Ditemukan 3003 data
218 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal18 ayat (3) UU PPh mengenai Hubungan Istimewa dalampenerapan prinsip kewajaran secara faktual persidangan diPengadilan Pajak, Terbanding tidak pernah menyampaikandata Pembanding yang memenuhi kriteria dalam peraturanyang berlaku, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 10 ayat (8) P3B
237 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal18 ayat (3) UU PPh mengenai Hubungan Istimewa dalampenerapan prinsip kewajaran secara faktual persidangan diPengadilan Pajak, Terbanding tidak pernah menyampaikandata Pembanding yang memenuhi kriteria dalam peraturanyang berlaku, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 10 ayat (8) P3B
90 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka terbukti Tergugat VIII telah mengakuiBerita Acara Peninjauan Lapangan tertanggal 10 Agustus 2004 telahmenjadi cacat hukum;Bahwa oleh karena ternyata terbukti Penggugat baru mengetahui danPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perkara tanggal 17 SeptemberNomor 185/PDT/2009/PT.DKI foto copy ditemukan Bukti P3b, yangmenyebut nyebut persengketaan perdata di Pengadilan negeri JakartaPusat antara Tergugat melawan Menteri Kehutanan RI.
221 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPhmengenai Hubungan Istimewa dalam penerapanprinsip kKewajaran secara faktual persidangan diPengadilan Pajak, Terbanding tidak pernahmenyampaikan data Pembanding yang memenuhikriteria dalam peraturan yang berlaku, olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3)P3B
160 — 31
Foto copy Payroll Slip gaji bulan April 2014 atas nama Rahman Fauzi,A.Md, (Bukti P2N) ;Halaman 92 dari 227 halaman Putusan Nomor 29/ Pdt.SusPHI/2015/PN.Bdg31.Foto copy Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tok Nomor058315 / DIR / SK / VI / 2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama DjohanWahyudhi, SE (Bukti P3A) ;32.Foto copy Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tok Nomor058317 / DIR / SK / VI / 2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama EdiSoewardojo, (Bukti P3B) ;33.Foto copy Keputusan Direksi PT Indofarma
551 — 386
Berita Acara Sita Jaminan No.04/PDT.G/2006/PN.KB Jo.No.002/PDT.Delg/2006/PN.MGL tertanggal 19 Oktober 2006 (BuktiP3b).Dengan demikian, terhitung sejak tanggal Berita Acara Sita Jaminantersebut, yakni sejak tanggal 19 Oktober 2006 (Bukti P3b),maka harta milik Para Penggugat (ATAS PERMINTAAN PARAPENGGUGAT) telah DILETAKKAN SITA JAMINAN(CONSERVATOIR BESLAG) ATAS HARTA BENDA sebagaiberikut :a.
84 — 47
v = UHSGwEqFTY8 selanjutnya diberi tanda PR30;Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokansesuai dengan aslinya, kecuali bukti T3, T4, T5, T8, T9, T10PID, PIE, P3B, P4B, P4C berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlinatkan aslinya,selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada KuasaPenggugat yang memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa mereka akanmenanggapinya dalam kesimpulan kemudian fotokopi bukti surat tersebutdilampirkan dalam berkas perkara ini
226 — 222 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana diamanatkan dalamPasal 18 ayat (8) UU PPh mengenai Hubungan Istimewadalam penerapan prinsip kewajaran secarafaktualpersidangan di Pengadilan Pajak, Terbanding tidak pernahmenyampaikan data Pembanding yang memenuhi kriteriadalam peraturan yang berlaku, oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karenatidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal10 ayat (3) P3B
181 — 108
No.120 tanggal18 Pebruari 2013 tentang pengesahan Susunan pengurus danpengalihan, yang selanjutnya diberi tanda P3a ;Foto copy sesuai aslinya Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaCq Dirjen AHU No.AHU.AHA.01.10.13417 tanggal 11042013 kepadaNotaris Buntario Tigris.SH. perihal penerimaan pemberitahuan perubahandata perseroan PT.Tumbuh Semangat Niaga Cemerlang, yang selanjutnyadiberi tanda P3b ;Foto copy dari foto copy Surat dari PT.Tumbuh Semangat NiagaCemerlang kepada Bupati Bogor Nomor 04
235 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hubungan Istimewadalam penerapan prinsip kKewajaran secara faktual persidangandi Pengadilan Pajak, Terbanding tidak pernah menyampaikandata Pembanding yang memenuhi kriteria dalam peraturan yangberlaku, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamHalaman 104 dari 177 halaman Putusan Nomor 1499/B/PK/PJK/2017Pasal 10 ayat (3) P3B
498 — 389
Kehadiran Pemohon dalam Pertemuan di Hotel Nikko maupun Hotel Cemarahanyalah sebagai pihak luar / bukan peserta tender untuk menawarkan tinta kepadakonsorsium peserta tender yang lulus prakualisifikasi, yaitu tinta dari SEAL INKRESOURCES PTE LTD jenis 10% selver nitrate indelible ink, oleh karenaPemohon memang mitra dari Agen Pemasaran SEAL INK (Bukti P 3 A dan P3B).namun tinta jenis ini ditolak oleh para konsorsium tersebut karena katanya yangdiminta oleh KPU adalah tinta dari India.e.
226 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1512/B/PK/PJK/201755.Istimewa dalam penerapan prinsip kewajaran secara faktualpersidangan di Pengadilan Pajak, Terbanding tidak pernahmenyampaikan data Pembanding yang memenuhi kriteriadalam peraturan yang berlaku, oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3)P3B IndonesiaThailand dan UndangUndang
Terbanding/Tergugat I : PT MNC Sekuritas
Terbanding/Tergugat II : PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat III : Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank MNC Internasional Tbk
Terbanding/Tergugat V : Susy Meilina
Terbanding/Tergugat VI : Marlina
Terbanding/Tergugat VII : Andri Irvandi,
Terbanding/Tergugat VIII : Dadang Suryanto
Terbanding/Tergugat IX : Fifi Virgantria
Terbanding/Tergugat X : Hary Tanoesoedibjo
Terbanding/Tergugat XI : Christ Soepontjo
Terbanding/Tergugat XII : Agustinus Wishnu Handoyono
Terbanding/Tergugat XIII : Arif Efendy
Terbanding/Tergugat XIV : Marlina Sabanita
Terbanding/Tergugat XV : Widyasari Rina Putri
Terbanding/Tergugat XVI : Arum Wachyuni Rahmatika
Terbanding/Tergugat XVII : Nabila Amanda Amal
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
Terbanding/Turut Tergugat II : T
977 — 1467
Pembayaran TC Jual dilakukan Penggugat kepadaTergugat melalui transfer ke rekening Tergugat di BankBNI Singapura (Bukti P3B).d. Setelah menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat kemudian mentransfer secara tanpa warkat (scriptiess)INDON 38 ke Rekening Kustodian Penggugat di TurutTergugat V (Bukti P3C).Halaman 10 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKI1.28.4.e.
759 — 316
Bank MaybankSyariah Indonesia, yang diberi tanda bukti P1C;4. 1 (satu) buah fotocopy Pengumuman Ringkasan RancanganPengambalian, yang diberi tanda bukti P2;5. 1 (satu) buah fotocopy Risalah Perundingan Bipartit, atas nama Analia,yang diberi tanda bukti P3A;6. 1 (satu) buah fotocopy Risalah Perundingan Bipartit, atas nama BachrulFirmansyah, yang diberi tanda bukti P3B;7. 1 (satu) buah fotocopy Risalah Perundingan Bipartit atas nama Dian KarinaApriani, yang diberi tanda bukti P3C;8. 1 (satu) buah fotocopy
124 — 34
Kennet Hidayat pada tanggal 11Agustus 1982 memperoleh hak atas tanah dengan cara membeli dariHamisyah dengan luas 22752 M2 Surat Ukur tanah 2580/1982 yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria Balikpapan 14 Juli 1982;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3a, bukti P3b, bukti P3c,Penggugat telah membuktikan bahwa Dr.
316 — 648
Sampai dengan Rp 3 Milyar ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang adalah C(Semua pimpinan PT PLN Unit Bisnis (P3B, JASTEK, JASDIK, JE, PPM,BENGKEL, WIALAYAH DISTRIBUSI/PROYEK INDUK).Di atas Rp. 3 milyar ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang adalah A (DireksiPT.
260 — 597
Divisi Packaging Pwk.Tanggal : 05 Januari 2014e Serah TerimaBukti P3a dan Bukti P3b adalah untuk membuktikan bahwa benar ParaPenggugat telah mengirimkan surat permohonan perundingan kenaikanupah;4. BUKTIP4:Minutes of MeetingTanggal : 20 Januari 2014Waktu : 10.00 s/d selesai WIBTempat : Ruang Meeting OfficeBUKTI P4 adalah untuk membuktikan bahwa benar telah terjadiperundingan antara Para Penggugat yang diwakili olen PUK SPAI178FSPMI, Tergugat, PUK SPSI dan PUK FKI.
607 — 232
Tentang keberadaan dan keabsahan perjanjianperjanjian yang dibuatantara Penggugat dengan pihak Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3B, P8C, P3D, dan P3E, ternyata bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani AktaPerjanjian dan Akta Addendum sebagaimana tersebut dibawah ini: a. Akta No.28, tanggal 03 September 2010 tentang Perjanjian KerjasamaInvestasi dan Pembangunan Proyek PT.
Para Tergugat; Menimbang, bahwa menurut Penggugat tidak terlaksananya proyek a quoi.c pembangunan apartemen dan kantor disebabkan oleh perbuatan wanprestasiyang dilakukan oleh Para Tergugat karena Para Tergugat tidak melaksanakan isiperjanjian sebagaimana tertuang dalam Akta No.28 tanggal 3 September 2010beserta Addendumnya dan Akta No.91 tanggal 29 Maret 2011 (perjanjian PAPS)Halaman 793 dari 804 Halaman PUTUSAN Perkara Perdata No, 315/Pdt.G/2016/PN.JKT.PSTbeserta Addendumnya (vide bukti P1, P2, P3B
319 — 103
Comradindo Lintasnusa Perkasa, maka sayalakukan approval atau otorisasi tsb. dengan password khusus tadi ; Bahwa pembayaran cicilannya dimulai bulan Januari 2013 ; Bahwa mekanisme untuk membayar uang cicilannya adalah :Bahwa sesuai dengan Surat Pengikatan Jual Beli (P3B) Unit SatuanRumah Susun Non Hunian (Kantor) Nomor; 090/ P3 B/CLP BJB/XI/12pada tanggal 12 November 2012, pambayaran cicilan atau angsuran diaturdaiam pasal 6 ayat (2), serta lampiran Berita Acara Negosiasi dimanaangsuran dimulai pada
373 — 112
PLN (Persero).Di Satuan Unit Bisnis / Operasional.Sampai dengan Rp 3 Milyar ditetapkan oleh Pejabat yangberwenang adalah C (Semua pimpinan PT PLN Unit Bisnis(P3B, JASTEK, JASDIK, JE, PPM, BENGKEL, WIALAYAHDISTRIBUSI /PROYEK INDUK).Di atas Rp.3 milyar ditetapkan oleh Pejabat' yangberwenang adalah A (Direksi PT.