Dan sertifikat HakMilik No.121 atas obyek sengketa termaksud diatas bukan atas namaMuhaimin. melainkan saat ini sudah beralin (Levering) menjadi atasnama (BALKIS KUSUMAWATI) Palawan 8. Pembagian Hak BersamaNo.531/Kec. Talun/2007. Tanggal 05 Juli 2007. Yang dibuat oleh HajiSAMSUL ECHWANI, SH. Selaku PPAT Kab.

Dan sertifikat HakMilik No.121 atas obyek sengketa termaksud diatas bukan atas namaMuhaimin. melainkan saat ini sudah beralih (Levering) menjadi atasnama (BALKIS KUSUMAWATI) Pelawan 8. Pembagian Hak BersamaNo.531/Kec. Talun/2007. Tanggal 05 Juli 2007. Yang dibuat oleh HajiSAMSUL ECHWANI, SH. Selaku PPAT Kab.

sudah Pembantah jelaskan dalam butir3 dan butir 4 gugatan ini, dan asli sertifikat tanah tersebut juga sudahdiserahkan dan ada pada Pembantah sehingga bantahan pihak ketiga(derden verzef) yang diajukan Pembantah sebagai pemilik bidangbidangtanah tersebut adalah sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah AgungRI dalam putusannya Nomor 674 K/Pdt/1989 tanggal 8 Desember 1990yang berbunyi:"Judex Facti yang berpendirian bahwa absahnya jual beli tanahdigantungkan secara mutlak pada adanya juridische levering

balik namatanah) dari pemilik semula kepada pembeli adalah merupakan suatupendirian yang keliru dan bertentangan dengan jiwa dan ketentuan yangdiatur dalam UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5/1960 maupun denganjurisprudensi tetap yang masih diikuti sampai sekarang, yaitu karaktertransaksi jual beli tanah menurut UndangUndang Pokok Agraria adalahbersifat kontante handeling (perouatan tunai);Azas yang berasal dari hukum adat ini dalam transaksi jual beli tanah tidakmengenai pemisahan antara juridische levering

(overschrijving) denganfeitelijk levering sehingga jual beli tanah adalah sah meskipun belumdilakukan balik nama (overschrijving) dari atas nama penjual kepada namapembeli";.

No. 300 PK/Pdt/201 1tersebut adalah, adanya wanprestasi atas Pengadaan UangPembelian Solar sebesar Rp 304.500.000,00 denganCheque Cash Bank Mandiri untuk pembelian solar sebanyak145.000 liter yang tidak dibayar olen PT Saipem Indonesia ;Bahwa menurut Penggugat, apabila diperhatikan point (2) dalil gugatandalam perkara No. 97/Pdt.G/2004/PN.Bpp, kerjasama yang dilakukanoleh Tergugat dengan turut Tergugat bukanlah pengadaan solarsecara fisik artinya tidak ada levering Solar, akan tetapi yang terjadisecara

fisik adalah levering uang pembelian solar yang ternyatadilakukan tanpa sepengetahuan PT Saipem Indonesia dan tanpaPurchase Order/Surat Pesanan sehingga PT Saipem Indonesia tidakbersedia membayar karena memang tidak pernah menerima solarsecara fisik, tentu patut diduga bahwa kerjasama antara Tergugatdengan turut Tergugat dalam hal pengadaan solar kebutuhan PTSaipem Indonesia patut dipertanyakan, bahkan berpotensi sebagaiperbuatan tindak pidana, namun meskipun indikasi perbuatan Tergugatdengan turut

petitum 2 dariPenggugat tersebut haruslah ditolak hal tersebut sangat bertentangandengan : Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang dirubahdengan pasal 23 huruf a angka ke2 Peraturan Pemerintah Nomor24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Yurisprudensi Hooge Road tanggal 5 Mei 1950 NJ 19511 yangmenyatakan suatu peralihan hak tidak sah apabila ternyata tidakada titel yang sahHalaman 5 dari 12 halaman Perdata Nomor63/Pdt/2012/PT.TK Doktrin para ahli Hukum Perdata tentang Penyerahan (levering

seluas 360 M2, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 984,Kelurahan WONOKUSUMO ; 22 ooo none nee eneBahwa, Pembelian dari Para Penggugat tersebut pada tahun 1979 s/d1981, samasama secara kolektif membeli dengan cara membeliKAVPLING lahan dengan KREDIT / MENGANSUR dilokasi : BULAKJAYA Surabaya ; 22222 ono non nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nee eeBahwa setelah harga tanah pekarangan tersebut sudah dibayar lunasoleh Para Penggugat, bersamaan dengan itu, telah dilakukanpenyerahan secara nyata (LEVERING

TERGUGAT yang memuat Persil 32adalah vide bukti T.l2 yang berisi Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2013tentang Hibah yang diterima TERGUGAT I/ TERBANDING berasal dari Persil32 Kelas D.II Kohir/ C No. 68 atas nama DJAIS P POERWADI dengan luas asal1356 Ha;Dalam hal ini, berdasarkan bukti TI2 tersebut telah terdapat hubungan hukumantara PARA PENGGUGAT selaku ahli waris DJAIS P POERWADI denganObyek Sengketa (benda tidak bergerak), dan berdasarkan bukti tersebut jugatidak terdapat penyerahan (juridische levering

Nomor 194/PDT/2014/PT PDG.nan bajawek mempunyai nilai pembuktian namun menurut Pembandingsabagaimana didalam memori bandingnya saksi tersebut tidak dapat diterimatanpa alat bukti yang lain (lihat memori banding Tergugat dan II halama 4angka 4) yang apabila dihubungankan dengan kedudukan Tergugat Ill YantiT.v1 akata jual beli No. 256/2011 tanggal 20 Oktober 2011 jual beli tanahseluas 542 M2, atas tanah hak milik No. 1820/Nagari Gadut, surat ukur No.1785/Gadut/2011 dan telah ditindak lanjuti dengan levering

diajukan olehpara pihak ;Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan haknyadidasarkan jual beli tanggal 20 Mei 1993 dari almarhnumah Rosna, dimana surattersebut merupakan surat di bawah tangan, tetapi surat tersebut diketahui olehkerapatan Adat Nagari Ketaping dan Kepala Desa Ketaping Selatan dan saksisaksi lain, di pihak lain tergugat II dan Ill memperoleh hak didasarkan akta jualbeli No. 329/2015 tanggal 27 April 2015 dan Syofyan (tergugat I) dan selanjutnyatelah di tindak lanjuti dengan levering

(balik nama) dan di dalam sertifikat dansertifikat tersebut tertulis atas nama : Indra R dan Kartini (tergugat II dan III) ;Menimbang, bahwa di dalam perkara ini bukti Til dan TIII/2 tanggal 27April 2015 No. 329/2015 merupakan bukti oethentik yang dibuat di depanPejabat, apalagi telah dilanjutkan dengan levering (balik nama) sertifikat No. 1519pembukuan tanggal 23 Juli 2005 dari nama Syofyan (tergugat I) kepada Indra Rdan Kartini (tergugat Il dan Ill), mempunyai nilai sempuma, karenanyasepantasnyalah

1997 pasal 32 (2), atas tanah yang telah diterbitkan sertifikat tidak dapatdituntut lagi apabila sertifikat tersebut telah diterbitkan 5 tahun, sedangkan buktisertifikat di dalam perkara ini No. 1519 tanggal 23 Juli 2005, telah bersilang lebihdari 5 tahun, malahan hampir 10 tahun hak dari tergugat II dan Ill lebihterlindung ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut olehtergugat Il dan Ill adalah sebagai pembeli yang beriktikat baik dan jual belltersebut telah ditindak lanjuti dengan levering

temurun dari kakekdan/ atau orang tua Tergugat Il.Bahwa dengan demikian proses Konversi tanahsengketa menjadi atas nama orang tua TurutTergugat ( Raden Nganten Soekasno aliasSarwosri ) tersebut adalah tidak sah danbertentangan dengan hukum, Karena telahmengkaver sebagian tanah hak kakek/ orang tuaTergugat II.Bahwa selanjutnya untuk menghilangkan perasaanmoril tidak enak ( pekewuh ) pada Tergugat dan Il, maka tanah tersebut dijual padaPenggugat dan tidak disertai dengan adanyapenyerahan physik ( levering

Tergugat yang tidak mau datang kepersidangan dan hanya ikut pada putusan hukumyang akan terjadi, selain itu) juga dapatdilihat dari tindakan Turut Tergugat yangpernah mengajukan tuntutan akan tetapi terusdicabut ( perkara No.51/Pdt.G/2004/PN.Ska.).Bahwa dengan berdasarkan pada uraian jawaban angka 3diatas, maka jelas kepemilikan obyek sengketa olehPenggugat yang didasarkan jual beli tersebut adalahdilandasi Etikat Tidak baik, Apalagi dalam prosesjual beli mana belum ada penyerahan physik tanah( Levering

dan Tergugat II oleh Ibu RadenNganten Soekono Alias Sarwo Sri (Orang tua TurutTergugat) dan selanjutnya diwariskan kepada TurutTergugat adalah tidak sah dan bertentangan hukum.Bahwa peralihan hak atas tanah obyek sengketa oleh TurutTergugat kepada Penggugat adalah dilandasi itikadtidak baik karena Turut Tergugat tidak mauhadirdipersidangan dan hanya ikut pada putusan hukum yangakan terjadi, serta peralihan hak tersebut dari TurutTergugat kepada Penggugat' tidak disertai denganpenyerahan physic (Levering

Demikian juga,peralihan hak atas tanah peralihnan secara nyata (feiteliike levering)mengharuskan adanya peralihan menurut hukum (wettelijke levering), baikdengan cara jual beli, hibah, ataupun cara lainnya dari Pemohon Kasasiselaku pemilik yang sah;Bahwa, putusan Judex Facti yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoendegemotiveerd) perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah AgungRepublik Indonesia, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 638K/Sip/1969;Bahwa, selain

Surat asli dan sah berupa Pernyataan Pelepasan Adat HakAtas Tanah Adat tanggal 02 Juli 2014.Bahwa dalam hukum perjanjian terdapat asas kebebasanberkontrak yang memberikan norma dasar tata cara membuatperjanjian secara bebas selama dalam koridor tidak melanggarhukum, antara Terdakwa dan Saksi1 tidak ada perjanjian lisanmaupun tertulis mengenai waktu penyerahan (levering) barangtidak bergerak, berarti dalam hal ini kewajiban yang harusdilakukan oleh Terdakwa selaku penjual yakni menyerahkanbarangnya

balik nama tanah kepada Saksi sehingga Saksimembatalkan jualbeli tanah tersebut.Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwatidak dapat diterima dan harus ditolak.Keberatan Kelima memori banding Penasihat HukumTerdakwa bahwa dalam hukum perjanjian terdapat asaskebebasan berkontrak yang memberikan norma dasar tata caramembuat perjanjian secara bebas selama dalam koridor tidakmelanggar hukum, antara Terdakwa dan Saksi1 tidak adaperjanjian lisan maupun tertulis mengenai waktu penyerahan(levering

Hal ini menunjukkan dan40membuktikan bahwa Penggugat belum memiliki syah secara hukum atas tanahyang dimaksud.a)b)Cc)Bahwa kepemilikan hak milik atas tanah berdasarkan jual beli harus memenuhipersyaratan yang ditetapkan oleh undangundang yaitu antara lainPembayaran Lunas, terang dan ada penyerahan kekuasaan atas tanah jugaharus berdasarkan akta balik nama dan atau surat penyerahan (akte vantransport) yang harus dikutip berdasarkan daftar eigendom, sehinggamemenuhi unsur "feitelijke levering" dan

"juridische levering" (Subekti, Prof.SH, PokokPokok Hukum Perdata, hal. 71, cet.

Bahwa, terlebih lagi tanah seluas 5.200 M2 diatas yang masih tercatat atasnama Borot binti Kadut belum pernah dibagi waris ke masingmasing para ahliwaris dan belum pernah dibalik nama (levering) ke masingmasing ahli waristermasuk juga balik nama (levering) kepada Tergugat ;11. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian diatas, terdapat 2 (dua) syaratesensial yang tidak dipenuhi yaitu syarat "cakap" dan "causa halal", yangmerupakan syarat formee/ dan materiil;12.

atau tanah tersebut bukan milik pribadi dari Tergugat , melainkankepunyaan para ahli waris Borot binti Kadut;5, Bahwa, terlebih lagi tanah seluas 5.200 M2 diatas yang masih tercatat atasnama Borot binti Kadut belum pernah dibagi waris ke masingmasing para ahliwaris dan belum pernah dibalik nama (levering) ke masingmasing ahli waristermasuk juga balik nama (levering) kepada Tergugat Konpensi;6.

Jual beli antara Pelawan dengan Terlawan II tidak memenuhisyarat tunai, tidak ada melakukan pembayaran sejumlah uangkepada Pelawan dan tidak ada melakukan penyerahan tanah(levering) kepada Terlawan II ;2. Putusan Pengadilan Negeri Dumai bertentangan denganundangundang dan tidak adil sebab bukti yang diajukanTerlawan yaitu salinan Putusan No. 34/PDT.G/2010/PN.DUMtertanggal 21 Desember 2010 yang menjadi dasar lelangHal 4 dari 11 hal.

Dengan nihilInya keberadaan buktisurat berupa AKTA JUAL BELI sebagai dasar peralihan hak atas tanah,maka introdusir pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan membenarkan prosesjualbeli tanahtanah sengketa yang notabene hanya menunjuk danmendasarkan sematamata pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli danKwitansi adalah tidak beralasan hukum ; JualBeli tanah, harus selslu diikuti dengan penguatan Pejabat yangberwenang, Juridische Levering(Penyerahan Yuridis

Adapun hakmilik baru berpindah dengan dilakukannya penyerahan atau Levering. (LihatAneka Perjanjian oleh Prof.

Soemarno selaku Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT), yang juga pada saat itu merupakan Camat Balapulang,maka sejak saat itu pula telah terjadi juridisch levering hak milik atastanah hak milik beserta bangunan di atasnya yang terletak di DesaBanjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, sebagaimanatercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 212 atas nama TAMSIRseluas +/ 94 M2 dengan batasbatas tanah yang tercantum di dalamSurat Ukur Nomor: 45/4/1985,dari Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi kepada

Bahwa karena telah terjadi juridisch levering sebagaimana yangdisebutkan di angka 5 dalam Rekonvensi di atas, maka sudahsepatutnya apabila dalam Rekonvensi ini PenggugatRekonvensi/Tergugat IV Konvensi memohon kepada Majelis Hakimuntuk menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat IVHalaman 22 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Slw10.11.Konvensi adalah Pemilik yang sah menurut hukum atas tanah hak milikdan bangunan di atasnya yang terletak di Desa BanjaranyarKecamatan Balapulang Kabupaten Tegal

sebagaimana tercantumdalam Sertifikat Hak Milik Penggugat Nomor: 212 atas nama TAMSIRseluas +/ 94 M2 dengan batasbatas tanahnya yang tercantum didalam Surat Ukur Nomor: 45/4/1985;Bahwa dengan terjadinya juridisch levering sehingga TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak lagi memiliki hak menuruthukum untuk menempati maupun menguasai secara fisik atas tanahhak milik dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa BanjaranyarKecamatan Balapulang Kabupaten Tegal sebagaimana tercantumdalam Sertifikat

sukarela di antara Pemberi dan Para Penerima Hibah, danselanjutnya untuk sempurnanya hibah dan peralihan hak telah ditindaklanjutidengan penyerahan (gobdhi) harta hibah tersebut;Menimbang, bahwa Pasal 696 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES) telah mengatur tentang penerimaan barang dalam hibah adalahseperti penerimaan dalam transaksi jual beli, sehingga karena obyekhibahnya berupa benda tidak bergerak (tanah), maka peralihan hakHim 9 dari 11 Him, Put No. 0041/Pat.G/2016/PTA.Mtrdilakukan penyerahan (Levering

Timbal balik (levering) yang nyata telahterjadi dan nyata tercipta adanya jual beli disertai ijab kabul, adanyapemindahan hak ke atas nama masingmasing disertai suratsurat/dokumen barang yang bersangkutan. Yang bersifat contant (Sesuaihukum adat dan peraturan hukum lainnya sehubungan hal tersebut);Bahwa kedua belah pihak sesuai isi dan maksud surat keterangantanggal 8 Mei 1971 tersebut.

Timbal balik (levering) yang nyata telahterjadi dan nyata tercipta adanya jual beli disertai ijab kabul, adanyapemindahan hak ke atas nama masingmasing disertai suratsurat/Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 2576 K/Pdt/2011dokumen barang yang bersangkutan yang bersifat contant (Sesuaihukum adat dan peraturan hukum lainnya sehubungan hal tersebut);2.5.

Timbal balik (levering) yang nyata telahterjadi dan nyata tercipta adanya jual beli disertai ijab kabul, adanyapemindahan hak ke atas nama masingmasing disertai suratsurat/dokumen barang yang bersangkutan.

Bahwa terhadap adanya perbuatan penyerahan(levering) hak dan kewajiban oleh pihakPenggugat kepada yayasan IPPMS maka sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1234KUHPerdata dinyatakan suatu prestasi adalahmemberikan sesuatu, ,melakukan sesuatu, atautidak melakukan sesuatu, sehingga peristiwapenyerahan yang tertuang dalam Berita AcaraSerah terima Nomor 57/A.

Bahwa mengingat penyerahan (levering)tersebut adalah suatu kegiatan hukum yangmengalinkan hak milik atas sesuatu barang,maka persoalan penyerahan (/evering) menjadisuatu. hal yang sangat esensial terutamamenyangkut keabsahannya, selain itu bahwapenyerahan (levering) adalah merupakanperbuatan lanjutan dari perbuatan yangdimaksud memindahkan hak milik yaitu berupaperjanjian seperti jual beli, tukar menukar danpenghibahan, maka keabsahan dari penyerahanitu sendiri sudah barang tentu terkait dengankeabsahan

oleh orang tua Penggugat telah dibayar lunaskepada Tergugat dengan harga sebesar Rp. 8.000.000, (delapan jutarupiah) ;Bahwa atas jual beli tersebut kKedua obyek aquo oleh Tergugat sudahdiserahkan (Levering) kepada orang tua Penggugat, kemudian oleh bapakPenggugat dijadikan tempat penjemuran padi selama 6 tahun, pernahditanami tebu terakhir ditanami pohon sengon dari bulan September 1989sampai bulan April 2019.Pasal 1459 KUHPerdata : Hak milik atas barang yang dijual tidaklahberpindah kepada si pembeli

Abu Bakar Sidiq dalilPenggugat adanya levering setelah jual beli adalah dalil yang tidak benar(tidak pernah ada penyerahan obyek kepada siapapun).Hak atas tanah yang dijual baru berpindah kepada pembeli, jika penjualsudah menyerahkannya secara yuridis kepadanya, dalam rangka memenuhikewajiban hukumnya (pasal 1459 KUHPerdata).

atas nama Muchammad Chonif, atas jual belitersebut kedua obyek aquo oleh Tergugat sudah diserahkan (levering) kepadaorang tua Penggugat, kemudian oleh bapak Penggugat dijadikan tempatpenjemuran padi selama 6 tahun, pernah ditanami tebu terakhir ditanami pohonsengon dari bulan September 1989 sampai bulan April 2019, kemudian obyeksengketa diambil kembali oleh Tergugat dan telah dijual kembali kepadaTergugat Il dan Tergugat Ill, setelah kedua Sertipikat Hak Milik diserahkan olehTergugat kepada bapak

perkara telah didalikan pada perkara No 22.PDT.G/2014/PN.Psptanggal 8 Desember 2014, namun penggugat mengulangi lagi agar duduk persoalannyalebih terang bagi Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.Bahwa tanah perkara diperoleh penggugat dari turut tergugat yang diketahuidan ditanda tangani turut penggugut Il dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Siloting,tertanggal 01 Juni 2014.Bahwa setelah terjadi proses jual beli atas tanah perkara dimaksud itu, yangditindak lanjuti dengan levering

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 alinea 1 s/d 4 harusditolak dibantah dengan tegas karena yang benar dan harus diakuiPenggugat adalah tanah perkara merupakan milik Tergugat II dan tidakpernah beralin atau dialinkan kepada Penggugat dan penyerahan(Levering) juga sama sekali tidak pernah terjadi demikian jugamembersihkan atau mengimas tanah perkara dan fakta lainnya yangterang dan jelas adalah sebidang tanah terperkara yang luasnya lebihkurang 10.000m2 dengan sebidang tanah yang semua milik