Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-05-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 171/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 27 Juli 2020 — Pemohon:
1.B. A. Cahyadi Wira
2.Dewi S. Bagus Cahyadi
118 — 56
1.B. A. Cahyadi Wira
2.Dewi S. Bagus Cahyadi
118 — 56
dibatalkan akta perceraiannya karena tidak memenuhi cacathukumnya;Bahwa didalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 44mengatur mengenai pembatalan perceraian, sedangkan Pasal 60mengatur mengenai pencatatan Pembatalan Akta Catatan Sipil,dimana persyaratnnya harus ada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yangdibatalkan, dimana Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud adalahRegister Akta Pencatatan Sipil, sedangkan Kutipan Akta Catatan Sipilyang
Register : 19-01-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 7/G/2018/PTUN.MTR Tanggal 3 Mei 2018 — Penggugat:
AHMAD SOLIHAN
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
159 — 80
AHMAD SOLIHAN
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
159 — 80
Tidak serta merta dijadikandasar untuk eksekutif mengambil keputusan.Bahwa Ahli memberikan pendapat apabila ada Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran dan harus diproses maka tetap yangmenjadi dasar aturan adalah PP Nomor 53 tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil;Bahwa Ahli memberikan pendapat Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap pada tahun 2013, terbit SKGubernur pada tahun 2015 maka Peraturan yang dipakai adalah PPNomor 53 tahun 2010;Bahwa Ahli memberikan
Register : 17-05-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 31-K/PM.I-07/AD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 — Oditur:
Agus Haryono, S.H
Terdakwa:
Ahan Ria Setiawan
46 — 29
Agus Haryono, S.H
Terdakwa:
Ahan Ria Setiawan
46 — 29
Bahwa benar Terdakwa menjelaskan menurut Saksi3 PratuHeri Irawan sepeda motor Honda Vario Techno tersebut aman dantidak ada masalah dikemudian hari karena diperoleh dari orang sipilyang menggadaikan kepada Saksi3 Pratu Heri Irawan dan kondisikendaraan tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan (STNK danBPKB) kemudian Terdakwa merubah polat Nopol kendaraan dengancara memesan plat Nopol KT 3048 ZH di daerah Gunung Pasirselanjutnya Terdakwa memasang sendiri plat nopol tersebut padasepeda motor Honda
Register : 09-05-2011 — Putus : 13-05-2011 — Upload : 19-08-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 28/BDG/KAD/PMTII/V/2011 Tanggal 13 Mei 2011 — Ervan Zainudin./Kopda / 31970338000477./Ta Jurlis Kiwal Denma Pussenif. /Pussenif Kodiklat TNI AD.
59 — 39
59 — 39
LisyeLisnawati karena Saksi tersebut adalah seorang sipilyang tunduk kepada Peradilan sipil, ini pun menuruthemat kami bukan merupakan alasan penjatuhan hukumanyang berat bagi diri terdakwa karena fakta tersebutmerupakan pembuktian yang hakiki bahwa sesungguhnyapelaku utama dalam perkara ini adalah Saksi 18 (Sdri.Lisye Lisnawati), dan seyogyanya Oditur Militer yangberkedudukan juga sebagai penyidik (pasal 69 ayat (1)UU no. 31 th 1997) selaku aparat penegak hukummengkoordinasikan dengan pihak Kepolisian
Register : 21-05-2012 — Putus : 28-09-2012 — Upload : 02-07-2013
Putusan PTUN JAMBI Nomor 20/G/2012/PTUN.JBI Tanggal 28 September 2012 — Hj. Imma, SH.
vs
Gubernur Jambi
116 — 56
116 — 56
Nomor: 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian yang menyatakan bahwa, Pegawai Negeri Sipildiberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjaraatau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan; ~~~~Menimbang, bahwa hal yang sama juga diatur dalamketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-03-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 7/G/2019/PTUN.PLK Tanggal 11 Juli 2019 — ANDREAS, S.T., M.T
melawan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
218 — 116
218 — 116
Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang TelahBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganoF AIETTA.. seer nemesis MRR SRR RR RRBahwa selanjutnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara danReformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2018 tanggal18 September 2018 Tentang Pelaksanaan
Register : 12-09-2017 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 29-04-2019
Putusan MS JANTHO Nomor 231/Pdt.G/2017/MS.Jth Tanggal 15 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 5
28 — 5
Sebagaimana yang dikutip didalam Buku Duri dan Mutiaradalam Kehidupan Perkawinan PNS", Penulis Soegeng Prijodarminto, PenerbitPT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 21, bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu daripejabat, yang harus diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasanlengkap yang mendasari permintaan izin perceraian tersebut (Pasal 3).Kewajiban ini dimaksudkan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagaiPegawai Negeri Sipil
Register : 24-10-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 162/Pdt.P/2018/PN Tdn Tanggal 31 Oktober 2018 — Pemohon:
SIU HA
52 — 4
SIU HA
52 — 4
Tanjungoandan agar sudilah kiranya menerimapermohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengarketerangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menuruthukum sebagai berikut :Mengabulkan permohonan Pemohon ;Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari namaSIU HA menjadi HAMIDA ;Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Tanjungpandan' diTanjungpandan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohontersebut Akta Kelahiran No. 61/1963 serta pada buku Register Catatan Sipilyang
Register : 03-03-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PA PEKANBARU Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Pbr Tanggal 9 Juni 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
21 — 20
21 — 20
PA.Pbr2.Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan dan Pemohonadalah Tergugat Rekonpensi;Bahwa mengingat Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah seorang PegawaiNegeri Sipil pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan Pasal 3 ayat (1), (2) dan(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi (7) Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 19-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN MAGETAN Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mgt. Tanggal 20 Juni 2017 — Tardjoko bin (alm) Loso Iro Rejo
43 — 4
43 — 4
Pandimenawarkan dapat membantu saksi menjadi PNS atau Aparatur Sipil Negara(ASN), untuk meyakinkan saksi lalu sdr Pandi menunjukkan dokumen fotocopy surat dari dari BKN yang isinya namanama calon pegawai negeri sipilyang sudah diterima atau di acc, yang diakui sdr. Pandi namanama tersebutHalaman 6 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.
Register : 09-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 68/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
ABDULLAH
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA BIMA
76 — 63
ABDULLAH
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA BIMA
76 — 63
selama proses persidangan, pada tanggal 26 April 2019 PemerintahKota Bima telah melakukan Rapat Baperjakat yang tertuang dalam Berita AcaraNomor : 888/966/BKPSDM/IV/2019 mengusulkan pemberhentian dengan tidakhormat atas nama Penggugat dikarenakan Penggugat telah melakukan tindakpidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (videbukti T6) oleh Sekretaris Daerah Kota Bima (PyB) yang pada pokoknya berisitentang pengusulan untuk diberhentikan dengan tidak hormat pegawai negeri sipilyang
Register : 04-06-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN DEMAK Nomor 90/Pid.B/2013/PN.Dmk Tanggal 8 Oktober 2013 — ALI SUMAJI BIN ALM. TOYIB
127 — 10
127 — 10
baik sebagai alasan pembenar maupun sebagaialasan pemaaf, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwaharus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana sesuai denganapa yang dilakukannya ; waonnnnnnn= == Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akandipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan yang adapada diri Terdakwa, yaitu ; Hal yang memberatkan ; Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan pribadi seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-11-2017 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 20-04-2018
Putusan PTUN KUPANG Nomor 27/G/2017/PTUN.KPG Tanggal 17 April 2018 — Veronica Boling Bunga (Penggugat)
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang (Tergugat)
Ishak Basthian Boling, B.Sc (Tergugat II Intervensi)
111 — 76
111 — 76
Bahwa Penggugat adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang memiliki sebidang tanah pekarangan dengan luas 1.712M2 (seribu tujuh ratus dua belas meter persegi) yang terletakdi Jalan Veteran RT 018/RW 07 Kelurahan Kelapa Lima,Halaman 23 dari 120 halaman Putusan No. 27/G/2017/PTUNKPGKecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan batas3.2.
Register : 24-03-2015 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PA SURABAYA Nomor 1432/Pdt.G/2015/PA.Sby Tanggal 7 Juni 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
24 — 2
24 — 2
telahmengajukan eksepsi tentang Pemohon yang belum mendapat ijin untukmelakukan perceraian dari atasan Pemohon, dan hanya dengan pernyataan.bahwa Pemohon tetap agar permohonannya tetap diteruskan tanoa menungguijin dari atasan Pemohon, dan Pemohon siap menanggung resiko yang akanterjadi yang terkait dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 jo PP.Nomor 45 Tahun 1990, sehingga Termohon beranggapan bahwa PermohonanPemohon adalah premature;Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pts Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
153 — 73
153 — 73
Mengenai ini akan MajelisHakim tuangkan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintahtersebut di atas dinyatakan pula bahwa Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekassuaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. Sehingga apabila suatusaat Tergugat menikah lagi maka Penggugat tidak wajib meneruskanmenyerahkan sepertiga dari gajinya kepada Tergugat.
Register : 01-08-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap Tanggal 23 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 25
70 — 25
segala sesuatu yang tercantumdalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari isi putusan ini;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA.Dalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 25-01-2007 — Upload : 27-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01K/Pid.HAM.Adhoc/2006 Tanggal 25 Januari 2007 — Brigadir Jenderal Polisi Drs. Johny Wainal Usman ; Jaksa Penuntut Umum
930 — 853 — Berkekuatan Hukum Tetap
930 — 853 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempunyaikekuasaan untuk mengendalikan kawahannya secara efektif, namun dalampelaksanaan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orangorang yangdiduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura, Terdakwa tidakmelakukan pengendalian terhadap bawahannya, yaitu Anggota Satuan BrimobPolda Irian Jaya / Papua yang dipimpin oleh Bripbka Hans Fairnap, Bripka ZawalHalim, lptu Suryo Sudarmadi dan Brigpol John Fredrik Kamodi, sehingga terjadipenganiayaan terhadap beberapa kelompok atau perkumpulan penduduk sipilyang
Register : 20-08-2015 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 19-05-2020
Putusan PA KENDARI Nomor 0424/Pdt.G/2015/PA.Kdi Tanggal 4 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 18
29 — 18
DALAM EKSEPSI Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syaratformal yuridis atau permohonan Pemohon kabur (ObscureLibel); Bahwa Pemohon sebagai karyawan pada PT Antam TbkKolaka Sultra merupakan perusahaan Badan Usaha MilikNegara yang sudah tentu sama dengan Pegawai Negeri Sipilyang mana jika ingin bercerai terlebin dahulu harus mendapatHal. 4 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdiiin dari atasan, oleh karena Pemohon sampai saat ini belummendapat ijin cerai dari atasan maka permohonan Pemohontidak
Register : 14-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 67/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
TIURMAIDA SITUMEANG, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA MEDAN
72 — 41
TIURMAIDA SITUMEANG, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA MEDAN
72 — 41
Sekolah yang berbunyi Kepala Sekolah dapatHalaman 12 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUNMdn36.37.38.39.40.diberhentikan dari penugasan karena:....f. hasil penilaian prestasi kerjatidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik ;Bahwa hasil Penilai Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dilakukanoleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan Jangka Waktu Januaris/d Desember 2018 kepada Penggugat diperoleh Nilai Capaian SKP84.01 (BAIK) ;Bahwa berdasarkan hasil Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-08-2016 — Putus : 10-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.TPI Tanggal 10 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 1
17 — 1
DALAM EKSEPSI;Pengadilan Agama Tanjungpinang belum memiliki kewenanganmengadili/ premature;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang wajiob tunduk dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor : 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil Knhususnya Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 TentangPerubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun1983;Menimbang, bahwa yang mana Pemohon hingga saat ini belummemiliki Izin Perceraian dari