Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-01-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 17-06-2019
Putusan PA RAHA Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rh Tanggal 28 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 11
61 — 11
Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan Oleh Kepala Badan AdministrasiNegara Nomor 585510 tertanggal 14 Februari 19854. Bahwa pada saat PEMOHON melangsungkan Pernikahandengan Alm. Laode Komangka masih terikat perkawinan yang sah sertaTERMOHON tidak pernah memberikan izin Poligami kepada Alm.
Register : 18-06-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA Muaradua Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Mrd Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 12
18 — 12
dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidakdatang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiranTergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa, untuk memenuhi ketentuan izin bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 06-08-2008 — Putus : 16-12-2008 — Upload : 22-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 116/G/2008/PTUN-JKT Tanggal 16 Desember 2008 — Machmud;Jaksa Agung Republik Indonesia
42 — 25
42 — 25
berlaku, karena Penggugat betul betulsakit dan tidak dapat menjalankan tugas sesuai denganijin sakit yang dibuat oleh dokter, atas kewenangandan ijin tersebut Penggugat tidak masuk kerja karenafaktor kesehatan dan kemanusiaan yang menyangkut fisikdan keselamatan jiwa Penggugat, pada waktu sakit jugapernah dibesuk oleh atasan Penggugat dan seharusnyaPejabat yang berwenang untuk memberikan rekomendasisupaya dilakukan pemeriksaan medis ke Rumah Sakit yangada team medis pemeriksaan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Olm Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 25
48 — 25
/2019/PN OlmMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan esensigugatan Penggugat tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan posisidari Penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendakmengajukan gugatan cera;Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentangtatacara bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan Perceraiandimana didalam Peraturan tersebut diatur bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 31-05-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 K/TUN/2012 Tanggal 31 Mei 2012 — Drs. SUMARSONO vs KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidakmempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam penjelasan umumPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 juncto Surat Edaran KepalaBadan Administrasi Negara Nomor 23 /SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980tentang Peraturan Disiplin PNS Romawi VI angka 1 huruf a, b, c yangmenyatakan Tujuan Hukuman disiplin adalah upaya pembinaan yaitudengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran disiplin dengan memperhatikan faktoryang
Register : 11-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 22/G/2019/PTUN.SMG Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
Muhammad Hafid, S.E.
Tergugat:
Bupati Tegal
478 — 358
Muhammad Hafid, S.E.
Tergugat:
Bupati Tegal
478 — 358
Keputusan tersebut juga telahmencabut hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah diaktifkan kembali melalui Keputusan Bupati Tegal Nomor 604 Tahun 2016 tentang pengaktifan kembali jabatan negeri A.n. MUHAMMAD HAFID, SE tertanggal 30September 2016, dalam hal ini menurut Prof.Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya Beberapa Catatan Hukum TataPemerintahan, 84 asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak seseorang yang telah diperolehberdasarkan suatu keputusan pemerintah.
P6 Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor:182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153//KEP/2018,tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kesejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopiS@SUAI ASIl); === nnn oon
Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesual asl); won Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa TengahNomor 800/09366, tanggal 6 November 2018 (fotokopisesuail aslinya); ~ Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153//KEP/2018,tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan
dikarenakan melakukan perbuatan yang melanggarketentuan Pasal 3 angka 5 dan angka 9, Pasal 4 angka 6 PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil (vide bukti P4 identik dengan T15);w bahwa meskipun pada saat putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi atas nama Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetapbelum terbit Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur mengenaiPemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai negeri sipilyang
Register : 22-09-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 30-12-2015
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 226/Pdt.G/2014/PA.Psp Tanggal 17 Desember 2014 — PENGGUGAT
VS
TERGUGAT
66 — 11
66 — 11
mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patutyang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 20-02-2019
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 0348/Pdt.G/2017/PA.LK Tanggal 15 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 8
12 — 8
sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-12-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PA SORONG Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.Srog Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
115 — 36
115 — 36
verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)R.Bg;Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon merupakan PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan, telahmendapatkan izin cerai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan,sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-02-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PA TERNATE Nomor 60/Pdt.G/2015/PA.TTE Tanggal 25 Maret 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
23 — 19
23 — 19
Penggugat bertempat tinggal dalamwilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuanPasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadiKompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;non Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan
Register : 14-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 524/Pdt.P/2020/PN Bdg Tanggal 26 Agustus 2020 — Pemohon:
NUR HIDAYAH
32 — 4
NUR HIDAYAH
32 — 4
Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bandung untukmencatat tentang perkawinan Pemohon tersebut dalam buku register catatan sipilyang berlaku bagi warga Negara Indonesia;5.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106 ( seratus enamribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh YullSinthesa Tristania, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas A Khusus,yang ditunjuk untuk memeriksa perkara Permohonan ini, berdasarkan Penetapan
Register : 09-03-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PA MASAMBA Nomor 188/Pdt.G/2018/PA.Msb Tanggal 16 Mei 2018 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
18 — 11
18 — 11
2016tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilihmediator Abdul Hizam Monoarfa, S.H. dan telah dilakukan mediasisecara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi,ternyata mediasi gagal;Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidangpertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidakberhasil, majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalamsetiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-07-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 25 / G / 2015 / PTUN.BJM Tanggal 28 Oktober 2015 — IBNU AHSAN NUGRAHA
AHMAD AGUNG PRAWIRA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN
78 — 41
78 — 41
pengambilan Akta yang sudah diperbaiki oleh TERGUGAT, namun tanpabatas waktu) yang jelas, dan akhirnyva TERGUGAT meminta agarPENGGUGAT datang kembali 3 sampai 4 hari kemudian;Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015, PENGGUGAT datang kembalimenemui TERGUGAT, di Ruang Kepala Dinas pada kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang bertempatkedudukan di Jalan Sultan Adam No.18 RT. 28 Kecamatan Banjarmasin UtaraKotamadya Banjarmasin, untuk mengambil Kutipan Baru Akta Pencatatan Sipilyang
Menurut Pasal 107 huruf c, Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pejabat pencatatansipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilyang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenaialasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;20.4. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipila.
Pasal (3) Keputusan 1) Register Tidak Perlu 1) Pada Kutipan Akta yang AsliKEHILANGAN Menteri Dalam Negri AktaPencatatan (tefapi harus Register Akta (Pertama):Atau Republik Indonesia Sipil dengan melampirkan Pencatatan SipilKERUSAKAN Nomor 117 Tahun nomor registrasi Surat dengan nomor Hilang, Rusak,Akta Pencatatan 1992 Tentang Biaya Lama Keterangan registrasi Lama atauSipil pelayanan Catatan dari pihak MusnahSipil 2) Kutipan yang 2) KutipanKedua Akta bervaejib) Kedua AktaPencatatan Sipil, Pencatatan Sipilyang
Register : 31-08-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PA STABAT Nomor 854/Pdt.G/2015/PA.Stb Tanggal 6 Oktober 2015 — Penggugat Vs Tergugat
9 — 3
9 — 3
sidang yang telah ditentukan Penggugat hadirdipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus oranglain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilanNomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyataketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undangundang;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-02-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Pkp Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 9
15 — 9
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatuhalangan yang sah menurut hukum;Menimbang bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-02-2015 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PA TERNATE Nomor 74/Pdt.G/2015/PA.TTE Tanggal 18 Maret 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
21 — 34
21 — 34
2015ternyata Penggugat memilih domisili tempat tinggal dalam wilayah YurisdiksiPengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf adan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenanganPengadilan Agama Ternate ;10sono Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-01-2012 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 09-05-2012
Putusan PN MAGELANG Nomor 3/PDT.G/2012/PN.MGL Tanggal 2 Mei 2012 — PENGUGAT Melawan TERGUGAT
65 — 6
65 — 6
ASpek Financial.Sebagai tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan pasti dan bias diatur bersamasama untuk kepentingan keluarga.4.
Register : 25-01-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 23-02-2019
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.LK Tanggal 12 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 9
14 — 9
, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetaokan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA RAHA Nomor 0255/Pdt.P/2017/PA.Rh Tanggal 12 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
20 — 11
20 — 11
lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurutrelas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut melalui RRI Kendari sebanyak 2 kali yaitu padatanggal 20 Nopember 2016 dan tanggal 28 Desember 2016;Bahwa berkaitan dengan status penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga,Kabupaten Muna Barat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 tentang Izin Perkakawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipilyang
Register : 23-07-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan PN BATULICIN Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Bln Tanggal 6 Agustus 2018 — Pemohon:
Hatimil Asmi
17 — 15
Hatimil Asmi
17 — 15
Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk mengirimkan salinanresmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang terkait, selanjutnya untuk di catat adanya perbaikan nama tersebutdalam register yang sedang berjalan.6.