Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN STABAT Nomor 769/Pid.B/2014/PN.Stb
Tanggal 16 Februari 2015 — Terdakwa I. Ahmad Jemani dan Terdakwa II. Nawan
5826
  • Nawan, saksiSuriadi dan Rudi Hartono (DPO) mendatangi saksi Tengku Syahril Azwardi rumahnya dan saksi menanyakan kepada saksi Tengku Syahril AzwarSK Gubernur tersebut sudah ada ditangan ILHAM dijawab TengkuSYAHRIL Wak, Tak usah sangsi , Tidak mungkin ILHAM ISTIZHAR itumenipu tidak jadi dibeli karena teman dekat saya .Bahwa esok harinya saksi mendapat kabar dari saksi Tengku SyahrilAzwar untuk datang kerumah saksi Tengku Syahril Azwar penambahanuang Panjar, kemudian Para Terdakwa menghubungi saksi
Register : 23-09-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PA SELAT PANJANG Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Slp
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
499
  • Perkara No.203/Pdt.G/2020/PA Slp.nyaman bukan berselingkuh yang notabenya saudara Seseorangmempunyai istri dan 2 (dua) anak masih kecil membuat rumah tanggaorang rusak berantakan akibat perselingkunhan mereka, dan saudaraSeseorang terkena sangsi di kantornya, berdasarkan tabayun tergugatkepada istri Seseorang bahwa saudara Seseorang sering mabukmabukpulang kerumah pergi kekaroke bersama saudari Penggugat yaituPenggugat berdasarkan pengakuan saudara Seseorang kepada istrinya,dan saudari Penggugat
Register : 24-05-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
26679
  • Sehingga PerbuatanTergugat II dan Tergugat IIIyang demikian dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum.BahwaTergugat V dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi yangdijatuhkan kepada Tergugat atas pelanggaran hokum melanggarPeraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 yang berbuny/i:1.
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA PURBALINGGA Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Pbg
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
245
  • Perihal pernah melakukan pelanggaran disiplin,Pemohon telah menerima sangsi tersebut mengapaPemohon tidak menyebutkan pelanggaran apa yang telahdilakukan? apakah Pemohon tidak berani menyebutkan apasebenarnya yang membuat Pemohon terkena sanksipelanggaran disiplin. 2? =Mengapa Pemohon tidakmenguraikannya?.
Putus : 03-12-2012 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 297/Pid.B/2012/PN.DUM
Tanggal 3 Desember 2012 — 1. Jaafar, S.Sos Als Jaafar Bin M. Haji Yahya; 2. Ismail Bin Kartubi.
10915
  • Kemudian Terdakwa mengatakan kepadaTerdakwa I, Kalau Pak Camat ngomong begitu, lanjutkansaja;Bahwa Terdakwa masih ragu atau sangsi dengan perkataanTerdakwa II, lalu Terdakwa menemui Camat MedangKampai Dumai yang bernama AHMAD RAMADHAN dihalaman Eks Kantor Wali Kota dan menanyakan, Apa betulBapak menyuruh saya melanjutkan menanda tangani SKTsebab Sdr. ISMAIL bersama masyarakat ramairamai datangke rumah. Lalu Sdr. AHMAD RAMADHAN menjawab,Tidak apaapa, lanjutkan saja.
    Kemudian Terdakwa I mengatakan kepadaTerdakwa II, Kalau Pak Camat ngomong begitu, lanjutkan saja;Bahwa oleh karena Terdakwa I masih ragu atau sangsi dengan perkataanTerdakwa II, lalu Terdakwa I menemui Saksi AHMAD RAMADHAN dihalaman Eks Kantor Wali Kota dengan mengatakan, Apa betul Bapakmenyuruh saya melanjutkan menanda tangani SKT? Sebab Sdr. ISMAILbersama masyarakat ramairamai datang ke rumah. Lalu Saksi AHMADRAMADHAN menjawab, Tidak apaapa, lanjutkan saja.
    Kemudian Terdakwa I mengatakan kepadaTerdakwa II, Kalau Pak Camat ngomong begitu, lanjutkan saja;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I masih ragu atau sangsi denganperkataan Terdakwa II, lalu Terdakwa I menemui Saksi AHMAD RAMADHAN dihalaman Eks Kantor Wali Kota dengan mengatakan, Apa betul Bapak menyuruh sayamelanjutkan menanda tangani SKT? Sebab Sdr. ISMAIL bersama masyarakat ramairamaidatang ke rumah. Lalu Saksi AHMAD RAMADHAN menjawab, Tidak apaapa,lanjutkan saja.
    Kemudian Terdakwa I mengatakan kepadaTerdakwa II, Kalau Pak Camat ngomong begitu, lanjutkan saja;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I masihragu atau sangsi dengan perkataan Terdakwa II, lalu Terdakwa I menemui Saksi AHMADRAMADHAN di halaman Eks Kantor Wali Kota dengan mengatakan, Apa betul Bapakmenyuruh saya melanjutkan menanda tangani SKT? Sebab Sdr. ISMAIL bersamamasyarakat ramairamai datang ke rumah. Lalu Saksi AHMAD RAMADHAN menjawab,Tidak apaapa, lanjutkan saja.
Register : 20-03-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 9-K/PM.II-10/AD/III/2020
Tanggal 18 Juni 2020 — Oditur:
Rudiyanto, S.H.
Terdakwa:
Wisnu Anggara Wiatna
18964
  • Bahwa Terdakwa sudah mengetahui resiko hukuman bagianggota TNIAD yang kedapatan menawarkan, menjual,membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupunmenyerahkan Narkotika jenis sabusabu yaitu akan diporsessecara hukum bila terbukti akan menjalani hukuman danditambah sangsi pemecatan dari kedinasan Militer, tetapi karenaHim.44 dari 8LHIm.PUTUSAN Nomor 9K/PM II10/AD/II1/2020MenimbangTersanga khilaf, saat itu pikiran Terdakwa tidak sejauh itu.Terdakwa berniat hanya membantu sebagai teman saja
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 149/Pid.B/2013/PN.DUM
Tanggal 1 Agustus 2013 — Aripin Bin Riduan
9915
  • Kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr.ISMAIL, Kalau Pak Camat ngomong begitu, lanjutkansaja;Bahwa Saksi masih ragu atau sangsi dengan perkataan Sdr.ISMAIL, lalu Saksi menemui Sdr. AHMAD RAMADHANselaku Camat Medang Kampai Dumai di halaman Eks KantorWali Kota dan menanyakan, Apa betul Bapak menyuruhsaya melanjutkan menanda tangani SKT sebab Sdr. ISMAILbersama masyarakat ramairamai datang ke rumah. LaluSdr. AHMAD RAMADHAN menjawab, Tidak apaapa,lanjutkan saja.
Register : 08-10-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 37/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
NY. JOSINA MATULESSY, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
288180
  • ., Tanggal 28 Februari 2019 tentang PetunjukPelaksanaan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah dijatuhihukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap, yang pada angka 5 (lima) menyatakan PPK dan PYB yang tidakmelaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sangsi administrasi berupapemberhentian sementara tanpa memperoleh hakhak jabatan sesuaipasal 81 ayat 2 huruf c UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, hal ini berarti tergugat menerbitkan objeksengketa karena
Putus : 03-08-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 3 Agustus 2015 — Drs. H. SUKONO , MM ; KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK
11263
  • sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaanbuktidimaksud.Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22 : Point36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dan kewajiban yangdiakuisisi antara lain sebagai berikut :Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akan diterimadengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangi penyisihanpiutang sangsi
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan buktidimaksud.Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22 : Point36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dan kewajiban yangdiakuisisi antara lain sebagai berikut :30* Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akan diterimadengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangi penyisihanpiutang sangsi
    (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang = danbertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul daripenggunaan bukti dimaksud.Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22 : Point36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dan kewajiban yangdiakuisisi antara lain :Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akan diterimadengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangi penyisihanpiutang sangsi
Register : 30-11-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 148/PDT/2018/PTBTN
Tanggal 26 Nopember 2018 — Ny. Hj. MALA FATMA HUSIN, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal/alamat terakhir di Jl. Mars I No. 4 Villa Cinere Mas, Cinere, Kecamatan Pisangan, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Alamsyah Hanafiah, S.H., M.H., Herlinda, S.H., Dody Novizar M, S.H., M.H., R. Hasan Fikrie A., S.H., M.H., Bakas Manyata, S.H., Jerri Simarmata, S.H., Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor di Law Office Alamsyah Hanafiah & Partner, Jl. Letjen. R. Suprapto, Ruko Cempaka Mas, Cempaka Mas Barat Blok C No. 7 Jakarta Pusat, Indonesia 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut PembandingI/ Turut Terbanding semula sebagai Tergugat I. MELAWAN: 1. Tuan SUSANTO DARMA PUTRA, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Gempol No. 17 Bambu Apus Ceger Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bungaran Sitanggang, S.H., M.H., Sarma Marihotua, S.H., M.H., CLA dan Jeni Limbong Allo, S.H., Advokat & Pengacara dari Kantor Advokat & Pengacara BUNGARAN SITANGGANG, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Palem Lestari Blok H/19 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK/BSA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Penggugat. 2. HAMZAH,warga Negara Indonesia,pekerjaan swasta, beralamat di Kampung Lio Jl. Nurul Ikhwan No. 18 B RT 005 RW 001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wendra Puji, S.H., M.H., Nursal, S.H., Afriyati, S.H., Advokat dan Pengacara berkantor di Komplek PerkantoranFatmawati Mas Blok 1 No. 118 Jalan RS. Fatmawati No. 20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/WP-R/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II (Turut Terbanding)/Pembanding II semula sebagai Tergugat II. 3. AHLI WARIS H. ABDULLAH A. BONA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pondok Serut RT 003/003 No. 126, Desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini awalnya memberi kuasa kepada Sutrisno Wijaya, beralamat di Pondok Serut RT. 003/003 Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 5/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, kemudian memberi kuasa kepada Irfan Iskandar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Irfan Iskandar, SH & Rekan, beralamat di Perumahan Duta Bintaro Blok E3 No. 72 RT. 03 RW. 09, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding III semula sebagai Tergugat III. 4. AHLI WARIS JIMAN bin GARIP, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Lio RT 001/001 No. 39, Desa Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang, beralamat di Kp. Lio RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 20/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV. 5. AHLI WARIS UNDIN bin DAMIN, warga negara Indonesia, alamat terakhir di Kampung Lio RT 005/001 No. 13, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunalan, beralamat di Jl. Masjid Nurul Ikhwan RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 19/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V. 6. M. DJAMIN,warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kampung Serut RT 001/002, Desa Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula sebagai Tergugat VI. 7. H. HAPANI/AHLI WARIS H. HAPANI, warga negara Indonesia, swasta, alamat terakhir di Jl. Falah RT 002/003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabenih, S.H., Merlina, S.H. dan Andi Baroar Nasution, S.H., M.H., para Advokat pada kantor hukum”LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI-SABENIH MANONG (LBH ANE-SM), berkantor di Jalan Mandor Husen RT. 008 RW. 010 No. 189, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula sebagaiTergugat VII. 8. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTAMADYA TANGERANG SELATAN, berkedudukan di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jemmy D. Winerungan, A.Ptnh., Saleh Yahya, S.H., M.Kn., Aris Prasetiantoro, S.H., Junus Nicholas Butar Butar, S.H. dan Amrinif, S.H., Pejabat dan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1930/600.7.36.14/XI/2016 tanggal 16 November 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Iz.Insidentil/2016/PN.TNG tanggal 25 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I. 9. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) dahulu PT. PERKEBUNAN XI, berkedudukan di Jl. Sindangsima No. 4 Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Naning Diah Trisnowati, S.H., Roldiman KS, S.H., Giri Sari Ratu Timur, S.H., Helen Rosdiana Siagian, S.H., Ahmad Huda Dayan Nasution, S.H., Haryatama, S.H., Teguh Megantara Saputra, S.H. dan Dadi Wardiman, S.H., karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII, berkedudukan hukum di Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK/III.2/105/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 67/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 2 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagaiTurut Tergugat II. 10. KEPALA KECAMATAN PONDOK AREN, berkedudukan di Jl. Graha No. 1 Bintaro 15228, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Kunen., Pelaksana/Staf PPATS Kecamatan Pondok Aren, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800/545-Pem/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 6/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagaiTurut Tergugat III. 11. KEPALA KELURAHAN PONDOK KACANG TIMUR, berkedudukan di Jl. Pondok Raya No. 1, Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masbulloh, S.E., Perangkat Kelurahan Pondok Kacang Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 4/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula sebagaiTurut Tergugat IV.
60680
  • Yang oleh karenahukum pidana tidak memberikan ganti kerugian sebagai misal adalah pasal351 tentang penganiyaan dan atau pasal pidana tentang kecelakaan lalulintas, dimana seseorang yang melanggar hukum pidana tersebut hanyadiberikan sangsi badan berupa sanksi penjara dan atau kurungan selamamasa tertentu bahkan sangsi nyawa, maka korban yang merasa dirugikanitu. untuk mendapatkan ganti kerugian umumnya mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365KUHPerdata.Dengan
Register : 19-12-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2020 — Penggugat: NUTFAH M. ARIF.S.Pd.,M.Pd Tergugat: 1.STKIP Kie Raha Kota Ternate 2.YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MALUKU UTARA INDONESIA
24068
  • Fotocopy dari asli surat no. 712/A.K.VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019perihal Pemberian Sangsi kepada Penggugat dan rekan dosen lainnyaberupa tidak diberikan mengajar selama 1 tahun (2 semester) di lingkunganSTKIP, diberi tanda P11;12. Fotocopy dari fotocopy surat kepada Kepala LLDIKTI dari Penggugat danrekan dosen tanggal 09 September 2019, tentang pengaduan sanksi yangdiberikan Tergugat dilampiri kronologi masalah, diberi tanda P12;13.
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
4311336
  • dikomunikasikan lagi denganRumah Sakit ;Bahwa alat tidak disediakan Rumah Sakitternyata dokter menyediakan bagidiri sendiri dan digunakan hal tersebut Ahli tidak bisa jawab ;Bahwa ada kondisi alat dibawa dokter sendiri nomenklaratur tidak ada tapidokter membawa sendiri Direktur menyatakan tidak ada larangan,konsekwensi penagihan itu yang jadi masalah kalau tidak ditagih tidak apaapa ;Bahwa didalam pengadaan barang dan jasa ada etika, bagaimana kondisidikarenakan pasien antridan harus menolong ada sangsi
    tidakbisa menilai pelanggaran dan etika ;Bahwa ketika ia tahu pertanggungjawaban padanya harus dinilai ;Bahwa kita tidak bisa mengambil etika karena itu adalah konsep ;Bahwa Etika dan hukum dengan istilah kesehatan, keselamatan orang sakitharus menjadi pertama, harus diutamakan menurut pendapat ahli uukumyang paling tinggi adalah Jiwa, kejahatan harkat dan martabat, etika itupilihan saja ;Bahwa ketika seorang dokter dihadapkan dengan paksaan, kalau iamenolak akan dipecat atau akan mrendapatkan sangsi
    PbrBahwa Pasal 19 (8) Kerpres 54 Tahun 2010 PNS untuk tidak menjadiPenyedia barang dan Jasa Pemerintah kecuali yang bersangkutanmengambil cuti diluar tanggungan Negara, tapi tidak diberi sangsi apakewajiban apa yang dilanggar sangsinya ada kalau tindakan ya disiplin ;Bahwa seorang PNS melakukan operasi dalam melakukan operasi iadiminta untuk menyediakan alat atau memakai alat sendiri karena RSUDtidak menyediakan, dalam pelaksanaan barang dibayar setelahditandatangani oleh Pejabat yang harus tandatangan
    Perusahan tersebutsudah diberikan sangsi disiplin perusahaan terima menurut pendapat Ahlididalam PP No 23 tahun 2010 yang menilai salah itu adalah atasan, kalaudiperintahkan pimpinan untuk menyetujui tidak bisa diterapkan PP No. 23kalau di RSUD kebutuhan disediakan untuk efektif ia boleh melakukannya ;Bahwa Kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya uang, suratberharga, dan barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaiakibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;Bahwa
    PbrBahwa sebagai PNS ia diperintah, ia melakukan itu pendapat Ahli Posisi iatahu uang hasil kejahatan ia melakukan bertentangan, kalau ia melakukankewajiban menolong Pasien dokter rugi tidak minta bayar tidak ada tindakPidana, kalau ia tahu ia melakukan ia diminta dalam pilihan kalau tidakmelakukan dapat sangsi kalau ia tahu karena konsekwensi itu alasanpembenar.
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
26368
  • mengadakan yang harus dilakukan dikomunikasikan lagi denganRumah Sakit ;Bahwa alat tidak disediakan Rumah Sakit ternyata dokter menyediakan bagidiri sendiri dan digunakan hal tersebut Ahli tidak bisa jawab ;Bahwa ada kondisi alat dibawa dokter sendiri nomenklaratur tidak ada,Direktur menyatakan tidak ada larangan, konsekwensi penagihan itu yangjadi masalah kalau tidak ditagih tidak apaapa ;Bahwa didalam pengadaan barang dan jasa ada etika, bagaimana kondisidikarenakan pasien antridan harus menolong ada sangsi
    tidakbisa menilai pelanggaran dan etika ;Bahwa ketika ia tahu pertanggungjawaban padanya harus dinilai ;Bahwa kita tidak bisa mengambil etika karena itu adalah konsep ;Bahwa Etika dan hukum dengan istilah kesehatan, keselamatan orang sakitharus menjadi pertama, harus diutamakan menurut pendapat ahli uukumyang paling tinggi adalah Jiwa, kejahatan harkat dan martabat, etika itupilihan saja ;Bahwa ketika seorang dokter dihadapkan dengan paksaan, kalau iamenolak akan dipecat atau akan mrendapatkan sangsi
    yangmengadakan suatu perjanjian untuk pengadaan barang dan jasa ;Bahwa la bertindak sebagai Penyedia barang dan Jasa harus memenuhiPersyaratan persyaratan sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010;Bahwa syarat sebagai Penyedia barang dan jasa tersebut dituangkan dalamkontrak, kalau tidak memenuhi otomatis ditolak dan tidak diterima ;Bahwa Pasal 19 (3) Kerpres 54 Tahun 2010 PNS untuk tidak menjadiPenyedia barang dan Jasa Pemerintah kecuali yang bersangkutanmengambil cuti diluar tanggungan Negara, tapi tidak diberi sangsi
    apakewajiban apa yang dilanggar sangsinya ada kalau tindakan yadisiplin ;Bahwa seorang PNS melakukan operasi dalam melakukan operasi iadiminta untuk menyediakan alat atau memakai alat sendiri karena RSUDtidak menyediakan, dalam pelaksanaan barang dibayar setelahditandatangani oleh Pejabat yang harus tandatangan Perusahan tersebutsudah diberikan sangsi disiplin perusahaan terima menurut pendapat Ahlididalam PP No 23 tahun 2010 yang menilai salah itu adalah atasan, kalaudiperintahkan pimpinan untuk
    dokter tidak bisadimintakan pertanggungjawaban tapi Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran dan Panbitia lainnya, tapi kalau ia tahu ia disidik iamasuk dalam pasal 5 Tindak Pidana Pencucian uang ;Bahwa sebagai PNS ia diperintah, ia melakukan itu pendapat Ahli Posisi iatahu uang hasil kejahatan ia melakukan bertentangan, kalau ia melakukankewajiban menolong Pasien dokter rugi tidak minta bayar tidak ada tindakPidana, kalau ia tahu ia melakukan ia diminta dalam pilinan kalau tidakmelakukan dapat sangsi
Putus : 24-03-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 158 /Pid. Sus /2011 /PN.TK.
Tanggal 24 Maret 2011 — NATALIS YATI.S.Pd binti HASANUDIN
1284
  • Oleh karenanyaberdasar pada ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP dan ketentuanpasal 14 UU no.10 tahun 2003 , maka harus dinyatakan di sinibahwa melanggar KEPRES tidak dapat dipidana ,karena KEPREStidak memuat ketentuan pidana sebagaimana produklegislasi.Demikian pula peraturan lain seperti praturanMentri,ataupun perjanjian perjanjian ,pelanggaran terhadapaturan aturan tersebut tidaklah mengandung pengertian melawanhukum dengan ancaman atau sangsi pidana bagi barang siapa yangmelanggarnya .
Register : 08-06-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 09-12-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 98/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
1.Zidni Sukron
2.Nur Hamid, SEI, IB
3.Ahmad Samsul Muarif, SE
4.Hermanto
5.Erlinda Ratna Sari
6.Siswanda Tiyas Prasetyo
7.Ajang Tsanial Mauhebat
8.Muhammad Ainun Najib
9.Nur Asyiq
Tergugat:
Kepala Desa Temuroso Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak
15166
  • , kurang lebih sekitar 15 yang aktif sekitar 40persen ;Halaman 57 dari 101 halaman Putusan Nomor : 98/G/2018/PTUN.SMG Bahwa prosentase penilaiannya untuk tes tersebut, menurut Perda yangSaksi pelajari di situ, akademik diambil 50 persen, sedangkan praktek komputer30 persen, interviu 20 persen : Bahwa pengumumannya hari Rabu siangnya Kita dapat informasi habisashar, Saksi sengaja agak telat karena setahu Saksi pengumuman itu dua atausatu hari setelah ujian tapi faktanya sampai nunggu lama, Saksi sangsi
Putus : 16-04-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 5/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 16 April 2012 — SURYO SUTIYOSO A.Ks
6113
  • dandisetiap instansi juga harus ada Bendahara Penerima ;Bahwa yang berhak menunjuk untuk mengelola kKeuangan Negara padasuatu Instansi adalah pengelola Kepala Saker (satuan Kerja) untukmenunjuk seorang yang akan ditunjuk sebagai Bendahara Penerima ;Bahwa Bendahara Penerima tersebut merupakan jabatan FungsionalBahwa menentukan PNBP tersebut sejak timbulnya perikatan sudah dapatmenentukan PNBP yang menjadi hak Negara dan harus disetorkan ke kasNegaraBahwa apabila ada pelanggaran pada setoran PNBP sangsi
Register : 24-09-2012 — Putus : 22-12-2010 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN BANGIL Nomor 706/PID.B/2010/PN.Bgl.
Tanggal 22 Desember 2010 — MERY ANDAYANI
9435
  • ke rekening saksi, tetapi pada kenyataannya tidak menyetor dan saksimerasa dibohongi terdakwa ;bahwa begita mengetahui BGBG yang dipinjamkan tersebut ada masalah saksimenanyakan ke terdakwa akan tetapi HPnya tidak diaktifkan dan saksi pernahmenegur TEK GWAN akan tetapi disuruh menghubungi terdakwa ;bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih dari Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dan ada 3 BG yang diisi terdakwa diblack list Bank BCAserta selama 1 (satu) tahun saksi mendapat sangsi
Putus : 16-02-2015 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN STABAT Nomor 770/Pid.B/2014/PN.Stb
Tanggal 16 Februari 2015 — Suriadi
6838
  • dengan saksi Anmad Jemani dan saksi Nawandi kantor Notaris NILAWATI untuk dibalikan nama, dan di kantorNotaris NILAWATI, Terdakwa, saksi Anmad Jemani, saksi Nawan danRudi Hartono menandatangani surat Balik Nama SK Gubernurmenjadi nama saksi Ilham Istizhar;Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Anmad Jemani dan saksi Nawanmendatangi saksi Tengku Syahril Azwar di rumahnya dan Terdakwamenanyakan kepada saksi Tengku Syahril Azwar SK Gubernurtersebut sudah ada ditangan ILHAM dijawab Tengku SYAHRIL Wak, Tak usah sangsi
Register : 30-05-2012 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 248/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 April 2013 — THOYIB BAHRI, SH >< PRESIDEN RI, Dk
19338
  • dua) tahun dan ayat (3)menetapkan bahwa pembayaran harga tanah diselesaikan paling lama 1(satu) bulan setelah masa kontrak rumah habis.7) Pasal 8 ayat (1) bahwa setiap warga diwilayah penanganan wajibmeninggalkan dan mengosongkan selambatlambatnya 90 (Sembilanpuluh) hari kalender sejak diterimanya uang kontrak.Uang kontrak rumah dibayarkan kepada masyarakat pada bulan September2008 dan Oktober 2008.Ayat (2) menetapkan bahwa bagi warga yang tidak mematuhi ketentuan padaayat (1) di atas akan diberi sangsi
Register : 16-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 1-K/PM.I-04/AD/I/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — Oditur:
Darwin Butar Butar, SH
Terdakwa:
1.Rohim
2.Alamin Anhar
13249
  • Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa1 datang ke PTLPPBJ untuk mengambil alat berat tersebut dilengkapidengan surat kuasa dari CSUL Finance namun atas namaSdr Muliadi yang diberi kuasa dan Terdakwa bersamaTerdakwa1 Serda Rohim hanya mendampingi, dan tanpasepengetahuan dari kesatuan serta tidak dilengkapi suratperintah dari kesatuan itu semua atas inisiatip Terdakwasendiri untuk mencari tambahan diluar dinas dan Terdakwasiap menerima sangsi dari atasan Terdakwa dan Terdakwatidak akan mengulangi lagi.Bahwa