MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT DUTA SUMBER NABATI tersebut;

PT DUTA SUMBER NABATIVSPT SUTOMO AGRINDO MAS

PUTUSANNomor 544 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telan memutus sebagai berikutdalam perkara:PT DUTA SUMBER NABATI, berkedudukan di Jalan GunungSahari Raya Nomor 1, Lantai 2, Blok A 89, Jakarta Pusat,diwakili oleh Tan Budiono, selaku Direktur, dalam hal inimemberi kuasa kepada Dading P. Hasta, S.H., M.H., dankawankawan, para Advokat pada Kantor Advokat danKonsultan Hukum PL.

Tergugat PT Duta Sumber Nabati adalah badan hukum yangberkedudukan/domisili hukum di Pontianak Propinsi Kalimantan Barat yaknidi Jalan Teuku Umar Nomor 19 Pontianak Kalimantan Barat, hal inisebagaimana ternyata dari Anggaran Dasar PT DUTA SUMBER NABATIAkta Nomor 90 tanggal 26 April 1983 yang sudah disesuaikan denganUndangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;Alamat di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 1 Lt.

dalam hal ini bukan pihak yang terkait dengan KontrakJual Beli Nomor 009/CPO/DSNSAMA//2009 antara PT Sumitomo AgrindoMas (Penggugat) dan PT Duta Sumber Nabati (Tergugat).

DUTA SUMBER NABATI, VS. PT. ARRTU PLANTATION, DKK

DUTA SUMBER NABATI, berkedudukan di Jakarta, dalamhal ini diwakili oleh : Budiono, Warganegara Indonesia, Jabatanselaku Direktur Perseroan Terbatas tersebut, beralamat Kantor diJalan Teuku Umar No. 19 Pontianak, dalam hal ini memberikuasa kepada :. W. Suwito, SH.MH.. Dwi Syafriyanti, SH.MH.. A. Ambo Mangan, SH.MH.234. Fransiskus Kamis, SH.5. Sri Nurliza, SH.6.

Duta Sumber Nabati, dan adalah merupakan perbuatan yangtelah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndang Nomor: 9Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;.

Duta Sumber Nabati ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara obyek sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang, berupa :Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 185 a. Tahun 2007, tanggal 17 Mei2007 Tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi Atas Nama PT. Bangun MayaIndah dan PT.

Duta Sumber Nabati Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk MengajukanGugatan Dalam Perkara ini. Bahwa dalam Diktum Ke Empat dan Ke Lima Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor : 022/BKMD/Tahun 1990, TentangPenetapan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu DenganPengolahannya Menjadi Minyak Sawit (CPO) Dan Inti Sawit Dengan PolaPIRTRANS Atas Nama PT.

Duta Sumber Nabati ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati KetapangNomor: 185.a Tahun 2007, tanggal 17 Mei 2007 tentang Pengurangan ArealIzin Lokasi atas nama PT. Bangun Maya Indah dan PT. Duta Sumber Nabati4.

WILMAR NABATI INDONESIA tersebut;

WILMAR NABATI INDONESIA vs DIRJEN BEA DAN CUKAI;

WILMAR NABATI INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung B& G Lantai 9, Jalan Putri Hijau, Nomor 10, Medan, dalam hal inidiwakili oleh ERIK, selaku Direktur PT.

Wilmar Nabati Indonesia untukmembayar kekurangan Bea Keluar atas PEB Nomor 003621 tanggal 30 November2010 sebesar Rp. 460.289.600,00 dengan rincian sebagai berikut: Bea Keluar Rp 460.289.600,00Denda Administrasi Rp 0,00Rp 460.289.600,00Jumlah IV FAKTAFAKTA YANG ADA DALAM KEPUTUSAN PENGADILANPAJAK;Bahwa keputusan Pengadilan Pajak Nomor Put35966/PP/M.XVII/19/2011 tanggal23 Desember 2011 pada intinya sebagai berikut:Halaman 5 dari 12 halaman.

Wilmar Nabati Indonesia. Bahwa dalam surat pengantar tersebutdiketahui terdapat (satu) surat keputusan yang dikirimkan, yakni Surat KeputusanNomor KEP196/WBC.14/2011 tanggal 11 Agustus 2011.

Wilmar Nabati Indonesia;e = =Tiki Account : 020118030914;e Tanggal Pengiriman : Kamis 11 Agustus 2011 pukul 14:50:21;Berdasarkan hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa tandabukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengankriteria yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (11) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002, karena tidak mencantumkan stempel pos pengiriman.

Wilmar Nabati Indonesia. Bahwa dalam surat pengantar tersebutdiketahui terdapat (satu) surat keputusan yang dikirimkan yakni Surat KeputusanNomor KEP196/WBC.14/2011 tanggal 11 Agustus 2011.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SAMUDRA SAWIT NABATI, tersebut;

PT SAMUDRA SAWIT NABATI VS 1. USMAN HENDRI, DKK

MULTIMAS NABATI

Multimas Nabati Asahan;Bahwa, Proses fraksinasi merupakan proses untuk memisahkan minyaksawit kedalam dua fraksi yaitu fraksi liquid yang disebut olien dan fraksiyang dinamakan stearin;Bahwa, Proses fraksinasi CPKO di Departemen CPKO Fractination PT.Multimas Nabati Asahan merupakan proses pemisahan yangmenghasilkan CPKL (Crude palm Kernel Olien) dan CPKS (Crude palmKernel Stearin;Bahwa, tahapan atau alur produksi di Departemen CPKO Fractination PT.Multimas Nabati Asahan adalah sebagai berikut :6.1Material

Multimas Nabati Asahan (TergugatIl) oleh PT. Kuala Cemerlang (Tergugat ).Kronologis Hubungan Kerja Penqgugat dengan Para Tergugat :Bahwa, Penggugat mulai bekerja sejak tahun 2012 di Departemen CPKOFractination PT. Multimas Nabati Asahan (Tergugat II) melalui PT. Kuala Cemerlang(Tergugat I).a. Penggugat dipekerjakan untuk pekerjaan membongkar, mencuci,menyusun, conveyor, membungkus cake dan mengoperasikan HoistCrane di Departemen CPKO Fractination PT. Multimas Nabati Asahan(Tergugat II) oleh PT.

Multimas Nabati Asahan(Tergugat II) dengan alasan tidak diperbolehkan masuk oleh PT.

Multimas Nabati Asahan (Ic.

Multimas Nabati Asahan (lc.Tergugat Il), maka dengan demikian pihak kuasa Para Penggugat juga tidakberwenang untuk menarik PT. Multimas Nabati Asahan sebagai pihakTergugat II dalam perkara aquo;6.

WILMAR NABATI INDONESIA VS DIRJEN BEA DAN CUKAI;

PUTUSANNomor 711 /C/PK/PJK/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT Wilmar Nabati Indonesia, tempat kedudukan di Gedung B & G Lantai 9, Jl.Putri Hijau No.10, Medan, dalam hal ini diwakili oleh Erik jabatan Direktur,beralamat di Gedung B & G Tower Lantai 7, Jl.

Bea Keluar Rp 0,00Denda Administrasi Rp 1.223.530.690,00Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put35964/PP/M.XVII/19/2011, tanggal 23 Desember 2011, yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP208/WBC.14/2011 tanggal 11 Agustus2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Dieskporatas nama PT Wilmar Nabati Indonesia

Jenderal Sudirman No. 546 Balikpapan,76114;e Kepada : PT Wilmar Nabati Indonesiae = =Tiki Account : 020118030914e Tanggal Pengiriman : Kamis 11 Agustus 2011 pukul 14:50:21Berdasarkan hal tersebut Pemohon PK berpendapat bahwa tanda bukti yangdisampaikan oleh Termohon PK tidak sesuai dengan Kriteria yang dimaksud dalampasal 1 angka (11) Undangundang Nomor 14 tahun 2002, karena tidakmencantumkan stempel pos Pengiriman.

Oleh karena itu tanda bukti yang syahadalah tanda terima pengiman yaitu :tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;yaitu sebagaimana bukti yang disampaikan oleh Termohon PK dalam PersidanganBahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan Surat Pengantar Nomor :SP955/WBC. 14/2011;Bahwa surat pengantar tersebut ditandatangani oleh Kabid Kepabeanan dan Cukaiatas nama Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur ditujukan kepadapimpinan PT Wilmar Nabati Indonesia.

perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :PT Wilmar Nabati

MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI;

MikieOleo Nabati Industri melakukan Bipartit dengan Tergugat, namun tidakmencapai kesepakatan;Bahwa atas tuduhan Tergugat kepada para Penggugat yang mengacuterhadap pasal 54 ayat (3 huruf "n" Perjanjian Kerja Bersama PT.

Mikie Oleo Nabati Industri) dengan ini menolak seluruhdalil dalil gugatan Penggugat tertanggal 4 Oktober 2016, kecuali yang Tergugat(lc. PT. Mikie Oleo Nabati Industri) akui dengan tegas dalam jawaban padapersidangan perkara ini..

MIKIE OLEO NABATI TIDAK MEMILIKIKAPASITAS SEBAGAI KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT.Bahwa, kalaupun dalam perkara aquo para Penggugat menggunakankuasa hukumnya adalah Serikat Pekerja yang bernama Pengurus Daerah,Pimpinan Cabang, Pimpinan Unit Kerja Federasi RTMM SPSI ProvinsiJawa Barat, Kab. Bekasi dan PUK PT. Mikie Oleo Nabati Industri, makasesungguhnya Pengurus Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Unit KerjaSPRTMM SPSI Provinsi Jawa Barat, Kab. Bekasi dan PUK PT.

Adapun Perjanjian Kerja Bersama (PKB)PT.Mikie Oleo Nabati Industri ini dibuat berdasarkan adanya kesepakatanantara Pihak Manajemen dan Pihak Serikat Pekerja.

Mikie Oleo Nabati Indutsri, dan alasanTergugat tersebut telah diakui oleh para Penggugat yang dituangkan dalam suratpernyataan yaitu bukti T13, T15 dan T18;Menimbang, bahwa pelanggaran pasal 54 ayat (3) huruf n Perjanjian KerjaBersama PT. Mikie Oleo Nabati Indutsri yang telah dilakukan oleh paraPenggugat, telah diketahui oleh para Penggugat sejak Para Penggugat diangkatsebagai karyawan Tetap pada perusahaan PT.

PT Wilmar Nabati Indonesia vs Direktur Jenderal Bea dan Cukai

PUTUSANNomor 725 /C/PK/PJK/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT Wilmar Nabati Indonesia, tempat kedudukan di Gedung B & G Lantai 9, Jl.Putri Hijau No. 10 Medan, dalam hal ini diwakili: Erik selaku (Direktur Utama)PT Wilmar Nabati Indonesia, beralamat di Gedung B dan G Tower Lantai 7, Jl.Putri Hijau No. 10 Kesawan, Medan Barat, Sumatera Utara, dalam hal inimemberikan

atau ayat (6) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put35965/PP/M.XVII/19/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP206/WBC.14/2011 tanggal 11 Agustus 2011tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Dieskpor atasnama PT Wilmar Nabati

Wilmar Nabati Indonesia untukmembayar kekurangan Bea Keluar atas PEB Nomor: 000356 tanggal 27 Agustus 2010sebesar Rp 432.084.024,00 dengan rincian sebagai berikut : Bea Keluar Rp 432.084.024,00Rp 0,00Rp 432.084.024,00Denda AdministrasiJumlah If.

Sehingga yang harus dijadikan dasar hukumuntukBahwa dalam persidangan Terbanding mengemukakan bahwa tanggal pengirimanSurat Keputusan Nomor : KEP206/WBC.14/2011 tanggal 11 Agustus2011 adalah tanggal 11 Agustus 2011 yang dibuktikan dengan bukti tanda kirimbarang dari Tiki dengan perincian :e Dari : Departemen Keuangan Republik IndonesiaJalan Jenderal Sudirman No. 546 Balikpapan76114;e Kepada : PT Wilmar Nabati Indonesia;e = =Tiki Account : 020118030914;e Tanggal Pengiriman : Kamis 11 Agustus 2011

Oleh karena itu tanda bukti yang syahadalah tanda terima pengiman yaitu ;tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;yaitu sebagaimana bukti yang disampaikan oleh Termohon PK dalam PersidanganBahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan Surat Pengantar Nomor :SP955/WBC. 14/2011;Bahwa surat pengantar tersebut ditandatangani oleh Kabid Kepabeanan dan Cukaiatas nama Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur ditujukan kepadapimpinan PT Wilmar Nabati Indonesia.

WILMAR NABATI INDONESIA

WILMAR NABATI INDONESIA, NPWP: 01.269.805.6092.000 tempatkedudukan di Gedung B & G Tower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10Medan 20111, dalam hal ini diwakili oleh: Erik, jabatan Wakil Presiden DirekturPT.

Wilmar Nabati Indonesia;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Hardijanto, S.IP..MM., pekerjaan KuasaHukum Pajak, tempat tinggal di Jalan Kebon Bawang XI Nomor 52 RT.002/001, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 049/EXIM/WINA/ VI/14 Tanggal 25Juni 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan

KEP1945/WBC.05/2011tanggal 23 November 2011 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put41331/PP/M.XVII/19/2012, Tanggal 12 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP1945/WBC.05/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Penetapan Kembali PerhitunganBea Keluar atas Barang yang Diekspor, atas nama PT Wilmar Nabati

PT WILMAR NABATI INDONESIA

., Pelaksana Pemeriksa pada DirektoratPenerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, DirektoratJenderal Bea dan Cukai,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU152/BC/2013, Tanggal 10Juni 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT WILMAR NABATI INDONESIA, NPWP: 01.269.805.6092.000beralamat di Gedung B & G Tower Lantai 9, JI.

Nomor: KEP54/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 ini dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put43550/PP/M.XVII/19/2013, Tanggal 27 Februari 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP54/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Penetapan Kembali PerhitunganBea Keluar atas Barang yang Diekspor, atas nama PT Wilmar Nabati

Wilmar Nabati Indonesia, Surat Uraian Banding PemohonPeninjauan Kembali Nomor: SR651/BC.8/2012 tanggal 10 Oktober 2012,merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraianuraian dibawah ini.

Wilmar Nabati Indonesiasebagaimana diatur dalam UU 17/2006, PP 55/2008, PMK 145/2007,dan PMK 214/2008, sehingga Putusan Majelis Hakim PengadilanPajak dalam perkara a quo layak dan/atau patut untuk dibatalkan.2.

Wilmar Nabati Indonesia sebagaimana diatur dalamUU 17/2006, PP 55/2008, PMK 145/2007, dan PMK 214/2008,sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara aquo layak dan/atau patut untuk dibatalkan.4.

Wilmar Nabati Indonesia

Wilmar Nabati Indonesia, tempat kedudukan di Gedung B &G Tower Lantai 9, JI. Putri Hijau No.10 Medan 20111, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: Hardijanto, S.IP., M.M., berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 042/EXIM/WINA/VI/14, tanggal 25Juni 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataHalaman 1 dari 5 halaman.

WILMAR NABATI INDONESIA;

WILMAR NABATI INDONESIA, beralamat di JI. Yos Sudarso, DesaPelintung, Kecamatan Bukit Kapur, Dumai Riau, diwakili HENDRISAKSTI, selaku Presiden Direktur, beralamat di Gedung B dan G TowerLantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Medan, dalam hal ini memberikankuasa kepada : HARDIJANTO, S.IP, M.M, selaku Kuasa Hukum,beralamat di JI. Kebon Bawang XI, No. 52, RT 002/001, Kel. KebonHalaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 1159/B/PK/PJK/2014Bawang, Kec.

SPKPBKNomor: KEP85/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 ini dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43563/PP/M.XVII/19/2013, Tanggal 27 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP85/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluaratas Barang yang Diekspor, atas nama PT Wilmar Nabati

Wilmar Nabati Indonesiasebagaimana diatur dalam UU 17/2006, PP 55/2008, PMK 145/2007, danPMK 214/2008, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam perkara a quo layak dan/atau patut untuk dibatalkan.2. KEBERATAN KEDUABahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbanganhukum Judex Facti perkara a quo yang menyatakan:Bahwa Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008merupakan pendelegasian dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor:55 Tahun 2008 .........

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah, keliru, dan tidak cermatdalam menerapkan Peraturan Perundangundangan dibidangKepabeanan khususnya terkait penerbitan Keputusan tentang PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor oleh PT.Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 1159/B/PK/PJK/2014Wilmar Nabati Indonesia sebagaimana diatur dalam UU 17/2006, PP55/2008, PMK 145/2007, dan PMK 214/2008, sehingga Putusan MajelisHakim

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT MULTIMAS NABATI ASAHAN

,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala SubDirektorat Upaya Hukum, pada Direktorat Keberatan,Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,dan kawankawan, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU43/BC.06/2017 tanggal 30Oktober 2017;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT MULTIMAS NABATI ASAHAN, beralamat di Gedung B &G Tower Lantai 9 Jalan Putri Hijau No. 10 Kel.

WILMAR NABATI INDONESIA tersebut ;

WILMAR NABATI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

WILMAR NABATI INDONESIA, yang diwakili oleh ERIK JabatanDirektur, berkedudukan di JI. Putri Hijau No. 10 Gedung B&G TowerLantai 9 Kel. Kesawan, Medan Barat. Dalam hal ini memberikan kuasakepada : HARDUANTO, S.IP.,MM, beralamat di JI. Kebon Bawang XI No.52 RT. 002/001, Tanjung Priok, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No.088/EXIM/WINA/IV/2012 tanggal 16 April 2012.Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di JI.

, sampai dengan terbit surat penetapan iniwalaupun sudah melampaui tanggal perkiraan ekspor;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor35962/PP/M.XVIV19/2011, tanggal 23 Desember 2011 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas Surat KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP219/WBC.14/2011 tanggal11 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atasBarang yang Dieskpor atas nama PT Wilmar Nabati

Sehingga yang harusdijadikan dasar hukum untukBahwa dalam persidangan Terbanding mengemukakan bahwatanggalpengiriman Surat Keputusan Nomor : KEP219/WBC.14/2011 tanggal11 Agustus 2011 adalah tanggal 11 Agustus 2011 yang dibuktikan dengan buktitanda kirim barang dari Tiki dengan perincian :Dari : Departemen Keuangan Republik Indonesia JalanJenderal Sudirman No. 546 Balikpapan 76114Kepada : PT Wilmar Nabati IndonesiaTiki Account : 020118030914Tanggal Pengiriman :Kamis 11 Agustus 2011 pukul 14:50:21Berdasarkan

Pengiriman.Oleh karena itu tanda bukti yang syah adalah tanda terima pengiman yaitu ;Tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secaralangsung;Yaitu sebagaimana bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembalidalam Persidangan Bahvue Terbanding dalam persidangan menyampaikanSurat Pengantar Nomor : SP955/WBC. 14/2011;Bahva surat pengantar tersebut ditandatangani oleh Kabid Kepabeanan danCukai atas nama Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur ditujukankepada pimpinan PT Wilmar Nabati

WILMAR NABATI INDONESIA tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta limaratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari: Selasa, tanggal 12 Februari 2013 oleh WidayatnoSastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.MH dan Dr. H. ImamSoebechi, SH.MH.

WILMAR NABATI INDONESIA;

WILMAR NABATI INDONESIA, beralamat di Gd. B & G Lt. 9, JalanPutri Hijau No. 10 Medan; dalam hal ini diwakili oleh Erik, jabatan WakilPresiden Direktur PT.Wilmar Nabati Indonesia, beralamat di Gedung Bdan G Tower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Medan , selanjutnyaHalaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 853/B/PK/PJK/2014memberikan kuasa kepada Hardijanto, S.lp.,M.M., Kuasa Hukum yangberalamat di Jl.

MULTIMAN NABATI ASAHAN

Multimas Nabati Asahan, berkedudukan di B & G Tower Lt. 7,8 & 9, PutriHijau No. 10, Kesawan, Medan Barat cq. PT. Multimas Nabati Asahan,berkedudukan di JI. Access Road Inalum, Dusun IV, Tanjung Permai, DesaKuala Tanjung, Kec. Sei Suka, Kabupaten Batubara ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : M.

Multimas Nabati Asahan(Tergugat II) dengan alasan tidak diperbolehkan masuk oleh PT.

Multimas Nabati Asahan dapat menerima40 (empat puluh) pekerja/buruh (daftar nama terlampir) yang selama inibekerja dibawah naungan Perusahaan vendor PT.

Multimas Nabati Asahan (Ic.

Multimas Nabati Asahan (lc.Tergugat Il), maka dengan demikian pihak kuasa Para Penggugat juga tidakberwenang untuk menarik PT.

MULTI MAS NABATI ASAHAN

PUTUSANNomor 090 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:TIMBUL MARTUA GULTOM, buruh PT Multimas Nabati (WilmarGroup) Kisaran, bertempat tinggal di Jalan Acces Road Dsn Ill,Kuala Tanjung, Kec. Sei Suka, Kab.

MULTIMAS NABATI ASAHAN, berkedudukan diKuala Tanjung,Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Penggugat Timbul Martua Gultom telah bekerja di PT MultimasNabati Asahan

(Wilmar Group)/Tergugat ditempatkan sebagai karyawan biasadengan jabatan operator dan menerima upah Rp 1.437.467,00 (satu juta empatratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah) dan PHK11 Desember 2009 ;Bahwa Penggugat adalah buruh yang baik ulet dan jujur penuh tanggungjawab dan rasa memiliki (sence of belong) yang cukup tinggi terhadap perusahaan(Tergugat) ;Bahwa Penggugat adalah anggota PK Kamiparho Serikat BuruhSejahtera Indonesia (SBSI) PT Multimas Nabati Asahan ;Bahwa

Sei Suka dan/atau DPC FTA Kab.Batubara itu adalah hak mutlak PT Multimas Nabati Asahan namun tidakharus menjadi alasan bagi Termohon Kasasi/ Tergugat untuk melakukanPHK sepihak terhadap Pemohon Kasasi/ Penggugat ;Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. O90K/Pdt.Sus/201 1 Bahwa jikalau Termohon Kasasi/Tergugat bijaksana berpikir keinginanDPC FTASBSI Kec. Sei Suka dan/atau DPC FTA Kab.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT WILMAR NABATI INDONESIA

., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala SubDirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum, pada DirektoratPenerimaan dan Peraturan Kepabean dan Cukai, DirektoratJenderal Bea dan Cukai, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU188/BC/2013, tanggal 15Juli 2013:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WILMAR NABATI INDONESIA, beralamat di Jalan YosSudarso, Desa Pelintung, Kec.

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Oktober 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut43560/PP/M.XVII/19/2012, tanggal 2/7 Februari 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP82/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 tentangPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Dieksporatas nama PT Wilmar Nabati

PT WILMAR NABATI INDONESIA