Ditemukan 4981 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-05-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA SERANG Nomor 1155/Pdt.G/2019/PA.Srg Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 2
9 — 2
yurisdiksi dari Pengadilan Agama Serang;Menimbang, bahwa dari bukti P.2 maka ternyata antara Pemohonkonvensi dengan Termohon konvensi adalah sebagai suami isteri sah yangtelah menikah pada tanggal 13 September 1997 dengan mengikuti tata caraAgama Islam dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakankewenangan absolute Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Serang;Menimbang, bahwa bukti P.3 Foto copy slip gaji dengan nominal Rp.10.917.256, menunjukan bahwa pemohon benar seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-02-2017 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Bnr Tanggal 1 Maret 2017 — Perdata-Pemohon-NAFIATUN.
34 — 6
34 — 6
NUR FAOJI TUJIONO diubah / diperbaikimenjadi tertulis dan terbaca TUJIYONO serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, Hakim berpendapat patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum keduasampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam SuratPermohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebutmaka biaya perkara
Register : 09-07-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PA PALU Nomor 472/Pdt.G/2018/PA.Pal Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat vs Tergugat
28 — 29
28 — 29
Putusan Nomor 472/Pdt.G/2018/PA.Pal.Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayahYurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi kewenangan PengadilanAgama Palu ;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-08-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA Sukamara Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Skr Tanggal 21 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 23
55 — 23
., namun tidak juga berhasil mendamaikan Pemohon danTermohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian,dalam kaitannya dengan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon diPengadilan Agama Sukamara;Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian, wajid memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagaiPenggugat/Pemohon
Register : 11-12-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 06-03-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 323/Pdt.P/2014/PA.Sda Tanggal 12 Februari 2015 — PEMOHON I & PEMOHON II
7 — 0
7 — 0
KANDUNG PARA PEMOHON, tanggallahir 11 September 2002, ANAK KANDUNG II PARA PEMOHON, tanggal lahir05 November 2004, dan ANAK KANDUNG IIl PARA PEMOHON, tanggal lahir25 September 2006 ditetapbkan sebagai anak kandung Para Pemohon patutdikabulkan;Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan BAB V Pasal 27 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, makadiperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaksebagaimana penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Register : 16-03-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PT PALU Nomor 13/PDT/2020/PT PAL Tanggal 22 April 2020 — Pembanding/Penggugat : SALMAN SAID UMAIYER
Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu
Terbanding/Tergugat II : SYEHA MAHFUD GODAL
68 — 33
Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu
Terbanding/Tergugat II : SYEHA MAHFUD GODAL
68 — 33
Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1982 disebutkan:1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajid memperhatiakn denganseksama alasanalasan yang dikemukakan dalam Surat Permintaan Izindan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;2) Apabila alasanalasan dan syaratsyarat yang dikemukakan dalampermintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harusmeminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-02-2012 — Putus : 09-08-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan PA GIANYAR Nomor 8/Pdt.G/2012/PA.Gia Tanggal 9 Agustus 2012 — Perdata Agama Perceraian
Penggugat vs Tergugat
56 — 29
56 — 29
Surat Keputusan pemberian izin perceraian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan oleh Bupati Gianyar dengan Nomor 830/06F/HK/2012 tertanggal 8Pverursturss DOL, mmc nrBahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua)orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat, yaitu;1.
Register : 15-04-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Wsp Tanggal 11 Juni 2015 — penggugat dan Tergugat
23 — 19
23 — 19
Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlakuSubsider:Mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, terlebin dahulu karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat olen Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah denganPerturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
Register : 20-10-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 2432/Pdt.G/2020/PA.Bjn Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 33
102 — 33
Tergugat sebagai POLRI telah memberitahukan/melaporkan kepada atasan Tergugat, kemudian atasan Tergugatmenerangkan bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugatsebagaimana surat Pemberitahuan dari Kapolres Bojonegoro NomorB/1104/XI/KEP/2020/Bagsumda tanggal 9 November 2020 yang diserahkanoleh Penggugat kepada Majelis Hakim, dengan demikian Majelis Hakim menilalbahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang ljin Perceraian dan Perkwinan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 19/G/2020/PTUN.KPG Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat:
GABRIEL KOLI KOLIN
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
332 — 156
GABRIEL KOLI KOLIN
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
332 — 156
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSANGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : BKD.882.2 / 240 /MUT PP / 2017, TANGGAL 20 AGUSTUS 2019 TENTANGPEMEBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPILYANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN TANPA HAK PENSIUNATAS NAMA GABRIEL KOLI KOLIN. NIP. 196004132014061001,YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR;4.
Register : 09-05-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA TARAKAN Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Trk Tanggal 29 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 1
17 — 1
Trksuami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pulakedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihakpihak(persona standi in judicio) dalam perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang menggugat cerai kepada Tergugat, atas hal tersebut Penggugat telahmengajukan Surat Keputusan Walikota Tarakan (P,3),,oleh karena itu Sesuaiketentuan Romawi II angka 2 Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan
Register : 27-10-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN BATAM Nomor 445/Pdt.P/2021/PN Btm Tanggal 15 Nopember 2021 — Pemohon:
KA TENG
32 — 29
KA TENG
32 — 29
Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan inikepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam,paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan iniditerima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam membuat catatan pinggirpada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang telah ditentukan undangundang atas Perubahan nama Pemohontersebut ;4.
Register : 08-07-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PA PUTUSSIBAU Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Pts Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 2
45 — 2
dinyatakan terbukti bahnwa Pemohonsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat izin dari SekretariatDaerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengajukan gugatancerai terhadap Termohon, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilaiPemohon telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-09-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 176/Pdt.P/2018/PN Bnr Tanggal 25 September 2018 — Pemohon:
KIYEM
24 — 5
KIYEM
24 — 5
salinan Penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan tanggallahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang tertulis pada AktaKelahiran Pemohon yang bernama KIYEM Nomor 21827/TP/2008 tanggal 25September 2008, tertulis dan terbaca 25 Mei 1974 dan SUJARNO denganMANISEM dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 6 Agustus 1974dan SUJARNO dengan MANIEM serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
Register : 22-04-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN AMURANG Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Amr Tanggal 23 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 24
39 — 24
pihakpihak yangbersangkutan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) dapatdikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-07-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 11-02-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1557/Pdt.G/2019/PA.Mks Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 5
10 — 5
Bahwa setelah penggugat terangkat sebagai pegawai negeri sipilyang bertugas dikabupaten takalar, penggugat mengajak tergugat untuktinggal bersama di kabupaten takalar, namun tergugat tidak mau sertatidak mengindahkan ajakan penggugat tersebut;7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggaldengan tergugat sejak akhir 2015, dimana penggugat sudah tidakcocok lagi hidup rumah tangga sebagai suami istri;8.
Register : 03-04-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PA PALU Nomor 243/Pdt.G/2017/PA.PAL. Tanggal 8 Mei 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
16 — 12
16 — 12
namaZul Aida binti Palihu, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayahYurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dankewenangan Pengadilan Agama Palu ;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-10-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 90/Pid.B/2020/PN Mbn Tanggal 7 September 2020 — Sapri bin Hambali
201 — 41
201 — 41
Saksi juga melihat selama pengintaian ada masyarakat sipilyang melalui jalan tersebut;Bahwa selain itu di lokasi sepeda motor disembunyikan, Saksi ada melihatseorang perempuan yang saksi lupa wajahnya;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakmengajukan keberatan;3.
Saksi juga melihat selama pengintaian ada masyarakat sipilyang melalui jalan tersebut;Bahwa selain itu di lokasi sepeda motor disembunyikan, Saksi ada melihatseorang perempuan yang saksi lupa wajahnya;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakmengajukan keberatan;4.
Putus : 01-11-2011 — Upload : 15-12-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 08/G/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 1 Nopember 2011 — ZULIMI, S.Sos., M.Si; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
102 — 47
102 — 47
Oleh karena itu) pula BAPEK seharusnyamengedepankan fungsi sebagai Pembela bagi setiap Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan keberatan banding administrasi pada lembaga BAPEKyang terhormat ini ; Namun kenyataannya BAPEK telah berubah fungsi justru telah merupakanperpanjangan tangan dari para penguasa atau berpihak dengan parapenguasa, sehingga tidak mencerminkan pembinaan pegawai yang baik,justru merupakan Keputusan yang mematikandan tidak memberi kesempatan kepada PENGGUGAT untuk memperbaikidiri dengan
Namun hal ini dapatdirasakan bahwa Asisten Sekretaris BAPEK tersebut justrumelakukan tindakan yang sejalan dengan Kekuasaan Birokrasitidak melakukan pembelaan kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan, oleh karena itu Asisten Sekretaris BAPEKtersebut telah tidak melaksanakan Misi BAPEK dengan benar.16 Bahwa tindakan TERGUGAT dinilai berlebihan, tendensius,tidak cermat, tidak teliti, tidak menyentuh rasa keadilan dantidak sejalan dengan pembinaan pegawai yang baik, azaskepastian hukum, azas keadilan
Register : 08-06-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PA Wangi Wangi Nomor 0106/Pdt.G/2020/PA.Wgw Tanggal 29 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 18
34 — 18
dan/atau pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasanTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian dari atasan Tergugat, Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat/golongan Pengatur Muda, IV/b dengan pengangkatannyasebagai CPNS terhitung sejak Juli 1982 sesuai dengan NIP Tergugat atautelah memiliki masa kerja 38 tahun jika dihitung sejak gugatan ini diajukan,sehingga dengan fakta
Putusan No.0106/Padt.G/2020/PA.Wgwdan/atau pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkanSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian dari atasan Tergugat, Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat/golongan Pengatur Muda, IV/b dengan pengangkatannyasebagai CPNS terhitung sejak Juli 1982 sesuai dengan NIP Tergugat atautelah memiliki masa kerja 38 tahun jika dihitung sejak gugatan ini diajukan