Bukit Kalisari Artha Makmur, namun dikarenakantempat yang direncanakan sudah penuh dan tidak ada tempat lagi makasebelum rapat dimulai Panitia Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) memindahkan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) ke Bintang Hotel dengan jarak daritempat pertama 50 Meter namun Tergugat dan Turut Tergugat tidakmenghadiri rapat sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) tidak memenuhi quorum;Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Penggugat kembali mengirim

1 yang diwakili kuasanyatelah hadir untuk memenuhi undangan RUPS LBtersebut sesuai dengan undangan rapat yang diterimanyatetapi pada tanggal yang ditetapkan tersebut Penggugattidak hadir di tempat sesuai undangan RUPS tersebut dankami telah menanyakan kepada pengelola tempat yangakan diadakan RUPS LB tersebut disampaikan tidak adapemesanan ruangan atas nama Penggugat maupun PTBKAM.Berdasarkan Undang Undang No 40 tahun 2007 Pasal 82ayat 3:Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,tempat, dan

mata acara rapat disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.Bahwa berpindahnya lokasi RUPS LB tanggal 2 Maret2020 tersebut sudah diakuil sendiri oleh Penggugatsebagaimana dalam Gugatannya sehingga sangat tidakberasalan jika dikatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020, justrumalah sebaliknya Penggugat tidak hadir dalam ditempatRUPS

Bukit Kalisari Artha Makmur; Bahwa RUPS hanya 1 (satu) hari dan mencapai kesepakatan; Bahwa awal mula perkenalan dalam mengurusi tambak dan saksidibatu untuk mengurusi tambak; Bahwa karyawan PT.

BukitKalisari Artha Makmur tanpa adanya Berita Acara RUPS yang isinya padapokoknya untuk melaksanakan Audit Keuangan PT. Bukit Kalisari Artha Makmursehingga audit tersebut bersifat pribadi dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat;Bahwa Lembaga Audit yang ditunjuk oleh Mei Suryawan (/n casuTergugat) saat perusahaan meminta Berita Acara RUPS tentang audit PT.

UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan telah diatur dalam Pasal 82 :Ayat (1) : Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS ,Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 126/Pdt.G/2020/PN.

hasil keputusan RUPS tersebut kepadaPenggugat selaku Direktur PT BAN.

Menangguhkan berlakunya hasil RUPS PT BAN tanggal24 Oktober 2020 sampai adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap ;DALAM POKOK PERKARA :. Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;. Menyatakan tindakan Para Tergugat yangmengadakan RUPS PT BAN pada tanggal 24 Oktober2020 tanpa didahului pemanggilan secara sah kepadaPenggugat selaku Pemegang Saham dan Direktur PTBAN sehingga Penggugat tidak dapat menyampaikanpembelaan diri di dalam RUPS adalah perbuatanmelawan hukum 5.

Menyatakan Penggugat adalah Direktur PT BAN yangSah sesuai dengan hasil RUPS tanggal 3 Januari5. Menyatakan tindakan Direksi PT BAN yang diangkatberdasarkan hasil keputusan RUPS PT BAN tanggal 24Oktober 2020 adalah tidak sah dan tidak mengikatbagi PT6.

KdiKemudian mengenai keabsahan keputusan RUPS, Pasal 82ayat (1) UU PT menyatakan : panggilan RUPS dilakukandalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS ' diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.RUPSLB PT. BAN yang diselenggarakan tanggal 24 Oktober2020 surat panggilannya bertanggal 09 Oktober 2020 danSsejak saat itu juga surat panggilan tersebut disampaikan dikantor Penggugat namun Penggugat tidak berada dikantornya.

karenatidak hadir di rapat RUPS dan katanya Terdakwa datang bersamaanaknya untuk membuat akta berdasarkan bukti berita acara RUPSLuar biasa dan keterangan itu diberikan bersama dengan notulen yangdibuat ; bahwa setelah saksi tidak hadir pada RUPS tersebut, saksimendapatkan tembusan hasil RUPS yakni saksi mendapatkanpemberitahuan tentang hasil RUPS tentang penggantian direksi yaituanak dari terdakwa , sedang secara resmi, saksi tidak memperoleh tembusannya ;20 bahwa dampak yang ditimbulkan dengan

; bahwa saksi tidak tahu bahwa RUPS yang tanggal 13 Maret 2012adalah dibawah tangan dan menurut kami karena Saksi meninggalkanrapat maka seharusnya tidak ada RUPS bahwa saksi kurang tahu sebenarnya yang dimasalahkan adalah Aktatanggal 17 Maret 2012 ataukah RUPS tanggal 13 Maret 2012. karenaRUPS tanggal 13 Maret 2012 adalah dibawahtangan ; bahwa sebelum tanggal 13 Maret 2012 apakah komisaris pernahmengundang direktur utama untuk mengadakan RUPS Saksi tidak tahudan pada saat RUPS Luar biasa, saksi

Hal manadikaitkan dengan keterangan ahli, maka bila dikaitkan dengan suratpermohonan tanggal 11 Februari 2012 kepada direksi tidak adatindakan untuk mengadakan RUPS lalu Dewan Komisaris mengundang79direksi untuk mengadakan RUPS, maka kalau RUPS yang diadakan olehDewan Komisaris harus ada Penetapan Pengadilan Negeri.

RUPS yangdilaksanakan di Hotel Regent Malang , dan dari hasil RUPS padatanggal 13 Maret 2012 di Hotel Regents Malang yang berupanotulen tersebut oleh Terdakwa dengan atas Kuasa dari RUPS PTHARDLENT MEDIKA HUSADA dibawa ke Notaris Malang bernama EkoCahyono pada tanggal 17 Maret 2012 dan dibuat Akta RUPS luarbiasaNo. 17 tanggal 17 Maret121 Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakimmemeriksa dan meneliti bukti surat berupa Akta RUPS luarbiasa PTHARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 17 tanggal 17 Maret

berhak melakukan RUPS tanpaadanya izin dari Pengadilan, sedangkan yang harus meminta izinPengadilan untuk melakukan RUPS adalah pemegang saham dimanaapabila RUPS diadakan oleh pemilik modal maka yang harus dilakukanoleh pemilik modal adalah harus dengan penetapan pengadilan ,sedangkan apabila yang mengadakan RUPS tersebut adalah komisarisdan ini sesuai dengan persyaratan dalam UndangUndang No. 40 tahun2007, maka Komisaris tidak memerlukan penetapan pengadilanuntuk mengadakan RUPS ;Menimbang, bahwa

Biro Klasifikasi Indonesia Nomor : SK203/MBU/2012tanggal 25 Mei 2012 (Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS).

BKI oleh Tergugatmelalui Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS tidak berpedoman kepadaPermen No.

BKI ditentukan*Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului pemanggilan RUPS.Dengan demikian, yang menyusun Agenda dan Panggilan RUPS adalah ParaPenggugat. ; b Pasal 20 ayat (3) RUPS menyatakan apabila ada penambahan mata acara lainharus disetujui oleh semua Pemegang Saham, sehingga tidak ada mata acarauntuk Pemberhentian Para Penggugat.; c Dengan tidak mengenyampingkan fakta tersebut, pemberhentian Para Penggugattidak dilakukan Dalam RUPS tetapi DILUAR RUPS. ; 12 Bahwa Tergugat menolak dalildalil

membuat Keputusan Diluar RUPS diatur dan tunduk pada UndangUndangPerseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT.

;Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksiyang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut; Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara,anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

, namun beberapa hari kemudian,Tergugat mengundang Penggugat dengan tanggal undangan RUPS 20 Meret2012 untuk melaksakan RUPS tanggal 4 April 2012 dengan AcaraPertanggungjawaban Direksi atas pemberhentian direksi PT.

KASIH BUNDAMULIA terhadap penyimpangan yang dilakukan 2011;.Bahwa setelah RUPS tanggal 4 April 2012 diatas, Tergugat mengundangkembali Penggugat dengan undangan tertanggal 10 April 2012 untuk RUPS IIpada tanggal 24 April 2012 dengan agenda Pertanggungjawaban Direksidan Laporan Keuangan tahun 2011 dan Pengangkatan Pengurus Baru PTKasih Bunda Mulia ;12.Bahwa Penggugat selaku Direktur dan pemegang saham 50%memutuskan tidak datang pada undangan RUPS tersebut diatas (RUPS dan RUPSII), karena dalam RUPS

ijin diselenggarakan RUPS ( ketiga )tahunan PT.

BAMBANG WINARNO,SH.SU, pada pokoknya memberikan pendapatsebagai berikut : Bahwa RUPS berdasarkan UndangUndang paling tidak / minimaldiselenggarakan 1 tahun 1 kali, tidak ada maksimal ; RUPS adalah keputusan tertinggi dan PT, apabila ada ketidaksediaan daridireksi/Pemegang Saham, maka RUPS bisa dimintakan melalui PengadilanNegeri ( RUPS tidak terselenggara pasal 18 (2) ) ; Bahwa Pengajuan RUPS kelIIl kepada Pengadilan Negeri tidak memilikikepentingan yang wajar sesuai yang diisyaratkan oleh UndangundangKarena

: Pengajuan RUPS kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diatur oleh Undangundang telah diadakan 2 (dua) kali RUPS yang tidak memenuhiquorum , dalam hal ini apabila ada RUPS yang telah memenuhi quorummaka permohonan untuk mengadakan RUPS keIll kepada PengadilanNegeri tidak layak untuk diajukan ; Tidak ditemukan alasan yang penting untuk diajukan permohonan RUPS keIll Kepada Pengadilan Negeri, bilamana sudah terjadi RUPS yang telahmemenuhi quorum dan telah mempunyai kesepakatan maka seharusnyakesepakatan

Pengadilan Negeri Batam Nomor 82/Pdt.G/ 2013/ PNBTM tanggal 14 November 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB

) tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan (RUPS-LB) tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.(3).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma Jikadiminta.(5).

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.(4).

ECOuntuk menyelenggarakan RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut.Berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT, sebelumdiselenggarakannya RUPS untuk pertama kalinya permintaan ataspenyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksi secara resmidan sah.Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT (kutipan):(2).

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

Menetapkan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah 15 hari sebelum pelaksanaan RUPS;4. Menetapkan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;5. Menetapkan Pemohon I Gusti Putu Bayu Susila, S.H sebagai ketua rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL berdasarkan penetapan ini;6.

)Terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

MAS BALI TOUR AND TRAVEL;Menimbang bahwa tentang dalil permohonan tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya denganpermohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;Hal 12 dari 31 Penetapan

Nomor 496/Pat.P/2016/PN DpsAyat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir;Ayat (8) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 79 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b.Ayat (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Ayat (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitanHal 13 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pat.P/2016/PN Dpsdengan

KERT MAS BALI TOUR AND TRAVEL memiliki kewenangan untukmenyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan terlebin dahulu melakukanpemanggilan RUPS, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Para Pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk dilakukannya Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa PT.

Bahwa atas Permohonan Kepada Direksi Perseroan tersebut, Direksi Perseroan tidakdapat melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan(RUPS), dikarenakan masa jabatan Direksi Perseroan telah berakhir;4.

Bahwa Direksi Perseroan tidak melakukan panggilan RUPS sesuai ketentuan Pasal 79ayat (5) dan (6) UUPT, maka Pemohon mengirimkan surat memohon kepada DewanKomisaris Perseroan tertanggal 02 November 2021 (Permohonan Kepada DewanKomisaris Perseroan) untuk melakukan Pemanggilan kepada Pemegang SahamHalaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 610/PDT.G/2021/PN.

Bahwa atas Permohonan Kepada Dewan Komisaris Perseroan tersebut, DewanKomisaris Perseroan tidak melakukan panggilan RUPS sesuai dengan ketentuan pasal79 ayat (7), dikarenakan masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan telah berakhir;6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan kepada Direksi dan DewanKomisaris Perseroan untuk melakukan Pemanggilan kepada Pemegang SahamPerseroan agar diadakannya RUPS;7. Bahwa Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS;8.

Bahwa Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, agardapat kiranya menetapkan :a. pemberian izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS Perseroandengan agenda Merubah Susunan Anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan,b. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan Pemohon, jangkawaktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat;Cc. mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS.3.

Menyatakan bahwa RUPS yang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2019 diHotel Castle yang berkedudukan di Kel. DawiDawi, Kec.

KEBERATAN akan tetapi Penggugat tidak diberi Kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS tersebut;Bahwa setelah RUPS tanggal 31 Januari 2019 tersebut, Pembanding /Penggugat mengajukan pula Keberatannya ke Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kab.

MULTI DAYA WONUA Nomor: 03 Tertanggal 03 September2013, Fotokopi Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahun Buku 2018 PT. Multi Daya Wonua yang dilaksanakan pada tanggal31 Januari 2019, Foto Dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Tahun Buku 2018 PT. Multi Daya Wonua yang dilaksanakan padatanggal 31 Januari 2019, Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2018 PT.

Multi Daya WonuaNomor 23 Tanggal 20 Maret 2019 dan Foto Dokumentasi Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2018 PT.

2019 di hotelCastle Pomalaa, pada saat itu Penggugat (Pembanding) hadir sekaligusmenyampaikan Laporan dihadapan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) II, kKemudian dari hasil RUPS III tersebut Penggugat (Pembanding)diberhentikan sebagai Direktur Oprasional PT.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPTdisebutkan bahwa RUPS memiliki Kewenangan yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam UUPT dan AD Terkait dengankewenangan ari RUPS,UUPT telah menetapkan sejumlahkewenangan yang memiliki oleh RUPS, salah satudiantaranya adalah dalam hal pengangkatan danpemberhentian Direksi sebagaimana diatur dalam pasal94 dan Pasal 105 UUPT.

Semen29Kupang (Persero) didasarkan kepada Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS).

PT SemenKupang No 22 Tanggal 6 Maret 2008, Pasal 11 ayat (1) : Perseroandiurus dan di Pimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari satu Direksiatau lebih ( lihat juga Pasal 10 ayat 1 RUPS No 5 Tahun 2010), Direksidiangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun (pasal 10 ayat 3 = Pasal10 ayat 10 RUPS No 5 tahun 2010), bila jabatan Direksi Lowong, untuksementara Perseroan diurus oleh anggota dewan komisaris (pasal 10ayat 5) atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan kekuasaan danwewenang yang sama

RUPS No 5 tahun 2010).Menimbang, bahwa Komisaris diangkat dan diberhentikan olehRUPS untuk masa waktu 5 tahun (pasal 14 ayat 4 Berita acara RUPS No22 tahun 2008 = pasal 14 ayat 3, 8 berita acara RUPS No 5 tahun 2010),dan bila Komisaris lowong, maka diadakan RUPS untuk mengisi jabatanyang lowong itu (pasal 14 ayat 4 berita acara RUPS No 22 tahun 2008)dan bila lowong karena berahirnya masa jabatan RUPS menunjuk pihaklain untuk sementara melaksanakan tugas dewan komisaris sampaidengan ditetapkan anggota

6Maret 2008 maupun No 5 tangal 2 November, tugas Direksi adalahmengurus Perusahaan (pasal 12 ayat 1 Berita Acara RUPS No 22 tahun2008, lihat juga Pasal 11 Berita Acara RUPS No 5 tahun 2010),4849sedangkan tugas Komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasehatkepada Direksi dalam menjalankan perusahaan serta mengetahui semuayang dijalankan Direksi (pasal 15 Berita Acara RUPS No 22 tahun 2008,lihat pula Pasal 15 Berita Acara RUPS No 5 tanggal 2 November 2010),sehingga perbuatan Direksi yang tidak

Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan MelawanHukum dalam TATACARA PENGHITUNGAN suara untuk menentukanquorum atau sahnya RUPS PT Selecta Tahun buku 2019 dan RUPS LBtahun 2020 yang diselenggarakan di Batu pada tanggal 17 November2020.3.1.

Bahwa sebelum diselenggarakannya RUPS PT SelectaTahun buku 2019 dan RUPS LB PT Selecta Tahun 2020 denganagenda pengangkatan Pengurus Baru karena masa jabatanpengurus sebelumnya habis yang diselenggarakan di Batu tanggal17 November 2020, PARA TERGUGAT telah DIINGATKAN oleh 2(dua) orang Pemegang Saham secara tertulis tentang tatacaraRUPS yang dipergunakan, sesuai Anggaran Dasar maupun TataTertio RUPS LB adalah salah yaitu:1) Bahwa tatacara PARA TERGUGAT menentukan quorumatau sah nya RUPS adalah bertentangan

Menyelenggarakan RUPS PT Selecta ulang yaitu RUPS tahunbuku 2019 dan RUPS Luar Biasa dengan agenda PengangkatanPengurus PT selecta karena masa jabatan yang telah habis.d.

menerima semua proses, prosedurdan pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB Tahun 2020,dalam daftardaftar sebagaiman tersebut di atas, Penggugat selamapenyelenggaraan kedua RUPS tersebut, tidak melakukan protes,keberatan, yang intinya menolak dan atau tidak menerima proses,prosedur dan pelaksanaan kedua RUPS dimaksud, yang waktunyatelah diberikan oleh moderator pada saat itu, sehinggamempermasalahkan halhal yang seharusnya dipermasalahkan padasaat pelaksanaan kedua RUPS dimaksud tanggal 17

Gugatan Penggugat Salah ObjekPenggugat mempermasalahkan proses, prosedur, hasilhasil, dankeputusankeputusan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB tahun2020 tanggal 17 November 2020 yang telah disetujui dan disahkan olehseluruh Pemegang saham yang hadir dalam kedua RUPS PT Selectadimaksud, baik dalam daftardaftar yang telah disediakan oleh PTSelecta dalam kedua RUPS dimaksud, Risalahrisalah RUPS, yangtelah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Rapat Umum PemegangSaham Tahunan PT Selecta Nomor 08 dan Akta Pernyataan

HIA) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di manaberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Horas InsaniAbadi (PT.

Pasal 76 ayat 4 dan 5 UU No. 40 thn 2007 ttg PT.Ayat (4): Jika dalam RUPS hadir dan atau diwakili semua PemegangSaham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu,RUPS dapat diadakan di manapun sebagaimana dimaksud ayat 3.Ayat (5) RUPS sebagaimana dimaksud ayat 4 dapat mengambilkeputusan jika keputusan itu disetujui secara bulat ternyata tidakterpenuhi.5.

Tan Kamello, SH, MHyang menyatakan apabila RUPS HIA 2007 dan RUPS 2008 tidaksah, maka RUPS PT HIA 2008 dan selanjutnya juga tidak sah dantindakan Kepengurusan yang dipilin berdasarkan RUPS tersebutmerupakan tindakan melanggar hukum, Majelis Hakim tidaksependapat dengan keterangan ahli tersebut karena belumadanya suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yangmenyatakan bahwa RUPS PT HIA 2007 dan 2008 tersebut tidaksah;Pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini jelas salah dan keliru,karena :12.4.1

Petrus Yusuflah sejak RUPS PT HIA 27 Febr.2007 Akta No. 18 tgl. 27 Febr. 2007, Notaris Henry Sinaga, SH, bahkanhasil RUPS 27 Febr. 2007 Akta No. 5 tgl. 6 Maret 2008 Notaris HenrySinaga, juga tidak sah, sehingga dr.

Dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya,S.H. dikarenakan adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)pada tanggal 26 Juli 2019, pukul 08.00 WIB. RUPS tersebutdilaksanakan secara tidak sesuai dengan kaidah hukum yangberlaku, karena RUPS tersebut tidak didahului dengan undanganatau pemanggilan kepada Penggugat, selaku pemegang saham,sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 79 ayat (1) Jo.

Kepengurusan organ Perseroan Terbatas yang tidak sesuai RUPS(kehilangan sahamnya sehingga kedudukannya menjadi komisarisbukan direktur);b. Direktur Utama yang melebihi wewenangnya (Ultra Vires) dalampenentuan RUPS;c. RUPS tanggal 26 Juli 2019 tidak mencapai kuorum;d. Penggugat merasa belum adanya undangan untuk RUPS sehinggaAkta menjadi cacat;2.

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sesungguhnya tidakterlibat dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangdiselenggarakan oleh PT Tritunggal Artamas Sentosa dan Tergugat tidakmempunyai kewenangan untuk menilai, menguji dan menyatakankeabsahan atas isi atau Substansi atas RUPS yang diaktakan tersebut,Notaris lah yang sesungguhnya mengetahui isi atau substansi yangtertuang di dalam RUPS sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1angka 7 dan Pasal 15 UndangUndang Nomor 30 Tahun

, makanya ahlitadi mengatakan ini ada lompatan, yang dipersoalkan soal suratkeputusannya sementara yang menjadi persoalan yang sebenarnyaadalah keputusan RUPS, kalau merasa dirugikan karena keputusanHalaman 74 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUNJKT.RUPS salurannya jelas di Pasal 61, biasanya yang digugat direksi dankeputusan RUPS menjadi obyeknya; Bahwa menurut ahli Pasal 94 ayat (1) dikatakan: Anggota Direksidiangkat oleh RUPS.

JadiJika pemberhentian anggota Direksi atau pengurus PT oelh RUPS sedahdilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, makakeputusan RUPS tersebut adalah sah. Bahkan menurut Pasal 94 ayat(5), kKeputusan RUPS tentang pemberhentian atau penggantian Direksitersebut berisi keputusan yang menetapkan saat mulai berlakunyapemberhentian atau pergantian Direksi tersebut.

DALAM EKSEPSI :

• Mengabulkan eksepsi PENGAMPU TERMOHON I untuk sebagian;
• Menetapkan permohonan PEMOHON kurang pihak serta agar PEMOHON mengundang PENGAMPU TERMOHON I apabila dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT PURNAMA INDAH PUNTEN HOTEL maupun agenda-agenda lainnya;
• Menolak eksepsi PENGAMPU TERMOHON I untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;
• Menghukum

Menyatakan RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tertanggal 16 Januari 2020 yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BELAYAN INTERNASIONAL COAL Nomor 04, tertanggal 16 Januari 2020, yang dibuat oleh Tergugat IV, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar PT.

IJABKomisaris : Tuan SOPIANSYAHKomisaris : Tuan MURITNO RUSBANDIKomisaris : Tuan ERWIN SOEMARTO.Bahwa berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS yang diselenggarakan olehDewan Komisaris hanya boleh membicarakan masalah sesuai yangtercantum dalam Surat Undangan RUPS.

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Ayat (7) berbunyi : Dewan komisaris wajib melakukan pemanggilanRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktupaling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Ayat (9) berbunyi : RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisarisberdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hurufb dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan

(Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa) tanpa melalui mekanisme hukum yangseharusnya, bahwa sebagaimana bukti P8 telah dilakukan RUPS dan telahdituangkan dalam risalah RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEDEN SUTEDI,penggugat tidak mengetahui adanya RUPS LB, Penggugat pergi ke Notarishanya untuk menandatangani permasalahan perubahan pembayaran penjualansaham, Penggugat juga tidak pernah dipanggil secara resmi melalui suratHalaman 27 Putusan

tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwaPemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklandalam surat kabar, pada ayat (3) juga disebutkan Dalam panggilan RUPSdicantumkan tanggal.waktu, tempat dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersediadikantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan;Menimbang

Berdasarkansituasi dan kondisi internal tersebut, maka ERIKA YULIANI selakupemilik 125 lembar saham atau 50% saham dan Komisaris perseroanselaku Pemimpin Rapat Umum Pemenang Saham dengan agenda rapat :Penegasan RUPS tanggal 07022011 dan penegasan RUPS tanggal25022011 yaitu sebagai berikut: 1). Perubahan Komposisi pemegangsaham. 2). Pembatalan Notulen RUPS LB PT. Melissa tanggal02112009 dan Notulen RUPS LB PT. Melissa tanggal 09112009.3).Pembatalan Akta Notaris Siti Zamzam.

Melissa yang agendanyasama dengan agenda dan pembahasan dalam RUPS pertama dan keduasebelumnya, selanjutnya hasil RUPS ketiga tersebut oleh PengacaraAyu F.

Shahab, S.H., mengadakan pertemuan dan pembicaraan yangseolaholah sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Melissa danpertemuan yang seolaholah RUPS tersebut dipimpin oleh Ayu F.

Pengangkatan Direktur dan Komisaris yang baru.7).Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas menyatakan bahwa RUPS dapat menetapkan perubahan anggarandasar Perseroan Terbatas, syarat RUPS bisa terjadi apabila RUPS sudahdihadiri lebih dari 50% pemegang saham dan juga RUPS dapat diaktakanmaksimum 30 hari setelah RUPS (Pasal 86), namun faktanya ketiga RUPSmasingmasing tertanggal 07 Februari 2011, tertanggal 25 Februari 2011 dantertanggal

No. 1368 K/Pid/2014Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa RUPS dapat menetapkan perubahan anggaran dasar PerseroanTerbatas, syarat RUPS bisa terjadi apabila RUPS sudah dihadiri lebih dari 50%pemegang saham dan juga RUPS dapat diaktakan maksimum 30 hari setelah RUPS(Pasal 86), namun faktanya ketiga RUPS masingmasing tertanggal 07 Februari 2011,tertanggal 25 Februari 2011 dan tertanggal 27 Juli 2011 tidak dihadiri lebih dari 50%pemegang saham dan

Kemudian, pada bulan Desember 2009 dilakukan RUPS,saksi diteloon oleh Kusnadi bahwa: nanti akhir bulan bapak siapsiapuntuk hadir dalam acara RUPS PT Anugerah Alam Katingan yangbertempat di Kantor Notaris Agustri Paruna, S.H.

Bahwa dikatakan hasil RUPS karenaapapun keputusan atau kesepakatan dari pemegang saham danpengurus adalah keputusan RUPS. Saksi memasukan keteranganbahwa saudari Ny.

) yang dikenal RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa, dimana RUPS Tahunan wajib dilaksanakan setiap tahun sebagaipertanggungjawaban direktur kepada komisaris sedangkan RUPS LuarBiasa bisa dilaksanakan atas inisiatif Komisaris seperti penggantian;Bahwa RUPS bisa dilaksanakan dimana saja berdasarkan kesepakatanpengurus melalui undangan direksi meskipun diluar kantor notaris,asalkan tidak di luar wilayah domisili PT tersebut;Bahwa fungsi notaris apabila dilaksanakn RUPS adalah mencatat BeritaAcara RUPS yang

;Bahwa pihak yang mengawasi atau mengonirol PT dalam halmenyelenggarakan RUPS adalah Kementrian Hukum dan HAM;Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai sanksi apabila RUPS tidakdilaksanakan setiap tahun;Bahwa RUPS dalam setahun bisa dilakukan lebih dari sekali melaluiRUPS Luar Biasa;Bahwa yang harus dilakukan oleh Direktur Utama apabila Komisarisnyameninggal dunia adalah menyelenggarakan RUPS untuk menggantikansusunan pengurus;Bahwa Pengalihan saham dari komisaris atau direktur kepada orang lainmelalui

proses RUPS PT AAK adalah benar;Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP yangmenerangkan bahwa tidak benar pada tanggal 23 Nopember 2010dilaksanakan RUPS PT Anugerah Alam Katingan.

wajibmelakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf adalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima."37 Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mengindahkan permintaan RUPS LB PT Batutama Manikam Nusa I dan II tersebut meskipun telah diundangsecara langsung melalui surat, PARA TERGUGAT kemudian mengajukanPermohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untukmelakukan RUPS LB Pemegang Saham pada 10 November

Namun demikian, meskipun tidak memiliki kapasitas hukum untukmengadakan RUPS, TERGUGAT REKONVENSI justru. mengajukanpermohonan quorum RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Baratdengan menggunakan ketentuan Pasal 73 ayat (6) UU No. Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas. Padahal berdasarkan pasal tersebut yang berhakdan/atau berwenang mengajukan quorum RUPS adalah perseroan.

ANDI SUTANTO dan YUNITAKOESWOYO (PENGGUGAT REKONVENSI VI).181920Bahwa undangan RUPS PT Batutama Manikam Nusa tanggal 15 Februari 2007No. 06/I/RUPS/2007 dan tanggal 9 Maret 2007 No. 10/III/RUPS/2007 yangditujukan kepada Alm. Andi Sutanto selaku pemegang saham tidak pernahditerima oleh Alm. Andi Sutanto.

Batutama Manikam Nusa No. 15A/I/RUPS/2007 tanggal 25 Juni2007 kepada Bapak Andi Sutanto (Pemegang Saham PT. Batutama Manikam Nusa),Perihal: Undangan RUPS Ketiga PT. Batutama Manikam Nusa, disebut: (Buktibertanda P 10).Foto copy Surat PT. Batutama Manikam Nusa No. 16A/I/RUPS/2007 tertanggal 25Juni 2007 kepada Bapak Agus Sutanto (Pemegang Saham PT. Batutama Manikam12.13.14.15.16.17.18.19.20.Zl.Nusa), Perihal: Undangan RUPS Ketiga PT.

Misalnya permohonanpenetapan untuk penyelenggaraan RUPS yang diajukan oleh seorang pemegangsaham. Oleh karena penyelenggaraan RUPS adalah wewenang direksi, maka hakimyang memeriksa perkara tersebut wajib memanggil direksi yang bersangkutan untukmenanyakan apakah benar pemohon pernah meminta diajukan RUPS dan apa alasandireksi tidak mau menyelenggarakan RUPS dimaksud.Bahwa apabila pihak yang keberatan atas lahirnya suatu penetapan, maka ia dapatmengajukan kasasi atau peninjauan kembali.

, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Halaman 30 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN DpsMenimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, antara lain menentukan :Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;Ayat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;Ayat (3).....

:::::sseeeeeeeeeeees dst ;Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 79 nya antara lain menetukanbahwa :Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan

bahwa selanjutnya dalam pasal 80 antara lain menetukanbahwa : Ayat (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu) pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.

, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu) pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Termohon dan Turut Termohonbelum bisa untuk menyelenggarakan RUPS oleh karena sesuai dengan

Bahwa RUPS LB yang dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat Akta No. 41/2009 dengansuara bulat memutuskan:a.

LB yang terutang dalam Akta No. 41/2009tersebut melalui RUPS LB PT SPP.

Pemohoan telahmeminta Termohon untuk menyelengarakan RUPS LB PT SPP,melalui surat Pemohon No. N&A/NP/SSJW/IV/20110115 tanggal1 April 2011, Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS LB PTSPP, disertai dengan tembusan kepada Termohon Il.

Menetapkan agenda RUPS LB PT SPP dimaksud, yaitu menegaskan danmenyatakan kembali keseluruhan isi Akta kesepakatan pemegang sahamdalam RUPS LB PT SPP sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 41tanggal 5 November 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta;4.

Menetapkan agenda RUPS LB PT. SPP yaitu menegaskan danmenyatakan kembali keseluruhan isi Akta kesepakatan pemegangsaham dalam RUPS LB PT. SPP sebagaimana disebutkan dalam AktaNo. 41 tanggal 5 November 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin,Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;.