DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4314/PJ/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00283/KEB/WPJ.22/BD.06/2016 tanggal 20Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00177/207/13/431/15Tanggal 07 Oktober 2015 atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan MaligiVill Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang,Jawa Barat 41361, adalah telah

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4324/P J/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00286/KEB/WPJ.22/BD.06/2016 tanggal 20Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Masa Pajak April 2013 Nomor 00180/207/13/431/15 TanggalO7 Oktober 2015 atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan MaligiVill Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang,Jawa Barat 41361, adalah telah sesuai

DAIKI ALUMUNIUM INDUSTRY INDONESIA;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5216/PJ/2018, tanggal 17 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI

DAIKI ALUMUNIUM INDUSTRY INDONESIA;

3267/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5214/PJ/2018, tanggal 17 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI

DAIKI ALUMUNIUM INDUSTRY INDONESIA;

3266/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5222/P J/2018, tanggal 17 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA;

kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4322/PJ/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6November 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI

Pengadilan Pajak Nomor PUT111414.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00278/KEB/WPJ.22/BD.06/2016, tanggal 16 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai (PPN) Masa Pajak November 2013, Nomor 00187/207/13/431/15,tanggal 07 Oktober 2015, atas nama PT Daiki

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00278/KEB/WPJ.22/2016, tanggal 16Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Masa Pajak November 2013, Nomor 00187/207/13/431/15,tanggal 07 Oktober 2015, atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di JalanHalaman 3 dari 8 halaman.

DAIKI ALUMUNIUM INDUSTRY INDONESIA;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5212/PJ/2018, tanggal 17 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut115814.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00157/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Januari 2014 Nomor 00042/207/14/431/16 tanggal 3 Mei 2016atas nama PT Daiki

DAIKI ALUMUNIUM INDUSTRY INDONESIA;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5213/PJ/2018, tanggal 17 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut115815.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00158/KEB/WP4J.22/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Februari 2014 Nomor 00043/207/14/431/16 tanggal 3 Mei 2016atas nama PTI Daiki

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA;

PUTUSANNomor 3293/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU4319/PJ/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111405.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00284/KEB/WPJ.22/2016tanggal 20 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00178/207/13/431/15 tanggal 07 Oktober2015 atas nama PT Daiki

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00284/KEB/WPJ.22/BD.06/2016 tanggal 20Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00178/207/13/431/15Tanggal 07 Oktober 2015 atas nama PT Daiki Aluminium IndustryHalaman 3 dari 8 halaman.

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA;

kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4317/Pd/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6November 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI

Pengadilan Pajak Nomor PUT111410.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00280/KEB/WPJ.22/BD.06/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai (PPN) Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00183/207/13/431/15, tanggal 07Oktober 2015, atas nama PT Daiki

Putusan Nomor 4067/B/PK/Pjk/2020(PPN) Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00183/207/13/431/15, tanggal07 Oktober 2015, atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di JalanMaligi VII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat,Karawang, Jawa Barat 41361, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat JenderalPajak dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4323/PJ/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00277/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 16 Desember2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) MasaPajak Oktober 2013 Nomor 00186/207/13/431/15 Tanggal 7Oktober 2015 atas nama PT Daiki Aluminium Industry Indonesia,NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan Maligi VIII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang, JawaBarat 41361, adalah telah sesuai

DAIKI ALUMUNIUM INDUSTRY INDONESIA;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5219/PJ/2018, tanggal 17 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut115817.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00155/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak April 2014 Nomor 00045/207/14/431/16 tanggal 3 Mei 2016 atasnama PT Daiki

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4316/PJ/2018, tanggal 18 Oktober 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI

Putusan Nomor 3256/B/PK/Pjk/2020Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00182/207/13/431/15, tanggal 7 Oktober 2015 atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111409.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00279/KEB/WPJ.22/BD.06/2016, tanggal 19 Desember 2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00182/207/13/431/15, tanggal 7 Oktober 2015 atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan Maligi VIII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00279/KEB/WPJ.22/BD.06/2016, tanggal19 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00182/207/13/431/15, tanggal7 Oktober 2015 atas nama PT Daiki Aluminium Industry Indonesia,NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan Maligi VIII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang, JawaBarat 41361, adalah telan sesuai

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4318/PJ/2018, tanggal 18 Oktober 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI

Putusan Nomor 3254/B/PK/Pjk/2020WPJ.22/BD.06/2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00179/207/13/431/15, tanggal 7 Oktober 2015 atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111406.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal

25 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00285/KEB/WPJ.22/BD.06/2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00179/207/13/431/15, tanggal 7 Oktober 2015 atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00285/KEB/WPJ.22/BD.06/2016, tanggal20 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00179/207/13/431/15,Tanggal 7 Oktober 2015 atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan MaligiVIIl Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang,Jawa Barat 41361, adalah telah sesuai

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA

kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4321/PJ/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6November 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI

Pajak Nomor PUT111412.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00276/KEB/WPJ.22/BD.06/2016, tanggal 16 Desember 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak September 2013 Nomor 00185/207/13/431/15, tanggal 07 Oktober 2015, atas nama PT Daiki

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00276/KEB/WPJ.22/BD.06/2016, tanggal 16Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Masa Pajak September 2013 Nomor 00185/207/13/431/15,tanggal 07 Oktober 2015, atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan MaligiVIII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang,Jawa Barat 41361, adalah

Daiki Aluminium Industry Indonesia; Melawan; Winara;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAIKI AXIS INDONESIA

WINARA, VS PT DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA

Mungkal, RT 06 RW 12, Desa Tanjung Mekar,Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Asep Supriatna dan kawankawan,Para Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi SerikatPekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi JawaBarat, dan Para Pengurus Pimpinan Cabang SerikatPekerja Logam Federasi Serikat Metal Indonesia (PC SPLFSPMI) Kabupaten Karawang, beralamat di JalanCibolerang Nomor 71, Bandung, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 6 November 2018;Pemohon Kasasi;LawanPT DAIKI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAIKI ALUMUNIUM INDUSTRY INDONESIA

Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5215/PJ/2018, tanggal 17 Desember 2018;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: DanangPrasiasda Gunara, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali,Subdir Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 4 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI