(d) Oleh karena lelang sebagai perbuatan yang bersifatkonsensuil dan obligatoir yang mesti ditindaklanjuti denganpenyerahan yuridis (juridish levering), sehingga beralasan jikaTERGGUGATI bekewajiban memegang dan dapatmenunjukkan dokumen asli tanah sebagai objek lelang yakniSHGB No. 353/Desa Kampung Melayu.Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 350K/Sip/1968menyatakan jual beli adalah bersifat obligatoir sedangkan hakmilik atas barang yang diperjualbelikan baru berpindah bilabarang telah diserahkan

apabila TERGUGATI berdalih hanya dimintakanmelakukan penjualan lelang atas objek tanah dengan tanda bukti hakSHGB No.353/Desa Kampung Melayu Timur yang kemudianmenerbitkan Kutipan Risalah Lelang No. 125/2012 tertanggal 12 Juni2012 yang TERGUGATI yang merupakan perbuatan perjanjiankebendaan (zakelijk), namun TERGUGATI tidak dapat segeramelakukan keseluruhan proses/tahap penjualan lelang atas objektanah aquo, oleh karena TERGUGAT tidak dapat melakukan fasekedua yakni penyerahan yuridis (juridish levering

akan tetapi hukum pidana melihat dan menilai daripersfektif yang berbeda yakni sekedar bagaimana proses levering atas suatu barang dariseseorang kepada seseorang lainnya);Sediaan farmasi: adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 14.30Wita, bertempat di Desa Simpang Warga Luar Rt. 02 Kecamatan AluhAluh Kabupaten BanjarTerdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa diduga merupakan pelakutindak pidana

(dua puluh Sembilanjuta empat ratus lima ribu rupiah).Bahwa sesuai dengan Pasal 509 KUHPerdata Besi Beton denganUkuran Besi Beton 12 MM x10 M sebanyak 100 batang, Ukuran besiBeton 10 MMx10m sebanyak 200 batang, ukuran Besi Beton 9 MMx10msebanyak 163 batang serta Ukuran besi Beton 8 MMx10M sebanyak275 batang adalah termasuk Barang bergerak yang dapat dipindahkan.Bahwa sesuai dengan KUHPerdata tentang peralihan Benda Bergerakmaka Penggugat dengan tergugat II sepakat melakukan transaksipenyerahan /Levering

Dan sampai saat ini para TermohonKasasi tidak pernah menduduki tanah sengketa padahal secara hukumapabila terjadi jual beli selain jual beli itu terang dan tunai harusdisertai dengan Levering (pengetahuan) sehingga barulah sepenuhnyahak atas tanah beralih kepemilikannya atas tanah. Oleh karena ituHal. 11 dari 14 hal. Put. No. 322 K/Pdt/2009bukti jual beli P. 2 adalah tidak sah, karena sejak dahulu ArlantjeTombokanpun semasa hidupnya tidak pernah mengakui jual belitersebut.

hak milik; Barat : Tanah hak milik;Yang untuk selanjutnya disebut tanah dan rumah sengketa;Bahwa pembayarannya atas tanah dan rumah sengketa telah dibayar lunasoleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dengan kwitansi tanggal 30April 2010, yang di dalamnya tercantum sejumlah uang sebesarRp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan demikian jualbeli tanah dan rumah sengketa berdasarkan kwitansi tersebut adalah sahmenurut hukum;Bahwa oleh karena penyerahan secara fakta (feitelijk levering

) telah terjadiantara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat selaku pembeli sahmenurut hukum~ atas tanah dan rumah ~ sengketa, sambilmenunggu penandatanganan akta jual beli di hadapan Notaris/PPATyang akan ditunjuk untuk penyerahan secara hukum (juridische levering),maka untuk menyakinkan Penggugat dan sambil menunggupenandatanganan jual beli di hadapan Notaris/PPAT, Tergugat sebagaipenjual atas tanah dan rumah sengketa tersebut, selain telah membuat danmenandatangani kwitansi juga membuat Perjanjian

Pernyataan ini dibuat untuk melindungi kepentingan dan hakhakYAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PURWOKERTO (PenggugatRekonvensi) sebagai PEMBELI dan sebagai yang berhak atastanah tersebut. 22222022202 205Bahwa setelah dibaliknamakan (levering), tanah Sertipikat Hak MilikNomor 409 tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumasdiganti menjadi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 588, SuratUkur/Gambar Situasi tanggai 13 Januari 1995 Nomor : 136/1995seluas 2.380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi

fakta PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menjualobjek sengketa kepada TERGUGAT melalui TERGUGAT Il, maka sejakdibuatnya Akta Perjanjian Nomor: 7 dan Akta Kuasa Nomor: 8,TERGUGAT sama seklai tidak pernah bisa membuat Akta Jual Beli (AJB)dan mengalihkan kepemilikan atas objek sengketa, dan sampai saat iniobjek sengketa adalah masih tetap atas nama PENGGUGAT (MADERICHY ARDHANA YASA);13.Bahwa secara hukum dengan belum dibuatnya Akte Jual Beli (AJB) atasobjek sengketa dan juga belum terjadi peralihan (levering

akan tetapi hukum pidana melihat dan menilaidari persfektif yang berbeda yakni sekedar bagaimana proses levering atassuatu barang dari seseorang kepada seseorang lainnya); Sediaan farmasi: adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;a Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2016,sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di RT. 02, Desa Rantau Nangka,Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar(tepatnya di sebuah rumahkontrakan),Terdakwa NURUL ANISA alias NISA binti DAMItertangkaptangan

kebenaran dalil Pemohon Peninjauan Kembali/semula TermohonKasasi/Pembanding/Penggugat tersebut diatas dapat dibuktikan kebenarannyaberdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penggugat di depan persidangandalam perkara ini, yaitu bukti produk P 2 dan P3;Bahwa pengalihan hak atas tanah sebagaimana termaktub didalam SuratPenyerahan Tanah tertanggal 12 Maret 1960 telah dilakukan menurut ketentuanhukum yang berlaku, karena dalam pengalihan tersebut telah dilakukanpenyerahan secara juridis (yuridische levering

) yang diikuti dan disertai19dengan penyerahan secara nyata (feitelijke levering) atas tanah tersebut daripemegang alas hak sebelumnya yaitu Kho Ie Tjong kepada orang tua penggugat(ic.

pihak dalam gugatan inimengingat obyek sengketa adalah masuk aset Kepolisian Republik Indonesia ;Bahwa obyek sengketa terjadi tukar menukar tanah dan bangunan, yang manaAsrama Polres Sumenep yang semula berada di Jalan Halim Perdana KusumaNomor 35 Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota Sumenep, KabupatenSumenep (obyek sengketa), saat sekarang dipindahkan ke Asrama POLRES yangbaru, terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep ;Bahwa sampai saat ini obyek sengketa belum terjadi Levering

sengketa yangdisengketakan antara para pihak, maka permohonan provisi dari Pengggat tersebut sudahtidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak ;DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa Tergugat I bersamaan dengan jawabannya telah mengajukanEksepsi sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokoknya menyatakan:e bahwa seharusnya KAPOLRI dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan inikarena obyek sengketa sampai saat ini masih dalam penguasaan Polres Sumenepsedang tukar menukar tanah dan bangunan belum terjadi Levering

MTR11.Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) dan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaiperaturan pelaksananya serta tertuang pula dalam KUHPerdata yangmenegaskan bahwa:Peralihan hak untuk benda tidak bergerak dari seseorang kepada oranglain adalah pada saat dilakukannya penyerahan (levering) bukan padasaat dibuatnya penanjian yang menjadi alas hak (titel) dari peralihan hakmilik tersebut.

Akan tetapi sampai dengan saatsekarang ini ternyata TIDAK ADA PERALIHAN HAK secarayuridis(yuridische levering) terhadap tanah objek sengketa oleh karena ternyataapa yang diakui sebagai HAK oleh Penggugat tersebut TIDAKTEREGISTRASI PADA Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenLombok Barat, dengan demikian secara yuridis (hukum) peralihnan haksebagaimana dinyatakan oleh Penggugat adalah TIDAK BENAR danberdasarkan hukum untuk dinyatakan di tolak.Bahwa, Tergugat menolak posita gugatan Penggugat yang

Pertama maupun Keduadalam Pertimbangan Yuridisnya hanya mendasarkan pada faktafaktaPembuktian secara otentik saja dan inipun hanya mendasarkan padaanalisa Judex Facti secara Parsial tidak secara konprehensif, sehinggaKeputusan Judex Facti Tingkat Pertama dan Kedua dalam perkaraa quo tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban kejahatan Cq.PembandingPelawan;Bahwa berdasarkan fakta yuridis Judex Facti Tingkat Pertama maupunkedua tidak pernah mempertimbangkan adanya syarat jual beldiantaranya adanya levering

Bahwa apa yang didalilkan PEMBANDING Semula PARA PENGGUGAT lagidan dali Keliru dan hanya mengetahui sepenggalsepenggal tentangpertimbangan Hukum hakim terhadap putusan a quo atau terkesan hanyaingin berasumsi bahwa Akta Jual Beli tersebut tidak memberikan kepastianHukum sedangkan sudah jelas pertimbangan Hukum a quo, namun untukmempertegas kembali telah sangat jelas bahwa Syarat jual beli adalah harusterang, nyata (rill) dan adanya penyerahan (Levering) halamana telah dipertegas dalam pasal 37 Peraturan

DusunJambewangi yaitu Bp.Sutoyo yang bertindak sebagai saksi (Vide SuratPernyataan Jual Beli tanah sawah obyek sengketa tertanggal 18 Januari1989 antara alm.Bp.Martodikromo alias Maridin sebagai penjual danPenggugat sebagai Pembeli.Azas Tunai yaitu tanah sawah obyek sengketa tersebut telah lunas dibayaroleh Penggugat sebesar Rp 4.500.000, (Empat juta lima ratus rupiah)berdasarkan kwitansi pembayaran tertanggal 18 Januari 1989 yang telahditerima oleh alm.Bp.Martodikromo alias Maridin sebagai Penjual.Azas Levering

dikatakan telah terjadi jual beli hak atas tanah dan apabila salah satu dari 3(tiga) syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan telah tejadi jualbeli hak atas tanah, 3 (tiga) syarat yang dimaksud, yaitu :14a Tunai/Kontan maksudnya sudah ada pembayaran.b Terang maksudnya transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan dihadapanpejabat yang berwenang atau dilakukan dengan disaksikan oleh saksisaksiyang memiliki kapasitas sebagai saksi, misal Kepala Desa atau PemukaDesa setempat.c Adanya Levering

Selain itu, tidak pernah ada levering/penyerahan atasObyek Sengketa dari para TERGUGAT kepada PENGGUGAT. PerluPENGGUGAT pahami, bahwa levering adalah penyerahan secarasukarela dari pemilik awal kepada pemilik baru. Namun dalam kasus ini,yang terjadi adalah penguasaan paksa oleh PENGGUGAT, bukanpenyerahan sukarela oleh para TERGUGAT.

pembebasan tanah sebagaimana tertuangdalam Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor PPH/580.35.01/06/1999dengan ganti rugi dari APBD sebesar Rp1.106.000.000,00 yang dalamhal ini pembebasan dilakukan dengan pemegang hak sertipikat Hak MilikNomor 198/Kelurahan Tambak Osowingon, sehingga penguasaan fisikdan yuridis Pemerintah Kota Surabaya sampai dengan saat ini harusdianggap sempurna dan harus mendapatkan perlindungan hukum sampaiada uji materiil keperdataan yang membatalkannya, satu dan lain halkarena levering

bukan merupakan suatu bukti mutlak hanya sebatastanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah dimaksud ;Bahwa sebaliknya Penguasaan pemegang hak dari Sertipikat Hak MilikNomor 198/Kelurahan Tambak Osowilangon adalah berdasarkan AktaJual Beli tanggal 23 Maret 1988 Nomor 35/III/1988 yang dibuat olehdan dihadapan Stefanus Sindhunatha, Sarjana Hukum, selaku PPATuntuk Wilayah Kota Surabaya, sesuai dengan Pasal 165 HIR juncto 285Rbg juncto 1868 BW, peralihan hak yang ditindak lanjuti denganadanya Levering

atas persatuan bangsa dengan sosialis dengan peraturanperundangundangan yang tercantum dalam undangundang ini dan denganperaturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur unsuryang bersandar pada hukum agama;Menimbang, bahwa dengan demikian dasar dalam menilai terjadi tidaknyajual beli atas tanah objek sengketa adalah hukum Adat berkenaan dengan jual beli;Menimbang, bahwa berbeda dengan hukum barat yang mengenai 2 (dua)macam syarat untuk sahnya jual beli yaitu Rechtstelijke Levering

(Penyerahanmenurut hukum) dan Feitelijke Levering (penyerahan secara nyata), maka hukumadat hanya mengenai asas terang dan kontan/tunai, yaitu :e Yang dimaksud dengan terang adalah terangterangan, terbuka, tidakditutupi, di muka umum atau di ketahui khalayak ramai;e Yang dimaksud kontan atau tunai adalah penyerahan barang bersamaandengan penyerahan uang setelah ada kesepakatan harga di antara penjualpembeli;sehingga dengan dua asa Majelis Hakim akan menilai syaratsyarat jual beli yangdilakukan Tergugat

Bahwa meskipun jual beli (Akta Jual Beli) sudahdilakukan pada tanggal 15 Pebruari 2007 tetapipenyerahan (levering) rumah sengketa kepada Tergugat6 (pembeli) dari penjual tidak pernah terjadi, karenarumah obyek sengketa sampai saat ini masih tetapdalam penguasaan/pemeliharaan Penggugat, karenaPenggugat menganggap baik hibah maupun jual bellitersebut di samping bertentangan dengan hukum danaturan perundangundangan yang berlaku, juga dibuatberdasarkan itikat tidak baik serta sejak semulasudah cacat

hukum; Bahwa tindak lanjut dari Akta Hibah yang dibuat olehisteri/ibu Tergugat 1 sampai dengan 5 sudah menjualobyek sengketa kepada Tergugat 6 pada tanggal 15Pebruari 2007 No. 11/2007, bahwa proses jual belidilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat dan saudarayang lain termasuk almarhum ibu Penggugat sendiri,hal itu Penggugat ketahui lLangsung dari almarhumahibu saatsaat menjelang akhirhayatnya; Bahwa meskipun jual beli (Akta Jual Beli) sudahdilakukan pada tanggal 15 Pebruari 2007 tetapipenyerahan (levering

Bahwa obyek yang di gugat tidak dapat diperkarakan lagi karena obyekyang digugat sudah lewat waktu atau daluwarsa untuk digugat (exeptiotemporis), dimana telah terjadi peralinan hak atas tanah melalui jual belitanah sebagaimana diatur menurut No.5 Tahun 1960 tentang PokokAgraria. selanjutnya menurut Pasal 1458 KUHPerdata Jual belli terjadisejak ada kata sepakat harus diikuti dengan perbuatan hukum pemindahanhak (levering juridische) dari penjual kepada pembeli, atau balik nama dialaman 17 dari 34

SelanjutnyaPenyerahan secara Yuridis (Levering Yuridis) Akta eigendom/gerechtelijkeacte tersebut di atas adalah bukti bahwa perbuatan hukum itu telahdidaftarkan, yang aslinya disebut minit disimpan sebagai arsip padaKantor Kadaster, sedangkan salinannya yang disebut grosse diberikankepada pemegang haknya (Pasal 224 HIR) Perbuatan hukum pemindahanhak, dibuktikan dengan akta eigendom/gerechtelijke acte atau akta baliknama Pendaftaran jual beli tanah yang bersangkutan yaitu pendaftaranperbuatan hukumnya

Putusan No. 23/PDT/2018/PT.PLKBahwa sejak adanya pelunasan harga tanah tersebut, kemudian dilanjutkandengan adanya PENYERAHAN NYATA (LEVERING) atas ke 3 (tiga) bidangtanah tersebut, dari Tuan HILIK ENUS atau ditulis juga LIKENUS FATUIkepada Peggugat dan oleh Penggugat sejak saat itu yakni Tahun 2008secara TERUS MENERUS MENGUASAI dan menggarap tanah tersebut,yang dibelinya itu sambil menunggu proses persertifikatan dan proses baliknama, dan tidak ada keberatan/penolakan sama sekali dari Tergugat;Bahwa