PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAIRI., II. RAJA ARDIN UJUNG DAN OROM ROLIN UJUNG;

Sos,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bupati Dairi, bertempattinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor : 127 Sidikalang ;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Edward MHutabarat, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jl. Rumah Sakit Umum Nomor 14 Sidikalang,pekerjaan Inspektur Kabupaten Dairi ;2. Rudol Tamba, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJl. Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang, pekerjaan KepalaBagian Hukum Setda Kab. Dairi ;3.

Dairi ;5. Rinto Hotmauli Hutauruk, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,beralamat di JI. Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang,pekerjaan Kepala Sub Bagian Pengkajian dan DokumentasiHukum Setda Kab.

Dairi ;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0115/2017, Tanggal4 Januari 2017;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;melawan:l KEPALA KANTOR PERTANAHAN' KABUPATEN DAIRI,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 134 Sidikalang,Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 144K/TUN/2017Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.

., Kewarganegaran Indonesia, beralamat diJalan Sisingamangaraja No.134 Sidikalang, pekerjaan KepalaSeksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Dairi;2.

Gereja (Balai Budaya) Barat :Kompleks Kodim 0211 Dairi (sekarang Kodim 0206 Dairi) Selatan : Kantor Dep. Penerangan Dati Il Dairi (sekarang DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Dairi) (Luas : 3.240 m?)

DAIRI PRIMA MINERAL;

DAIRI PRIMA MINERAL, berkedudukan di MenaraBidakara 2 Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav, 7173,Jakarta Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT63217/PP/M.IIIA/16/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang telah berkekuatanhukum

Dairi Prima Mineral (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) melalui surat pengiriman putusan PengadilanPajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) pada tanggal 16 September 2015dengan bukti Lembar Disposisi Direktorat Keberatan Dan BandingNomor : KK: 27154/umum;2.

Dairi PrimaMineral :Pasal 13 angka 6bahwa dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksuddalam UndangUndang PPN tahun 1994 dan peraturanpelaksanaannya, Perusahaan berkewajiban untuk:1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PengusahaKena Pajak;2. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas penyerahanbarang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan tarifHalaman 19 dari 38 halaman.

Dairi PrimaMineral Nomor B.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnyadan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang UndangNomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilaisebagai aturan umumnya apabila belum diatur dalam KontrakKarya;Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajakberpendapat sebagai berikut :bahwa berdasarkan buktibukti dan penjelasan para pihakdalam persidangan serta ketentuanketentuan

DAIRI PRIMA MINERAL

DAIRI PRIMA MINERAL, tempat kedudukan di MenaraBidakara 2 Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav, 7173,Jakarta Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.63215/PP/M.IIIA/16/2015, Tanggal 18 Agustus 2015 yang telah berkekuatanhukum

Dairi PrimaMineral, NPWP 01.824.643.9091.000, beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav, 7173, Jakarta Selatan, denganperhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp12. 666.845.050,00Halaman 8 dari 39 halaman.

Dairi PrimaMineral :Pasal 13 angka 6bahwa dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksuddalam UndangUndang PPN tahun 1994 dan peraturanpelaksanaannya, Perusahaan berkewajiban untuk:1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PengusahaKena Pajak;2. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas penyerahanbarang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan tarif10% atau tarif lain, sesuai dengan Undangundang PPN 1994dan peraturan pelaksanaannya;3.

Dairi PrimaMineral Nomor B.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnyadan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang UndangNomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilaisebagai aturan umumnya apabila belum diatur dalam KontrakKarya.Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajakberpendapat sebagai berikut:bahwa berdasarkan buktibukti dan penjelasan para pihakdalam persidangan serta ketentuanketentuan

Dairi Prima Mineral, NPWP 01.824.643,9091.000,beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot SubrotoKav, 7173, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagaimanaperhitungan tersebut diatas (pada halaman 2), adalah tidak benar dannyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.Halaman 36 dari 39 halaman.

Pemohon:
Renni Siswanty Pardede
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Dairi Cq Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Dairi

Pembanding/Penggugat : RUDOLF AGUS A SOLIN
Terbanding/Tergugat I : BUPATI KABUPATEN DAIRI
Terbanding/Tergugat II : KEPALA BPN DAIRI

BUPATI KABUPATEN DAIRI, berkedudukan di Jalan SisingamangarajaNo. 127, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dalamhal ini memberikan kuasa kepada Syahrul Juaksha Subuki,S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara pada KantorKejaksaan Negeri Dairi, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180/3332 tanggal 2 Juni 2021 dan telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang NomorW2.U14/60/HK/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 dan kepadaAzmi Novendri, S.H., ASnawi, S.H., dan Liani Elisa Pinem,S.H., Jaksa Pengacara

Solin(orang tua Penggugat), selanjutnya pembayaran sewa rumah dinas tersebutdisetorkan kepada Kepala BPKD Kabupaten Dairi dengan Surat TandaSetoran Nomor 0077 tanggal 29 November 2007, setelah terbitnyaPeraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang RetribusiDaerah yang mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun2005 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah maka pemungutan sewa rumahdinas tidak dilaksanakan lagi hingga saat ini;Bahwa selanjutnya tanah dan bangunan rumah dinas yang

Pemerintah Kabupaten Dairi dan Surat UkurNomor 01.01.24/2013 dinyatakan cacat hukum atau tidak berkekuatanhukum;.

Pemerintah Kabupaten Dairi dan Surat Ukur Nomor01.01.24/2013 cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;2. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat II menilaiPenggugat merasa keberatan dengan terbitnya Sertipikat Hak PakaiNomor 226/Sidikalang an. Pemerintah Kabupaten Dairi dan Surat UkurNomor 01.01.24/2013;3.

Negeri Sidikalang tidak mempertimbangkan Bukti BadanPertanahan Kabupaten Dairi ( Turbanding II dahulu Tergugat 1).

DAIRI PRIMA MINERAL

DAIRI PRIMA MINERAL, beralamat di Menara Bidakara 2Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 7173, JakartaSelatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.63216/PP/M.IIIA/16/2015, tanggal 18 Agustus 2015 yang telah berkekuatanhukum

Dairi Prima Mineral,NPWP 01.824.643.9091.000, beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 8, JalanJenderal Gatot Subroto Kav, 7173, Jakarta Selatan;Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp13.124.895.206,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp13.124.895.206,00)Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp13.124.895.206,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu

Dairi PrimaMineral;Pasal 13 angka 6Bahwa dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksuddalam UndangUndang PPN tahun 1994 dan peraturanpelaksanaannya, Perusahaan berkewajiban untuk:1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PengusahaKena Pajak;2. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas penyerahanbarang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan tarif10% atau tarif lain, sesuai dengan UndangUndang PPN1994 dan peraturan pelaksanaannya;3.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwaberdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahsebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 11Tahun 1994, dan Kontrak Karya Pemerintah Indonesia denganPT Dairi Prima Mineral (Termohon Peninjauan Kembali) NomorB.53/Pres/1/1998 tanggal 19 Januari 1998 maka dapat diambilkesimpulan bahwa untuk mengkreditkan Pajak Masukandipersyaratkan harus ada

Dairi PrimaMineral Nomor B.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnyadan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana diubah dengan UndangUndangHalaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 921/B/PK/PJK/20173.5.3.6.3.7.3.8.3.9.Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilaisebagai aturan umumnya apabila belum diatur dalam KontrakKarya;Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajakberpendapat sebagai berikut:Bahwa

DAIRI PRIMA MINERAL;

DAIRI PRIMA MINERAL, beralamat di Menara Bidakara 2Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 7173, JakartaSelatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.63228/PP/M.IIIA/16/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang telah berkekuatanhukum

DAIRI PRIMA MINERAL

DAIRI PRIMA MINERAL, tempat kedudukan di MenaraBidakara 2 lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.7173,Jakarta Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 63225/PP/M.IIIA/16/2015, tanggal 18 Agustus 2015 yang telah berkekuatanhukum

Dairi Prima Mineral,NPWP:01.824.643.9091.000, beralamat di Menara Bidakara 2 lantai 8, JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 7173, Jakarta Selatan, dengan perhitungansebagai berikut:Halaman 8 dari 46 halaman.

Dairi PrimaMineral:Halaman 29 dari 46 halaman. Putusan Nomor 894/B/PK/Pjk/2017Pasal 13 angka 6:Bahwa dengan memperhatikan kewajiban umum yangdimaksud dalam UndangUndang PPN Tahun 1994 danperaturan pelaksanaannya, Perusahaan berkewajiban untuk:1. Melaporkan usahanya untuk = dikukuhkan menjadiPengusaha Kena Pajak;2.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa berdasarkanketentuan yang terdapat dalam UU PPN 1994, dan Kontrak KaryaPemerintah Indonesia dengan PI Dairi Prima Mineral NomorB.53/Pres/1/1998 tanggal 19 Januari 1998 maka dapat diambilkesimpulan bahwa untuk mengkreditkan Pajak Masukan dipersyaratkanharus ada keterkaitan antara Pajak Masukan tersebut denganPenyerahan BKP/JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;3.3.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (5), ayat (6)dan Penjelasan Ayat (8) huruf b, Pasal 9 ayat (11), Pasal 9 ayat(2) UU PPN 1994, dan Kontrak Karya Pemerintah Indonesiadengan PT Dairi Prima Mineral (Termohon Peninjauan Kembali)Nomor B.53/Pres/1/1998 tanggal 19 Januari 1998 dapat diambilHalaman 42 dari 46 halaman.

DAIRI PRIMA MINERAL;

DAIRI PRIMA MINERAL, beralamat di Menara Bidakara 2Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav, 7173, Tebet, JakartaSelatan, 12870;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.63209/PP/M.IIIA/16/2015, Tanggal 18 Agustus 2015 yang telah

Dairi Prima Mineral NomorB.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnya dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakHalaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 887/B/PK/PJK/201 7Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagai aturanumumnya apabila belum diatur dalam Kontrak Karya dan oleh karena itu demikeadilan dan kepastian hukum yang berlaku.

Dairi Prima Mineral,NPWP 01.824.643.9091.000, beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 8, JalanJenderal Gatot Subroto Kav, 7173, Jakarta Selatan;Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp11.023.598.027,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp11.023.598.027,00)Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp11.023.598.027,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu

Dairi Prima Mineral :Pasal 13 angka 6bahwa dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksuddalam UndangUndang PPN tahun 1994 dan peraturanpelaksanaannya, Perusahaan berkewajiban untuk:1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha KenaPajak;2. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas penyerahanbarang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan tarif 10% atautarif lain, sesuai dengan Undangundang PPN 1994 dan peraturanpelaksanaannya;3.

Dairi Prima Mineral Nomor B.53/Pres/1/1998 sebagai aturan khususnya dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak PertambahanNilai sebagai aturan umumnya apabila belum diatur dalam KontrakKarya.Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajakberpendapat sebagai berikut :Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 887/B/PK/PJK/201 73.6.3.7.3.8.3.9,3.10

Kasat Reskrim Dairi Cq Betri Susi Elfina Penyidik Kepolisian Dairi

MENGADILI:

Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 210/821/III/2020 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter an. Dr. Erna Marpaung No.

Urut 2 (dua), tanggal 30 Maret 2020;

Erna Marpaung
Tergugat:
Bupati Dairi

Dairi,Propinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;LAW ANBUPATI DAIRI, berkedudukan di Jalan SisingamarajaNo.127 Sidikalang, Kec. Sidikalang, Kab.Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dalam halini diwakili oleh Kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.180 / 3348,tertanggal 22 Juli 2020:1. Nama : Rudol Tamba, S.H.Jabatan :Kepala Bagian HukumSetda kab. Dairi.2. Nama : Jon Henry Panjaitan,S.H., M.H.Jabatan : Kepala BidangPengelolaan BMD BKADKab.

Bahwa objek sengketa Keputusan Bupati Dairi Nomor 210/821/III/2020Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter an.Dr. Erna Marpaung No.

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat DaerahKabupaten Dairi, yang diatur lebih lanjut dalam PeraturanBupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Dairi dalam Pasal 136 yang berbunyiDengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Rumah Sakit UmumDaerah Sidikalang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.

BuktiT2 : Fotokopi Keputusan Bupati Dairi Nomor tanggal 23Oktober 2009 (sesuai dengan fotokopinya);3. BuktiT3 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Dairi Nomor tentangPembebasan Sementara Dari Jabatan FungsionalPegawai Negeri Sipil. tanggal 4 September 2014 (sesuaidengan fotokopinya);4.

Dairi Prov. SumateraUtara Jawan Bupati Dairi berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 120,Kel. Sidikalang, Kec. Sidikalang, Kabupaten Dairi, Prov. Sumut sebagaiTergugat, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangHalaman 28Putusan No.114/G/2020/PTUNMDNundangan yang berlaku.

PENGGUGAT : BADIA SIANTURI VS TERGUGAT : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAIRI

Pemkab Dairidengan Jameden Sianturi, dan jawaban / keterangan / penjelasandari Kepala Dinas adalah bahwasanya sesuai data yang ada padapemerintah Kabupaten Dairi, tanah tersebut belum pernah tercatatsebagai asset pada buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Dairi,serta tidak memiliki dokumen surat menyewa dimaksud ; Catatan : Bahwa atas surat tersebut maka Kepala DinasPendapatan, pengelolaan Keuangan Dan AssetKabupaten Dairi pada tanggal 02 April 2014 telahmenjawab / menjelaskan bahwa tanah yang menjadiobjek

Bahwa selanjutnya anak Penggugat telah menyurati Bapak BupatiDairi pada tanggal 18 Februari 2014 untuk memohon pembukaandan copy berkas SHM No.150/Desa Sidikalang sebagai SertipikatInduk dari SHM No.151/Desa Sidikalang, dan Bupati Dairi melaluisurat nomor : 590 / 0689 tanggal 19 Februari 2014 telahmenyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi untukmeminta penjelasan tentang Alas Hak Penerbitan Sertipikat No.151Pemisahan Sertipikat Hak Milik 150 ; 8.1.

Dairi dengan alasansebagal berikut 5 nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn enn10.1. Bahwa tanah tersebut merupakan tanahpembagian/pemberian dan/atau warisan dari orangtuaPSTIGGUGEE fo mmmmrmnn nnn nnn rnin rir min10.2.

Sidikalang, KecamatanSidikalang, Propinsi Sumatera Utara, diterbitkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Dairi; 3.

Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, PropinsiSumatera Utara, diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Dairi;

Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Dairi tersebut ; GULOPONG SIMANULLANG;

. , Desa Sosor Lontung ,Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Pedagang;Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)oleh;1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31Oktober 2016;2. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengantanggal 16 Nopember 2016;3.

Yorim, Jalan Persada Nomor 184 , Desa Huta Rakyat,Kecamatan Sidikalang , Kabupaten Dairi, di rumah Terdakwa Dusun LumbanJulu, Desa Sosor Lontung , Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili ,berturutturut melakukan beberapa perbuatan yang mempunyal hubungan yangHal. 1 dari 31 hal.

Yorim) di rumah Terdakwa Dusun Lumban Julu. , Desa Sosor Lontung ,Kecamatan SiempatNempu , Kabupaten Dairi dan oleh Terdakwamenyatakan kepada saksi Timbul Bernad Beinhard Manik Saya tidakmembantah tagihan tersebut, saya akan membayar tagihan ini sampaikansama Direktur CV.

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/Akta.Pid/201 7/PN.Sdk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 1/7 Januari 2017 Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Dairi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Negeri Sidikalang tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 2/7 Januari 2017 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Dairi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan

Pemohon:
SIHAR P.SINAMO
Termohon:
Kepolisian Resor Dairi

Pembanding/Tergugat : Bupati Dairi
Terbanding/Penggugat : dr. Erna Marpaung

Dairi, ProvinsiSumatera Utara, dalam hal ini diwakili olehKuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/3348, tertanggal 22 Juli 2020 :1. Nama : Rudol Tamba, S.H.Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Dairi.2. Nama : Jon Henry Panjaitan, S.H., M.H.Jabatan : Kepala Bidang PengelolaanBMD BKAD Kab. Dairi ;3. Nama : Markus Obed Sitanggang, S.H.Jabatan : Kepala Sub Bagian BantuanHukum Setda Kab. Dairi ;4. Nama : Donal B.Simatupang, S.H.Jabatan : Kasubbag PerundangUndangan Setda kab. Dairi.5.

Menyatakan batal surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 210/821/III/2020Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter an.Dr. Erna Marpaung No. Urut 2 (dua), tanggal 30 Maret 2020;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati DairiNomor 210/821/III/2020 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam JabatanFungsional Dokter an. Dr. Erna Marpaung No. Urut 2 (dua), tanggal 30Maret 2020;4.

;Halaman 4 Putusan No.44/B/2021/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMENGADILI SENDIRIDalam Pokok Perkara ; Menolak gugatan Penggugat/Termohon banding seluruhnya ; Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor : 210/821/III/2020Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter yangmenjadi objek gugatan ; Menghukum Pengugat/Termohon Banding untuk membayar biayaperkara ini dalam semua tingkat peradilan ;Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding,Penggugat/Terbanding telah mengajukan

Kaplores Dairi Cq. Kasatres Polres Dairi

Penggugat:
arman yanto purba
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN DAIRI

Penggugat:
HENRA JAINUDDIN SINAGA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA KABUPATEN DAIRI
2.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
3.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAIRI

PENETAPANNomor 25/Pdt.G/2018/PN SdkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhnkan penetapan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:HENDRA JAINUDDIN SINAGA : bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 17, PanjiSiburabura, Kelurahan Batang beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi,Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT;LAWAN:1.

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUANINDONESIA KABUPATEN DAIRI, tempat kedudukan Jalan Makmur No. 01Sidikalang, Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT;2. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI, tempatkedudukan Jalan SM. Raja No.170 Sidikalang, Kabupaten Dairi, selanjutnyadisebut sebagai: Turut TERGUGAT I;3.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAIRI, tempat kedudukanJalan Palapa No. 05 Sidikalang, Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai:Turut TERGUGAT Il;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor25/Pdt.G/2018/PN Sdk tanggal 13 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 25/Pen.Pdt.G/2018/PN Sdktanggal 14 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;Telah membaca pula Surat Permohonan

Penggugat:
ARMAN YANTO PURBA
Tergugat:
BUPATI DAIRI

Penggugat : SETIA BUDI SIAHAAN vs Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAIRI

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAIRI, berkedudukandi Jalan Sisingamangaraja No. 134 Sidikalang ; Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : 1. Eka Riono, SH., M.Hum., Jabatan Kepala Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten2.

., Kepala Sub Seksi Sengketadan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi ; Semuanya Warga Negara Indonesia, beralamat pada KantorPertanahan Kabupaten Dairi di Jalan Sisingamangaraja No.134 Sidikalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :600083V/2016 tertanggal 02 April 2016, selanjutnyadisebut sebagai: TERGUGAT/TERB ANDING;2.

TUMPAL DAVID SIAHAAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Sei Rokan No. 34,Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal,Medan, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :Franky Harrys Siahaan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentiltertanggal 15 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai:TERGUGAT ILINTERVENSI 1/TERBANDING;3.LAMHOT SITUMORANG; kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, tempat tinggal di Desa Tanjung Beringin,Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi