kewenangan PengadilanAgama Pekalongati;, nn nnn a nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara iniadalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariatIslam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalahkewe nan g an Peng ad i an Ag am ea Menim

tersebut memilikikekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugatmengnai dalil Penggugat posita 5 dan 6 saling bersesuaian dan memperkuatdalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhiketentuan pasal 171 dan pasal 172 HIR sehingga keterangan dua orangsaksihalaman 8 dari 12 putusan nomor 0352/Pdt.g/2015/PA.Pkltersebut diterima dan menjadi bukti yang memperkuat dalil gugatan Pengg ug at; son Hcrenmemnnessoneen =Menim

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tenpat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ;Menim

ini dinyatakan sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini:PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR JisPasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, maka Majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat rukunkembali dengan Tergugat, namun upaya ters ebut tidak berhasil;Menim

Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kom pilasiHukum Islam, oleh karenanya maka petitun gugatan Penggugat agarPengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pemah hadir di muka sidangmeskipun

menikah berdasarkanHukum Islam namun karena Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinan tersebutpada Pegawai Pencatat Nikah maka anak Para Pemohon yang ternahir dalamperkawinan tersebut tidak mempunyai identitas hukum dan untuk itu Para Pemohonmemohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan anak Para Pemohontersebut adalah anak sah Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 55UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Para Pemohon mempunyai legal standinguntuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut ;Menim

Oleh karenanya maka pemohonan Para Pemohon petitum angka (3)patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan;Menim bang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, makasesual Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada ParaPemohon ;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan dan hukumIslam

gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan buktiyang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telahparah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali danhakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapatmenjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya ;Menim bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai

perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor

orang tua Pemohon;Bahwa Saksi kedua Pemohon mengetahui sendiri jika Pemohon danTermohon sering bertengkar;Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkankarena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang telahpisah rumah selama 2 bulan karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya dengan diantar oleh Pemohon;Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di suatu Perusahaan denganpenghasilan setiap bulannya sekitar Rp 3.500.000, :Menim

menasehati Pemohondan Temohon agar kembali rukun nam un tidak berhasil;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebutmenjadi sulit untuk bisa dicapai;Menim

;Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harusdikabulkan, dan dengan mempematikan kKemampuan Tergugat Rekonvensi,kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak tersebutmaka ditetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi setiapbulan untuk anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan kenaikan minimal 10% setiap tahun,Hlm. 20 dari

kewajibankewajiban yang yang menjadi hakhak PenggugatRekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah Iddah kepadaPenggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah,sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi HukumIslam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna juz IV halaman 46 yangberbunyi :Aaa sual Aung ll Baten ysArtinya : Wanita yang menjalani masa iddah talak raji, baginya berhakmendapatan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) .Menim

Sda.rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim bang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan

Sda.suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapatbahwa Penggugat wajib mem buktikan dalil gugatannya;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P1 dan P2 serta saksi dan saksii Ilyang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menim bang bahwa bukti P1 dan P2 adalah akta otentik yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya,oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat diterima untuk diperiks a;Menim

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tenpat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim

Pemohon telah menghadap ke Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Rilau Ale mohon agar dinikahkandengan CALON SUAMI PEMOHON namu ditolak olehpihak KUA dengan alasan tidak ada wali nasab;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, telah terbuktibahwa wali nasab pemohon tidak memenuhi syarat menjadi wali untuk menikahkanpemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON karena beragama Kristen;Menim bang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1 dan 2) KompilasiHukum Islam bahwa yang bertindak sebagai

diajukan dan tidakakan mengajukan bukti lagi;Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yangtidak terpis ahkan dari penetapan ini:PERTIMBANGAN HUKUMHal 7 dari 13 Penetapan No. 0145/Pdt.P/2019/PA.SdaMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaim ana tersebut di atas;Menim

kKekuatan yang sempurnadan mengikat;Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasadan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yangdilinat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yangharus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut mem enuhisyarat formiil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki Kekuatan pembuktian dandapat diterma sebagai alat bukti;Menim

dikaitkan denganketentuan pasal 7 ayat ( 1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991,maka secara hokum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalahpasangan suami isteri yang sah , dank arena bukti P.1 merupakan akta otentikdan pula telah bemeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka olehkarena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti tersebutmempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;Menim

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 04Februari 2019 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidakmencapai kesepakatan damai, dengan demikian upaya para pihak melakukanmediasi telah memenuhi maksud Perma 1 tahun 2016 ;Menim bang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal angka 37Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal angka

bukti tertulis dan saksi saksinya sebagaimanadalam duduk perkara tersebut diatas dan dipertinbangkan sebagai benkutdibawah iniMenimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa fotokopi buku kutipan aktanikah yang tidak ditunjukkan aslinya dan dikaitkan dengan bukti P2 diketahuisurat keterangan yang dibuat oleh pejabat KUA Kecamatan Sepuluh Kab.Bangkalan ,dikuatkan dengan keterangan saksi saksi Pemohon menjadi buktipersangkaan hakim bahwa terbukti Pemohon dan termohon adalah pasangansuami isteri yang sah ;Menim

tahun 2014 hingga perkara ini di proses diPengadilan tidak terjalin hubungan rumah tangga yang baik dengan ditandaikedua belah pihak selama ini tidak pernah sama sekali tinggal bersama serumah dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaisuami istri secara utuh, kepada mereka telah dilakukan upaya perdamaian olehberbagai pihak namun belum bemasil damai,majelis hakim menilai keterangansaksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagaialat bukti ;Menim

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menim bang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kom pilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuaidengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 TahunHlm 26 dari 46 Hlm Putusan No. 4473 /Pdt.G/2018/PA.Sda1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulaYurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadiperselisinan dan teyjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecahdan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam di Indonesia;Menim

berdasarkanPasal 301 R.Bg jisPasali888 KUH Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 7011K/Sip/1974 danPutusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, yang normanya menyatakanbahwa fotokopi yang tidak pernah ditunjukkan/diperlihatkan aslinya tidakdapat dipergunakan sebagaialat bukti yang sah, dengan demikian sehinggaH al.godarii6 Hal.Putusan Nomorio5/Pdt.G/2016/M SLsksecara legal formal alat bukti P.2 tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alatbukti surat yang sah dalam perkara ini dan tidak patut dipertim bangkan;Menim

Masalah keabsahan suatuperkawinan ditentukan oleh agamanya masingmasing, bagi agama Islam harusterpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalahpencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dankepastian hukum;Menim bang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur oleh UndangUndang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,dihubungkan dengan saksisaksi yang diajukan Pemohon yang tidak turutmenghadiridan menyaksikan terjadinya akad nikah antara

nikah tidak terpenuhi, makamasyarakat akan mempermasalahkan perkawinan tersebut dan akan mengusirpasangan tersebut di Gampongnya, berdasarkan keterangan saksisaksi yangH al.t2darii6 Hal.Putusan Nomorio5/Pdt.G/2016/M SLskmenyatakan tidak pernah ada pihak siapapun darimana pun yang berusahamenggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan yang bersangkutan,dengan demikian M ajelis Hakim berpendapat telah terbuktibahwa perkawinanPemohon dengan Ali Ben Njaktersebut telah memenuhi rukunnikah/perkawinan;Menim

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara iniberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini KuasaPenggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaaspanggilan Nomor 3807/Pdt.G/2020/PA.BL tanggal 17 Desember 2020 telahdipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar ternyata panggilantersebut tidak dapat disampaikan kepada Tergugat karena menurut keteranganayah Tergugat, Tergugat sudah lama kerja di Irian; Menim

uraian dalam penetapan ini,Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ni yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahlengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini.seleMenimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 15 Juni 2016etelah kembali rukun denganbut gugatannya karenamenyatakan mencaTergugat. imbang, oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabutang,Menim

diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiripersidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat telah datang secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak adamengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telahdilaksanakan secara resmidan patut maka berdasarkan Pasal149 ayat(l)dan150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa danmemutus perkara initanpa hadirnya Tergugat;Menim

KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang StandarPelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara @X Officio be rpendapat perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk mengirimkansalinan putusan inisetelah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatatNikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat danTergugat;Menim bang *bahwa oleh karena perkara initermasuk bidang perkawinan,sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama

dengan Termohon tetapi tidak berhasil;sBahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohontetap pada pendirian untuk mencerikan Termohon sebagaimanasurat perm oho nan Pe mo hon; Ba hwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjukhal hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini,dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhanPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonad al ah S e pe rti terse but di ata S Menim

Olehkarena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayahhukum Pengadilan Ag ama Pekalongan Menim bang, bahwa mengeni bukti tertulis tertanda P2 (poto CopyKutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenaiwaktu pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon sehinggabuktitersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian sertamempunyai kekuatan pem.buktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P1 dan P2 serta saksi , saksi Il,yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut:Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 adalah akta otentik yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUHPerdata, memiliki nilai pembuktian sem purna dan mengikat ;Menim bang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2

berdomisili sekarang di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoaro,Dengan demikian pengajuan perkara terbukti telah sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku yakni pengajuan perkara di wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya sertaberdasarkan bukti T.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Temohon adalahsuami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti T.3, terbukti dalam perkawinan Pemohon danTermohon telah lahir satu orang anak bernama Anak I,Menim

Ini adalahaniaya yang bertentangan dengan sem angat keadilan;Menim bang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, MajelisHakim perlu mengetengahkan Fiman Allan dalam surat Al Baqoroh ayat 227yang berbuny)i :pl nas abl ol Gua La Je olArtinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha MengetahuiH1m.24 dari 36 hlm.

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

demikian pulaPenggugat tidak menjelaskan berapa besaran nafkah yang diberikan selamadalam membina rumah tangga dengan Tergugat, disamping itu pula Tergugatmenolak untuk memenuhi gugatan Penggugat tentang nafkah madhiah/terutangtersebut, oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugattentang nafkah madhiah/terutang kepada Tergugat dinyatakan kabur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbaganpertinbangan tersebut,maka gugatan mengenai nafkah madhiah/terutang kepada Tergugat tidak dapatditerim a;Menim

Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapatbahwa Penggugat wajib mem buktikan dalil gugatannya;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P1 dan P2 serta saksi dan saksii Ilyang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menim bang bahwa bukti P1 dan P2 adalah akta otentik yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya,oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim