ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1)..

Bahwa adapun Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) dimaksudkanuntuk melakukan agenda sebagai berikut :7.1... Jangka waktu pemanggilan RUPS, kourum kehadiran5,69% dan atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesualUndang undang perseroan terbatas;7.2. Mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untuk hadirdalam RUPS;7.3.

Menetapkan keadaan kourum 5,69% dapat melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham ( RUPS )3.

Menetapkan agenda RUPS sebagai berikut :Suds3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.Subsidair :Jangka waktu pemanggilan RUPS, kourum kehadiran 5,69% danketentuan tentang persyaratan pengambilan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat sesuai Undang undang perseroanterbatas;Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS;Menerapkan mekanisme pemberian pelunasan dan pembebasantanggung jawab anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatanberakhir pada tanggal 22 Januari 2017 dan akan berakhir masajabatan

) serta Menetapkan agenda RUPS sebagai berikut : Jangka waktu pemanggilan RUPS, kourum kehadiran 5,69% dan ketentuantentang persyaratan pengambilan RUPS, serta penunjukan ketua rapatsesuai Undang undang perseroan terbatas;Halaman 9 dari 13Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.Lbo Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untuk hadirdalam RUPS; Menerapkan mekanisme pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatan berakhir padatanggal 22 Januari

oleh Aulia Taufani, Notaris diKabupaten Tangerang (Akta RUPS Pemberhentian SebagaiDirektur).

Keputusan RUPS BUKANLAHPerjanjian Kerja karena keputusan RUPS tidak memuat halhal yangHalaman 13 dari 48 Putusan No. 158/Pdt.SusPHI/201 6/PN.Bdg.seharsnya tercantum/diatur dalam Perjanjian Kerja sebagaimanamerujuk kepada Pasal 54 UU Ketenagakerjaan. Direktur diangkat oleh RUPS sementara karyawan diangkat olehpemberi kerja.

sebagai penasehatPerusahaan didasarkan keputusan RUPS yang tertuang dalam Akta RUPSPenunjukkan Sebagai Penasehat dan bukan berdasarkan perjanjian kerja.Akta RUPS Penunjukkan Sebagai Penasehat bukanlahperjanjiankerjakarena akta tersebut merupakan suatu keputusan RUPS Tergugat sebagaiOrgan permsahaan dan RUPS bukanlah pemberi kerja dalam UUKetenagakerjaan.

melalui kKeputusan RUPS.

Ketentuan tentang besamya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.2. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.3.

Menyatakan RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tertanggal 16 Januari 2020 yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BELAYAN INTERNASIONAL COAL Nomor 04, tertanggal 16 Januari 2020, yang dibuat oleh Tergugat IV, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar PT.

IJABKomisaris : Tuan SOPIANSYAHKomisaris : Tuan MURITNO RUSBANDIKomisaris : Tuan ERWIN SOEMARTO.Bahwa berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS yang diselenggarakan olehDewan Komisaris hanya boleh membicarakan masalah sesuai yangtercantum dalam Surat Undangan RUPS.

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Ayat (7) berbunyi : Dewan komisaris wajib melakukan pemanggilanRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktupaling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Ayat (9) berbunyi : RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisarisberdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hurufb dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan

(Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa) tanpa melalui mekanisme hukum yangseharusnya, bahwa sebagaimana bukti P8 telah dilakukan RUPS dan telahdituangkan dalam risalah RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEDEN SUTEDI,penggugat tidak mengetahui adanya RUPS LB, Penggugat pergi ke Notarishanya untuk menandatangani permasalahan perubahan pembayaran penjualansaham, Penggugat juga tidak pernah dipanggil secara resmi melalui suratHalaman 27 Putusan

tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwaPemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklandalam surat kabar, pada ayat (3) juga disebutkan Dalam panggilan RUPSdicantumkan tanggal.waktu, tempat dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersediadikantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan;Menimbang

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS keduadiselenggarakan ;RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari danpaling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari RUPS pertama ;RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah danberhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegangHal. 13 dari 22 hal.

Kayu Lapis Indonesia yang termuat dalam Akta No. 43 sudahsangat jelas diatur dalam hal tata cara suatu RUPS tidak quorum makahanya mengenal RUPS kel, RUPS kell sampai RUPS kelll saja, dimana RUPS ke IIl quorumnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negerisetempat dengan Penetapan dan tidak ada aturan serta tidak mengenaladanya RUPS ke empat (IV) ;5. Bahwa RUPS ke tiga (keIIl) PT.

Kayu Lapis Indonesia akanmengadakan RUPS lagi, maka harus melalui proses baru yaitumengadakan RUPS lagi dengan Agenda Rapat yang juga baru, dan jikatidak quorum baru mengadakan RUPS keIl lagi dan jika RUPS kell jugatidak quorum, maka baru mengajukan permohonan Penetapan kepadaKetua Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan quorum,Penetapan mana baru dapat untuk menyelenggarakan RUPS keIll.Akan tetapi dalam perkara a quo ternyata Direksi Perseroan mengajukanpermohonan Penetapan quorum untuk menyelenggarakan

Kayu Lapis Indonesia untuk RUPS keIV padahal RUPS keIV tidak dikenal dalam hukum positif, baik dalamUndangUndang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupundalam Anggaran Dasar PT.

Sedangkan dalam RUPS yangmenjadi sengketa perkara a quo tidak semua pemegang sahamhadir dalam RUPS, bahkan suara para Pemohon Kasasi/paraPelawan sebagai pemegang saham mayoritas tidak hadir karenatidak tahu ada penyelenggaraan RUPS ; Menurut aturan hukum Perseroan Terbatas tidak mengenal adanyaRUPS keIV sebagai RUPS lanjutan dari RUPS keIll (vide pasal 73UndangUndang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo.Pasal 22 Anggaran Dasar PT.

Bahwa, hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU PT yaitupada Pasal 80 ayat (1) yang mengatur:Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepadapemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Halaman

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, KuorumKehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;Maka, dikarenakan hal yang dimohonkan dan agenda RUPS ini bersifatsangat penting demi kelancaran operasional Perseroan dimana organDireksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya, sSesuaiamanat

Bentuk RUPS adalah RUPS Luar Biasa;2. Kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa dimaksud yaitu lebih dari 1%dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;3. Jangka waktu pemanggilan RUPS Luar Biasa adalah 14 (empatbelas) hari setelah tanggal penetapan izin dari Ketua PengadilanNegeri;4.

Citra Sari Makmuradalah ingin segera menyelenggarakan RUPS ; Bahwa PT. Citra Sari Makmur saat ini masih beroperasi ; Bahwa PT.

dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang sahamyang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Bukit Kalisari Artha Makmur, namun dikarenakantempat yang direncanakan sudah penuh dan tidak ada tempat lagi makasebelum rapat dimulai Panitia Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) memindahkan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) ke Bintang Hotel dengan jarak daritempat pertama 50 Meter namun Tergugat dan Turut Tergugat tidakmenghadiri rapat sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) tidak memenuhi quorum;Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Penggugat kembali mengirim

1 yang diwakili kuasanyatelah hadir untuk memenuhi undangan RUPS LBtersebut sesuai dengan undangan rapat yang diterimanyatetapi pada tanggal yang ditetapkan tersebut Penggugattidak hadir di tempat sesuai undangan RUPS tersebut dankami telah menanyakan kepada pengelola tempat yangakan diadakan RUPS LB tersebut disampaikan tidak adapemesanan ruangan atas nama Penggugat maupun PTBKAM.Berdasarkan Undang Undang No 40 tahun 2007 Pasal 82ayat 3:Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,tempat, dan

mata acara rapat disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.Bahwa berpindahnya lokasi RUPS LB tanggal 2 Maret2020 tersebut sudah diakuil sendiri oleh Penggugatsebagaimana dalam Gugatannya sehingga sangat tidakberasalan jika dikatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020, justrumalah sebaliknya Penggugat tidak hadir dalam ditempatRUPS

Bukit Kalisari Artha Makmur; Bahwa RUPS hanya 1 (satu) hari dan mencapai kesepakatan; Bahwa awal mula perkenalan dalam mengurusi tambak dan saksidibatu untuk mengurusi tambak; Bahwa karyawan PT.

BukitKalisari Artha Makmur tanpa adanya Berita Acara RUPS yang isinya padapokoknya untuk melaksanakan Audit Keuangan PT. Bukit Kalisari Artha Makmursehingga audit tersebut bersifat pribadi dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat;Bahwa Lembaga Audit yang ditunjuk oleh Mei Suryawan (/n casuTergugat) saat perusahaan meminta Berita Acara RUPS tentang audit PT.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu.""Pasal 16"1 ."2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu."

"(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

Pada tanggal 18 Maret 2021, Pemohon melalui kuasanya sekali lagimelakukan kunjungan kepada Alamat Terdaftar Termohon untukmenyampaikan surat Permintaan RUPS kepada Direksi (Lihat Bukti P6)dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

i:"Pasal 80"(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:"a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesuail dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;"Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan

kepada Direksi (BuktiP6) dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

Dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya,S.H. dikarenakan adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)pada tanggal 26 Juli 2019, pukul 08.00 WIB. RUPS tersebutdilaksanakan secara tidak sesuai dengan kaidah hukum yangberlaku, karena RUPS tersebut tidak didahului dengan undanganatau pemanggilan kepada Penggugat, selaku pemegang saham,sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 79 ayat (1) Jo.

Kepengurusan organ Perseroan Terbatas yang tidak sesuai RUPS(kehilangan sahamnya sehingga kedudukannya menjadi komisarisbukan direktur);b. Direktur Utama yang melebihi wewenangnya (Ultra Vires) dalampenentuan RUPS;c. RUPS tanggal 26 Juli 2019 tidak mencapai kuorum;d. Penggugat merasa belum adanya undangan untuk RUPS sehinggaAkta menjadi cacat;2.

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sesungguhnya tidakterlibat dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangdiselenggarakan oleh PT Tritunggal Artamas Sentosa dan Tergugat tidakmempunyai kewenangan untuk menilai, menguji dan menyatakankeabsahan atas isi atau Substansi atas RUPS yang diaktakan tersebut,Notaris lah yang sesungguhnya mengetahui isi atau substansi yangtertuang di dalam RUPS sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1angka 7 dan Pasal 15 UndangUndang Nomor 30 Tahun

, makanya ahlitadi mengatakan ini ada lompatan, yang dipersoalkan soal suratkeputusannya sementara yang menjadi persoalan yang sebenarnyaadalah keputusan RUPS, kalau merasa dirugikan karena keputusanHalaman 74 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUNJKT.RUPS salurannya jelas di Pasal 61, biasanya yang digugat direksi dankeputusan RUPS menjadi obyeknya; Bahwa menurut ahli Pasal 94 ayat (1) dikatakan: Anggota Direksidiangkat oleh RUPS.

JadiJika pemberhentian anggota Direksi atau pengurus PT oelh RUPS sedahdilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, makakeputusan RUPS tersebut adalah sah. Bahkan menurut Pasal 94 ayat(5), kKeputusan RUPS tentang pemberhentian atau penggantian Direksitersebut berisi keputusan yang menetapkan saat mulai berlakunyapemberhentian atau pergantian Direksi tersebut.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklandalam Surat Kabar.(3).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara Cuma Cuma Jika diminta.(5).

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS.(2).Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdan/atau dengan Iklan dalam Surat Kabar.(3).Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat,dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di KantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan tanggal

RUPS diadakan.Halaman24 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG(4).

Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PerseroanTerbatas PT.

dan oleh karena tidak ada kesepahaman tentangmekanisme RUPS maka PENGGUGAT akhirnya meninggalkan ruangantersebut dan meminta penundaan RUPSnya;Namun alangkah terkejutnya PENGGGUGAT, karena pada tanggal 23Oktober 2018 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari TERGUGAT IVbahwa telah berlangsung RUPS yang pada pokoknya menyatakan padatanggal 28 September 2018 telah diselenggarakan RUPS perseroandengan keputusannya menegaskan keputusan dewan komisaris yangmemberhentikan PENGGUGAT sebagai Direktur perseroan

dapat bertindak sendirisendiri, melainkanberdasarkan keputusan Dewan Komisaris10.2 RUPS diselenggarakan tidak memiliki agenda yang jelas,dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan RUPS:Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenangyang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Sesuaidengan peraturan perundangundangan.Termasuk dalam wewenang RUPS adalah untuk menunjukanggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memutuskanuntuk menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris

RUPSterdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa(RUPSLB).Bahwa PARA TERGUGAT telah memanipulasi faktafakta dalamNotulen Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.BORNEO KARUNIA MANDIRI (BKM), sebagai berikut : PARA TERGUGAT telah mencantumkan nama PENGGUGATpada halaman 2 point 3 Notulen, dan mempersepsikanPENGGUGAT sebagai pihak yang memberi kuasa kepadaTERGUGAT II untuk membuat pernyataan atas keputusanrapat, sedangkan fakta PENGGUGAT telah meninggalkanruangan RUPS pada Pukul 10.20

Melarang PARA TERGUGAT atau Kuasanya, PENGURUS perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018 sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT.

tanggal 28 September 2018 yang tertuangdalam Surat Pernyataan Berita Acara Rapat RUPS PT.

Akta Kuasa RUPS No. 53. Akta Gadai Saham No. 54. Akta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56. Akta Gadai Saham No. 57. Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63. Akta Personal Guarantee No. 64. Akta Personal Guarantee No. 65m.Akta Personal Guarantee No. 66AAO TE *o a0 5. Dh1.2.

Gadai Saham No. 54Akta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63Akta Personal Guarantee No. 64Akta Personal Guarantee No. 65m.

No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63Akta Personal Guarantee No. 64Akta Personal Guarantee No. 65m.

AktaKuasa RUPS No. 53d. Akta Gadai Saham No. 54ATT Testo Ao oDHalaman 15 dari 81halPutusan No. 142/Pdt.G/2013/PN.JKT.SELAkta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63Akta Personal Guarantee No. 64. Akta Personal Guarantee No. 65m.

Akta Kuasa Jual No. 52Akta Kuasa RUPS No. 53. Akta Gadai Saham No. 54. Akta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56. Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63. Akta Personal Guarantee No. 64.

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon atau nama yang di usulkan Para Pemohon untuk melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada pemegang saham guna penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA serta menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. ARTAWAN NUSANTARA.

3. Menetapkan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa khusus sebatas untuk Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yaitu paling sedikit 1/3 (sepertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
4. Menetapkan Para Pemohon atau nama yang di usulkan oleh Para Pemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA.

5. Menetapkan mata acara rapat RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA yang akan diselenggarakan oleh Para Pemohon atau nama yang di usulkan secara sah oleh Para Pemohon sebagai Ketua Rapat, adalah :
- Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bumijati Febrimas Jaya (bukti P8);Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa No.01/BJF/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, atas nama Gabriel Jery (DiDalam Koran Pontianak Post Halaman 2) (bukti P9);Daftar Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar, tanggal11 September 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Bumijati Febrimas Jaya(bukti P10);Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, tanggal 11September 2018, yang dikeluarkan oleh PT.

Bahwa direksi PT Bumijati Febrimas Jaya tidak pernah mengadakan RUPStahunan sejak tahun 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 dan 79 UU Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), maka organperseroan berupa RUPS dilakukan dalam bentuk RUPS tahunan yang wajibdiselenggarakan setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir dan RUPS luar biasa (RUPSLB) yang dapat diadakan setiap waktudigantungkan kepada kebutuhan atau kepentingan perseroan.

Akan tetapi apabiladireksi tidak melakukan RUPS yang diminta, maka pemegang saham dapatmengajuan kembali permintaan itu kepada dewan komisaris, atau apabila yangmeminta diadakan RUPS kepada direksi adalah dewan komisaris, maka dewankomisaris dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 UU Perseroan Terbatas, biladireksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu 15 (lima belas) hari dari tanggal penerimaan surat permintaan pemegangsaham

, maka dapat dimohonkan penyelenggaraan RUPS kepada KetuaPengadilan Negeri.

Pada pemeriksaan pengadilan negeri tersebut harusdibuktikan bahwa pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakan RUPS;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pemohon selaku komisarisberwenang meminta diadakan RUPS kepada direksi, dan bila permintaan itu tidakdilaksanakan oleh direksi maka komisaris berwenang melakukan pemanggilansendiri RUPS.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5);a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf adiajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b;..

Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,direksi dan/atau dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukpenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentinganyang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai :a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan pemohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS,

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan ikl andalam Surat Kabar;3.

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;4. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara CumaCuma jika diminta;5.

pemanggilan RUPS tersebut;.Hal. 16 dari 18 hal.

, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Halaman 30 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN DpsMenimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, antara lain menentukan :Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;Ayat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;Ayat (3).....

:::::sseeeeeeeeeeees dst ;Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 79 nya antara lain menetukanbahwa :Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan

bahwa selanjutnya dalam pasal 80 antara lain menetukanbahwa : Ayat (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu) pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.

, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu) pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Termohon dan Turut Termohonbelum bisa untuk menyelenggarakan RUPS oleh karena sesuai dengan

Menyatakan bahwa RUPS yang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2019 diHotel Castle yang berkedudukan di Kel. DawiDawi, Kec.

KEBERATAN akan tetapi Penggugat tidak diberi Kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS tersebut;Bahwa setelah RUPS tanggal 31 Januari 2019 tersebut, Pembanding /Penggugat mengajukan pula Keberatannya ke Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kab.

MULTI DAYA WONUA Nomor: 03 Tertanggal 03 September2013, Fotokopi Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahun Buku 2018 PT. Multi Daya Wonua yang dilaksanakan pada tanggal31 Januari 2019, Foto Dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Tahun Buku 2018 PT. Multi Daya Wonua yang dilaksanakan padatanggal 31 Januari 2019, Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2018 PT.

Multi Daya WonuaNomor 23 Tanggal 20 Maret 2019 dan Foto Dokumentasi Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2018 PT.

2019 di hotelCastle Pomalaa, pada saat itu Penggugat (Pembanding) hadir sekaligusmenyampaikan Laporan dihadapan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) II, kKemudian dari hasil RUPS III tersebut Penggugat (Pembanding)diberhentikan sebagai Direktur Oprasional PT.

MANGGALA PURI SAKTI tidak menanggapi dan/ataumelaksanakan Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS),sebagaimana adanya permintaan untuk menyenggarakan RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS) yang diajukan oleh PARAPEMOHON ;Bahwa dari penjelasan diatas, maka jelas PARA PEMOHON mempunyaikepentingan yang wajar untuk dilaksanakannya Rapat Umum Pemengang Saham(RUPS) PT. MANGGALA PURI SAKTI , sebagaimana diamanatkan oleh undang undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;C.

Maka dengan demikian Para Pemohon meripakanPIHAH YANG BERHAK untuk mengajukan permohonan pemberian izin untukpemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahara. ( RUPS ) PT. MANGGALA PURISAKTI;3. Bahwa sebelum PARA PEMOHON sebelum mengajukan PermohonanPemberian Izin Untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS) PT.

RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima;Maka dengan demikian PARA PEEMOHON telah memenuhi syarat untukmengajukan Permohonan Izin Untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS ) PT.

yang daerah hukumnya meliputikedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut5. Bahwa tujuan dilakukannya Permohonan Pemberian Izin UntukPemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahara ( RUPS ) PT. MANGGLAPURI SAKTI ini adalah untuk mendapatkan izin guna menyelenggarakan.Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PT.

Menetapkan Kuorum Rapat Umum Pemegang Sahara ( RUPS ) PT.MANGGALA PURI SAKTI adalah paling sedikit 50% ( Lima Puluh Persen) dari saham yang ada dan sah;. Memerintahkan kepada Direksi dan KomisarisPT.MANGGALA PURISAKTI untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )PT.MANGGALAPURI SAKTI yang dilaksanakan oleh PARA PEMOHON ;. Menunjuk Notaris, untuk mencatat, mengatakan dan melaporkan hasil dankeputusan Rapat umum pemegang saham ( RUPS ) PT.

Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2013 TERGUGAT diadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Dengan kata lain, selama belum ada keputusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yangmembatalkan keputusan yang diambil dalam RUPS/RUPS LB, makakeputusan tersebut tetap berlaku dan mengikat baik ke dalam maupun ke13.14.15.luar Perseroan.

PST.ada aset pribadi/aset keluarga yang di atas namakan sebagai asetperusahaan;Bahwa saksi menghadiri RUPS LB PT. DharmakaryaDhikaalambhana pada tanggal 13032013 dan saksi bertindak sebagaiMC atas permintaan Pak Rafiq Radinal;Bahwa RUPS LB dilaksanakan di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakartadimana RUPS LB diselenggarakan untuk pembelaan dari Ir. Hery PriantoMuchrodji dan menindaklanjuti mengenaipemberhentian sementara Ir.

Hery Prianto Muchrodji;Bahwa seingat saksi pada saat RUPS LB, tidak ada membahas mengenaipengembalian atau penjualan saham dimana pada saat RUPS LB tersebutkepemilikan saham dari Ir. Hery PriantoHalaman 49 dari 74 halaman, Pts.No. 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.

Saham Luar Biasa (RUPS LB) padatanggal 13 Maret 2013 merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?

) LuarBiasa PT QDC Technologies serta menunjuk sendiri Notaris untukpelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT.QDC Technologies;Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT.QDC Technologies melalui Pemanggilan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa yang dilakukan dengan Surat Tercatat ataudengan iklan dalam Surat Kabar Harian yang terbit secara nasionalsesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang

berlaku;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDC Technologies;Halaman 2 dari 8 hal.

Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untukmenyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT. QDC Technologies serta menunjuk sendiriNotaris untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT. QDC Technologies ;4. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa PT.

QDC Technologies melalui Pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dilakukan denganSurat Tercatat atau dengan iklan dalam Surat Kabar Harian yangHalaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2928 K/Pdt/2018terbit secara nasional sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;5. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDCTechnologies ;6. Menetapkan agenda rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT.

Nomor 2928 K/Pdt/2018Bahwa sedangkan permintaan Pemohon untuk menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDCTechnologies, Pemohon harus menyelesaikan kewajibannya sebagaipembeli dan Pemegang Saham PT QDC Technologies yang belumdilunasi kepada Termohon Ill sebesar Rp18.360.000.000,00 (delapanbelas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), sehingga tepat JudexFacti alasan Pemohon meminta izin mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDC Technologies adalahtanpa

ALI SINAR SEJATI),maka menurut hukum para Pemegang Saham harus segera untukmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);5. Bahwa para Penggugat sudah beberapa kali meminta dan mendesakTergugat untuk ikut melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)akan tetapi Tergugat tidak mau melakukan Rapat Umum PemegangSaham tanpa memberikan alasan yang berdasarkan hukum;6.

akan13tetapi Tergugat tidak pernah mau menghadiri RUPS tersebut meskipun sudahdipanggil berulang kali.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum PemegangSaham atau disingkat RUPS;b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c.

ALISINARSEJATI dan oleh karena harus dilakukan penawaran sehingga ahli wariswajib hadir dalam RUPS tersebut.

ALI SINARSEJATI tanpa dihadiri Tergugat adalah sah, tidakpernah dapat dibuktikan oleh para Penggugat telah dilakukan RUPS tersebut19dengan agenda apa?