Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 129/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
SRI WAHIDAH, S.Pd
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 33
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/044/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/167/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriWahidah, S.Pd.3.
    Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkanPutusan No. 129/G/2017/PTUNMTR Hal. 69 dari 89 halaman.kepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 128/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
S. JUNAIDI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
60 — 35
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/029/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/126/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Drs. S.Junaidy.3.
    Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Putusan No. 128/G/2017/PTUNMTR Hal. 69 dari 88 halaman.Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama Perceraian
Register : 03-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1052/Pdt.G/2017/PA.Pbr
Tanggal 6 Nopember 2017 — Pemohon, Termohon
12 — 7
  • Bahwa Pemohon tidak memiliki kepedulian kepada Termohon dananak Pemohon dan Termohon, pada saat anak Termohon danPemohon sakit saja Pemohon tidak peduli dan hanya Termohon danorang tua Termohon yang menjaga dan membawa pergiberobat,padahal Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpendidikan S2 (Strata 2),dan sedang menempuhpendidikan S3 (Strata 3) yang tetulah sudah memiliki intelektualitasyang tinggi;9.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 24-09-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 52/G/2018/PTUN.MTR
Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat:
Drs. LALU MARWAN, MM.Pd.
Tergugat:
WALIKOTA MATARAM
155 — 109
  • Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr3.T3 : Keputusan Walikota Mataram Nomor821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September 2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil;4.T4 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/ KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Telah dijatuhi Hukuman Berdasrkan Putusan Pengadilanyang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 3/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
SURYA DHARMA, S.Kep.,
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
106 — 45
  • PendayagunaanAparatur Negara Selaku Ketua Badan PertimbanganKepegawaian, tanggal 09 Juli 1998, (Fotokopi sesuaidengan fotokop)i);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirikrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153KEP/2018Halaman 28dari 40 HalamanPutusan Perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN.BNA14.15.16.17.18.19.20.21.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiTentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN STABAT Perdata Agama Perceraian
Putus : 18-11-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN STABAT Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.STB
Tanggal 18 Nopember 2013 — RINI SIHOTANG, AMK Melawan DIAN KURNIAWAN SURBAKTI, SKM
88 — 43
  • sebelumnyaadalah sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran/perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehinggaPenggugat mohon agar perkawinan mereka dinyatakan putus karenaperceraian ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan (1) Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 124/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
ERY FITRIYANI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
157 — 56
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/056/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/239/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama EryFitryani.3.
    menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 36/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
HAMDAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
197 — 81
  • OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/115/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/367/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaHamdan, A.MaBahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang
    LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;Bah wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 12-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 5/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
DELGANEF
Tergugat:
BUPATI SIJUNJUNG
164 — 85
  • hanya dengan PP No. 11tahun 2017 akan tetapi ada beberapa ketentuan peraturanperundangundangan yaitu UU No.5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, UU No.23 tahun 2014 tentangPemerintah Daerah, UU No.30 tahun 2014 tentang administrasiPemerintah dan Keputusan Bersama (SKB) Meteri DalamNegeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegeawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
    Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung,Provinsi Sumatera Barat ;Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya danakan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yangsebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnyatermuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagaiberikut ;Bahwa saksi sebagai Kasubdit pada BKPSDM Kabupaten Sijunjung;Halaman 62 dari 104, Putusan No. 5/G/2019/PTUN.PDG.Bahwa saksi bertugas melakukan pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA MADIUN Perdata Agama Harta Bersama
Register : 22-08-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 25-06-2012
Putusan PA MADIUN Nomor 233/Pdt.G/2011/PA.Mn.
Tanggal 12 April 2012 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
92 — 24
  • Bahwa dalil Penggugat rekonpensi pada nagka 7 yang menuntut Tergugatrekonpensi untuk setiap melaksanakan kewajiban membayar biaya anak setiapbulannya Rp. 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah) adalah cara memaksaTergugat rekonpensi untuk melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dalam kontek ini tunduk dan patuh pada PP No. 10 tahun 1983 Tentang IjinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka dari itu dalilPenggugat rekonpensi' tersebut juga harus dikesampingkan
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Tanah
Register : 08-04-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN AIRMADIDI Nomor -57/Pdt.G/2020/PN Arm
Tanggal 23 September 2020 — -Perdata -Penggugat -Refly M.Roringpandey,DKK -Tergugat -Jurike Paseki,DKK
189 — 102
  • bukti P10) tersebut memang tidak ada makaseharusnya SHM No.31/Mapanget harus dikesampingkan dalam perkaraaquo;Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkatpertama yang tidak memberi pertimbangan hukum yang benar tentang buktiT T,LULM M10 yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.47/Pdt.G/2019/PN.Arm yang menyatakan kesaksian saksi DJEFRI NICCOGERUNGAN Pengailan Negeri Airmadidi Nomor:Bahwa begitu juga sesuaidengan keterangan saksi DJEFRI NICCO GERUNGAN Pegawai Neteri sipilyang
Pengadilan PA TANJUNG PINANG Perdata Agama
Register : 30-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.TPI
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 17
  • No. 271/Pdt.G/2021/PA.TPI.Calista Benicia Maharani, dan Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat pada tanggal 1 Januari 2005 dengan pangkat/golongan II/a, danpada tanggal 1 Oktober 2008 diangkat dengan pangkat/golongan II/b, Alat buktitersebut merupakan fotokopi sah dari Suatu akta otentik, knusus dibuat sebagalalat bukti, telah diberi meterai dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkandengan aslinya, karena Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, makasesuai dengan Yurisprudensi
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Kepegawaian
Register : 31-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 2/G/2017/PTUN-BKL
Tanggal 21 Maret 2017 — DARMAWI, SE.MM MELAWAN GUBERNUR bENGKULU
128 — 75
  • yaitupejabat tata usaha negara melakukan tindakan sesuai dengan batas wilayah kewenangannya (bevoegheid ratione loci) ;Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (bevoegdheidrational materiale), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (4) danPasal 24 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 11-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M. Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
483 — 171
  • diumumkan oleh Badan dan/ atau PejabatAdministrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif,Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenentukan Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badanpertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diaturdengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintanh RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 14-03-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0190/Pdt.G/2018/PA.Bb
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 6
  • bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah membeli sebidangtanah dari N dengan harga Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah),bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat, namun oleh karena Penggugatdalam kesimpulannya telah mencabut gugatannya berkenaan dengan hartabersama dan hak asuh anak, oleh karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah status validasi tunjangan profesi,bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 19-11-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PT MANADO Nomor 195/PDT/2020/PT MND
Tanggal 21 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : JURIKE PASEKI Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Pembanding/Tergugat II : ALBERT PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Pembanding/Tergugat III : STEFI TH. PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Pembanding/Tergugat IV : MARTHEN PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Terbanding/Penggugat I : REFLY M. RORINGPANDEY
Terbanding/Penggugat II : KENEDY E. RORIMPANDEY
Terbanding/Penggugat III : ORBY RORINGPANDEY
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
Turut Terbanding/Tergugat VI : Kepala kantor ATR BPN Kabupaten Minahasa
Turut Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Propinsi Sulawesi utara Cq bupati Minahasa Utara cq hukum tua Desa Mapanget Kabupaten Minahasa Utara
168 — 104
  • bukti P10) tersebut memang tidak ada makaseharusnya SHM No.31/Mapanget harus dikesampingkan dalam perkaraaquo;Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkatpertama yang tidak memberi pertimbangan hukum yang benar tentang buktiT TUN, ,IV10 yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.47/Pdt.G/2019/PN.Arm yang menyatakan kesaksian saksi DJEFRI NICCOGERUNGAN Pengailan Negeri Airmadidi Nomor:Bahwa begitu juga sesualdengan keterangan saksi DJEFRI NICCO GERUNGAN Pegawai Neteri sipilyang
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 174/Pid.B/2016/PN Sda
Tanggal 7 Juni 2016 — I Slamet Riyadi alias Bambang II Achmad Munir
47 — 9
  • 159,160) ;Menimbang, bahwa telah terungkap sebagaimana terurai dalam faktadiatas bahwa surat KTP dan KK yang dibuat oleh saksi Tjuk Biantoro, S.Sos.yang bahan bakunya berupa blangko KTP dan KK yang tertulis diterbitkan olehInstansi Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan KotaSurabaya yang tidak pernah diterbitkan oleh instansi tersebut jelasmenimbulkan kerugian bagi instansi yang diberi kKewenangan oleh undangundang untuk menerbitkan dokumen tersebut in casu Kantor Pencatatan Sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 29-04-2009 — Putus : 11-08-2009 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/2009/PTUN-KPG
Tanggal 11 Agustus 2009 — MARGARITHA SALEAN, SE., MAP (Penggugat) WALIKOTA KUPANG (Tergugat)
136 — 66
  • pembebasandari jabatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil : Pasal 9(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukumwajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukanpelanggaran disiplin itu ;(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :b. secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenangmenghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA Ngamprah Perdata Agama
Register : 02-11-2021 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA Ngamprah Nomor 3086/Pdt.G/2021/PA.Nph
Tanggal 31 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 25
  • Bahwa Pemohon telah pensiun sesuai dengan Keputusan BupatiBandung Barat Nomor : xxxxx tentang Pemberian Kenaikan Pangkat,Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negri Sipilyang mencapai batas usia Pensiun yang diterbitkan oleh Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tertanggal 19Agustus 2021;10. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syaratsesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 06-07-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 389/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 30 Agustus 2017 — ANANG BASUNI, S.H.,M.H >< SABRI ZAKARIA bin H.ZAKARIA CS
53 — 48
  • No.389/ Pdt/2017/PT.DKIPengadilan Agama Jakarta Timur teregister denganNo.1005/Pdt.G/2015/PA.JT Terhadap Tergugat dan Turut Tergugat ;16.Bahwa perlu diketahui, Tergugat adalah seorang mantan Pegawai Negeri Sipilyang sudah sangat lama pensiun, saat ini umur Tergugat 73 tahun, memilikikondisi kesehatan yang sangat rapuh, menderita berbagai macampenyakit bahkan sering mengalami lupa akan sesuatu. Namun dalamkondisi seperti itu pada kenyataannya setelah mendiang istri Tergugatterdahulu.