Ditemukan 5549 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-03-2013 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 165/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Tanggal 13 Nopember 2013 —
433 — 160
433 — 160
bahwa terhadap dalil GUGATAN ttersebut di atas, PARAPENGGUGAT seharusnya lebih memahami secara seksama objekGUGATAN yang diajukan, in casu perintah tertulis dari TERGUGATI kepada TERGUGAT II untuk melakukan blokir atas rekening EfekTURUT TERGUGAT maupun blokir atas keseluruhan rekening Efeknasabah dari TURUT TERGUGAT, karena berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor
Register : 22-04-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 14 Juli 2015 — PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA ( PSSI );MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
248 — 1071
248 — 1071
internasionaldikarenakan lahirnya sanksi dari FIFA,hilangnya mata pencaharian dari para pemaindi klub yang menjadi anggota Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia ( PSST ),kerugian secara finansial yang dialami olehanggota Persatuan Sepak Bola SeluruhIndonesia ( PSSI ), dan hal hal lainnya ;3 Bahwa terhadap ketentuan Pasal 67 ayat (4)Undang Undang Pengadilan Tata UsahaNegara yang mengatur bahwa PermohonanPenundaan tidak dapat dikabulkan apabilakepentingan umum mengharuskandilaksanakannya keputusan ttersebut
Upload : 02-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/PID/SUS/TPK/2011/PN.BDG AJAT SUDRAJAT Bin JUNAEDI
147 — 85
147 — 85
Kuningan, akan tetapi entahkenapa pihak KSU Karya Nugraha Kabupaten Kuningan mengembalikan lagi danaKPRS Mikro bersubsidi sebesar Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh jutarupiah) tersebut kepada Bendahara Umum Negara melalui transfer rekening dariBank Mandiri, dan setelah itu pihak KSU Karya Nugraha tidak mengajukan lagidana KPRS Mikro Bersubsidi kepada Kemenpera ttersebut hinggasekarangBahwa benar yang menjadi alasan adanya perbedaan tersebut karena adanyakebijakan pimpinan Kemenpera bahwa penyaluran
Putus : 17-01-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA Tanggal 17 Januari 2013 — AFWAN ACHMAD, SH. Bin ACHMAD
303 — 50
303 — 50
maksudnya disuruh amprah;Bahwa saksi ada membuat laporan ke tiga paket tersebut untuk ekspanyaituproduksi yang dilaksanakan tahun 2008 ;e Bahwa mekanisme dari Administrasi pelaksanaan produksi yaitumelaksanakan tugasnya setelah mendapat SPK dari pinpinan,mengkoordinasikan kegiatan, mencari pengisi acara dan menyusunrencana anggaran biaya sesuai dengan SKK ;e Bahwa saat produser menyunting acara dimana direkamnya ada yangdirekam di Stodio ada diluar stodio dan setelah diproduksi ada dibuat CD;e Bahwa CD ttersebut
Register : 01-12-2014 — Putus : 01-01-1970 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg Tanggal 1 Januari 1970 — HADIAH Binti HARUN.
140 — 5
140 — 5
(PNPM MP) yang bersumber dari APBN (AnggaranPendapatan dan Belanja Negara) untuk Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilirdengan perincian sebagai berikut :e Tahun 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);e Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);e Tahun 2009 sebesar Rp. 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah);e Tahun 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)e Tahun 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah);Bahwa dana PNPM MP ttersebut
Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 K/PID/2014 H. HARSONO KOESMANTO bin SRI SADONO
62 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Mutiara Tbk Cabang Panglima Sudirman JalanPanglima Sudirman Nomor 2931 BlokC, Surabaya, Jawa Timur sebagaijaminan tambahan take over dan kredit modal kerja sebesarRp35.000.000.000, (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan nilaitanggungan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1321/Teluk Pucung atasnama SRI BUDHI RAHAYUNINGSIH ttersebut sebesarRp15.000.000.000, (lima belas miliar rupiah);Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidanadalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo.
Putus : 11-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 166/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY Tanggal 11 Januari 2016 — SUPRIJATIN alias BU UPIK Binti H. FATHOL ARIFIN ;
KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO
65 — 10
65 — 10
PNPM MP),berdasarkan Petunjuk Operasional (PTO) PNPM MP Kementerian Dalam Negeri dengansasaran program tersebut adalah sebagai berikut;1 Sasaran (lokasi) meliputi seluruh Kecamatan, Pedesaan di Indnesia yangdalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasukKecamatan Kecamatan kategori Kecamatan bermasalah dalam PPK /PNPM MP.2 Sasaran Kelompok adalah;e Masyarakat miskin di perdesaan.e Kelembagaan masyarakat dipedesaan.e Kelembagaan Pemerintahan lokal.Bahwa dana BLM program PNPM MP ttersebut
Putus : 20-12-2012 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 20 Desember 2012 — Drs. H. RUSKIN HAR, MBA
138 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
NAZIEFSOESILA DHARMA ttersebut tanpa dilengkapi dengan Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagai buktibahwa pekerjaanpekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Adapun 5 (lima)kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh SRI MEKKA S SH. MSI danDrs. H.M. NAZIEF SOESILA DHARMA tersebut adalah sebagai berikut :Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000, (tiga ratussembilan puluh lima juta rupiah) kepada EMILDA FIRDAUS. SH.
NAZIEFSOESILA DHARMA ttersebut tanpa dilengkapi dengan Berita AcaraHal. 45 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/201246Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagai buktibahwa pekerjaanpekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Adapun 5 (lima)kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh SRI MEKKA S SH. MSI danDrs. H.M.
Register : 21-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 201 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 30 Maret 2016 — HJ. TATTY GUSWATI Binti H. SOBANDI
79 — 19
79 — 19
PedagangPasar Sukatani dan Koperasi Pedagang Pasar Palumbon Manis ketika dariKementerian Koperasi dan UKM RI akan melaksanakan pengecekan kelapangan terhadap calon koperasi penerima bantuan sosial program revitalisasipasar tradisional melalui koperasi karena dari program tersebut adalahrevitalisasi pasar tradisional melalui koperasi sehingga pasar tradisional tersebutharus memiliki kepengurusan koperasi dan dua lokasi pasar tersebut belumpernah mengajukan bantuan sehingga saksi menunjukan dua lokasi ttersebut
Putus : 26-02-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/PID.SUS/2015 Tanggal 26 Februari 2015 — MARKUS SURYAWAN, DKK
450 — 395 — Berkekuatan Hukum Tetap
450 — 395 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untukmenutupi kerugian akibat penjaminan kepada nasabahnasabahnya, kemudian PT.Askrindo memberikan dana talangan kepada para nasabah tersebut dengan carapembelian Promissory Note (PN) dan Medium Term Note (MTN), denganperhitungan bahwa pembelian PN dan MTN ttersebut dapat memberikankeuntungan untuk menutupi kerugian pada penjaminan.
Register : 28-11-2011 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 02-07-2012
Putusan PN AMBON Nomor 02/Pid.SUS/2011/PN.AB Tanggal 23 April 2012 — FRETS NAHUMURY, S.Pd
92 — 62
92 — 62
menerima bantuanADD tahun 2007 dan tahun 2009 karena di beri tahu Terdakwapada saat rapat di Rumah Terdakwa untuk membicarakanmasalah ADD pada saat setelah ADD di cairkan ;e Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bersamasama denganperangkat Negeri tidak pernah melakukan sosialisasi masalah125penerimaan dan pelaksanaan ADD kepada masyarakat di Negerirumasokat ;Bahwa pada tahun 2007 di Negeri rumasokat tidak pernahpanitia sosialisasi dibentuk oleh Terdakwa =;Bahwa saksi tidak pernah terima dana seperti ttersebut
Register : 26-02-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR : 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST Tanggal 12 Nopember 2013 — YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI melawan TUAN DARSONO,cs
266 — 100
266 — 100
Putusan no.85/PDT.G/2013/PN.JKT.PSTsebagai penjual harus menawarkan terlebih dahulu kepada PemegangSaham Lainnya dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggalpenawaran dan penawaran ttersebut hanya berlaku satu2 Bahwa Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan Persetujuan dan Penolakanpemindahan hak atas saham oleh Organ Perseroan harus diberikansecara tertulis dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggalOrgan Perseroan menerima
Register : 12-12-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi Tanggal 22 April 2014 — AL FAKAR Bin MUAâÂÂRIF (Alm)
67 — 15
67 — 15
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31, Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) beserta ketentuan lain yangberkenaan dengan perkara ini;MENGADILI:1931 Menyatakan Terdakwa : AL FAKAR BIN MUARIF tidak terbukti melakukanperbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada DakwaanPrimair;2 Membebaskan Terdakwa AL FAKAR BIN MUARIF ttersebut
Register : 06-10-2011 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda Tanggal 17 Juli 2012 — SIHAR MANULLANG, B.A
94 — 17
94 — 17
keterangan yangmenunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak mampu bertanggung jawab,oleh karenanya Majelis memandang bahwa Terdakwa SIHAR MANULLANG, BAadalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurutpendapat Majelis Hakim, unsur ke1 setiap orang telah terpenuhi, namun untukmenyatakan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ttersebut
Putus : 18-04-2012 — Upload : 20-01-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1528/Pdt.P/2012/PN.Sda. Tanggal 18 April 2012 — L I A N A
44 — 1
44 — 1
Bahwa, anak Pemohon bernama TAUSIYAH ISLAMI ttersebut belum didaftarkan DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan kelalaian Pemohon , sehingga belum mempunyaiAkte Kelahiran ;Apa maksud pemohon mengajukan Penetapan ?
Putus : 22-07-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 PK/Pid.Sus/2013 Tanggal 22 Juli 2014 — PAMASONA, DKK
58 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
HASAN NURFIN,ttersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaanPrimair;Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa I. PAMASONA, Terdakwa II. MILHAM THALIB,Terdakwa II. Hj. MELINDA RITONGA LAMUSE, Terdakwa IV. H.LANINGKATA, Terdakwa V. Drs. H. M. GAJANG, Terdakwa VI.BURHANUDDIN, SE., Terdakwa VII. KHALID ANSHARULLAH, SE. TerdakwaVII.
Register : 13-05-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN AMURANG Nomor 44/Pid.B/2016/PN Amr Tanggal 28 September 2016 — an. Tdw. Steward Pangalila
157 — 168
157 — 168
terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangPutusan Nomor : 44/Pid.B/2016/Pn Amr Hal. 133 dari 136didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga terdakwa haruslahdibebaskan atau setidaktidaknya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukumdengan alasanalasan seperti yang telah terurai dalam nota pembelaan penasehathokum terdakwa dan terdakwa sendiri;Menimbang, dengan telah dipertimbangkannya seluruh unsure dakwaankesatu. primair yang dimana seluruh unsure dari dakwaan ttersebut
Putus : 21-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 507/Pid.B/2010/PN.Im Tanggal 21 April 2011 — Drs. H. MOH. ICHWAN, MM
815 — 584
815 — 584
melihatbatas wilayah yang akan dipergunakan untuk proyekpembangunan PLTU di desa Sumuradem dan kemudianmelaporkan hasil kerjanya kepada sekretaris panitiapembebasan tanah yaitu Dady Haryadi ;bahwa yang dimaksud dengan melihat batas wilayah adalahmelihat batas luar lokasi yang akan dibangun proyek PLTUtersebut, apakah hanya meliputi satu kecamatan saja ataudua kecamatan, dengan melihat patoknya melewati batasluar atau tidak, dan hasil yang didapat dari lokasi padasaat itu proyek pembangunan PLTU ttersebut
Putus : 17-12-2012 — Upload : 24-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal 17 Desember 2012 — UUS RUSLAN, SE. M.Si.
571 — 294
571 — 294
Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas, TIM PenasehatHukum Terdakwa, telah mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 02 Mei 2012 ;Menimbang, bahwa atas Keberatan/Eksepsi dari Terdakwa / TIM PenasehatHukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya tertanggal 09Mei 2012; 47Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa/TIM Penasehat Hukum Terdakwadan Pendapat Penuntut Umum ttersebut
Putus : 17-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg Tanggal 17 Oktober 2013 — Drs. H. TEGUH SIHONO, MS, MM. bin MASRURI ;
62 — 18
62 — 18
Slamet No.1 Candi BaruSemarang, terdakwa bersama BAMBANG SUPRIYANTO, BE telah menandatanganiBerita Acara Kesepakatan Harga dengan ketentuan antara lain : volume yang dipakaisebagai dasar pembayaran adalah data fisik yang telah dilakukan inventarisasi fisikbersama antara Dinas Pertanian, Polres Klaten, perwakilan warga dan petugas PLN,untuk Desa Karangpakel dan Desa Krakitan pada bulan Juni 2006 ;Bahwa Berita Acara Kesepakatan Harga yang terdakwa tandatangani bersamaBAMBANG SUPRIYANTO, BE ttersebut