diperbaharuidengan Surat keterangan Riwayat Pengelolaan Tanah (SKRPPT)Nomor 114/590/LS/2003 oleh Lurah Sail dan diketahui CamatTenayan Raya tanggal 19 Juni 2003 dimana letak tanah tersebutberada di Jalan Imam Munandar RT/RW : 04/06 Kelurahan Sail,Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru tepat berada diatastanah milik Pembanding semula Tergugat I hal tersebut adalahtidak benar karena Terbanding semula Penggugat tidak pernahmenguasai dan merawat tanah sengketa a quo dan Terbandingsemula Penggugat mengajukan gugatan

kumulasi terhadapbeberapa obyek dan masingmasing obyek dimiliki oleh pemilikyang berbeda atau berlainan dan oleh karenanya gugatanTerbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima;DALAM POKOK PERKARA Bahwa tanah sengketa a quo telah dimiliki dan dikuasai dandirawat oleh Pembanding semula Tergugat I secara turuntemurun dan tidak pernah diperjualbelikan sebagaimana diakuioleh Terbanding semula Penggugat;e Bahwa menjadi fakta hukum yang jelas dan terang benderang,bahwa Terbanding semula

Sukri, Abdurrahindan tergugat 4 s/d 8, maka penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) yangdilakukan oleh para penggugat telan menyalahi teori dan prakteksebagaimana yang diuraikan di atas, sehingga gugatan para penggugatharus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah ditegaskan dalam:a.

Begitupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulistanpa tanggal yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugatdan mohon putusan;Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatatdalam berita acara sidang perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa penggabungan gugatan (kumulasi) perkaraperceraian dan hak hadhanah (pemeliharaan anak) serta nafkah hadhanah,yang diajukan

Pengggugat Ill pada butir ke4 posita gugatanjuga menyatakan hal yang sama dan perbedaannya pada ukuran luas tanah yaitukurang lebih 14.727 (empatbelas ribu tujuh ratus duapuluh tujuh) meter persegi.Kalau diperhatikan secara seksama maka sesungguhya gugatan yang diajukanoleh para Penggugat adalah merupakan Gugatan Kumulasi Subjektif (gabungangugatan) beberapa penggugat lebih dari seorang penggugat (dalam perkara ini tigaorang penggugat) melawan seorang Tergugat maka syaratnya untuk adanyakumulasi

Bahwa gugatan Penggugat yang pertama adalah ditujukan kepada KPRIMUNCUL, sedangkan gugatan kedua ditujukan kepada KUD TANJUNGSARI.Menimbang, bahwa syarat materiil gugatan kumulasi obyektif adalah terdapathubungan hukum serta memiliki hubungan yang erat antara satu gugatan dengangugatan yang lain.

Yahya Harahap, SH : Hukum Acara Perdata, SinarGrafika, cet. kedua, Juni 2005, haL 103107).Berdasarkan fakta hukum diatas, maka Gugatan yang menggabungkanbeberapa tergugat dalam satu gugatan (kumulasi subjektif) danpenggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukumdalam satu ~ gugatan (kumulasi objektif) adalah tidak dibenarkan menuruthukum, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard);Gugatan Penggugat Kabur

Yahya Harahap, SH : Hukum Acara Perdata, SinarGrafika, cet. kedua, Juni 2005, haL 103107).Berdasarkan fakta hukum diatas, maka Gugatan yang menggabungkanbeberapa tergugat dalam satu gugatan (kumulasi subjektif) danpenggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukumdalam satu ~ gugatan (kumulasi objektif) adalah tidak dibenarkan menuruthukum, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard);3.

Sedangkan untuk melakukan34penggabungan gugatan (kumulasi) diharuskan adanyahubungan hukum yang erat (innerlijkesamenhangen); Bahwa Para penggugat telah menggugat sebanyak 7 (tujuh)orang sebagai Para Tergugatnya, dimana Para Tergugatdengan Para penggugat tidak hubungan yang erat, sertatidak pula ada hubungan hukum,terutama antara TergugatIl,Tergugat IV (Hasan Basri), Tergugat V (Lim pengBak) ,Turut Tergugat I (Amran Arifin) dan Turut tergugatII (Jandro Ciitro) dengan ParaPenggugat; Bahwa oleh karena

Tentang Gabungan Gugatan dan Error in PersonaMenimbang bahwa berkenaan dengan gabungan gugatan(kumulasi) yang dilakukan oleh Penggugat I s/d WV menurut iniTergugat II adalah tidak tepat dengan berdasarkan padaTidak adanya hubungan hukum antara Penggugat I s/d Vutamanya dengan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V danTurut Tergugat I dan II (KumulasiSubjektip); Tidak dibenarkan adanya gabungan gugatan atas dua hal yangberbeda dasar gugatannya yaitu. tuntutan penetapan = ahliwaris/penetapan harta warisan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958tanggal 13 Desember 1958, menyatakan : "Tentang tidakdapatnya menuntut sesorang / badan hukum didepanPengadilan adalah syarat mutlak harus ada perselisihanhukum/hubungan hukum kedua belah pihak.Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard).4.Penggabungan gugatan (Kumulasi Subyektif).Dalil gugatan Penggugat yang menggabungkan antara kepemilikan

Penggabungan gugatan ( kumulasi subjektif) yang bertentangan denganHukum acara.5.

Bahwa dalil kalimat penggugatsebagaimana Tergugat uraikan diatas adalah secara Hukum kabur/tidak jelas,karena gugatan Penggugat secara fakta hukumnya belum dijawab olehTergugat, maka seharusnya kalimat/dalil Penggugat tidak berbunyi TergugatRekonpensi /Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/TermohonKonpensi, Karena gugatan cerai penggugat adalah GUGATAN KUMULASI yaitupenggugat melakukan gugatan cerai dan gugatan nafkah lalu, iddah danmut'ah, sehingga bunyi dalil baik dalam Posita maupun dalam

gugatan hak hadhanah anak masih ada hubungan erat,maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal86 ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253 K/AG/2002tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan

kumulasi antara gugatanperceraian dengan gugatan hak hadhanah, dapat diterima dan diperiksa secarabersamasama;4.9 Pertimbangan perceraianMenimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2,sebagaimana alasan dalam dalil gugatan poin 5, Majelis mengemukakanpertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat, Tergugatmengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah ketidakharmonisan Him. 23 dari 37 hlm Putusan Nomor 0138/Padt.G/2018/PA.MbIrumah tangga Tergugat

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenagugatan perceraian dan gugatan hadhanah berhubungan sangat erat dantelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hakpemelihnaraan anak (hadhanah) dapat diterima dan diperiksa secarabersamasama dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat, MajelisHakim

persidangan Tergugat tidak mengajukan buktibukti saksi;Bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat tidak dapat didengarkesimpulannya karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir padasaat tahapan kesimpulan;Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telahdicatat dalam berita acara sidang perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Halaman 26 dari 39 halaman, Putusan Nomor PERKARAMenimbang, bahwa penggabungan gugatan

(kumulasi) perkara ceraigugat hak hadhanah dan serta nafkah hadhanah yang diajukan olehPenggugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipiltelah mengajukan izin atasan untuk melakukan melakukan perceraian diPengadilan Agama Depok, sebagaimana surat Menteri Perhubungan NomorKP 290 Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018, dengan demikianPenggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 tahun1983

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenagugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah serta nafkah anak berhubungansangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hakpemeliharaan anak (hadhanah) serta nafkah anak dapat diterima dan diperiksasecara bersamasama dalam perkara ini;Himn. 19 dari 36 Him.

Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenagugatan perceraian dan kumulasinya berhubungan sangat erat dan telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan kumulasinafkah iddah, mutah, nafkah terhutang (madhiyah), gugatan hak asuh anak,biaya nafkah anak, dapat diterima dan diperiksa secara bersamasama dalamperkara ini;Hasil MediasiMenimbang, bahwa sesuai dengan

telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakhadhanah serta gugatan nafkah anak adalah berhubungan sangat erat, bahkansebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak,yang ex officio memerlukan penetapan pemeliharaan anak dan nafkah anak,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan

kumulasi antara gugatanHal. 17 dari 34 Hal.

GUGATAN TIDAK SEMPURNA (eenduidelijke en bepalde concluse)TERDIRI DARI BEBERAPA/PERCAMPURAN OBJEK GUGATAN(KUMULASI GUGATAN).3.1 PERCAMPURAN/KUMULASI 2 (DUA) OBJEK GUGATANBahwa didalam uraian dalildalil gugatan PENGGUGAT terdiri daribeberapa objek gugatan yang berlainan (percampuran objek gugatan)sehingga gugatan PENGGUGAT inkonsistensi atau kaburdantidakjelas.Bahwa seperti diketahui dalam dalil posita gugatan angka ke8 dan ke10menggambarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum Para Pihak (1365BW), sedangkan

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulasi subjektif yang dilarangundangundang, hal ini dapat dilinat dalam uraian berikut ini:a. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita 5, posita 6 dan posita 7,yang pada pokoknya menyatakan Tergugat berdasarkan Sertifikat HakMilik Nomor 3750/Desa Arang Limbung Kutipan SU. Sem Nomor 492/1982 tanggal 7 April 1982 luas + 48210 m?

Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenagugatan perceraian dan kumulasinya berhubungan sangat erat dan telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian yang diajukanHalaman 15 dari 36 halaman putusan Nomor 707/Pdt.G/2021/PA.

Pemilik objek gugatan berbedaPenggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objekdan masingmasing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbedaatau berlainan. Penggabungan yang demikian secara subjektif danobjektif tidak dapat dibenarkan;b. Gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbedaPenggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yangdigabungkan tunduk pada hukum acara yang sama.