Pembanding/Tergugat : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara
Terbanding/Penggugat : H. ABDUL HARIS NASUTION, SH.,MKn

PU T US ANNomor : 09/B/2016/PT.TUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan seperti berikut dalam sengketa antara :KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERAUTARA (MUTIA ATIQAH, SS.): Berkedudukan diJl.Adinegoro No.7, Medan, dalam hal ini memberiKuasa kepada: 1. AHMAD DAHLAN HASIBUAN,SH.,MH; 2.

,MKn; Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia DaerahSumatera Utara, tempat tinggal di Jalan Setia Budi1 Medan..... Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;Dalam No.3, Kelurahan Helvetia Timur, KecamatanMedan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberiKuasa kepada: 1. ADENAN LUBIS, SH; 2.RAHMAT, SH; Masing masing kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat Penasehat Hukum, berkantor diJl. Jend.

Komisioner KomisiPenyiaran Indonesia Daerah SumateraUtara, tanggal 24 April 2015,Tentang Perubahan Struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi PenyiaranIndonesia Daerah SumateraUtara, Periode Tahun 20122015, yangmenyetujui....2).3).menyetujui Mutia Atiqah, S.S. sebagai Ketua Komisi PenyiaranIndonesia Daerah SumateraUtara, Periode Tahun 20122015; Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner KomisiPenyiaran Indonesia Daerah SumateraUtara, tanggal 28 April 2015,tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran

Indonesia DaerahSumateraUtara, Periode Tahun 20122015; Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah SumateraUtara,Nomor: 061/2988/KPIDSU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, perihal: Revisi Pansel KPIDSU;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa yaitu: 1).2).3).Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner KomisiPenyiaran Indonesia Daerah SumateraUtara, tanggal 24 April 2015,Tentang Perubahan Struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi PenyiaranIndonesia Daerah SumateraUtara, Periode Tahun

20122015, yangmenyetujui Mutia Atiqah, S.S. sebagai Ketua Komisi PenyiaranIndonesia Daerah SumateraUtara, Periode Tahun 20122015; Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner KomisiPenyiaran Indonesia Daerah SumateraUtara, tanggal 28 April 2015,tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran Indonesia DaerahSumateraUtara Periode Tahun 20122015; Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah SumateraUtara,Nomor: 061/2988/KPIDSU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, perihal: Revisi Pansel KPIDSU;Menghukum

Pembanding/Penggugat : PHILIPHUS CHANDRA HADHI
Terbanding/Tergugat I : PT THUNGGAL MANISE VISION
Terbanding/Tergugat II : KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH MALUKU

SOUISA/MAULANI
Turut Tergugat:
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH MALUKU

kepentingan masyarakat dalam penyiaran.

Lembaga Penyiaran Berlangganan MelaluiSatelit, Kabel dan Teresterial; Peraturan Komisi Penyiaran IndonesiaHalaman 38 dari 50 Putusan Nomor 151/Padt.G/2021/PN AmbNomor 01 tahun 2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran; PeraturanKomisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 tahun 2012 Tentang StandarProgram Siaran; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 tahun2015 Tentang Persyaratan Program Siaran dalam Perizinan danPenyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan.d) Dengan demikian Penggugat TV Kabel Putri

TIDAK MEMILIKI IZINPENYELENGGARAAN PENYIARAN yang diberikan oleh negara dalanhal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia MelaluiKomisi Penyiaran Indonesia sebagaimana dalam UndangUndangNomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33 ayat 1 bahwasebelum menyelenggarakan kegiatanya lembaga penyiaran wajibmemperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran sedangkan padakenyataannya sampai dengan jawaban ini diberikan TV Kabel PutriTIDAK MEMILIKI IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN yangdiberikan

Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 11, 12, 13 merupakan halyang keliru dan tidak berdasar jika dikaitkan dengan Ketentuan Penyiaran diIndonesia dikarenakan setiap lembaga penyiaran jenis apapun yang hendakmenyelenggarakan penyiaran maka wajib sebelumnya memiliki IzinPenyelenggaraan Penyiaran yang diberikan oleh negara melalui KPI.Sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 32 tahun 2002tentang Penyiaran dan peraturan penyiaran dibawahnya.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 16, terdapat kekeliruanpemahaman pengugat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran diIndonesia sesuai dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002tentang Penyiaran. Setiap kegiatan apapun terkait denganpenyelenggaraan penyiaran WAJIB TERLEBIH DAHULU MEMILIKI IZINPENYELENGGARAAN PENYIARAN. Penggugat hanya memahami tugasdan kewajiban KPI berdasarkan pasal 8 ayat 2 butir c dan d dalamUndangUndang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

RISDIANTO GONTI alias ANTON VS PIMPINAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI) PALU, diwakili oleh Heri Haryono, selaku Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu dan FETRIATI GONTI alias ATI

., dan kawan, Para Advokat, berkantor di JalanGaruda Gang Mataram Nomor 33, Palu, ProvinsiSulawesi Tengah, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Mei 2018;Para Pemohon Kasasi;LawanPIMPINAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIKRADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)PALU, diwakili oleh Heri Haryono, selaku KepalaLembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia Palu, berkedudukan di Jalan KartiniNomor Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasakepada Sampe Tuah, S.H., Kepala KejaksaanTinggi Sulawesi Tengah, berkantor di

kasasi dari Para Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi SulawesiTengah di Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu, ternyataJudex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa objek sengketa adalah milik Lembaga Penyiaran

Nomor 3059 K/Pdt/2018Republik Indonesia (LPP RRI) dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 177Tahun 1994 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesiaberkedudukan di Jakarta yang telah ganti nama berdasarkan PeraturanBersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia tanggal 18 November 2009 Nomor 186/PMK.06/2009Nomor 24 Tahun 2009 menjadi Pemerintah Republik Indonesia cqLembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI); Bahwa di dalam memori kasasi dari Para

RETNO HANY PURBA vs KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK/LPP TVRI JAWA TIMUR yang dahulunya bernama DIREKTORAT TELEVISI REPUBLIK INDONESIA STASIUN SURABAYA, dkk

M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN:--------------------------------------------------------------------- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif Surat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 44/KPID/DIY/II/2015, Tanggal 23 Februari 2015, Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada PT.

MATAHARI YOGYA TELEVISI Untuk selanjutnya disebut sebagai ------PENGGUGAT------; M E L A W A N Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta

Tergugat mencampuradukkan proses perijinan penyiaran analogdengan proses perijinan penyiarand.

Perlu diketahui bahwasanya Pasal 20 UU Penyiaran PerihalPengaturan Asas Diversity Of Ownership Hanya DapatDiterapbkan Kepada Lembaga Penyiaran Swasta, sebagaimanayang kami kutip dibawah ini:Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasapenyiaran televisi masingmasing hanya dapatmenyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluransiaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran;10.

Penyiaran Swasta (LPS),harus sudah mendapat Izin Penyelenggaraan Penyiaran(IPP).

Pembatasan hanya bagi Perseroanyang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).1 (Satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izinpenyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yangberlokasi di 2 (dua)PrOVINSI ;Bahwa setiap Lembaga Penyiaraan Swasta tidak bolehmelanggar aturan Pasal 32 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 50 Tahun 2005 tentang PenyelenggaraanPenyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;Bahwa Perusahaan kelompok belum dikenal dalamundangundang perseroan terbatas diIndonesia;

Lembaga Penyiaran Swastaberbunyi untuk memperoleh izin penyelenggaraanpenyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Pemohonmengajukan permohonan izin tertulis kepada Menterimelalui KPI.

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK Radio Republik Indonesia Pusat cq. Kepala LPP Radio Republik Indonesia Semarang dkk lawan SUBIANTONO WIDJAJA, S.H.

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK Radio Republik Indonesia Pusat cq.Kepala LPP Radio Republik Indonesia Semarang,beralamat di Jl. A. Yani No. 144 146 Semarang, yangdalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Juli2018 memberikan kuasa kepada :Anhar Achmad,SH.MH, dkkSemuanya Pegawai LPP RRI yang beralamat diGedung Bina Profesi RRI Jl. Antera Ill No. 2 RadioDalam Jakarta Selatan;Sekarang Pembanding semula Tergugat ;2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.

PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP(Plurium Litis Consortium) ;Bahwa Penggugat dalam Gugatannya kurang pihak atau Pihak yangditarik dalam Gugatannya sebagai Tergugat Tidak lengkap ;Bahwa Tergugat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembagaNegara dibidang Penyiaran sesuai amanat Undangundang Nomor 32Tahun 2002 tentang Penyiaran jo Peraturan Pemerintah nomor 12Tahun 2005 tentang LPP RRI menggunakan dan menguasai objektanah a quo yang dasar perolehannya adalah tanah dari NV.Volkhuisvesting

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Umum PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran RadioRepublik Indonesia yang menyatakan Lembaga Penyiaran Publik RadioHalaman 33 dari 49 halaman, Putusan Nomor 450/Padt/2018/PT SMG14.Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yangmenyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral,tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentinganmasyarakat.

Menyatakan terdakwa ARWIN APRIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyelenggarakan Kegiatan Penyiaran Tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dan Denda sebesar Rp 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan Penjara selama 2 (Dua) Bulan

CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI BANDUNG DAN BENGKULU (ANTV BENGKULU) melawan KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROPINSI BENGKULU

Indonesia Daerah ProvinsiBengkulu Nomor:114/KPID/2014 tanggal 23 Mei 2014 Tentang HasilEvaluasi Uji Coba Siaran Lembaga Penyiaran Swasta PT.

UndangUndang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UUPenyiaran) jo.

, antaraa) Investasi untuk proses perizinan penyelenggaraan penyiaran;b) Investasi untuk pengadaan infrastruktur penyiaran; danc) Investasi untuk produksi program siaran ;N.

FRB diatur didalam ketentuan Pasal 33 UU Penyiaran ;f) Menkominfo berdasarkan rekomendasi FRB menerbitkan Izin PrinsipPenyelenggaraan Penyiaran (IPP Prinsip) sebagaimana tertuang dalamKeputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik IndonesiaNomor: 82/KEP/M.KOMINFO/03/201 1 tentang Izin PrinsipPenyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa PenyiaranTelevisi PT. Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu tanggalTO Matt 2011.

P3a Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia DaerahProvinsi Bengkulu Nomer : 114/KPID/2014tanggal 23 Mei 2014 tentang Hasil Evaluasi UjiCoba Siaran Lembaga Penyiaran Swasta PT.CAKRAWALA ANDALAS TELEVISIBANDUNGBENGKULU (ANTV BENGKULU) ;5. P3b Surat Komisi Penyiaran Indonesia ProvinsiBengkulu Nomor : 115/KPID/2014 tanggal 26Mei 2014 tentang Hasil Evaluasi Uji CobaSiaran Lembaga Penyiaran PT.

MENGADILI

EKSEPSI

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Nomor: 001 Tahun 2019, tentang pemberhentian saudara drs.

Godlief Richard Poyk dari jabatan Direktur Layanan Dan Pengembangan Usaha LPP RRI periode 2016-2021, tertanggal 31 Oktober 2019 dan Surat Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Nomor: 010 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2019 2021, tertanggal 4 Desember 2019; dengan Pejabat an, Drs. H.

Anhar Achmad, MM, MH, MBA;

Anhar Achmad, MM, MH, MBA;

Penggugat:
ARI PURNOMO S.SOS
Tergugat:
1.KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA SURAKARTA
2.JATI KANI PRANOTO, SH

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP) RADIO REPUBLIKINDONESIA SURAKARTA, tempat kedudukan: Jalan Abdul Rahman SalehNo. 51 Surakarta, selanjutnya disebut: Tergugat ;2. JATI KANI PRANOTO, S.H., bertempat tinggal di Dukuh Nayan, Rt. 01,Rw. 08, Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar,Selanjutnya disebut: Tergugat II;3.

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR UTAMA TELEVISI REPIIBLIK INDONESIA (TVRI), yang sekarang telah berubah menjadi bernama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI) tersebut ;

DIREKTUR UTAMA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI), yang sekarang telah berubah menjadi bernama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI)vsPT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, Tbk (dahulu PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI)

Yayasan Televisi Republik Indonesia yangsekarang bernama Lembaga Penyiaran Publik Televisi RepublikIndonesia (LPP TVRI) (Penggugat) telah memberikan kepadaTergugat hak dan kewenangan penyiaran di Indonesia sebagaisalah satu Televisi Swasta Umum di Indonesia ;3.

Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor Ill/KEP/MENPEN/1990 tanggal 24 Juli 1990 tentang Penyiaran Televisi DiIndonesia.

Dalam Bab Ill tentang penyelenggaraan penyiaran, bagianpertama mengatur tentang Hak dan kewenangan :e Penyiaran televisi di Indonesia merupakan hak dan kewenanganpemerintah, dalam hal ini Departemen Penerangan Republik Indonesia(Pasal 5 ayat 1) ;e Hak dan kewenangan penyiaran sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1)diselenggarakan oleh Yayasan Televisi Republik Indonesia selanjutnyadisingkat TVRI (Penggugat) ;e Dalam batasbatas tertentu TVRI (Penggugat) dapat menunjuk pihak lain(masyarakat/swasta) sebagai

Seluruh sarana dan prasarana penyiaran PT. Indosiar Visual Mandiri, Tbk ;7.

/1990 tentang Penyiaran Televisi Indonesia, tanggal 24Juli Tahun 1990 dan Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I.

Menyatakan Terdakwa IWAN FACHROZI Bin RAJAB SAIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran tidak ada izin penyelenggaraan penyiaran radio sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan 4.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues - 1 (satu) Examplar Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor : 180/429/2010, tanggal 9 Desember 2010, tentang pengangkatan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Gayo FM Kabupaten Gayo Lues. Dikembalikan kepada IWAN FACHROZI Bin RAJAB SAIDI 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- ( dua ribu rupiah);

wajibmemperoleh izin penyelenggaraan penyiaran radio, Adapun rangkaian perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :e Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 dan pada tanggal 12 November 2013, petugasBalai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio kelas If Aceh dibantu Korwas PoldaAceh melakukan kegiatan penertiban dan pengukuran terhadap penggunaanFrekuensi terhadap lembaga penyiaran publik lokal swara gayo FM di KomplekPendopo Bupati Gayo Lues Jalan Blangkejeren Kota Cane Desa Kota

Menyatakan Terdakwa IWAN FACHROZI Bin RAJAB SAIDI tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran tidak ada izinpenyelenggaraan penyiaran radio sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun;3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;4.

radio salah satu asas normanya kepastian hukum, yangmaknanya bahwa penyelenggaraan lembaga penyiaran haruslah berdasarkan peraturanperundangundangan agar terwujud ketertiban dan perlindungan hukum bagi penggunanya;Halaman 13 Putusan Nomor :209/PID/2015/PTBNAMenimbang, bahwa dengan tegas yang berasaskan dan bersifat kepastian hukum yaitutelah diatur dalam Undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentang Telekomukasi danUndangundang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;Menimbang, bahwa penyiaran harus bertumpu

ragam, guna meningkatkan daya tangkalmasyarakat terhadap pengaruh buruk budaya asing;Menimbang, bahwa oleh karena lembaga penyiaran radio sebelum melaksanakankegiatan siarannya harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Negara, dalam hal inipemerintah atas usul KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) sesuai BAB II dari pasal6 sampai dengan pasal 34 jo.

Pasal 58 ayat (b) Undangundang Nomor 32 tahun 2002tentang Penyiaran;Menimbang, bahwa aspek keadilan disamping aspek yuridisnya, juga memperhatikanaspek yang lainnya yaitu aspek sosiologis dan aspek moral.

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16Januari 2009 ;Selanjutnya disebut sebagaios Sue o Shee Sine SENS Sostie SHOE Soe EEE @ ome = TERGUGAT ;LEMBAGA PENYIARAN' PUBLIK ~ TELEVISI REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Gedung Pemuda Senayan diJalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta.Dalam hal ini menguasakan kepada1) MAGDALENA J. MOLENAAR, BAAFRIZAL MUSLIM, SH)2)3) EDWIN RENALDY, SH, CN))4) GANEF DJATITOMO, SH., M.Si5) RD.

Penggugat:
Retno Hany Purba Ketua Panitia Pengurusan Perumahan TVRI
Tergugat:
1.Kepala Lembaga Penyiaran Publik, LPP TVRI Jawa Timur dh. Direktorat TVRI Stasiun Surabaya
2.Kepala Direktorat Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI dh. Direktorat TVRI
3.Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dh. Departemen Penerangan RI
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Surabaya I

Digital Vision Nusantara;

Digital Vision Nusantara;

Global Informasi Bermutu;

Cipta Televisi Pendidikan Indonesia;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MANTO SALIHIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memberi kesempatan, sarana menyelenggarakan penyiaran televisi tanpa memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) bulan;

Seri N.180282 GC0068 untuk penyiaran konten channel Fox Movies;- 1 (satu) unit decoder merk SKYNINDO HD800L, No. User ID: 167 002 2729 beserta adaptor dan kabel jack untuk penyiaran konten channel Nat Geo Wild;- 1 (satu) unit decoder merk SKYNINDO HD800L, No.

User ID: 167 002 3837 beserta adaptor dan kabel jack untuk penyiaran konten channel National Geographic; - 1 (satu) unit decoder merk SKYNINDO HD800L, No.

User ID: 167 002 2549 beserta adaptor dan kabel jack untuk penyiaran konten channel Celestial Movies;- 1 (satu) bundel blanko formulir berlangganan layanan TV kabel Citra Vision;- 1 (satu) bundel brosur channel berlangganan Citra Vision;- 1 (satu) bundel kartu iuran TV kabel Citra Vision;- 1 (satu) bundel faktur pajak sederhana Citra Vision TV Kabel;- 1 (satu) bundel rekapan data pelanggan TV kabel Citra Vision;- 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya instalasi TV kabel Citra Vision;- 1 (satu

Pembanding/Tergugat : KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Terbanding/Penggugat I : PARTAI BERKARYA diwakili oleh Hj. Neneng H. Tuti
Terbanding/Penggugat II : PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA. Diwakili oleh Daniel Hutapea. dkk

.- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 2608.1.60.001374 tanggal 9 Oktober 2015, Nama Perusahaan : MITRA PAPUA VISION.PT, atas nama Penanggung Jawab : HASANUDDIN;- 1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT MITRA PAPUA VISION dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4 Januari 2017 (Asli) ;- 1 (satu) lembar Daftar Program Siaran Lemaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi

TUMBUR SILAEN.Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk memperoleh kerja sama daripemegaang hak siar, maka suatu Imbaga penyiaran di daerah harusmemiliki ijin atau legalitas terlebih dahulunseperti ijin PenyeenggaraanPenyiaran (IPP), surat ijin usaha perdagangan (SIUP), Surat tempatusaha (SITU), Surat Tanda daftar perusahaan (TDP), kemudian dari PTGaruda Media Nusanatara melaakukan klarifikasi atau pengecekan kekemimfo RI terkait legalitas lembaga penyiaran tersebut, seteahdinyatala legal/sah kemudian

dari PT garuda Media Nusantara mulaielakuka negosiasi nilai kontrak berdasarkan analisa jumlah pelanggan,setelah ada kesepakatan nilai antara PT Garuda Media Nusantaradengan pemegang hak siar dan lembaga penyiaran yang inginberkontrak maka dibuatkan perjanjian kerjsa sama (PKS) sertaHalaman 6 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Japmengirimkan Invoice (tagihan) ke lembaga penyiaran yangbersangkutan dan dilakukan pembayaran oleh lembaga penyiarantersebut melalui rekening PT Garuda Media Nusantara

ADRIAN, dan himbauan tersebut dilakukan sebulansetelah pelaksanaan Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2Indonesia tahun 2018.Bahwa Saksi membenarkan bahwa PT Garuda Media Nusantaramerasa dirugikan dengan adanya pelanggaran hak Siar penyiaranPertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 yangdisiarkan oleh lembaga Penyiaran lain tanpa mendapatkan ijin dariPihak PT Garuda Media Nusantara sebagai pemegang Hak Siar NonEkslusf, dimana penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran

, baik embaga penyiaranpblik, lembaga penyiaran swasta, penyiaran komunitas maupunlembaga penyiaran berlangganan yang daam melaksanakan tugas,fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan ( pasal 1 angka 12 undangundang nomor 28tahun 2014 tentang Hak Cipta ) dan setiap lembaga penyiaran akanmenhasilkan satu produk Hak terkait yang disebut dengan Karya siaran( pasal 63 ayat 1 huruf c Undangundang nomor 28 tahun 2014 tentanghak Cipta ).Ahli menjelaskan bahwa :Halaman

PT MITRA PAPUAVISION dari Kementrian Komunikasi dan Informatika DirjenPenyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4Januari 2017 (Asli) ;Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap 1 (satu) lembar Daftar Program Siaran Lemaga Penyiaran BerlanggananJasa Penyiaran Televisi PT MITRA PAPUA VISIONDirampas untuk Negara.4.