan perundangundangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara negara;Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatuhan
    Putusan Nomor 33 PK/TUN/2017pendaftaran di Kantor Pertanahan tanggal 4 November 2014, Tergugat telahmelanggar peraturan perundangundangan;Pasal 20 ayat (1) b UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah, yaitu asas tertib penyelenggara negara adalah asasyang menjadi landasan ketentuan keserasian dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggara negara, dan asas asaS umum pemerintahyang baik khususnya yang bertindak sewenangwenang,tidak cermat dantidak telitii Bahwa hal ini Tergugat melaksanakan
    dalammengendalikan pelaksanaan penerbitan sertipikat yang semestinya, yangmengakibatkan merugikan Penggugat tidak nyaman dalam beraktivitas ditanah milik Penggugat, tidak bisa aman dan tenteram/gangguan, tidak bisamengajukan permohonan proses penerbitan sertipikat hak milik;Pasal 20 ayat (1) d UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, yaitu "asas keterbukaan adalah asas yangmembuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yangbenar dan jujur, tidak diskriminatif tentang penyelenggara
    negara dengantetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan rahasianegara;Pasal 20 ayat (1) f UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah asas profesionalitas* adalah asas yangmengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan peraturanperundangundangan yang berlaku dalam hal ini Tergugat mengabaikanasas profesionalitasnya selaku penyelenggara negara dengan tidakteliti/memperhatikan prosedur terbitnya suatu sertipikat hak milik;Pasal 20 ayat (1) g UndangUndang Nomor
Putus : 29-11-2010 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 387/PID.B/2010/PN.TPI
Tanggal 29 Nopember 2010 — - H. HASRIL als OLING bin ABD. RAHMAN (TERDAKWA) - RISTIANTI ANDRIANI, S.H
6014
  • BP 1872 TY ;Bahwa benar ketika menemui Euis Sukmawati, saksi danEffet Yudha Saputra tidak memperkenalkan diri sebagaianggota Polisi namun sebagai anggota LSM LPPNRI ( LSMLembaga Pemantau Penyelenggara Negara RepublikIndonesia ) ;Bahwa benar saat itu saksi dan Effet Yudha Saputra adamemperlihatkan lencana LSM LPPNRI berupa lencana daribahan kuningan yang bertuliskan INTELEJENINVESTIGASI kepada Euis Sukmawati ;Bahwa benar tujuan saksi dan Effet Yudha Saputra untukmengatakan bisa membantu masalah Euis
    BP 1872 TY ;Bahwa benar ketika menemui Euis Sukmawati, saksi danRonny Paslan tidak memperkenalkan diri sebagai anggotaPolisi namun sebagai anggota LSM LPPNRI ( LSMLembaga Pemantau Penyelenggara Negara RepublikIndonesia ) ;Bahwa benar saat itu saksi dan Ronny Paslan adamemperlihatkan lencana LSM LPPNRI berupa lencana daribahan kuningan yang bertuliskan INTELEJENINVESTIGASI kepada Euis Sukmawati ;Bahwa benar tujuan saksi dan Ronny Paslan untukmengatakan bisa membantu masalah Euis Sukmawatipadahal saksi
    Sei Jang TanjungPinang kemudian di pinggir jalan menuju restoran terdakwaberjumpa dengan terdakwa Ronny Paslan dan selanjutnyakami samasama menuju restoran dan ketika sudah sampaidi restoran disana sudah ada Effet Yudha Saputra danseorang lakilaki serta perempuan yang tidak saksi kenal ;Bahwa benar terdakwa adalah Penasehat dari LSM LPPNRI( LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RepublikIndonesia ) sedangkan Ronny Paslan dan terdakwa EffetYudha Saputra adalah adalah anggota LSM tersebut ;Bahwa
Register : 13-12-2012 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 03-06-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 39/G/2012/PTUN.BJM
Tanggal 23 Mei 2013 — PT. BUMI ORION SERUYAN SAWIT, BUPATI TAPIN,
9559
  • Bahwa TERGUGAT selaku penyelenggara negara wajib untukmelaksanakan Good Governance (Tata Kelola Pemerintah YangBaik) dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik termasuktetapi tidak terbatas pada Asas Kepastian Hukum, Asas TertibPenyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, AsasProporsionalitas, Asas Akuntabilitas, dan Asas KecermatanFormal.Asas Kepastian Hukum 8. Bahwa menurut pendapat Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A.
    ,M.M.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengadilan Tata UsahaNegara dan UU PTUN 2004, Penerbit: Ghalia Indonesia AnggotaIKAPI, Halaman 35 menyatakan sebagai berikutKepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.9.
    ,M.M.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengadilan Tata UsahaNegara dan UU PTUN 2004, Penerbit: Ghalia Indonesia AnggotaIKAPI, Halaman 35 menyatakan sebagai berikut:Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiapkegiatan dan hasil akhir dari kKegiatan penyelenggara negara harusdapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.17.
    Keputusan Tergugat ini justru karenatelah melaksanakan asasasas umum pemerintahan yang baik, yaituasas yang menjunjung tinggi norma kepatutan dan norma hukum, untukmewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi, dan nepotisme.
    Hal ini dapat diuraikan dalam asasasas sebagaiDSTIKUL =====seeee neers ence sett een emi12.1.Asas Kepastian Hukumadalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara Negara.
Putus : 18-07-2014 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 85/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 18 Juli 2014 — ACHMAD YUSUF WIBISONO, S.Kom ; KEJAKSAAN NEGERI GRESIK
9690
  • UU No. 20 Tahun0hal 63 dari 103 PutNo. 85/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.SbyBahwa pengertian pasal 5 ayat (1) adalah pemberian atau janjian tersebut dengan maksud agarSi penerima (pegawai negeri) atau penyelenggara Negara) berbuat / tidak berbuat sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewenangannya.
    Acontrarionya, si pemberi tidak melakukan pemberian haadiah / janji kepadapegawai negeri / penyelenggara Negara tersebut jika tidak memegang suatu jabatan ataukewenangan tertentu.
    Jika itu titipan mestinya dimasukkan dalam kas daerah, bukan pada petugasnya(pegawai negeri / penyelenggara Negara), karena ini merupakan pendapat asli daerah,sehingga ada dugaan yang kuat bahwa penitipan tersebut terkait dengan perbuatan suap.e Bahwa seseorang yang memberikan uang kepada pegawai negeri untuk pengurusan danpembayaran retribusi IMB dapat dikenakan Pasal 11 ayat (1) atau pasal 13 UU No. 31 Tahun1999 jo UU No. Tahuun 2001.
    Jika itu titipan mestinya dimasukkan dalamkas daerah, bukan pada petugasnya (pegawai negeri / penyelenggara Negara), karena ini merupakanpendapat asli daerah, sehingga ada dugaan yang kuat bahwa penitipan tersebut terkait denganperbuatan suap ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur yang menerima hadiah ataujanji telah terpenuhi telah terpenuhi ; hal 85 dari 103 PutNo. 85/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.SbyAd. 3.
    negeri atau penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dariorang yang memberi hadiah atau janji ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs.
Register : 25-11-2010 — Upload : 16-10-2012
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 458 / Pid.B / 2010 / PN.Kb.Mdn.
A.A. KUNCORO Bin SOEPAR
6710
  • Negara di desa sekaligussebagai Pelindung Panitia Prona telah nyata memanfaatkan Program Prona sebagai saranamenerima pemberian dari peserta Prona yang bertentangan dengan kewajibanya sebagaiKepala Desa / Penyelenggara Negara yang seharusnya menjadi pengayoman masyarakat ;Bahwa pada faktanya dana dari masyarakat tersebut telah dipergunakan oleh terdakwaselaku Kepala Desa / Penyelenggara Negara di desa sekaligus sebagai Pelindung PanitiaProna untuk menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 9.870.000
    Negara di desasekaligus sebagai Pelindung Panitia Prona telah nyata memanfaatkan Program Prona sebagaisarana menerima pemberian dari peserta Prona yang bertentangan dengan kewajibanyasebagai Kepala Desa / Penyelenggara Negara yang seharusnya membantu masyarakatkhususnya yang miskin untuk memperoleh sertifikat dengan biaya ringan ;Bahwa pada faktanya dana dari masyarakat tersebut telah dipergunakan oleh terdakwaselaku Kepala Desa / Penyelenggara Negara di desa sekaligus sebagai Pelindung PanitiaProna
    UNSUR PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA. Menimbang, bahwa unsur pertama ini sifatnya alternatif dalam Pasal 1 UU.
    Negara selaluterdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat maupun tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya, seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara dalammelaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaansebagai berikut.a Pegawai negeri atau penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu, padahal berbuatsesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat padajabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang
    bersangkutan;b Pegawai negeri atau penyelenggara Negara telah tidak berbuat sesuatu, padahaltidak berbuat sesuatu tersebut, tidak merupakan kewajiban yang terdapat ataumelekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yangbersangkutan atau dengan perkataan lain justru pegawai negeri atau penyelenggaraNegara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat ataumelekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yangbersangkutan;Dari Putusan Hoge Raad tanggal
Register : 05-07-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ULFAN YUSTIAN ARIF, SH
Terdakwa:
VICTOR SIMANJUNTAK, SH., MH Anak Dari K. SIMANJUNTAK Alm
28292
  • MUZAKIR, SH., MH, dibawah sumpah menerangkan:1.Bahwa unsurunsur dalam Pasal 12 huruf e di dalam UU Tipikor yaituPegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara, dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum ataudengan menyalahgunakan kekekuasaan, memaksa seseorangmemberikan sesuatu;Bahwa unsurunsur dalam Pasal 11 di dalam UU Tipikor yaitu PegawaiNegeri Sipil atau penyelenggara negara, yang menerima hadiah ataujanji, patut diduga bahwa hadiah atau janji diberikan karena
    negara melanjutkan kebiasaanadanya pungutan tidak resmi dari era pejabat sebelumnya, yangnamanya pungutan liar itu merupakan perbuatan melawan hokum.Walapun PNS/penyelenggara negara telah bersepakat dengan notarisuntuk membayar sejumlah uang, itu termasuk perbuatan melawanhukum, karena prinsip bersepakat yang melawan hukum adalah tidakboleh;Bahwa memaksa itu dimisalkan berkas ada di meja Ahli tetapi Ahli mintabayar dulu jika mau berkas tersebut Ahli tandatangani;Bahwa dalam hal anak buah Terdakwa
    ada inisiatif sendiri itubukan memaksa;Bahwakalau ada permintaan, itu masuk dalam katagori memaksa;Bahwa menurut Ahli nilai yang pantas dikategorikan gratifikasi minimal dibawah Rp. 10 juta;Bahwa PNS/penyelenggara negara tidak boleh menerima sesuatu;Bahwa PNS/penyelenggara negara boleh menolak pemberian sesuatu,yang menerima harus punya pilihan, pemberian itu patut diduga adahubungan dengan pekerjaan;Bahwa tidak bisa patut diduga ada hubungan dengan pekerjaan karenatidak ikrar;Bahwa Kalau untuk
    Negara; Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan; Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirisendiri;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkankan sebagai berikut :Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dalamPasal 1 angka 2 UU RI No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UU RI No
    penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalampasal 2 UU RI No. 28 Tahun 1999 adalah meliputi :Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara;Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;aon fF oyPejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; dan7.
Register : 13-04-2020 — Putus : 07-08-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 7 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
NARSO Als NARSO
26885
  • ------------------------------------------ M E N G A D I L I --------------------------------------------

    1. Menyatakan Terdakwa Narso Alias Narso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena
    Negara mengetahui atau patut menduga orangyang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku olehPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apayang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji; ( vide .
    Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraMenimbang, bahwa subyek hukum Pegawai Negeri dan PenyelenggaraNegara mangandung makna yang bersifat pilinan (alternative) yaitu : PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara.
    Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa di dalam Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tidakditemukan pengertian penyelenggara negara, akan tetapi setelan UndangundangNomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001istilah Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri disebutkan secara berbarengan sebagai subjek hukum dari Suatu tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 5
    ayat (2) UndangundangNomor 20 Tahun 2001 telah dirumuskan pengertian penyelenggara negara yangberbunyi :Yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam Pasal ini adalahpenyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UndangundangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
    Pengertian penyelenggara negara tersebutberlaku pula untuk pasalpasal berikutnya dalam undangundang ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi,dan Nepotisme maka dapat diketahui bahwa Penyelenggara Negara adalahmeliputi :1.