Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untukmenggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan olehkeluarnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan demikian harus adahubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentinganyang dirugikan, sebagaimana adagium bila ada kepentingan, maka baru bolehberproses (point dinteres, point daction).

Adanya hubungan causal antara perbuatan dengankerugian yang timbul tersebut ;Adapun perbuatan pada angka 1 tersebut harus memenuhisalah satu kreteria dibawah ini yaitu :a) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengankewajiban hukum pelaku ;b) Melakukan perbuatan yang me langgar haksubjektif orang lain ;c) Melakukan perbuatan yang melanggar kaidah tataSUuSila j errr ree nee eee ee eer eee eeeed) Melakukan perbuatan yang bertentangan denganazasazas kepatutan, ketelitian dan sikaphatihati yang seharusnya

Kesalahan; dan4 Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengankerugian;Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawanhukum menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atautidak berbuat) yang memenuhi kriteria :1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;2. Melanggar hak subyektif orang lain, atau;3. Melanggar kaedah tata susila, atau;Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT BJM26.4.

Adanya hubungan hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;Mengenai adanya hubungan causal antara perouatan dan kerugian tersebutterdapat 2 (dua) teori yang menerangkan sebagai berikut : Condition sine qua Non, dimana menurut teori ini orang yang melakukanperbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannyacondition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagaisebab dari pada suatu perubahan adalah semua syaratsyarat yangharus ada timbulnya akibat); Adequate veroorzaking

Menghilangkan Nyawa Orang Lain Menimbang, bahwa mengenai unsur "menghilangkan nyawa oranglain" dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yaknipertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan ketiga,adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara wujud perbuatan denganakibat kematian (hilangnya nyawa orang lain) ;Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalambentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatantersebut.

Dari hasil pemeriksaandidapatkan beberapa luka di leher kanan,lengan kanan atas, lengan kanan bawah dandada kanan akibat trauma benda tajamMenimbang, bahwa mengenai hubungan causal verband antara wujudperbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenaladanya beberapa teori seperti :teori syarat conditio sine qua non atau teorikhusus, dan lainlain, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapatdijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan causal verbandadalah arrest

Adanya hubungan causal antara perobuatan dan kerugian.

Untukmemcahkan hubungan causal antara perouatan melawan hukumdengan kerugianJadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut :Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Mpwe Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badanhukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada Pasal 1364 KUHPerdatae Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakilbadan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badanhukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdatae Untuk

KeputusanTata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwaunsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokokyang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatuHalaman 48 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUNMDNKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal

diatasnya terbit objek sengketa akanHalaman 52 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUNMDNtetap Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum adanya pembatalantersebut atau adanya dasar lain yang menyatakan Penggugat masihmempunyai hubungan hukum dengan tanah dimaksud dalam objek sengketadengan bukti surat yang terkait dengan kepemilikan atau penguasaan bidangtanah;Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak mempunyai hubunganhukum (Causal

standing yang harus dipenuhi agar Pemohon memiliki /egalstanding untuk mengajukan Permohonan Keberatan Uji Materiil keMahkamah Agung, sebagai berikut:...bahwa setiap pemohon harus:(i) salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum tersebut di atas;(ii) subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;(ii) hak yang bersangkutan memang dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan di bawah undangundang yangdipersoalkan;(iv) timbulnya kerugian dimaksud terdapat hubungan sebab akibatatau hubungan kausal (causal

Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam hurufB angka 6 permohonan a quo karena berdasarkan uraian dalamangka 5 huruf B Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon diatas ternyata tidak ada kerugian yang secara nyata diderita olehPemohon atau tidak ada potensial kerugian yang mungkin akandiderita oleh Pemohon yang menurut penalaran yang wajar dapatdipastikan akan terjadi sebagai akibat dari diberlakukannya ObjekPermohonan sehingga tidak terdapat hubungan kausal atauhubungan sebab akibat (causal

Bahwa Judex Facti telah menerapkan suatu peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Unsur yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;Kekeliruan Judex Facti dalam menafsirkan pengertian unsur tersebutdapat terlinat dalam pertimbangannya pada halaman 95 sampai dengan97, sehingga diberikan tanggapan sebagai berikut yaitu :e Judex Facti menggunakan pendekatan Teori Sebab Musabab(Causal Verband) yaitu Teori Adequate Veroorzaking (penyebabyang bersifat dikirakira) bahwa suatu hal

layakdihuni dan masih ada sisa 24 (dua puluh empat) unit rumah KAT yangbelum dibangun, sehingga tidak ada azas manfaat dari kegiatanpembangunan 50 (lima puluh) unit rumah KAT yang dapatdinikmati oleh warga masyarakat Desa Waifual, Kecamatan AruUtara, Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2006 :Berdasarkan halhal yang diuraikan di atas adalah jelas Judex Facti telahsalah dan keliru menerapkan Unsur yang dapat merugikan KeuanganNegara dan Perekonomian Negara dengan metode pendekatan TeoriSebab Musabab (Causal

Subekti, Anggota Majelis Widojati Wiratmo Sukitodan Asikin Kusumah Atmaja telah memberikan putusan sebagai berikut"Dalam hal penuduhan delik Hanya secara sempurnadipertimbangkan adanya hubungan causal antara perbuatanpenyerahan dan turut serta melihat penyerahan Narkotika.13.Bahwa oleh karena itu, dengan tidak bermaksud untukmembela diri dihadapan Majelis Hakim Banding, mohon kiranyaMajelis Hakim Banding dapat mempertimbangkan kembali PutusanYudexfactie Pengadilan Militer 102 Medan di atas, karena

Perampasan benda milik seseorang yang tidak terlibatdalam tindak pidana tertentu atau tidak dijatuhi hukuman pidana pokok pada dasarnyamerupakan pelaksanaan pidana tambahan yang bersifat berdiri sendiri (fakultatif)dimana hal tersebut dilarang oleh undangundang.Jadi dengan merujuk pada ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP dalam perkara initidak terdapat hubungan sebab akibat (Causal Verband) antara kesalahan terdakwasebagai pelaku tindak pidana dengan perampasan truck warna Kuning Merah No Pol N9537 UZ

Adanya hubungan causal;(vide Buku Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Darwan Prinst,SH. hal. 9194);Menimbang, bahwa unsur pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas bersifatkomulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatanmelawan hukum dan dituntut membayar ganti rugi maka semua unsur pasal1365 tersebut harus terpenuhi dan terbukti.Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum sesudahArrest 1919 adalah berbuat atau tidak berbuat yang melawan hak orang lain baikhak

telahmelakukan perbuatan melawan hukum, sebagai perbuatan yangHalaman 27 dari 31 halaman Putusan No. 5/PDT/2017/PTSMRmelanggar undangundang, bertentangan dengan hak oranag lain,bertentgangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengankesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutandalam masyarakatt baik terhadap diri sendiri maupun orang lainsehingga dalam poin 5 pada pokok perkara Tergugat harusmengembalikan tanah yang dianggap milik Penggugat adalah suatuyang tidak ada hubungan causal

/2015/PN Smn.menimbulkan kerugian itu. karena kesalahannya untukmengganti kerugian tersebut.Pasal 1366 KUHPerdata (BW) :Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugianyang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga ataskerugian yang disebabkan kelalaiannya ataukesembronoannya.24.Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (BW), ada tiga unsurpenting yang dapat ditarik dari ketentuan hukumtersebut,yakni:Unsur perbuatan melawan hukum; Unsur kesalahan; Unsurkerugian; Unsur adanya hubungan causal

Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknyasendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untukmerugikan orang lain.d) Bahwa unsur adanya hubungan causal, untuk dapat menunitutganti kerugian harus ada hubungan causal antara perbuatanmelawan hukum itu) dengan kerugian yang diderita olehPenggugat, hal tersebut harus dibuktikan dan wajib untukdikabulkan.25.Bahwa berdasarkan uraian Pasal 1865 KUHPerdata dan 1366 KUHPerdata tersebut di atas, dengan demikian jelas suatu perbuatanyang melanggar

Menghilangkan Nyawa Orang LainMenimbang, bahwa mengenai unsur "menghilangkan nyawa oranglain" dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yaknipertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan ketiga,adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara wujud perbuatandengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain) ;Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalambentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatantersebut.

Dari hasilpemeriksaan didapatkan beberapa luka di leherkanan, lengan kanan atas, lengan kanan bawahdan dada kanan akibat trauma benda tajamMenimbang, bahwa mengenai hubungan causal verband antara wujudperbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenaladanya beberapa teori seperti : teori syarat conditio sine qua non atau teorikhusus, dan lainlain, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapatdijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan causal verbandadalah arrest

Penerapan azas causaliteit yang kabur.Bahwa judex facti telah keliru menerapkan pengertian azas causaliteitdengan rangkaian Pasal 55 KUHPidana yang seolaholah PemohonKasasi I/Terdakwa ikut berperan dalam keadaan yang menyertai.Padahal seharusnya judex facti membuat suatu penilaian suatu causaldengan perbuatan dengan pengertian hubungan causal denganperbuatan.

Sebab judex facti membuat suatu analisa fakta hukummengenai hubungan causal terhadap perbuatan yang dilakukanPemohon Kasasi I/Terdakwa ternyata kabur dan tidak membuat suatuanalisa apakah merupakan sebab ke akibat (apriory) atau perubahanakibat ke sebab (a posteriory);Bahwa jika dilinat dari pengertian a priory dan a posteriory, makaPemohon Kasasi /Terdakwa tidak dapat dinyatakan melakukan suatukeadaan yang menyertai terhadap perbuatan kontraktor dan jugaperbuatan Pemimpin Kegiatan dan Pengawas Lapangan

Haruslah ada hubungan causal antara kesalahan dan kesenjangan .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan terdahuludalam mempertimbangkan petitum 3 (tiga ) dalam gugatan Penggugat /Pembanding yang menyatakan bahwa Penggugat / Pembanding dapatmembuktikan gugatannya bahwa obyek perkara adalah tanah milik ahli warisAlmarhum Muhammad Saridin alias Kerani Saridin yang salah satu abhiwarisnya Penggugat / Pembanding dan obyek sengketa tanah sekarangdibangun pasar terpadu Krueng Geukuh oleh Tergugat

Adanya Hubungan Causal, sedangkan yangdi maksud dengan Cidera Janji/ Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah berhubungan eratdengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak, baik perikatan itu didasarkanatas perjanjian sesuail dengan Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdatamaupun perjanjian yang bersumber pada undangundang seperti diatur dalam Pasal1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata, yang unsurunsurnya sebagai berikut: 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2.

Bahwa, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan WHukumsebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalahTiap perbuatan yang melawan hukum dan membave kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenahal 4 dari 26 hal Put.No.229/PDT/2016/PT.SMGkesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, dan dengandemikian, ada 4 (empaf) unsur untuk menentukan adanya suatuperbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawanhukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal

Putusan Nomor 63 P/HUM/2013meragukan jika Para Pemohon mengalami kerugian yang bersifat spesifikdan potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi danhubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunyaperaturan a quo;Bahwa para Pemohon tidak jelas dalam menguraikan kepentingan dankedudukan hukumnya (obscuur libel), apakah bertindak sebagai peroranganwarna Negara Indonesia ataukah asosiasi tempat hiburan malam KotaCirebon;Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh

Timbulnya kerugian dimaksudterdapat hubungan sebab akibat atau hubungan kausal (causal verband), danapabila permohonan yang bersangkutan dikabulkan, maka kerugian yangbersangkutan memang dapat dipulihnkan kembali dengan dibatalkannya objekpermohonan hak uji materiil dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbuktiPemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki /egal standingdalam mengajukan permohonan a quo karena haknya dirugikan atas berlakunyaPeraturan Daerah