Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO);Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 546/B/PK/PJK/2015 Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait.

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO)sesuai dengan jjinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait. ljinijin tersebut adalah:a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor583/I/PMDN/1997;b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT Karya DewiPutra Nomor 136 Tahun 2009;c.

Bahwa penerapan Pasal 16B ayat (3) UU PPN tidaklah tepat,karena Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu PemohonBanding) adalah perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) yang atas penyerahannya terutang PPN, dimana dasarperhitungan PPN yang terhutang harus mengacu pada Pasal 8AUU PPN yang berlaku, yaitu tarif Pasal 7 dikalikan dengan DPPsehingga Pasal 16B ayat (3) UU PPN tidak bisa diterapkankarena akan terjadi pengenaan PPN berganda atas perhitunganPPN yang terhutang jika Pasal 16B ayat (3) diterapbkan

diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memorikepada Pemohon Banding dapat menggugurkan faktafakta dan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkanSurat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnyaadalah Perkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unitpengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil

tahun 1981 di Kantor Urusan Agama KecamatanPanumbangan, Kabupaten Ciamis, ; Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belummemiliki rumah sendiri dan sudah dikaruniai anak ; Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugathidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2019 rumahtangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisinandan pertengkaran secara terus menerus ; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karenaTergugat sudah tida mempunyai penghasil

Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;dul ai Lil je aut ol rigs ol Gat jx olsApabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan ataughaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti* ;Put, No, 5258/Pdt.G/2020/PA.Cms, hal, 6 dari 12 hal.Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknyamendalilkan sejak bulan Mei 2019 Tergugat dengan Penggugat berselisih danbertengkar teruS menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadikarena Tergugat sudah tida mempunyai penghasil

diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, majelismenilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syaratmateril kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yangsempurna ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yangdiajukan Penggugat, maka telah diperoleh faktafakta kejadian yang padapokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisihdan bertengkar disebabkan Tergugat sudah tida mempunyai penghasil

Nopember 2019 mereka telah berpisah tempattinggal dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ; Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkanmereka ;Menimbang, bahwa dari faktafakta kejadian sebagaimana diuraikan diatas, maka ditemukan adanya faktafakta hukum yang pada pokoknyaperselisinan dan pertengkaran secara teruS menerus antara Penggugat danTergugat yang penyebabnya Tergugat sudah tida mempunyai penghasil

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO);Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawitHalaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 550/B/PK/PJK/2015(CPO) sesuai dengan jjinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait.

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO)Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 550/B/PK/PJK/2015sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait. Ijinijin tersebut adalah:a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor583/I/PMDN/1997;b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT Karya Dewi PutraNomor 136 Tahun 2009;c.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 0511620948809;Dengan demikian, penyerahan utama perusahaan PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah minyakkelapa sawit (CPO) dan bukan tandan buah segar (TBS),sebagaimana diasumsikan oleh Termohon Peninjauan Kembali(dahulu Terbanding);Bahwa penerapan pasal 16B ayat (3) UU PPN tidaklah tepat,karena Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)adalah perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) yang ataspenyerahannya terutang PPN, dimana

diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori kepadaPemohon Banding dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkanSurat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnyaadalah perkkebunan kelapa sawit terpadu (integrated) dengan unitpengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO);Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawitHalaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 542/B/PK/PJK/2015(CPO) sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait.

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO)Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 542/B/PK/PJK/2015sesuai dengan ijjinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait. ljinijin tersebut adalah:a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor583/I/PMDN/1997;b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT Karya Dewi PutraNomor 136 Tahun 2009;c.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 051 1620948809;Dengan demikian, penyerahan utama perusahaan PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah minyakkelapa sawit (CPO) dan bukan tandan buah segar (TBS),sebagaimana diasumsikan oleh Termohon Peninjauan Kembali(dahulu Terbanding);Bahwa penerapan Pasal 16B ayat (3) UU PPN tidaklah tepat,karena Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)adalah perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) yang ataspenyerahannya terutang PPN, dimana

diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori kepadaPemohon Banding dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MaajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkanSurat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnyaadalah perkebunan kelapa sawit terpadu (integrated) dengan unitpengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil

Rp. 213.250,00bahwa dasar koreksi Terbanding atas Pajak Masukan karena hasil dariperkebunan kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS), merupakanbarang strategis yang dibebaskan dari PPN sesuai PP No.7 Tahun 2007tanggal 8 Januari 2007 dan berdasarkan Surat Penegasan Dirjen Pajak Nomor:S1184/PJ.51.1/2000 tanggal 31 Juli 2000 Pajak Masukan sebagaimanatercantum dalam Faktur Pajak dalam rangka untuk kegiatan perkebunankelapa sawit tidak dapat dikreditkan;: bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan penghasil

Sengketa dengan Pemohon Banding Nomor 512tanggal 1 November 2011, Pemohon Banding menyampaikan bahwa Pajak Masukan yangdikreditkan tersebut adalah berupa biayabiaya yang berhubungan dengan perkebunankelapa sawit seperti pembelian pupuk, traktor dan lain sebagainya,berdasarkan Neraca Tahun 2007 sampai dengan 2010 tidak ditemukan aktiva berupabangunan pabrik.bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Terbanding dalam persidanganberpendapat usaha Pemohon Banding adalah Perkebunan Kelapa Sawit,bukan penghasil

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis,tapi sejak bulan Pebruari tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telahterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergitanpa izin kepada Pemohon dikarenakan Termohon merasa kurang atasnafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan penghasil Pemohon tidakmenentu sampai sekarang 3 tahun, hingga sekarang tidak diketahuikeberadaannya ;.

Anak2, berumur 5 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon ;ahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisihdan bertengkar yang disebabkan Termohon pergi tanpa izin kepadaPemohon dikarenakan Termohon merasa kurang atas nafkah yangdiberikan oleh Pemohon sedangkan penghasil Pemohon tidakmenentu sampai sekarang 3 tahun, hingga sekarang tidak diketahuikeberadaannya ;ahwa saksi mengetahui, kemudian Termohon pergi meninggalkanPemohon yang hingga sekarang sudah selama 3 tahun, dan selamaitu pula

Halaman7 dari 12 halamanterbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yangsah ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak bulan Pebruaritahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulaigoyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi tanpa izinkepada Pemohon dikarenakan Termohon merasa kurang atas nafkah yangdiberikan oleh Pemohon sedangkan penghasil Pemohon tidak menentu sampaisekarang

PPN, pajak masukan yangdibayar untuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atasperolehannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;Bahwa dengan demikian, pajak masukan yang telah dikreditkan olehPemohon Banding seluruhnya dikoreksi oleh Terbanding;Penjelasan Permohonan Banding.Bahwa Pemohon Bandingtidak setuju atas koreksi Terbanding atas koreksiseluruh Pajak Masukan sejumlah Rp349.909.840,00 tersebut di atas denganpenjelasan sebagai berikut:1.Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil

Minyak Kelapa Sawit(CPO);Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) sesuai dengan izinizin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait.

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) merupakanperusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) sesuai dengan izinizin yang telah diterbitkan dari instansiinstansi terkait.

Putusan Nomor 566/B/PK/PJK/2015perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) yang ataspenyerahannya terutang PPN, dimana dasar perhitungan PPN yangterhutang harus mengacu pada Pasal 8A UU PPN yang berlaku, yaitutarif Pasal 7 dikalikan dengan DPP sehingga Pasal 16B ayat (3) UUPPN tidak bisa diterapbkan karena akan terjadi pengenaan PPNberganda atas perhitungan PPN yang terhutang jika Pasal 16B ayat (3)diterapkan dengan Tarif Pasal 7 x (DPP+PPN), hal tersebutbertentangan dengan UU PPN yang berlaku

Putusan Nomor 566/B/PK/PJK/2015Perkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannyayang merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) besertaproduksi turunannya, dengan demikian penyerahan utama yang dilakukanadalah minyak kelapa sawit yaitu Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel(PK)dan bukan Tandan Buah Segar.

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO);bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait. Dengan demikian, penyerahan utama perusahaan PemohonBanding adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan bukan tandan buah segar(TBS), sebagaimana diasumsikan oleh Terbanding;Halaman 2 dari 14 halaman.

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) merupakanperusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) sesuai dengan ijinijinyang telah diterbitkan dari instansiinstansi terkait. Ijinijin tersebutadalah :a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor583/I/PMDN/1997;b.

Bahwa penerapan Pasal 16B ayat (3) UU PPN tidaklah tepat, karenaPemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalahperusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) yang ataspenyerahannya terutang PPN, dimana dasar perhitungan PPN yangterhutang harus mengacu pada Pasal 8A UU PPN yang berlaku, yaitutariff Pasal 7 dikalikan dengan DPP sehingga Pasal 16B ayat (3) UUPPN tidak bisa diterapkan karena akan terjadi pengenaan PPNberganda atas perhitungan PPN yang terhutang jika Pasal 16B ayat (3)diterapkan

diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori kepadaPemohon Banding dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkan Surat IzinBKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalahPerkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannyayang merupakan perusahaan penghasil

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO)bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapaHalaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 465 B/PK/PJK/2015sawit (CPO) sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansi terkait, dengan demikian, penyerahan utama perusahaanPemohon Banding adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan bukan TandanBuah Segar (TBS), sebagaimana diasumsikan oleh Pemeriksa

dipertahankan;bahwa atas pertimbanganpertimbangan hukum Majelis tersebut di atas,Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding menyatakanpendapat sebagai berikut:bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding tidaksependapat dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa koreksiPajak Masukan sebesar Rp 4.934.737,00 yang dilakukan Terbanding,sekarang Termohon Peninjuan Kembali sudah benar dan tetapdipertahankan;bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding adalahPerusahaan Penghasil

diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori kepadaPemohon Banding dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkan Surat IzinBKPM Nomor 256/I/PMDN/1996 dan instansi terkait lainnya adalahPerkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unit pengelohannyayang merupakan perusahaan penghasil

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO)bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapaHalaman 2 dari 12 halaman.

Bahwa atas pertimbanganpertimbangan hukum Majelis tersebut di atas,Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, menyatakanpendapat sebagai berikut:bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding tidaksependapat dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa koreksiPajak Masukan sebesar Rp 57.168.922,00 yang dilakukan Terbanding,sekarang Termohon Peninjuan Kembali sudah benar dan tetapdipertahankan;bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding adalahPerusahaan Penghasil Minyak

Putusan Nomor 518/B/PK/PJK/2015BKPM Nomor 256/I/PMDN/1996 dan instansi terkait lainnya adalahPerkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannyayang merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) besertaproduksi turunannya, dengan demikian penyerahan utama yang dilakukanadalah minyak kelapa sawit yaitu Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel (PK)dan bukan Tandan Buah Segar.

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak KelapaSawit (CPO);Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiHalaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 549/B/PK/PJK/2015 terkait.

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO)sesuai dengan jjinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait. ljinijin tersebut adalah:a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor583/I/PMDN/1997;b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT. Karya DewiPutra Nomor 136 Tahun 2009;c.

Bahwa penerapan Pasal 16B ayat (3) UU PPN tidaklah tepat,karena Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu PemohonBanding) adalah perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) yang atas penyerahannya terutang PPN, dimana dasarperhitungan PPN yang terhutang harus mengacu pada Pasal 8AHalaman 8 dari 17 halaman.

diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memorikepada Pemohon Banding dapat menggugurkan faktafakta dan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkanSurat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnyaadalah Perkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unitpengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO)Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait, dengan demikian, penyerahan utama perusahaan Pemohon Bandingadalah minyak kelapa sawit (CPO) dan bukan Tandan Buah Segar (TBS),Halaman 2 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 487/B/PK/PJK/2015sependapat dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa koreksiPajak Masukan sebesar Rp 425.855.356,00 yang dilakukan Terbanding,sekarang Termohon Peninjuan Kembali sudah benar dan tetapdipertahankan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding adalahPerusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPO) sesuai dengan ijinijinyang telah diterbitkan dari instansiinstansi terkait.

diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori kepadaPemohon Banding dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkan Surat IzinBKPM Nomor 256/I/PMDN/1996 dan instansi terkait lainnya adalahPerkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannyayang merupakan perusahaan penghasil

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO);Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawitHalaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 541/B/PK/PJK/2015 (CPO) sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait.

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO)sesuai dengan jjinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait. ljinijin tersebut adalah:a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor583/I/PMDN/1997;b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT. Karya DewiPutra Nomor 136 Tahun 2009;c.

Bahwa penerapan Pasal 16B ayat (3) UU PPN tidaklah tepat,karena Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu PemohonBanding) adalah perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) yang atas penyerahannya terutang PPN, dimana dasarperhitungan PPN yang terhutang harus mengacu pada Pasal 8AUU PPN yang berlaku, yaitu tarif Pasal 7 dikalikan dengan DPPsehingga Pasal 16B ayat (3) UU PPN tidak bisa diterapkankarena akan terjadi pengenaan PPN berganda atas perhitunganPPN yang terhutang jika Pasal 16B ayat (3) diterapkan

Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali kepada Pemohon Banding dapat menggugurkanfaktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usahaPemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) perkaraa quo yang semula berdasarkan Surat Izin BKPM Nomor583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalah Perkebunan KelapaSawit Terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yang merupakanperusahaan penghasil

Sulteng.44. 6 (enam) lembar berita acara tentang penyerahan pembagian hasil penjualan ebony eks tebbangan lama bagian daerah penghasil.45. 1 (satu) buah buku laporan keuangan PD Sulteng per 31 Desember 2008 beserta penjelasannya.46. Foto copi SK Gubernur No. 539/106/RO. EKBANG-G-ST/2006 Tanggal 24 Juni 2006 fientang pengangkatan direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah.47. Foto copy Surat Sekertaris Daerah Prop.

Parigi Moutong.50. 1 (satu) lembar Berita Acara No. 522/823/33/II/PDST/2009 Tanggal 27 Pebruari 2009 tentang penyerahan pembagian hasil hutan penjualan eks tebangan lama bagian daerah penghasil.51. 1 (satu) lembar surat dari CV. Karya Alam Lestari ( Direktur H. EFENDY EDY USMAN) kepada Dirut PD. Sulteng.52. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kayu ebony eks tebangan lama di TPN/TPK Tamarenja Kec. Sindue Kab. Donggala oleh PT. Sulawesi Ebony Sentra kepada PD.

Parigi Moutong sebesar Rp.250.589.000,-.106. 1 (satu) lembar Berita Acara No.522/823/33/II/PDST/2009 tentang penyerahan pembagian hasil hutan penjualan eks tebangan lama bagian daerah penghasil.107. 1 (satu) eks piutang usaha bagian kehutanan An. Hi. ASFAR BS. LAMONGKI tahun 2008.108. 1 (satu) eks piutang usaha bagian kehutanan An. Hi. EFENDI tahun 2008.109. 1 ( satu ) Bundel Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri : PT.

Sulteng Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk daerah penghasil sebesar Rp.1.250.000, (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik,berdasarkan Nota Dinas Direktur Utama PD.

= Rp. 182.351.850 ditambah untuk daerah penghasil adalah121,5679 m? x Rp.1.250.000,/m?, = Rp. 151.959.875 dan pungutanuntuk asosiasi GAPEBINDO adalah 121,5679 m? x Rp.1.400.000, /m?

Sulteng Daerah Penghasil Gapebindoan SPPTanggal Nama Perusahaan Kayu Yang Keuntungan SumbanganPungutan Untuk 39 Kubikasitan SPP ( Rp.1.400PSDH dan Kayu ( Rp.1500.

= Rp.182.351.850 ditambah untuk daerah penghasil adalah 121,5679 m? xRp.1.250.000,/m3, = Rp. 151.959.875 dan pungutan untuk asosiasi GAPEBINDOadalah 121,5679 m? x Rp.1.400.000, /m?

Sulteng harus disetor ke Kas Daerah Sulawesi Tengah, danpungutan untuk daerah penghasil harus disetor seluruhnya ke daerah penghasilKab. Parigi Moutong dan Kab. Donggala ;2. MEMET RUSMANA, SE.

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPO);Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO)sesuai dengan izinizin yang telah diterbitkan dari instansiinstansi terkait. Dengandemikian, penyerahan utama perusahaan Pemohon Banding adalah minyak kelapasawit (CPO) dan bukan tandan buah segar (TBS), sebagaimana diasumsikan olehTerbanding;Halaman 2 dari 15 halaman.

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) merupakanperusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) sesuai dengan izinizinyang telah diterbitkan dari instansiinstansi terkait. Izinizin tersebut adalah:a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor583/I/PMDN/1997;Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 547/B/PK/PJK/2015b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT Karya Dewi Putra Nomor136 Tahun 2009;c.

Bahwa penerapan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PPN tidaklah tepat,karena Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalahperusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) yang ataspenyerahannya terutang PPN, di mana dasar perhitungan PPN yangterutang harus mengacu pada Pasal 8A UndangUndang PPN yang berlaku,yaitu tariff Pasal 7 dikalikan dengan DPP sehingga Pasal 16B ayat (3)UndangUndang PPN tidak bisa diterapkan karena akan terjadi pengenaanPPN berganda atas perhitungan PPN yang terutang

Peninjauan Kembali dinubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali kepada Pemohon Banding dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali perkara a quo yang semula berdasarkan Surat Izin BKPMNomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalah Perkebunan KelapaSawit Terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yang merupakanperusahaan penghasil

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Ter gugatsejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisih andan pertengkaran dalam rumah tangga dis ebabkan Ter gugatkurang menenuhi uang belanja kebutuhan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat serta Tergugat kurang terbukatentang penghasil an Tergugat bekerja sebagai TenagaKontrak Pertamina Pangkalan Berandan;5.

Bahwa Penggugat telah ber upaya nengingatk anTer gugat agar Ter gugat lebih memperhatik an uangbelanja kebutuhan rumah tangga serta bersikap terbukatentang penghasil an Ter gugat bekerja, akan tetapiTer gugat tetap tid ak mer ubah sik apnya sehing gapertengkaran terus terjadi;6.

danditerima oleh saksi Dedi Purnomo Bin (alm) Sukarman kemudian saksiDedi menuju ke lokasi kejadian dan mengamankan terdakwa besertadengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN KgnBahwa cara kerja alat setrum accu yang dilakukan oleh terdakwatersebut adalah delapan buah kondensior yang digabung sebagaipengatur arus listrik yang berasal dari 3 buah accu merk yuasa 12ampere sedangkan 3 buah accu merk yuasa 12 ampere berfungsisebagai penghasil

Bahwa cara kerja alat setrum accu yang dilakukan oleh terdakwatersebut adalah delapan buah kondensior yang digabung sebagaipengatur arus listrik yang berasal dari 3 buah accu merk yuasa 12ampere sedangkan 3 buah accu merk yuasa 12 ampere berfungsisebagai penghasil arus listrik kemudian kabel negatif dihubungkanHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kgndengan besi yang berada dibawah 1 (satu) buah perahu motor merkgeneral dan kabel positif dinubungkan stik lalu apabila ada ikan didalamair

21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kgn Bahwa alat alat penangkap ikan yang dipergunakan oleh terdakwatersebut telah sebelumnya dinyatakan masih berfungsi dengan baikyang telah dilakukan tes dan uji coba di laboratorium milik ahliberdinas; Bahwa mengenaai cara kerja alat setrum accu yang dilakukan olehterdakwa tersebut adalah delapan buah kondensior yang digabungsebagai pengatur arus listrik yang berasal dari 3 buah accu merkyuasa 12 volt sedangkan 3 buah accu merk yuasa 12 volt berfungsisebagai penghasil

Bahwa cara kerja alat setrum accu yang dilakukan oleh terdakwa tersebutadalah delapan buah kondensior yang digabung sebagai pengatur arus listrikyang berasal dari 3 buah accu merk yuasa 12 volt sedangkan 3 buah accumerk yuasa 12 v berfungsi sebagai penghasil arus listrik kKemudian kabelnegatif dihubungkan dengan besi yang berada dibawah 1 (satu) buahperahu motor merk general dan kabel positif dinubungkan stik lalu apabilaada ikan didalam air lalu stik diarahnkan dengan menyentuh air makakemudian

diterimaoleh saksi Dedi Purnomo Bin (alm) Sukarman kemudian saksi Dedi menujuke lokasi kejadian dan mengamankan terdakwa beserta dengan barang buktiuntuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN KgnBahwa benar cara kerja alat setrum accu yang dilakukan oleh terdakwatersebut adalah delapan buah kondensior yang digabung sebagai pengaturarus listrik yang berasal dari 3 buah accu merk yuasa 12 volt sedangkan 3buah accu merk yuasa 12 v berfungsi sebagai penghasil

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO):bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapasawit (CPO) sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansi terkait,dengan demikian, penyerahan utama perusahaanHalaman 2 dari 12 halaman.

dipertahankan;"Bahwa atas pertimbanganpertimbangan hukum Majelis tersebut di atas,Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding menyatakanpendapat sebagai berikut:bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding tidaksependapat dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa koreksi PajakMasukan sebesar Rp 900.000,00 yang dilakukan Terbanding, sekarangTermohon Peninjuan Kembali sudah benar dan tetap dipertahankan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding adalahPerusahaan Penghasil

dalildalil yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Pk) perkara a quo yang semula berdasarkan Surat Izin BKPMNomor 256/I/PMDN/1996 dan instansi terkait lainnya adalah PerkebunanKelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yangmerupakan perusahaan penghasil

Arara Abadi (penghasil kayu) kepabrik PT. IKPP (sebagai penghasil kertas).Ketiga perusahaan inisatu group dalam payung Sinar Mas. Kegiatan transportasi kayudari areal PT. Arara Abadi ke pabrik PT.

Arara Abadi(penghasil kayu) ke Pabrik PT. Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP)sebagai penghasil kertas. Ketiga perusahaan ini satu groupdalam payung Sinar Mas. Kegiatan transportasi kayu dari arealPT. Arara Abadi ke Pabrik PT. IKPP ini meliputi kegiatanseperti : pengupasan/ cacah, penyusunan kayu, bongkar muat,dan land transport. Dalam melaksanakan pekerjaannyaTermohon Peninjauan Kembali juga menSubKontrakkanpekerjaan tersebut ke beberapa perusahaan lainnya.

Arara Abadi (sebagai penghasil kayu) kepabrik PT. IKPP (sebagai penghasil kertas). Selain ituTermohon Peninjauan Kembali juga melakukan penjualanminyak solar yang penampungannya ditempatkan pada kilangPT. Arara Abadi dengan tanpa uang sewa;Bahwa alamat Termohon Peninjauan Kembali sama denganalamat PT.Arara Abadi yaitu Jalan Teuku Umar No. 51Pekanbaru;Bahwa berdasarkan pemeriksaan, di kantor Jalan Teuku Umartersebut tidak ditemukan karyawan Termohon PeninjauanKembali.

Arara Abadi(penghasil kayu) ke pabrik PT. IKPP (sebagai penghasilkertas). Ketiga perusahaan ini satu group dalam payung SinarMas. Kegiatan transportasi kayu dari areal PT. Arara Abadi kepabrik PT.

Termohon menuntut lebin dari Penghasil Pemohon yangdiperoleh.6.

ini.Menimbang, bahwa Termohon yang sudah dipanggil secara resmi danpatut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan ketidakhadiranTermohon bukan karena suatu halangan yang sah, oleh karenanyapemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan meskipun Termohon tidak hadir.Halaman 5 dari 10 halaman Put Nomor 0000/Pdt.G/2020/PAJTMenimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak Juni tahun 2012 antaraPemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus disebabkan Termohon menuntut lebih dari Penghasil

Pemohon dengan Termohon telah teikat dalam perkawinan yangsah sejak tanggal 04 Juni 1993.> Bahwa, dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhirtinggal bersama di Jalan J RT.002 RW.003 kelurahan Slipi kecamatanPalmerah kota Jakarta Barat.> Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunialtiga orang anak.> Bahwa, setidaknya sejak bulan Juni tahun 2012 antara Pemohon denganTermohon sudah sering terjadi perselisinan dan pertengkaran penyebabnyakarena Termohon menuntut lebih dari Penghasil