sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terkaitakte penyerahan nomor 14/1982 tersebut, terlebih dahulu akandipertimbangkan mengenai penyerahan itu sendiri;Menimbang, bahwa dalam pasal 584 KUHPerdata disebutkan bahwahak milik atas kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkandengan pemilikan, perlekatan, daluarsa, pewarisan dan karena penunjukanatau penyerahan berdasar suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hakmilik;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal ada dua macampenyerahan (Levering

) antara lain penyerahan secara nyata (feitelijkelevering) yaitu perbuatan berupa penyerahan kekuasaan belaka ataupenyerahan secara fisik atas benda yang dialinkan biasanya dari tangan ketangan dan penyerahan secara hukum (yuridische levering) yaitu perobuatanhukum memindahkan hak milik yang dilakukan dengan surat atau aktepenyerahan yang disebut dengan akte van transport, yang harus diikutidengan pendaftaran di lembaga pendaftaran yang diperuntukkan untukitu;Menimbang, bahwa terhadap penyerahan

balik nama SertifikatHak Milik No.2255/Kel.Mengger dari Semula di dalam sertipikat tercantumatas nama Tergugat menjadi atas nama Para Penggugat;Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 296/PDT/2020/PT.BDG10.11.Bahwa dari uraian di atas sangatlah jelas bahwa proses jual beli tanahdan bangunan dalam perkara aquo telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dimana jual beli tersebut dilakukandihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah serta telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (yuridische levering

kosong(tidak dihuni oleh siapapun juga) ;Bahwa walaupun masa sewa telah habis dan tidak ada perpanjanganmasa sewa, akan tetapi Sampai dengan saat ini Tergugat I dan TergugatIl masih menempati serta tidak mau keluar /melakukan penguasaantanpa hak atas objek tanah dan bangunan yang terletak di JI.BatununggalMulia XI Nomor 32 RT.003 RW.005 Kel.Mengger Kec.Bandung Kidul Kota Bandung (objek aquo), hal mana sangatlan merugikankepentingan hukum dari Para Penggugat karena peralihan secara hukum(Outidische levering

) sudah dilaksanakan, tertebin kewajiban ParaPenggugat kepada Para Tergugat telah dilaksanakan secara penuh,Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 296/PDT/2020/PT.BDG12.13.namun peralihan secara fisik (feitelijke levering) tidak dilaksanakan olehTergugat dan Tergugat II, oleh karena itu sangatlah layak serta berdasarkepada hukum apabila Para Penggugat meminta kepada PengadilanNegeri Klas IA Kota Bandung menghukum Tergugat dan Tergugat IIuntuk mengosongkan dan menyerahkan fisik tanah dan bangunan yangterletak

(vide angka 1, 3, 4, 5, 7, 8, dan 14 halaman 1 s/d3 Gugatan a quo) dan bukan sengketa kepemilikan benda tidak bergerak makaberdasarkan Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yangmenentukan mengenai kewenangan mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeritempat tinggal tergugat (Actor Sequitur Forum Rei) yang karenanya TERGUGATmenolak Gugatan a quo karena Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untukmengadili Perkara aquo;bahwa sampai dengan perkara a quo tidak ada penyerahan (levering

Lalu Sudarmadi untuk ditinggali bersama istrinya pada saatberada di Bandung;bahwa karena perjanjian penjualan rumah TERGUGAT tersebut masih sebatas uangmuka maka belum terjadi penyerahan obyek (levering) jualbeli dari TERGUGATkepada Drs.

Lalu Sudarmadi (PENGGUGAT) yang merupakan bagiandari penyerahan (levering) obyek sengketa sebagaimana diatur di dalam ketentuandalam Pasal 616 dan 620 KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 19 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960;bahwa ternyata istri Drs. Lalu Sudarmadi, yakni R. Lia Rosmayati (Julia Rossie) telahmerubah peruntukan rumah di JIn.

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakamyang mengkonstatir tentang Hukum Adat dalam Undangundangyang membuat pertimbangan berdasarkan bukti Pl dan P2dipertimbangkan belum memenuhi jual beli secara nyata dan jugabelum ada levering, maka dipertimbangkan belum ada peralihanhak adalah pertimbangan yang keliru sebab tanah yang menjadiobjek sengketa adalah bidang tanah yang belum mempunyai hakyang dimaksud dalam pasal 16 UUPokok Agraria No.5 tahun 1960.Oleh karena itu peralihan haknya tidak

Dalam bukti P1dikaitkan isinya dengan bukti P2 telah jelas dapat dilihat pemilikawal objek sita ersebut adalah Terlawan Il/Terbanding Il, tetapisetelah adanya bukti P1 Pemilik, demi hukum tas objek sitajaminan telah beralih menjadi atas nama Para Pelawan, dalam artidengan telahadanya peralihan tersebut fungsi levering telah terpenuhi. Tidakada larangan hukum terhadap objek sita jaminan yang telahmenjadi milik Para Pelawan/Para Pembanding yang secara factualditempati oleh Terlawan II.

Bahwa, walaupun menurut PELAWAN terhadap tanah tersebuttelah dilakukan jual beli oleh PELAWAN dari TERLAWAN IILnamun secara hukum hak milik atas tanah tersebut tidaklangsung berpindah kepada PELAWAN karena belum dilakukansuatu perbuatan hukum penyerahan yuridis (yuridische levering)atas tanah tersebut, yaitu balik nama oleh Kantor PertanahanTangerang Propinsi Banten untuk mengukuhkan PELAWANsebagai pemilik baru;C.

Bahwa, walaupun menurut PELAWAN terhadap tanah tersebut telahdilakukan jual beli oleh PELAWAN dari TERLAWAN Ill, namunsecara hukum hak milik atas tanah tersebut tidak langsung begitusaja berpindah kepada PELAWAN karena belum dilakukan suatuperbuatan hukum penyerahan yuridis (yuridische levering) atas tanahtersebut, yaitu balik nama oleh Kantor Pertanahan Tangerang untukmengukuhkan PELAWAN sebagai pemilik baru;3.

RizalFauzi maka seharusnya TERLAWAN II secara hukum adalah pemilik atas benda bergeraktersebut (mobil).Bahwa menurut pasal 612 KUHPerdata penyerahan benda bergerak dapat dilakukan denganpenyerahan nyata(teitelijke levering) dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalahsekaligus penyerahan yuridis (juridische levering).

., yang beralamat di Jalan Soekarmo HattaNo. 21, Malang, Jawa Timur (TERGUGAT II);Bahwa setelah transaksi Jualbeli tersebut dilakukan dihadapanTERGUGAT II (Notaris & PPAT BENDIKTUS BOSU, S.H.) dan jugasudah dilakukan penyerahaan objek (levering) kepadaPENGGUGAT, maka PENGGUGATmelakukan proses balik namaterhadap bidang tanah tersebut menjadi atas nama MARIAPURBOWATI.Bahwa pada tahun 2018 PENGGUGAT sangat dikejutkan olehadanyaAkta No. 40 tertangal 20 Januari 2017, Perihal PengikatanJual Beli dan Akta

Itusebabnya tanah sengketa tidak pernah diserahkanpenguasaannya (levering) dari Penggugat kepada Tergugat .Apalagi di atas tanah sengketa ada bangunan yang dahulumerupakan satusatunya tempat usaha Penggugat mencarinafkah, sekarang sebagai tempat penampungan barang barang ;Hal. 2 dari 12 hal. Put.

melibatkan Tergugat VIsebagai anak angkat adalah perbuatan Melawan Hukum sehingga jualbeli tersebut adalah Cacat Hukum berakibat Batal Demi Hukum sehinggaTergugat VI menempati Obyek Sengketa adalah berdasar hukum .Bahwa Tergugat dan Tergugat VI tidak pernah tahu menahu kalauObyek Sengketa telah beralin menjadi atas nama Penggugat karena jualbeli. karena sejak tahun 1999 Tergugat dan Tergugat VI tahun 1986telah menempati Obyek Sengketa secara teruS menerus dengandemikian sahnya jual beli adanya Levering

KONTAN dan LEVERING , akan tetapi jual beli yang dilakukanoleh Pengguat atas Obyek Sengketa tidak memenuhi syarat sahnya Jual bellitersebut.Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 643/Pdt/2019/PT SMGBahwa BERDASARKAN HUKUM, Jual Beli harus memenuhi asas syaratsahnya jual beli, ternyata Jual beli Obyek sengketa yaitu;SEPAKAT : Pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara Parapihak di dalam perjanjian sehingga seorang dikatakanmemberikan kesepakatan jika ia memang menghendaki apayang disepakati.RIEL

perbuatan Melawan Hukum sehingga jualbeli tersebut adalah Cacat Hukum berakibat Batal Demi Hukum dengandemikian Tergugat VI menempati Obyek Sengketa adalah berdasarhukumBahwa Tergugat dan Tergugat VI tidak pernah tahu menahu kalauObyek Sengketa telah beralin menjadi atas nama Penggugat karena jualbeli. karena sejak tahun 1999 Tergugat dan Tergugat VI tahun 1986 (sejak masih bayi/ diangkat anak ) telah menempati Obyek Sengketasecara teruS menerus Sampai sekarang dengan demikian sahnya jual beliadanya Levering

Bahwa terhadap hutang Penggugat Ill kepada Tergugat , dimaksud positaangka 2 gugatan, telah dibayar lunas oleh Penggugat Ill dengan penyerahanlevering atau menjualbelikan tanah pekarangan milik Penggugat lllkepada Tergugat , tersebut dalam SHM Nomor 169/Makam Haji, sebagianseluas + 1.000 m2, dari luas keseluruhan + 1.712 m2, terletak di DesaMakamhaji, Kartosuro, Sukoharjo;Dengan demikian hutang Penggugat Ill kepada Tergugat telah dibayarlunas dengan penyerahan (levering) sebidang tanah SHM NomorHal

bersangkutan:Satu dan lain hal bahwa penjualan lelang objek sengketa oleh Tergugat juga masih dalam proses perkara gugatan perlawanan (verzet), tersebutperkara Nomor 70/Pdt.V/2007/PN.Skh. yang belum mendapatkan putusanhukum, maka dengan demikian perbuatan jual lelang objek sengketadimaksud merupakan bentuk itikat buruk Tergugat selaku kreditur untukmengeruk" keuntungan materiil dari debiturnya (Penggugat Ill) yangkenyataannya (feitelijk) telah menyelesaikan hutangnya dengan pelunasanberupa penyerahan(levering

Bahwa setelah terjadi penyerahan (levering) terhadap objek aquo daritergugat kepada penggugat, penggugat telah melaksanakan kewajibanpembayaran kredit kepada pihak Astra Corporation Companies (ACC)dengan cara melunasi senilan Rp.2.855.000. selama 33 bulan dan padaakhirnya sampai pelunasan ;.

MARZUKI KARIM BIN ABDUL KARIM dengan AHKMAD RAMLI BIN H.MARZUKI KARIM/Tergugat sebagai Jual beli yang CACAT HUKUM karenadilandasi ke purapuraan dan tidak pernah terjadi levering, sehingga pula Akta JualBeli No. 1228/IT.I/1997 tanggal 2121997 dibuat di hadapan Notais/PPAT JUSTINARITONANG, SH tidak mempunyai kekuatan hukum, begitupun terhadap SHMNomor : No. 10195/Kel. 20 Ilir/Ario Kemuning atas nama Pemegang hak AKHMADRAMLI/Tergugat adalah juga CACAT HUKUM dan tidak memiliki kekuatan hukum.Hal ini

KUHPerdata yanq manyatakan bahwa"Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan caralain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan,' karenadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut UndangUndangmaupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan ataupenyerahan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hakmilik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadapkebendaan itu";Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 584 KUHPerdata tersebutdi atas jelas mengatur bahwa penyerahan (levering

) adalah salahsatu. cara memperoleh hak milik atas sesuatu benda, disampingcaracara lainnya yang telah diatur secara limitatif cara perolehan hakterpenting dan bahkan yang sering terjadi di masyarakat caraperolehan hak milik itu adalah dengan cara penyerahan (levering);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwamemiliki dan menguasai mobil Audi TT No.Po.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalampertimbangannya, dalam perkara ini hanya membahas dan/ataumempertimbangkan persoalan persoalan bahwa telah terjadiperalihan kepemilikan sertifikat dengan mengabaikan faktabelum adanya levering sebagai syarat mutlak terjadinyaperalihan atau penyerahan nyata sebagaimana diatur dalamKUHPerdata, khususnya Pasal 616 KUHperdata dan secarayuridis formal sertifikat tersebut masih atas nama Pembanding Il,sehingga sah sebagai pemilik dari SHM tersebut;2.Bahwa

No.30/P1D/2017/PT.DPSdalam perkara ini masih milik dan atas nama terdakwa Il karenabelum terjadi levering atau penyerahan baik penyerahan secaranyata maupun penyerahan secara hukum;3.

No. 919 K/Pdt/2012101112VII/2008 tanggal 09 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Camat Larantuka selakuPPATS (Turut Tergugat I) mengandung cacat yuridis sehingga harus dibatalkan;Banyak penyerahan (levering) sebagai cara perolehan Hak Milik terjadi karenaadanya peristiwa perdata (title perjanjian obligatoir).

Peristiwa perdata ini dapatberupa jual beli, tukar menukar, hibah (schenking) Pasal 584 KUH Perdatamenganut stelsel causal, artinya keabsahan penyerahan (levering) tergantungpada keabsahan peristiwa perdatanya dan penyerahan itu harus dilakukan olehorang yang mempunyai hak secara sah, tidak dipenuhinya syarat ini membawaakibat secara yuridis tidak dapat dilakukan penyerahan yang sah, kalaupun tetapdilakukan penyerahan, sementara dua syarat tersebut tidak dipenuhi makapenerima penyerahan hak tidak

No.367/PDT/2014/PTMDN.dibantah dan ditolak secara tegas karena dengan didasarkanpada kwitansi pelunasan uang pembayaran sebesar Rp.208.000.000 ( Dua Ratus Delapan Juta Rupiah ) ataspembelian sebidang tanah yang telah dilakukan oleh TergugatVI kepada Tergugat dan penyerahan ( levering ) yang nyatakebendaan sesuai surat akta otentik yang di terbitkan olehpihak Badan Bertahanan Nasional ( BPN ) Kota Medan No.3633 tertanggal 14 Januari 2011 yang secara nyata HAK MILIKTERGUGAT , maka surat akta pengikatan

Oleh Karenanyadengan adanya penyerahan ( levering ) atas kKuasa maupun hak lainsebagaimana pada surat pengikatan jual beli No. 13 Tanggal 21 Februari2012 yang dibuat di hadapan dan melibatkan pejabat pembuat akta tanah(PPAT) oleh Notaris Elly Rozalia SH terhadap tanah tersebut, maka TergugatVI d.K / Penggugat d.R sebagai pembeli yang bertikad baik, menurut hukumWAJIB DILINDUNGIN;e Bahwa dalil gugatan Penggugat pada hal. 4 alinea ke 1 ( satu )yang menyebutkan jauh terlebih dahulu di bandingkanTergugat

melibatkanNotaris Elly Rozalia SH sebagai pejabat pembuat akta tanah( PPAT ) yang di dasarkan pada Kwitansi pembayaranpelunasan secara Tunai uang sebesar Rp. 208.000.000, ( DuaRatus Delapan Juta Rupiah ) kepada pihak Tergugat sebagaipemilik yang benar dan sah secara hukum sesuai Akta Otentiksurat sertifikat hak milik yang telah diterbitkan oleh BPN KotaMedan No. 3633 tertanggal 21 1 2011, menurut hukumdengan telah terjadinya pelunasan atas nilai barang / bendayang di lanjutkan dengan penyerahan ( levering

secara adat yang dilakukan denganTerang, Kontan dan Riil dihadapan Para saksisaksi Kepala Dusun BunutBaok dan mengetahui Kepala Desa Bunut Baok, pada Tanggal 5 Mel2000.setelah terjadi jualbeli tanah obyek sengketa lansung ada penyerahan(levering) dari (Penggugat) ABDUL HAMID kepada Tergugat 4(NAHAR ).sebagai pembeli;Bahwa setelah jualbeli dan penguasaan tanah obyek sengketa olehTergugat 4 (NAHAR ) , maka oleh Tergugat 2 (BURDESARI), Istri dariTergugat 4 (NAHAR) mengajukan permohonan Sertifikat Hak

2020 initelah berkekuatan hukum Tetap (incrach) , Penggugat berada dipihak yangkalah, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara seperti ini tidak bisa digugatlagi, kKecuali harus mengajukan Banding;Bahwa tidak berdasarkan hukum Penggugat meminta kepada Para Tergugatkerugian Materril dan Kerugian Immateriil, karena Para Tergugatmemperoleh Tanah tanah obyek sengketa dengan jual beli secara hukumadat tanggal 25 Mei 2020, No. 45/01/pem/ix/2000, secara Terang, Kontandan Riil serta dilakukan penyerahan / Levering

dari Pihak Penjual kepadaPembeli setelah terjadi jualbeli tersebut, dan Tergugat 3 (MUHIMMAH)memperoleh dari Pemberian orang tuanya;Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pya14.Bahwa tanah Milik Para Tergugat tersebut secara defacto telah membelidari Penggugat (ABDUL HAMID), secara hukum adat maka akan terjadipenyerahan / levering yang menjadi ciri khas dari jual beli adat Kontan, riildan tunal;15.Bahwa tidak benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum,

Bahwa walaupun jual beli atas tanah tersebut belum dilakukan melaluiakta otentik yang dibuat oleh PPAT, akan tetapi dalam hal ini telahdilakukan dengan itikad baik antara Pembeli dan Penjual yang dibuktikandengan terjadinya levering / penyerahan dokumen suratsuratkepemilikan tanah berupa Petok D oleh Penjual kepada Pembeli, danjuga penyerahan fisik tanah yang telah dikuasai selama kurang lebih 35Halaman 3 dari 13Putusan No.726/Pdt.G/2014/PN.Sby.tahun baik oleh ACHDJAB sampai meninggal dunia pada

(Seratus juta rupiah) berdasarkan kuitansidan Surat oO ditanda tangani oleh Pihak Penjual JHON FREDI MARINGKA,dengan PEN T selaku Pihak Pembeli serta saksisaksi yang di buat dan jugaditandata oleh Sangadi Desa Lanut, Kecamatan Modayag, Kabupaten BolaangMo Timur, Provinsi Sulawesi Utara, SEHINGGA sejak saat itu juga secarasudah terjadi levering, dan telah menjadi milik PENGGUGAT secara Sah;Q wa ternyata dari luas tanah tersebut 22.416 M?

Saniri Negeri Amahai dan Saniri Negeri Haruru pada tanggal 21Agustus 1957 yang merupakan Perjanjian lanjut dari Perjanjiantanggal 07 Maret 1957 yang dilakukan dengan suatu perjanjian yangdisebut Perjanjian Penyerahan secara sukarela atau dengan cumacuma dengan pengecualian tanaman milik perorangan yang terdapatpada areal tanah yang diserahkan, artinya telah dilakukan suatupemindahan tangan atau penyerahan suatu barang atau hak atasbarang tersebut beralih menjadi hak penerima barang atau penerimahak (levering

PLN cabang Masohi, dan juga beberapa bangunan rumahpermanen perorangan (lokasi dusun Nama);Bahwa eksistensi rumahrumah ibadah, bangunan BUMN serta rumahrumah permanen milik penduduk didasarkan pada perbuatan hukumberupa jual beli ataupun penyerahan (levering) baik dilakukan olehTergugat dengan mereka yang berada dan menempati objek sengketayang akhirnya menimbulkan Hak kepemilikan individu ataupun badanhukum dan atau ada hubungan hukum dengan pihak ketiga lainnya yangsebagai pemilik objek sengketa

(levering) baik dilakukan oleh Tergugat dengan merekamereka yangberada dan menempati tanah sengketa yang akhirnya melahirkan HakKepemilikan Individu atau badan keagamaan atas bangunan rumahrumah ibadah dimaksud. Ataukah juga bisa jadi keberadaan merekadiatas tanah sengketa dimaksud karena adanya hubungan hukumdengan pihak ketiga lainnya yang sebagai pemilik obyek sengketa;2.