Ditemukan 4135 data
Heru Susanto
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA
60 — 33
ADE SUNARTO Bin SUPRAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR SERANG Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOPLISIAN RESOR SERANG
21 — 35
ABDUL JABAR BAKRI, S.HUT bin BAKRI
Termohon:
PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUKAMARA cq. PENYIDIK RESKRIM KEPOLISIAN RESOR SUKAMARA
101 — 54
MOH. ALDITIA ROSYADI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES GRESIK
40 — 20
muksir
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu
91 — 64
1.SUGENG MARYONO
2.JEFRI LATUPERISA
3.AGAM ALAMSYAH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT Kapolres METRO JAKARTA UTARA
50 — 23
H. SUFYAN SULAEMAN BIN H. SULEMAN
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten,
14 — 4
Nely Kandenely
Termohon:
Kepolisian RI Cq Kapolda Jawa Barat Cq Kapolres Kota Tasikmalaya Cq Kapolsek Cisayong
11 — 0
Susiandi
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Cq Kepala Kepolisian Resort Banggai
8 — 4
SAHAT ULI SITORUS, IR, MM
Termohon:
Kepolisian Resort Karawang Cq Satreskrim Polres Karawang
21 — 0
FERY TANAYA
Termohon:
Negara republik Indonesia CqKejaksaan Agung republik Indonesia Qq kejaksaan tinggi Maluku
81 — 52
Cc) permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi olehtersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yangperkaranya tidak diajukan ke pangadilan (vide Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77KUHAP).namun meliputi:1. sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 77 huruf a KUHAP);2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77huruf b KUHAP);3. sah
atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan danpenyitaan (putusan Mahkamah Konstutitusi Nomor: 21/PUUXII/2014tanggal 28 Oktober 2014).Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkanterkait halhal yang bersifat prosedur (formil), yaitu dalam hal lengkap atautidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa, atau pun dalam hal terpenuhiatau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukanoleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti.
H. ABD. WAHID PM
Termohon:
KAPOLDA SULSEL CQ. RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
38 — 10
1.Hamami Muzaqi bin Sokhidin
2.Dede Ade Ridwan bin Oyo Sunaryo
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya
37 — 24
FRANKLIN MUSTAFA
Termohon:
Kepolisian Resor Kota Manado cq. Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Manado
21 — 15
ASMAH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR SERDANG BEDAGAI
68 — 0
EKA HALIM
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
38 — 0
Hj. NUR KARTINI, S.T.
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR BOLAANG MONGONDOW SELATAN
5 — 3
SUNARTO SANGAJI
Termohon:
Presiden RI, Cq. KAPOLRI, Cq. Kapolda Malut, Cq. Kapolres Haltim
74 — 12
Maria Endo Mahata, SPd Pgl. Maria
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat
3.Kepala Polres Pesisir Selatan Cq. Kapolsek Lunang Silaut Cq. Kepala Unit Reskrim Polsek Lunang Silaut
13 — 1
ARIS KURNIAWAN
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
36 — 9