Ditemukan 595 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kalaura kalanda kalaudir klaudia kalaudi kaludia kalamudin kelaudia kalaudiã
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 02-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
IVAN PRADITYA PUTRA, SH
Terdakwa:
TUMARI
190 — 120
  • Jembrana, Kab.Jembrana, untuk membahas mengenai temuanInspektorat kemudian Saksi meminta pertanggungjawaban INDAHSURYANINGSIH karena awalnya INDAH SURYANINGSIH mengatakan kalaudia yang bertanggung jawab dan INDAH SURYANINGSIH juga ikutmenggunakan uang santunan kematian yang diajukan, sehingga INDAHSURYANINGSIH mengatakan akan bertanggung jawab dengan memberikanuang untuk pengembalian dana santunan tersebutsebesar Rp. 27.000.000,(dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian ditambah dengan pengajuan berkasyang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel
Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
1940 — 4252
  • Jadi saya melihatmaksud dari pembentuk UU, apa sih tujuannya dari status lembaga KPKsebagai lembaga independen sebagai badan khusus yang diberikan aturan yangspesialis supaya bisa melaksanakan fungsinya secara efektif dan efesien, kalaudia berkaitan dengan institusi lain terkait sumber daya manusianya akanmengurangi independensinya.Bahwa Penyidik yang diangkat sebagai Penyidik KPK harus diberhentikansementara. Kalau setelah itu barulah dia sebagai Pegawai KPK.Bahwa pendorong.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-10-2011 — Putus : 19-04-2012 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 19 April 2012 — dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S.
130 — 27
  • Kalaudia masuk dalam pos anggaran Sekretariat Daerah maka salah ;Bahwa secara administratif, salah jika anggaran DPRD dimasukkan dalam anggaranSekretariat Daerah.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum Penggelapan
Register : 12-10-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 554/Pid.B/2020/PN Ckr
Tanggal 30 Maret 2021 — MYLANDI SUSANA, SH (JPU) ANDY TEDIARJO THE TERDAKWA)
365 — 132
  • baliknama waris dan seterusnya, nah masalah ternyata hilang, kanketentuan perdata memberikan ada yang namanya missing person,mengajuin permohonan orang hilang, minta penetapankepengadilan sekaligus, kan untuk keterangan waris penetapan ahliwaris juga kalau ada sesuatu yang ribet kan ujungujungnya mintapenetapah ke Pengadilan;Bahwa mengenai pembagian tanah itu ada 2, mengenai pembagiantanah terkait dengan tanah medianya akta PPAT hanya 8 aktaPPAT, satu, JualBeli, dua, Hibah, ini ceritanya masih hidup, kalaudia
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 21-08-2014 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN MAKALE Nomor 63/PDT.G/2014/PN.MKL
Tanggal 14 Juli 2015 — MUSLIMIN SAMPE, SITTI UPA, DKK (PENGGUGAT) VS MARGARETHA SAMPE, ANTONIA BONGI TANDIARRANG, DKK (TERGUGAT)
108 — 43
  • Waktu dulu Alik Sumule ada perkara pidana,Saksi tidak tahu apakah Goyang ada memberikankesaksian juga atau tidak;Waktu Alik Sumule ada perkara pidananya tahun 1991,dulu) waktu) nenek Saksi masih hidup, dia yangmenceritakan, karena dia dulu yang datang di sini kalaudia disidang. Jadi dia yang ceritakan. Saksi tidak pernahbicara langsung dengan Alik Sumule;Saksi tahu yang namanya Ambo' Lopa'.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON M E L A W A N : KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
616 — 480
  • dalam kapasitas sebagai Pejabat Hukum Publik bukan publikyang berbicara disitu, kalau publik berbicara boleh berbicarapenyalahgunaan kewenangan ini perdata, para pihak mewakili institusitindakannya tindakan keperdataan bukan mewakili jabatan kalaumewakili jabatan penyalahgunaan wewenang, kalau terjadipenyimpangan terhadap perjanjian itu. gugat keperdataan adawanprestasi / ada ingkar;Bahwa tentang seseorang ketika kemudian melakukan hukum privatitu mengatas namakan institusi menamakan dia jabatannya kalaudia
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
SELAMAT Bin LAPPO Alm.
121 — 43
  • Yang nmanyadokumen palsu yang dipakai menjadi dasar dalam suatu proyekpengadaan, pasal 263 ayat 2 harus dilakukan dengan sengaja, kalaudia tidak punya kewenangan memverifikasi surat, maka konteksdasar palsu itu tidak bisa diletakkan pada penyalahgunaankewenangan;Mengenai PA, KPA, PPK dan PPTK yang menurut Penasihat HukumTerdakwa tidak terlibat dalam dokumen palsu apakah dapat dituntut,ahli menjawab orang dapat diperluas pertanggungan jawab pidana.Orang yang hanyasebagian saja memenuhi unsur delik
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-09-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 23/Pid.Tipikor /2013/PN.AB
Tanggal 5 Maret 2015 — JACKY TALAHATU, SE. MSi.Dkk
99 — 42
  • pekerjaan, karena dia sudah tahu dan organisasinya jelaskenapa harus minta dari orang yang tidak punya kewenangan, karena Inspektoratitu melakukan pengawasan prefentif, karena melakukan pengawasan itu setelahaset itu jadi dia akan melakukan pembinaan dan ini merupakan pengawasaninternal, apakah itu Inspektorat kota / provinsi dan Inspektorat Jenderalmelakukan pengawasan freventif jika ada terjadi kekeliruan maka pada saat initerjadi dia akan memberikan pembianaan sehingga tidak bolah terjadi lagi kalaudia
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
142 — 43
  • Yang nmanyadokumen palsu yang dipakai menjadi dasar dalam suatu proyekpengadaan, pasal 263 ayat 2 harus dilakukan dengan sengaja, kalaudia tidak punya kewenangan memverifikasi surat, maka konteksdasar palsu itu tidak bisa diletakkan pada penyalahgunaankewenangan;Mengenai PA, KPA, PPK dan PPTK yang menurut Penasihat HukumTerdakwa tidak terlibat dalam dokumen palsu apakah dapat dituntut,Halaman 125 dari 266 Putusan Nomor 48/Pid.SusTPK/2018/PN Smrahli menjawab orang dapat diperluas pertanggungan jawab
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 28-01-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 123/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 September 2021 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
H. TADJUDDIN IUS, SE ALS IUS BIN H. MUHAMMAD ADUNG ALM.
266 — 311
  • Bahwa Ahli mengilustrasikan, seorangistrimengajukan pinjaman tapi menggunakan perusahaan suami karenaSuaminya penguasaha, bisa saja seperti itu, tapi di ACC dilihat dariperformance perusahaan yang jadi penjamin tadi, menurut ahli Kalaudia menjadi pengurus kalau tidak ya mungkin dia lepas, tapi si istri tadibukan pengurus, kalau istrinya kemudian mengajukan obligor dariSuaminya, maaf saksi koreksi pernyataan saksi, kalau perusahaan inibermasalah bank pasti menolak katakanlah tadi ada kolektibilitas
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 02-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 4/PID/2019/PT BJM
Tanggal 31 Januari 2019 — Pembanding/Terdakwa : RELLYANA Als RELLY Binti DANSIANSYAH
Terbanding/Penuntut Umum : Rosna Mulyati, SH, MH
284 — 288
  • membuat persetujuan sesuai sistem dan berkassehingga jelas yang melakukan permufakatan jahat adalah Intan/Aisyah/Mahrita/Taufik /Deni/Lia (penerima) dari Samsat yang uang nyadiserahkan ke Intan tidak disetorkan ke Samsat berkasnya disimpandirumah Intan dibantu oleh Mita menyesuaikan dalam pembukuan Banksebagaimana diakui oleh Mita Saya melakukan pengecekan divisimartapura ternyata terdapat selisin saldo 1M saya coba menanyakan kepada saudari Intan dan Relly ini kKenapa dan akhirnya Intan mengaku kalaudia
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
136 — 36
  • Yang nmanyadokumen palsu yang dipakai menjadi dasar dalam suatu proyekpengadaan, pasal 263 ayat 2 harus dilakukan dengan sengaja, kalaudia tidak punya kewenangan memverifikasi surat, maka konteksdasar palsu itu tidak bisa diletakkan pada penyalahgunaankewenangan;Mengenai PA, KPA, PPK dan PPTK yang menurut Penasihat HukumTerdakwa tidak terlibat dalam dokumen palsu apakah dapat dituntut,ahli menjawab orang dapat diperluas pertanggungan jawab pidana.Orang yang hanyasebagian saja memenuhi unsur delik
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
143 — 226
  • Yang nmanyadokumen palsu yang dipakai menjadi dasar dalam suatu proyekpengadaan, pasal 263 ayat 2 harus dilakukan dengan sengaja, kalaudia tidak punya kewenangan memverifikasi surat, maka konteksdasar palsu itu tidak bisa diletakkan pada penyalahgunaankewenangan;Mengenai PA, KPA, PPK dan PPTK yang menurut Penasihat HukumTerdakwa tidak terlibat dalam dokumen palsu apakah dapat dituntut,ahli menjawab orang dapat diperluas pertanggungan jawab pidana.Orang yang hanyasebagian saja memenuhi unsur delik
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MASMUDI
Terdakwa:
SUTIKNO
393 — 115
  • Hal ini kenapaberbeda, Ahli mengartikan Gratifikasi itu seperti investasi jangka panjang,jadi memberi hadiah kenapa hanya kepada Pegawai Negeri karenasebetulnya si Pemberi harus bisa berestimasi Pegawai Negeri punyajenjang jabatan, seseorang bisa saja dia berpotensi untuk mendudukijabatanjabatan tertentu pada masa yang akan datang, sehingga ini sepertimenanam budi kepada seorang Pegawai Negeri yang akan dipetik kalaudia menduduki jabatan tertentu di masa yang akan datang.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-12-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/PID.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Desember 2013 — TOTOK LESTIYO
164 — 72
  • 6888 Ya.9113 Ya.6888 Ya.9113 Jadi kalau belum disiapin suratnya dia kan nggak bisa teken, jadinanti dia pasti pojokin kamu mau minta ambil dulu, entar udahambil, kamu nggak dapet suratnya. 6888 Ha iya justru itu, saya cuman takutnya nanti nanti kasih dulu kalaudia belum teken kan.9113 Takut takut kamu harus takut sama diri kamu nggak bisa kerja.Kamu takut takut nganggep ngarepin orang lain suruh kerja. Kamuyang harus gesit, kamu harus pinter kerja.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 21-05-2019 — Putus : 06-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 6 September 2019 — Penuntut Umum: 1.MELIYAN MARANTIKA, SH 2.BUDI HERMANSYAH, SH 3.REZKI BENYAMIN PANDIE, SH 4.ARIYA SATRIA, SH Terdakwa: RUSNI TEAPON, Amd.Kom Alias RUNI
158 — 177
  • Kepala Desa KouKasipung Gay masingmasing uang sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah) dan Bendahara juga mengambil uang untuk dirinya sendirisebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa Yang ketiga setelah beberapa hari kemudian saksi dihubungi olehBendahara Desa Kou Rusni Teapon untuk kerumahnya, setelah itu saksi datangkerumahnya dan pada saat dirumah, Bendahara Desa Kou mengatakan kalaudia dihubungi oleh Mantan Kepala Desa Kou Basir Duwila untuk mengambiluang
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 21-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum: 1.MELIYAN MARANTIKA, SH 2.BUDI HERMANSYAH, SH 3.REZKI BENYAMIN PANDIE, SH 4.ARIYA SATRIA, SH Terdakwa: BASIR DUWILA Alias OM BA
184 — 72
  • Kepala Desa Kou Kasipung Gay masingmasing uang sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) danBendahara juga mengambil uang untuk dirinya sendiri sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah).Halaman 108 dar 342 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Tte Bahwa Yang ketiga setelan beberapa han kemudian saksi dihubungi olehBendahara Desa Kou Rusni Teapon untuk kerumahnya, setelah itu saksi datangkerumahnya dan pada saat dirumah, Bendahara Desa Kou mengatakan kalaudia dihubungi
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-04-2009 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SLEMAN Nomor 348/Pid.B/2008/PN.Slmn
Tanggal 6 April 2009 — MOCH MARWOTO
346 — 46
  • mencatatgangguan ;bahwa pesawat bouncing itu kalau speednya sudah mendekati landasan tidaksesuai apa yang kita tetapkan, katakanlah 140 knot dia ada di bawah, 135knot pesawat itu akan kehilangan daya angkat padahal posisi masih tinggi,169ketinggian pada jarak yang masih ada, jarak masih sedikit posisi masihtinggi sehingga begitu kehilangan daya angkat pesawat itu akan jatuh ituyang dikatakan bouncing , bisa juga karena kecepatan ;bahwa pengalaman ahli bouncing itu hanya sekali karena bouncing itu kalaudia
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
140 — 33
  • Yang nmanyadokumen palsu yang dipakai menjadi dasar dalam suatu proyekpengadaan, pasal 263 ayat 2 harus dilakukan dengan sengaja, kalaudia tidak punya kewenangan memverifikasi surat, maka konteksdasar palsu itu tidak bisa diletakkan pada penyalahgunaankewenangan;Mengenai PA, KPA, PPK dan PPTK yang menurut Penasihat HukumTerdakwa tidak terlibat dalam dokumen palsu apakah dapat dituntut,ahli menjawab orang dapat diperluas pertanggungan jawab pidana.Orang yang hanyasebagian saja memenuhi unsur delik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1211 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Juli 2012 — Drs. H. KHAIRUL ;
53 — 332 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalambentuk belanja modal ;Belanja modal adalah belanja untuk menambahkapitalisasi aset ini sesuai dengan standar akuntansipemerintah daerah;Standar akuntansi pemerintahan mengatur tentangbelanja modal oleh pemerintah daerah, bolehtermasuk apa dia adalah aset tetap berupa tanah jadibelanja modal adalah belanja untuk menambahkapitalisasi aset guna menambah kekayaan daerah ;Karena menambah kekayaan daerah yangmempunyai nilai manfaat di atas 12 bulan (standarakuntansi) dari sana PP no 24 mengatur maka kalaudia