Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipilyang dalam ini memberi kuasa kepada Aldika Wau, S.H., M.H. advokat/pengacara / legal konsultan di kantor hokum ATJ Law & Associates, beralamatdi JI Jend Sudirman Kelurahan Pasar Teluk Dalam berdasarkan surat kuasakhusus Nomor 028/SK/KHATJ LAW/V/2018 tanggal 04 Mei 2018. Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;MELAWANPemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq.

hakimmempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa terhadap surat Izin untuk melakukan Perceraian yang didalilkan olehTermohon diajukan dan Pemohon dan dipandang cacat juridis karena tidakmemiliki nomor majelis mempertimbangkan pengajuan izin tanpa nomor olehPemohon adalah saat permohonan didaftarkan dan kemudian dalampersidangan Pemohon telah mengajukan asli surat izin dimaksud dengannomor tanggal yang oleh majelis hakim dipandang telahmemenuhi syarat administrasi pengajuan cerai bagi Pegawai Negeri Sipilyang

alasan berselingkuh dan menjadi istri kedua, sehingga melanggar PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan pasal 6 ayat 4 hurufd peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri sipil.Menimbang, bahwa didalam peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangperaturan disiplin Pegawai Negeri pada pasal 23 ayat ( 1 ) menyatakan Pegawai negeri Sipilyang

berselingkuh dan menjadi istri kedua, sehingga melanggar Peraturan17Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan pasal 6 ayat 4 hurufd peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri sipil.Menimbang, bahwa didalam peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangperaturan disiplin Pegawai Negeri pada pasal 23 ayat ( 1 ) menyatakan Pegawai negeri Sipilyang

Nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : "Pegawai negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin terlebih dahulu daripejabat, dan ternyata Penggugat telah nyata memperoleh surat izin dari pejabatyang berwenang, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon dapatditerima;Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PA.Lbh.Halaman 20 dari 37 halamanMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon selaku PegawalNegeri Sipil telah memperoleh

Majelis Hakim telah menelitinyaHal 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 222K/PM.III12/AL/X1/2018dan Foto copy Kartu Keluarga tersebut merupakansusunan keluarga Terdakwa yang di tanda tanganioleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipilyang ditanda tangani oleh Medi Yulianto, M.Si.

sebagaimana diubah denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa benar Terdakwa menjelaskan menurut Saksi3 PratuHeri Irawan sepeda motor Honda Vario Techno tersebut aman dantidak ada masalah dikemudian hari karena diperoleh dari orang sipilyang menggadaikan kepada Saksi3 Pratu Heri Irawan dan kondisikendaraan tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan (STNK danBPKB) kemudian Terdakwa merubah polat Nopol kendaraan dengancara memesan plat Nopol KT 3048 ZH di daerah Gunung Pasirselanjutnya Terdakwa memasang sendiri plat nopol tersebut padasepeda motor Honda

LisyeLisnawati karena Saksi tersebut adalah seorang sipilyang tunduk kepada Peradilan sipil, ini pun menuruthemat kami bukan merupakan alasan penjatuhan hukumanyang berat bagi diri terdakwa karena fakta tersebutmerupakan pembuktian yang hakiki bahwa sesungguhnyapelaku utama dalam perkara ini adalah Saksi 18 (Sdri.Lisye Lisnawati), dan seyogyanya Oditur Militer yangberkedudukan juga sebagai penyidik (pasal 69 ayat (1)UU no. 31 th 1997) selaku aparat penegak hukummengkoordinasikan dengan pihak Kepolisian

Nomor: 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian yang menyatakan bahwa, Pegawai Negeri Sipildiberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjaraatau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan; ~~~~Menimbang, bahwa hal yang sama juga diatur dalamketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang TelahBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganoF AIETTA.. seer nemesis MRR SRR RR RRBahwa selanjutnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara danReformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2018 tanggal18 September 2018 Tentang Pelaksanaan

Bahwa dalam hal dikeluarkannya objek a quo Tergugat berpedomanUndangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87ayat 2 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatui Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangPutusan Nomor: 24/G/2019/PTUN.PDGHalaman 38 dari

(fotokopi sesuai salinan resmi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPutusan Nomor: 24/G/2019/PTUN.PDGHalaman 51 dari 88 Halaman10.11.12.13.Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Bukti T13Pengadilan Yang

Putusan No. 48/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/098/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/337/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaWawan Soesana Putradi;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/098/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/337/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama WawanSoesana Putradi;3.

Putusan No. 50/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/008/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/070/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNuraeni;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan Pemantau

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/008/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/070/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNuraeni;3.

yang disampaikan kepada Penggugatuntuk diperiksa dan/atau dimintai keterangan sehubungan dengandiperolehnya data baru terkait membagikan uang pungutan sisa kegiatanorientasi CPNS dan terbukti telah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) namun dikembalikan setelah hal tersebut diketahuiWakil Menteri Hukum dan HAM sehingga penjatuhan hukuman disiplinterhadap Penggugat telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang

Berdasarkanketentuan tersebut dapat dikemukakan bahwa dalampenjatuhan disiplin terhadap setiap Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan' pelanggaran disiplin, wajibdilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pejabat yangberwenang menghukum sebelum kepada Pegawai Negeri Sipiltersebut dijatuhkan hukuman. Adanya kata wajib, berartiapabila seorang Pegawai Negeri Sipil yang disangkamelakukan pelanggaran disiplin, harus diperiksa dahulubaru dapat dijatuhi hukuman disiplin.

namun hukuman yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakim terhadapjenis tindak pidana itu dapat dibedabeda sehubungan dengan berat ringannyatindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan.Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai NegeriSipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atautidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat,haruslah dipertimbangkan factorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang

Hendaklah dia ridha dengan sedikit (nafkah), khususnya jikasuami berada dalam kesusahan dan kemiskinan.Menimbang, bahwa untuk dapat menilai kKemampuan Tergugatuntuk memberikan nafkah sewajarnya, majelis hakim menilai berdasarkankemampuan finansial Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai staf di kantor Camat Pemulutan Selatan, denganpenghasilan gaji bruto perbulan sebesar Rp. 2.490.300, (vide bukti PR.3),dan dari pendapatan tersebut Tergugat memiliki

Pada gilirannyadiharapkan bahwa pembebanan demikian akan memberi kemanfaatanbesar bagi jaminan perlindungan hakhak anak yang secara faktualseringkali menjadi korban dari disharmoni rumah tangga ayah dan ibunya.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menilai kemampuanTergugat untuk memberikan nafkah sewajarnya, majelis hakim menilaiberdasarkan kemampuan finansial Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai staf di kantor Camat Pemulutan Selatan, denganpenghasilan

liar) tanpa izinTergugat sebagai isteri sebagaimana petunjuk Pasal tersebut, danTergugat dalam duplik rekonvensinya menyatakan bahwa ia telahmendapatkan surat izin perceraian dari Bupati Ogan Ilir, majelis hakimmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk meningkatkan kinerja PNS, Pemerintahtelah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan PemerintahNomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan Barang bukti berupa :1 1(satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus pembayaran gajifiktif pada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun 2010.571(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor :823.2/SK/2840/2010 Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir.1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Nomor : 821.2/SK/4587/2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir.1(satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Wali

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/053/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/177/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaAmiruddinBahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon Pegawai NegeriSipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang