Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-04-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PA KLATEN Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.Klt
Tanggal 4 September 2018 — Pemohon-Termohon
724
  • ,;Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim memberikanpertimbangan sebagai berikut: Bahwa, oleh karena Penggugat Rekonpensi termasuk awam hukum,maka harus dibaca sebagai hak dari seorang isteri Pegawai Negeri Sipilyang dicerai oleh suaminya menuntuthaknya berupa 1/3 gaji; Bahwa, namun demikian yang dituntut adalah 50 % dari Rp3.500.000,perbulan, jumlah tersebut menjadi tidak jelas, angka Rp3.500.000, apa yang menjadi ukurannya, karena Penggugat Rekonpensimendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi
Register : 29-06-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 5/G/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 20 Oktober 2020 — AINI ANGGRAINI; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
262144
  • Selama menjalankan Cuti Melahirkan, Pegawai Negri Sipilyang bersangkutan menerima penghasilan Pegawai NegriSipil ( Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangandan Tunjangan Jabatan). Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan cutisecara lisan di sertai Surat Cuti Lahiran dari Rumah SakitAnanda Bekasi Akan tetapi Cuti Lahiran hanya diberikan 2Minggu saja.
Register : 12-04-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm
Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
KRISTISON ABINOAS BENU
8075
  • Seorang pria yang telah kawin;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seorang pria yangtelah kawin adalah seorang pria sebagai subyek hukum yang terikat dalamperkawinan, sebagimana diatur didalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, dengan mana perkawinan tersebut dilakukan menuruthukum agamanya masingmasing dan kepercayaannya itu dan dicatat menurutperaturan perundangundangan yang berlaku dalam hal ini Kantor Catatan Sipilyang berlaku.Menimbang, bahwa unsur seorang pria yang telah
Register : 10-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
JASMAN, S.Pd.,M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
14593
  • Pegawai NegeriSipil daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara melalui KeputusanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4517.03/00075/KEP/P/13 tanggal29 Desembe 2000 sampai pada jabatan terakhir Pelaksana di Dinas Pendidikanpada instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Vide Bukti P1 jo.P3Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 11 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
    Karena melalukan tindakPidana Korupsi (vide Bukti P13=T10) yang telah memiliki kekuatan hukumMenimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karenamelakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilYANG DerDUNYi: nnn nnn nnn nnn neem nn nnn nnn nen nn nnn ne nnnnnnnnnnnanannnnsPasal 266; Hal 54 dari 65 Halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.BKL(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS karenamelakukan
Register : 21-03-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 07-10-2017
Putusan PN JENEPONTO Nomor 5/Pid.Sus/2014/PN.JO
Tanggal 30 April 2014 — Pidana - ABDULLAH, SE Bin BASO
705
  • Terdakwatersebut selanjutnya saksi mengetahui beratnya setelah melihat hasilpemeriksaan dari surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikdengan berat shabushabu tersebut 0,0175 gram (nol koma nol satu tujuhlima gram) ;Bahwa saksi Jusriani, saksi Hismawati, saksi Basri, dan saksi Elmirantitersebut masih dalam taraf penyelidikan Polres Jeneponto dan apabiladitemukan alat bukti yang cukup maka akan ditingkatkan prosespenanganan kasusnya ;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang Pengawai Negeri Sipilyang
    Sus/2014/PN.JOKriminalistik dengan berat shabushabu tersebut netto : 0,0175 gram (nolkoma nol satu tujuh lima gram) ; Bahwa saksi Jusriani, saksi Hismawati, saksi Basri, dan saksi Elmirantitersebut masih dalam taraf penyelidikan dan bila ditemukan alat bukti yangcukup maka akan ditingkatkan proses penanganan kasusnya ; Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah seorang Pengawai Negeri Sipilyang bertugas di kantor BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa) kabupaten Jeneponto dalam memiliki
Register : 16-10-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN BATAM Nomor 203/Pdt.G/2014/PN. BTM
Tanggal 18 Nopember 2014 — RATNA SARI DEWI PARDOSI; SURAHMAN SIMANUNGKALIT
6642
  • Sesuai Pasal 3 PP No.45 Tahun 1990 mengatakan, PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau SuratKeterangan terlebih dahulu dari Pejabat :1) Bagi PNS yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat, untuk memperoleh izin atau SuratKeterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaansecara tertulis;2) Dalam Surat Permintaan Izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraianuntuk mendapatkan Surat
Register : 10-04-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 252/Pdt.P/2019/PN Mks
Tanggal 8 Mei 2019 — Pemohon:
HADIAH D
546
  • Melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Makassar untuk perubahan nama pemohon agar dibuatkancatatan pinggir pada register akta dan Kutipan Akta pencatatan Sipilyang bersangkutan ;7. Membebankan biaya permohonan yang timbul kepada PemohonMembebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesarRp. 181.000, (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;Demikian ditetapkan di Makassar pada hari : SENIN, Tanggal 16 JULI2018, oleh kami : CENING BUDIANA, SH.MH.
    Melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Makassar untuk perubahan nama pemohon agar dibuatkancatatan pinggir pada register akta dan Kutipan Akta pencatatan Sipilyang bersangkutan ;4.
Register : 03-02-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 28-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 12/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 28 Mei 2014 — DRS. ASWAD DAULAY,SH.,MH : BUPATI TAPANULI SELATAN
10654
  • II.bterhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 ( vide bukti P3);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Keputusan Bupati TapanuliSelatan Nomor : 18/KPTS/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Pemberhentian DalamJabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan,dimana surat Keputusan tersebut telah diadakan perubahan/perbaikan dengan telahdikeluarkannya Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa in litis dalam diktumPERTAMA disebutkan Memberhentikan Pegawai Negeri SipilYANG
    Bahwa berdasarkan surat Gubernur Nomor 800/ 219959/BKD/HI/2013 tanggal 26Nopember 2013 perihal Konsultasi Pengangkatan pejabat eselon II.b di lingkunganPemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang berisi tentang penilaian olehGubernur Sumatera Utara mengenai kompetensi terhadap Pegawai Negeri Sipilyang dikonsultasikan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon II.b diHal 75 dari 78 hal.
Register : 17-06-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 19/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 24 September 2013 — ANWAR EFFENDI, SE Melawan BUPATI KAPUAS
147128
  • (sesuai foto copynya); Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 1308/BKPPD TAHUN 2012tertanggal 30 Nopember 2012 Tentang Memberhentikan sementaradari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Anwar Effendi,SE (sesuai foto copynya); Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.3262/99 tertanggal 20 November 2012 tentang Pegawai Negeri SipilYang Dyatuhi Hukuman Pidana (sesuai foto copynya); 4. Bukti T.4...Hal. 13 dari 26 hal. Putusan No. 19/G/2013/PTUN.PLK4. Bukti T.45. Bukti T.56.
Register : 11-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 42/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Ir MOLLY AHMAD MM
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
200106
  • penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat 1 huruf b, yangmenyebutkan bahwa : Pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipilyang
    Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan tanggal 10 mei 2019;Dengan demikian terbitnya Keputusan tersebut tidaklan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan
Register : 03-05-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 147/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
PARLAUNGAN SIMARMATA
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
6347
  • dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansipenerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo;Menimbang, bahwa setelah menelti bukti P8 dan P1=T1, MajelisHakim berpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagaiPegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yangberkekuatan hukum tetap;Halaman 55 Putusan Perkara Nomor: 147/G/2019/PTUNMDNMenimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipilyang
    ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuanperaturan perundangundangan yang menjadi dasar keputusan;Halaman 57 Putusan Perkara Nomor: 147/G/2019/PTUNMDNMenimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara di bidangkepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 293/Pdt.G/2015/PA,Wsp.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Pemohon dan Termohon
1612
  • (et aquoet bono)Menimbang, terlebin dahulu karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah denganPerturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
Register : 01-09-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PA SORONG Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Srog
Tanggal 27 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
3622
  • mendapatkan izin dari pejabat yang berwenangsebagaimana surat Nomor: 522/245/KPMP UNIT IISRG/VIII/2021,tertanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pit.Kepala KPHP Unit Il Sorong Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat,sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 14-06-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN Bintuhan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
ITA USPINI, SH.I
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Paratama Bengkulu
2.Bupati Kabupaten Kaur
137142
  • Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyaikewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara;Halaman 22 dari 25 HalamanPutusan Nomor 1/Padt.G/2019/PN BhnMenimbang, bahwa Penggugat dalam dalildalil gugatannyamengemukakan bahwa Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum terhadap Penggugat, yang mana pada tahun 2016 saatPenggugat membuat NPWP untuk persyaratan tes CPNS status pekerjaanPenggugat dalam NPWP yang diterbitkan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 08-08-2008 — Upload : 14-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 K/MIL/2008
Tanggal 8 Agustus 2008 — DANY CHANDRA KUSUMA
2928 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 45 K/MIL/2008kamu serahkan kepada saya, saya akan antarkan kamu ke Medan, Terdakwajawab "sudah abang ikut, di mobil pistol akan saya kasihkan sama orang sipilyang menyerahkan HP ini".24. Bahwa selanjutnya Saksi10 naik ke mobil dan Terdakwa duduk sebagaipengemudinya kemudian Terdakwa menyerahkan Pistol dan HP kepada orangsipil tersebut selanjutnya kendaraan Terdakwa kemudikan menuju Medansedangkan HP dan Senjata api diambil oleh Dan Sub Den Pom IM/23.25.
Register : 11-01-2011 — Putus : 15-03-2011 — Upload : 16-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 16-K/PM II-09/AD/I/2011
Tanggal 15 Maret 2011 — Praka ASEP CUCU SUHANA
3018
  • Bahwa selain dari Terdakwa, Saksi jugapernah membeli narkotika jenis ganja dari warga sipilyang bernama Asep Andre alias BW alamat perum CitraMas Ds. Nyalindung Cimalaka Sumedang sebanyak 8(delapan) paket dengan harga perpaketnya Rp 25.000,(dua puluh lima ribu rupiah) dan juga kepada Sadr.Rudok sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaketnyaRp 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah).5.
Register : 11-06-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Srl
Tanggal 15 Juli 2020 — M. RIDWAN Bin MUHAMMAD HB
6426
  • RIZKI DWI PUTRA melakukanpenyelidikan, Saksi melihat seseorang yaitu Terdakwa sedang beradadi pinggir jalan Lintas Sumatera tepatnya di sebelah kantor BankMandiri Sarolangun, kemudian kami hendak mendatangi Terdakwatersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa melihat kami dan langsungmembuang sesuatu keatas aspal jalan, lalu Saksi langsung melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa dan memborgol tangan Terdakwa;Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi memanggil saksi sipilyang pada saat itu berada di
Register : 10-07-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 254/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 6 Nopember 2018 — PEMBANDING VS TERBANDING
5518
  • ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dan perubahannyaPP No. 45 Tahun 1990 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil, maka konsekuensi hukum bagi penggugat wajibdan harus tunduk kepada ketentuan peraturan pemerintah tersebutdiatas;Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Padt/2018/PT MDNBahwa selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 danperubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berbunyi: Pegawai Negeri SipilYang
Register : 25-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 55/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
DRS. ALEXANDER NAIKOFI
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
11845
  • ALASSANALASIAIN GUIGIATIAN seneeeeceeee neers cmeeeenersimeenmeneenermemmeenn1.Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Petikan dari Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Nomor :813.2/1/67/60N tanggal O08 April 1986 dengan NIP awal No.Halaman 4 dari 70 halaman Putusan No.55/G/2019/PTUNKPG010191293, Golongan/Ruang Gaji Il/a dan ditempatkan padaSetwilda Tk.
Register : 05-11-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 07-08-2020
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 97-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pembanding/Oditur : Zulkarnain, SH.
Terbanding/Terdakwa : Alif Khoirudin Sabila
19563
  • Lettu Pardosi, S.H.NRP 21990181500578 Pakum Satgas Yonif 143/TWEJ sangatberbahaya karena pengiriman pistol yang notabene merupakanperlengkapan perang yang paling vital yang dengan mudahnyaTerdakwa curi dan mengirimkan pistol tersebut ke warga sipilyang berdomisili di Bandung.4. Bahwa atas kejadian hilangnya pistol Lettu Pardosi, S.H.