Saksi AYUNOVIA TRESIA) menerangkan bahwa mereka tidak melakukan penekanan terhadapterdakwa maupun saksi Mutakim, dan terdakwa serta saksi Mutakim membacanyaterlebih dahulu lalu menanda tanganinya, disamping itu saksi Mutakim dan terdakwamasingmasing mempunyai HandPhone, dari 2 (dua) unit HP yang dijadikan barangbukti dalam perkara ini, dipersidangan diaktifkan dan dibuka ternyata baik nama Anton(terdakwa) maupun nama Mutakim (perkara terpisah) masingmasing terdapat/tercantumdalam daftar kontak Hpnya

Bahwa Terdakwa merental mobil tersebut untukberpenampilan gayagayaan dihadapan pacarnya Ani diPematang Siantar dan Mega di Dolok Masihul sehinggamengabaikan tugas dan kewajibannya selaku prajuritdan tidak mengindahkan penekanan pimpinan TNIdengan pola hidup sederhana.3.

dilakukan olen Penggugatsecara sepihak kepada Tergugat, melanggar HAM, melebihi kewenanganPolisi, Jaksa dan Hakim, tanpa ada kesempatan untuk didampingiapalagi di bela oleh Serikat Pekerja Danamon;Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada poin 24, yaitu:hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis lagi sehingga Penggugat merasa hal ini dapatmenciptakan iklim kenya yang tidak kondusif dan dapatmenimbulkan efek negatif dilingkungan kerja perusahaan.Maka perlu kami Sampaikan, bahwa, penekanan

PUTRASURYA CEMERLANG bukan dengan RADEN MARUHUM HUTABARATselaku Pewaris TerlawanI;Bahwa apa yang didalilkan Pelawan pada point 18 yang berbunyi: Bahwa sangattepat dan beralasan hukum oleh karena apabila Pelawan dinyatakan berhak atassebidang tanah (garis bawah dan TerlawanI untuk penekanan) seluas 96 meter2terletak di Komplek Proyek Griya Siantar Kavling No. 69 Blok 0 Desa SiantarEstate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Ban gunan

Oleh karena itu Kapus PMPPmemberikan penekanan kepada DansatgasDansatgas ketika itudihadapan para prajurit dari berbagai Satgas agar tidakmempertanyakan uang spesialisasi yang menjadi kewenanganKomandan.Bahwa terkait unsur Menyalahgunakan atau menganggapkanpada dirinya ada kekuasaan tidaklah dapat dipahami, Dikarenakansecara singkat Terdakwa tetap membagikan/memberikan uangspesialisasi tersebut walaupun sebagai uang intensif (dengan maksudsama dengan spesialisasi) juga diperuntukan kepada hal yang

Bahwa Saksi sebelum berangkat bersama dengan personel SatgasYon Mekanis TNI Konga XXIIF/Unifil Libanon lainnya pernahmelaksanakan latihan pratugas yang dilaksanakan di Cipatat pada bulanJuli 2011 selama 1 (satu) bulan yang diikuti oleh personel sebanyak1.018 (seribu delapan belas) orang yang terdiri dari Matra Darat, Lautdan Udara namun dalam pratugas tersebut Kapus PMPP tidak pernahmemberikan penekanan terhadap para personel khususnya untukmasalah dana spesialisasi dan Saksi juga tidak mengetahui

Bahwa Saksi saat melaksanakan pratugas di Cipatat bulan Juli2011 bersama dengan para personel Satgas Yon Mekanis TNI KongaXXILF/Unifil Libanon lainnya mendapat penekanan dari Kapus PMPPa.n. Brigjen TNI Gede berupa arahan mengenai tugastugas di Libanonserta hakhak yang diterima oleh anggota Satgas diantaranya uang saku,uang harian, uang cuti dan uang spesialisasi namun Kapus PMPP tidakmenjelaskannya secara terperinci.5.

tidakHalaman 35 dani 59 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bigdigunakan pada saat proses Penyidikan sehingga tidak diajukan sebagaiBarang Bukti dalam perkara ini;Bahwa tidak ada berita acara pengembalian Buku Rekening tersebut;Bahwa Saksi tidak dapat menerangkan tentang hal tersebut karena Saksidihadirkan dipersidangan sebagai Saksi Verbalisan;Bahwa Saksi memeriksa SaksiSaksi dan Terdakwa setelah ada ada perintahpemeriksaan lanjutan terhadap perkara ini;Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemaksaan dan penekanan

H.D.Silitonga dan Rensus Silalahi karena Rekening tersebut tidakdigunakan pada saat proses Penyidikan sehingga tidak diajukan sebagaiBarang Bukti dalam perkara ini;Bahwa tidak ada berita acara pengembalian Buku Rekening tersebut;Bahwa Saksi tidak dapat menerangkan tentang hal tersebut karena Saksidihadirkan dipersidangan sebagai Saksi Verbalisan;Bahwa Saksi memeriksa SaksiSaksi dan Terdakwa setelah ada ada perintahpemeriksaan lanjutan terhadap perkara ini;Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemaksaan dan penekanan

Bahwa Saksi mengatakan bahwa terhadap buruh SPTI (Serikat PekerjaTransport Indonesia) tidak boleh meminta paksa tarif bongkar muatkepada perusahaan yang melakukan bongkar muat barang berdasarkanPeraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 tahun 2018 pada Pasal 16tentang Penyelesaian Perselisihan :Ayat 2 berbunyi Dalam musyawarah untuk mufakat para pihaktidak dibenarkan melakukan pemaksaan atau penekanan terhadapsalah satu pihak.Ayat 3 berbunyi Apabila dalam bermusyawarah salah satu pihakmelakukan penekanan

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapatdiambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalahperdarahan pada selaput otak oleh karena trauma tumpul pada kepaladisertai penekanan pada leher;Menimbang, bahwa Visum Et Repertum adalah merupakan alat buktisurat sekaligus alat bukti keterangan ahli yang disampaikan secara tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebutmembuktikan bahwa benar korban Dortia Sianipar dan korban Parulian SiahaanAlias Jojor telah meninggal dunia

Pid.B/2014/PNTTDpemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban lemas karenaperdarahan pada otak oleh karena trauma pada kepala disertai perdarahanrongga dada, robeknya paru kiri terkena patahan tulang iga akibat trauma bendatumpul pada dada dan Visum Et Repertum Nomor 215/IX/IKK/VER/2013 atasnama Jojor Parulian Siahaan, Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapatdiambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan padaselaput otak oleh karena trauma tumpul pada kepala disertai penekanan

yang dijadikan dasar permohonan olehPEMOHON sesuai dengan Pasal 67, UU No. 14 Tahun 1985,Pasal 67 UU MA berbunyi:Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata / TUN yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :a. apabila putusan didasarkan padasuatu kebohongan atau tipu muslihat pihaklawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan padabukti bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;(cetak tebal adalah penekanan

(cetak tebal adalah penekanan dari kami)Dan alasan yang dijadikan Dasar Permohonan adalah sebagai:. PUTUSAN DIDASARKAN PADA SUATU KEBOHONGANATAU TIPU MUSLIHAT PIHAK LAWAN YANG DIKETAHUISETELAH PERKARANYA DIPUTUS ATAU DIDASARKANPADA BUKTI BUKTI YANG KEMUDIAN OLEH HAKIMPIDANA DINYATAKAN PALSU;A. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No.01/P/FP/2016/ PTUN.DPS tanggal 12 Mei 2016, pada bagian:Ill. Legal Standing (Hak Gugat) ...hal 15 dengan pengakuan:a.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebutdillhat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat dependterhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administrationpenal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pad a hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deference aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.

Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/2015yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA. pdf) sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara;Bahwa

Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/201517.18.19.pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19huruf f younto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, yakni :Antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.18.Bahwa, anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, saat ini anak Pertama tinggaldengan PENGGUGAT, sedangkan anak ke Dua tinggal bersama Tergugat.Dan sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman, Tergugat selalumengirimkan sms berupa penekanan dengan mengeluarkan katakatadurhaka

Dan sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman, Tergugatselalu mengirimkan sms berupa penekanan dengan mengeluarkan katakatadurhaka kepada orang tua.

memaksa masuk, kemudian pada tanggal 2 Mei 2013Sampai 31 Mei 2013 ada surat pembebasan tugas kepada saksidan kawankawan, juga termasuk pembebasan tugas kepadaTergugat dan Tergugat II ; bahwa selanjutnya kami memberikan surat penalokan terhadapsurat pembebasan tugas tersebut ; bahwa benar surat bukti T26 s/d.T36 yang diperlihatkankepada saksi dipersidangan ; bahwa benar surat bukti T29 yang diperlihatkan kepada saksidipersidangan ; bahwa kemudian terhadap Tergugat dan Tergugat II ada sanksi,ada penekanan

blokir,kita memaksa masuk, kemudian pada tanggal 2 Mei 2013sampai 31 Mei 2013 ada surat pembebasan tugas kepada saksidan kawankawan, juga termasuk pembebasan tugas kepadaTergugat dan Tergugat II ;bahwa selanjutnya kami memberikan surat penolakan terhadapsurat pembebasan tugas ; 33 bahwa benar surat bukti T26 s/d.T36 yang diperlihatkan kepadasaksi dipersidangan ;bahwa benar surat bukti T29 yang diperlihatkan kepada saksidipersidangan ;bahwa kemudian terhadap Tergugat dan Tergugat II ada sanksi,ada penekanan

Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang PP yangmana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas danterperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di sampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsipHukum Pidana sebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Permohonan Banding sebelumnya mengandung sengketapajak dan nilai sengketa pajak yang belum diketahui kebenaranperhitungannya yang harus diputus oleh Pengadilan Pajak terutamasetelah di

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

2016 di rumah kontrakan Terdakwa3 sebelum dilakukannyapenggerebekan dan penggeledahan oleh pihak Lanal Simeulue.Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa1 pernah mengakui kepadaSaksi telah menggunakan Narkotika jenis sabusabu dulu sewaktuTerdakwa1 belum berdinas di Lanal Simeulue.Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa2 pernah dijatuhi hukumandisiplin Karena melakukan pengrusakan terhadap pipa instalasi milikPT Pertamina.Bahwa di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasuk paraTerdakwa) sering diberikan penekanan

Bahwa di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasuk paraTerdakwa) sering diberikan penekanan dan pengarahan olehDanlanal Simeulue untuk menjauhi segala macam perbuatanpenyalahgunaan Narkotika dan apabila mengetahuinya segeramelaporkan ke pihak yang berwenang.15. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai seorang Prajurit TNI paraTerdakwa tidak boleh dan tidak mempunyai hak untuk menggunakanNarkotika apapun jenisnya tanpa izin dari pihak yang berwenang.16.

Bahwa benar di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasukpara Terdakwa) sering diberikan penekanan dan pengarahan olehDanlanal Simeulue untuk menjauhi segala macam perbuatanpenyalahgunaan Narkotika dan apabila mengetahuinya segeramelaporkan ke pihak yang berwenang.37. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNI para Terdakwa tidakboleh dan tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotikaapapun jenisnya tanpa izin dari pihak yang berwenang.38.

Bahwa benar di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasukpara Terdakwa) sering diberikan penekanan dan pengarahan olehDanlanal Simeulue untuk menjauhi segala macam perbuatanpenyalahgunaan Narkotika dan apabila mengetahuinya segeramelaporkan ke pihak yang berwenang.29.

undangundang agarjazad orang tua kami dapat tenang di alam Barzah (Alam Kuburnya )Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Turut Tergugat 1 telah menyampaikandupliknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI1Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat 1 tetap pada dalildalil dan argumentasi hukumdalam Eksepsi, yang telah disampaikan pada tanggal 31 Desember 2012, dan menolakdengan tegas dalildalil Replik DALAM EKSEPSI dari Penggugat 1 dan Penggugat 2(Para Penggugat), tertanggal 7 Februari 2013, dengan beberapa tambahan, penekanan

Tergugat/Para Tergugat;Bahwa dengan demikian, maka Turut Tergugat 1 tetap berpendapat, gugatan dari ParaPenggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA1 Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat 1 tetap pada dalildalil Jawaban DALAM POKOKPERKARA yang telah disampaikan pada tanggal 31 Desember 2012, dan menolakdengan tegas dalildalil Replik DALAM POKOK PERKARA dari Penggugat 1 danPenggugat 2 (Para Penggugat), tertanggal 7 Februari 2013, dengan beberapa tambahan,penekanan

Diperkirakan lamakematian antara dua jam sampai dua belas jam karena terdapat kaku mayatyang menyeluruh dan lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa, Terdakwa atas nama Kristian Mbuik alias Tian, lahir di Ndeo, umur 61tahun, lahir pada tanggal 14 September 1960, jenis kelamin lakilaki,kebangsaan Indonesia, yang bertempat tinggal di RT.012/RW.007, DesaBoni, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten

Diperkirakan lamakematian antara dua jam sampai dua belas jam karena terdapat kaku mayatyang menyeluruh dan lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan KorbanBenyamin Indu meninggal dunia, maka dengan demikian Majelis Hakimberpendapat unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi secara sahmenurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan

Bahwa Terdakwa telah menerima pengarahanataupun penekanan dari pimpinan TNI serta penyuluhanhukum di kesatuannya tentang sangat dilarangnyaprajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaanHal 57 dari 62 hal Putusan Nomor : 40K/PM I04/AD/III/2019MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangNarkotika, sudah seharusnya Terdakwa ikut mendukungprogram pemerintah dalam hal memberantas kejahatanpenyalahgunaan Narkotika atau setidaktidaknyaTerdakwa berusaha menghindari sejauh mungkin dariketerlibatan

Bahwa Terdakwa sudah sering mendengarkanpengarahan dari pimpinan agar tidak terlibat dalamkejahatan penyalah gunaan Narkotika hal inimenunjukkan perilaku dan sikap ketidak perdulianTerdakwa atas perintah pimpinan/atasan yang selalumemberikan penekanan untuk mengajak keluarga danlingkungannya menghindari narkoba dan Pimpinan TNItelah memerintahkan untuk menindak tegas terhadapanggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika.4.

RIKI dari IDI.28.Bahwa, setelah kami tidak/atau belum menandatangani perjanjian kontrakdimaksud, kondisi kerja mulai resah karena penekanan dari tergugat bahwasemua dokter diharuskan menandatangani perjanjian kontrak.29.Bahwa, pada bulan Februari 2011, tergugat mengeluarkan surat edaranNomor: 836/RSBAH/A/1 .0/11.02.11. tanggal 11 Februari 2011 perihal StatusTenaga Tetap RS Bintang Amin Husada.

Untuk itu, penekanan unsur "barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 663/Pid.B/2020/PN SrhMenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan seorang