,berkantor di Ruko Jalan Kerbonrojo, Nomor 22 CC,Surabaya;Para Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriSurabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hasil keputusan RUPS tentang Laporan Tahunan danLaporan Keuangan periode tahun buku 2015, yang diselenggarakanpada tanggal 19 September 2016, berdasarkan Salinan Berita

2016, dibuat SitaresmiPuspadewi Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidaksah secara hukum,;Menyatakan hasil kKeputusan RUPSLB tentang Peningkatan ModalDasar dan Modal Disetor, yang diselenggarakan pada tanggal 19September 2016, berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Giunco Kota Mas, Akta Nomor 56,tanggal 19 September 2016, dibuat Sitaresmi Puspadewi Subianto,S.H., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidak sah secara hukum;Menyatakan segala hasil keputusan RUPS

dan/atau RUPSLB yangdilaksanakan sebelum dan/atau setelah gugatan ini didaftarkan dansementara perkara Nomor 737/Pdt.G/2014/PN Sby juncto Nomor580/PDT/PT Sby, belum ada putusan berkekuatan hukum tetap,adalah tidak sah;Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang/pemilik yang sahatas 23,11% saham (1.866 lembar saham) di PT Giunco Kota Mas;Memerintahkan Para Tergugat agar tidak melakukan RUPS danRUPSLB dengan agenda apapun, sebelum ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde

) atas perkaraNomor 737/Pdt.G/2014/PN Sby juncto Nomor 580/PDT/PT Sby,yang saat ini masih dalam proses hukum kasasi;Menyatakan RUPS tentang Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan periode tahun buku 2015 dan RUPSLB dengan agendaPeningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor yang diselenggarakanpada tanggal 19 September 2016, berdasarkan Salinan Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Giunco Kota Mas,Akta Nomor 55 dan Akta Nomor 56, tanggal 19 September 2016,dibuat Sitaresmi Puspadewi Subianto,

Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 ; Rp 5.000.000.-45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 ; Rp 20.000.000.-46. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Januari 2012 ; Rp 30.150.000.-47. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012 ; Rp 3.000.000.-48. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012 ; Rp 50.000.000.-49.

Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012 ; Rp 7.500.000.-51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 Februari 2012 ; Rp 30.800.000.-52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012 Rp 5.000.000.-53. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012 ; Rp 10.000.000.-54.

Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ; Rp 3.600.000.-55. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 ; Rp 5.000,000.-56. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012; Rp 40.000.000.-57. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012 ; Rp 5.000.000.-58. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012 ; Rp 3.000.000.-59.

Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa tanggal30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acara tertanggal30 Desember 2009 ; Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Umum danKeuangan PT.

Bandapermai tidak pernah melaksanakan RUPS ; Bahwa PT.

Banda Permai tidak pernah melaksanakan RUPS ;5.

Bahwa selama PENGGUGAT menjabat sebagai DirekturTERGUGAT, kewenangan PENGGUGAT sebagai Direktur TERGUGATsecara tegas telah dibatasi oleh para pemegang saham TERGUGATberdasarkanKeputusan RUPS TERGUGAT, dimanaPENGGUGATsama sekali tidak memiliki kewenangan di bidang keuangan termasukperpajakan.

Bahwa semestinya, paling lambat tanggal 29Januari 2016 atau 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31Desember 2015, saat PENGGUGAT efektif berhenti sebagaiDirektur TERGUGAT karena mengundurkan diri dan telahterjadi kekosongan Direksi, TERGUGAT sudah harusmelakukan penunjukkan dan pengangkatan Direksi baruberdasarkan RUPS atau Keputusan Sirkuler PemegangSaham pengganti RUPS, serta melakukan pemberitahuankepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukannyaRUPS

atau Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS tersebut.

RUPS.

untukpenunjukan Direksi baru (serta menyatakan pemberhentianDirektur lama) menurut UUPT dan Anggaran Dasar TERGUGATdiselenggarakan paling lambat tanggal 29 Januari 2016 (30 harisetelah terjadinya kekosongan Direksi) dan diberitahukankepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 28Februari 2016 (30 hari setelah RUPS atau Keputusan SirkulerPengganti RUPS),maka sangat jelas, menunjukkan sikap sengaja dan tendensius dariTERGUGAT yang menjebak PENGGUGAT dan/atau menempatkanPENGGUGAT dalam

membuat Sural Kuasa Jual kepada Bank paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal RUPS;.

kepada Bank palinglambat 1 (satu) bulan sejak tanggal RUPS;3.

membuat surat kuasa dual kepada Bank paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal RUPS;.

./2015atas noma Pemegang Saham; RUPS meminta kepada pengurus untuk mengembalikan seluruhuang cicilan yang sudah masuk; RUPS meminta kepada Pengurus meminta kepada Pemegangsaham yang namanya digunakan untuk Agunan Yang Diambil Alih(AYDA) Bank untuk membuat Surat Kuasa Jual kepada Bank palinglambat 1 (satu) bulan sejak tanggal RUPS;3.

kepada Bank paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal RUPS;2.

LB) untuk memutuskan pembubaran badan hukum danpembentukan Tim Likuidasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BankIndonesia Nomor7/2/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005;Bahwa berdasarkan surat Tim Pengelola Sementara Bank Nomor 023/BI/BGIDIR/II/2005 tanggal 21 Februari 2005, dilaporkan bahwa pada tanggal18 Februari 2005 telah diagendakan untuk diselenggarakan RUPS LB untukmemutuskan pembubaran badan hukum dan pembentukan Tim LikuidasiBank Global (Dalam Likuidasi) bertempat di Restauran Sari Kuring

Sudirman Kav. 5253 SCBD Lot. 21 Jakarta, namun demikian RUPSLB tersebut tidak dapat diselenggarakan karena tidak dihadiri olehpemegang saham/pemilik atau wakil pemegang saham/pemilik;Bahwa menindaklanjuti tidak terselenggaranya RUPS LB Kedua yangdirencanakan pada tanggal 28 Februari 2005, Tim Pengelola SementaraBank dengan surat Nomor 065/BGIDIR/III/2005 tanggal 4 Maret 2005meminta penegasan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal(BAPEPAM) mengenai langkah yang perlu dilakukan untuk dapattercapainya

pembubaran badan hukum perseroan dan pembentukan TimLikuidasi yang diperlukan, terkait dengan ketentuan Anggaran DasarPerseroan khususnya mengenai Pembubaran dan Likuidasi Pasal 29 ayat (3)yang menyebutkan bahwa dalam hal RUPS kedua tidak kuorum, maka ataspermohonan perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan,Hal. 15 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.SusPHI/2015101112panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh ketuaBAPEPAM;Bahwa Bank Indonesia telah mengirimkan surat Nomor

7/72.DPwB1/PwB11 tanggal 18 Maret 2005 kepada BAPEPAM berkenaan dengan tidakterselenggaranya 2 (dua) kali RUPS LB tersebut, mengingat bahwa badanhukum tersebut merupakan Perusahaan Terbuka, serta sesuai dengan Pasal29 ayat 3 Anggaran Dasar Bank Global (Dalam Likuidas), disebutkan bahwadalam hal RUPS tidak kuorum maka atas permohonan perseroan, kuorum,jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktupenyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM, sehingga BankIndonesia meminta penegasan

Pasal 14 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, meminta kepada Pengadilan untukmengeluarkan penetapan yang berisi Pembubaran Badan Hukum Bank,Penunjukkan Tim Likuidasi, Perintah Pelaksana Likuidasi dan Perintah agarTim Likuidasi mempertanggungjawabkan likuidasi kepada Bank Indonesiadan selanjutnya permintaan Penetapan Pengadilan tersebut wajib diajukanselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktupenyelenggaraan RUPS;Bahwa berkenaan dengan

Mutiaranusa Antarsamudra Lines dan PT.Pelayaran Prima Jaya Samudra, tanoa melalui RUPS pada Januari 2014Terdakwa kembali membeli satu unit kapal motor Nee Diak milik PT. FoongSoon dengan cara hutang, pembayaran kapal akan dilakukan setelah kapalmotor Nee Diak dibalik namakan menjadi milik perusahaan, setelah kapal motorNee Diak menjadi milik perusahaan kemudian Terdakwa mengangunkan keduakapal motor Uranis dan Nee Diak ke Bank BNI cabang Batam sebesarRp8.400.000.000.

(tiga miliar empatratus juta rupiah), sisa uang tersebut sesuai dengan janji Terdakwa kepadaSaksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto seharusnya Terdakwabayarkan untuk membayar pinjamannya kepada Saksi Yohanes Ivan Santosodan Saksi Edy Susanto, akan tetapi Terdakwa dengan sengaja tidakmembayarkannya dengan alasan akan membeli kapal lagi;Bahwa Terdakwa tanpa melalui RUPS, kembali meminta uang kepadaSaksi Yohanes lvan Santoso dan Saksi Edy Susanto dengan alasan untukmembeli kapal sebanyak 4

(tiga miliar empat ratus juta rupiah) sisauang tersebut seharusnya Terdakwa bayarkan untuk membayar pinjamannyakepada Saksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto, akan tetapiTerdakwa tidak membayarkannya dengan alasan akan membeli kapal lagi;Bahwa Terdakwa tanpa melalui RUPS, kembali meminta uang kepadaSaksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto dengan alasan untukmembeli kapal sebanyak 4 (empat) unit, Terdakwa menjanjikan akan segeramengembalikan pinjaman uang milik Saksi Yohanes Ivan

Pelayaran Prima Jaya Samudra dan PT.Mutiaranusa Antarsamudra Lines padahal masalah susunan pengurus danbesarnya saham belum ada dibicarakan sama sekali dalam RUPS, akantetapi berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, berdalihpenyetoran dana tersebut merupakan kewajiban Saksi Yohannes IvanSantoso tidaklah dapat diterima;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohannes Ivan Santoso, Budimandan Edy Susanto, dana yang disetorkan kepada Terdakwa bukanlahpenyertaan modal atau saham Saksi Yohannes Ivan

;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tan Kamelo, tindakan Terdakwayang tidak melakukan RUPS untuk mensahkan uang dan atau barangmodal yang dimasukkan oleh salah satu pemegang saham menjadibagian dari aset perusahaan adalah menjadi tanggungjawab pribadiTerdakwa;e Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yohanes lvanSantoso mengalami kerugian sebanyak Rp2.400.000.000.

di Kantor Notaris Frans Polim, SH tanggal 22Desember 2014 (Til1), dengan demikian sampai sekarang ini PT.Bososi Pratamamasih dan atas nama Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur dan sebagai pemegangIzin Usaha Pertambangan (IUP) serta pemegang saham mayoritas,Berdasarkan pada pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi PratamaNomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH2.

Halaman 47 paragraf Il:Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi PratamaNomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH danBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 93tanggal 12 Desember 2016 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH, telahdibatalkan oleh salah satu pihak yaitu dengan Surat Pemyataan yang ditandatanganioleh KARIATUN tanggal 01 Oktober 2017 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1320KUHPerdata maka Berita

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi PratamaNomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi PratamaNomor 93 tanggal 12 Desember 2016 yang dibuat didepan notaris Frans Polim,SHBelum dibatalkan dan sah sebagai akta otentk yang dibuat oleh Pejabat Umum yangberwenang.2.

Telah diajukan dalam persidangan alat bukt surat berupa Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH2. Telah diajukan dalam persidangan alat bukti surat berupa Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 93 tanggal 12 Desember 2016yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH3.

Bahwa sejak tanggal didirikannya Termohon sampai dengan diajukannyaPermohonan ini, Termohon belum pernah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan, dan oleh karenanya Pemohon sampaidengan diajukannya Permohonan ini belum pernah menerima undangan RUPS,sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang No. 40Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (vide Pasal 78 ayat (2) dan ketentuan sebagaimanatercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan (vide Pasal 16 ayat (2)), yangmenentukan sebagai berikut

Laporan Tahunan yangpernah disusun dan disampaikan oleh Direksi Perseroan untuk diperiksa olehPemohon selaku pemegang saham Perseroan, terhitung sejak tahun pendirianPerseroan sampai dengan diajukannya Permohonan ini.Bahwa Pemohon telah berulang kali menyampaikan permohonan baik lisanmaupun tertulis kepada Perseroan cq Direksi Perseroan untuk memperolehLaporanTahunan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada laporankeuangan, konfirmasi mengenai mengapa tidak pernah ada undanganpenyelenggaraan RUPS

Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neraca akhirtahun buku yang baru lampau dalam pebandingan dengan tahun bukuyang sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku sebelumnya, laporanlaba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, danlaporan perubahan ekuitas, serta catatn atas laporan keuangan tersebutPasal 75Ayat (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keteranganyang berkaitan dengan perseoan dari Direksi dan/atau Dean Komisaris,sepanjang berhubungan

tersebut, selurun peserta Rapattelah diberikan bundel yang salah satu isinya adalah laporan Keuangan 2003Hal 11 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.10.11.2007, sehingga demikian sangat jelas dalildalil yang Pemohon sampaikanadalah tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya;Bahwaberkalikali Pemohon menyatakan dalam permohonan aquo bahwaPemohon merasa tidak pernah mendapatkan haknya, padahal secara jelas dannyata serta didasarkan pada buktibukti yang ada, setiap undangan RUPS

itu, dan kalau itu tidak dilakukan maka itu bukanperusahaan yang baik, karena dengan RUPS tersebut dapat diketahui bahwaadanya penambahan modal ataupun pengurangan modal dan itu harusditentukan dalam RUPS, jadi bukan hanya untuk laporan setiap tahun sajatermasuk dalam hal hal keuangan dalam perusahaan ;Bahwa hasil daripada RUPS biasanya dikirimkan kepada pemegang saham, dansebelumnya pemegang saham dilakukan undangan dalam RUPS tersebut tidakhanya dalam bentuk pengumuman saja ;Bahwa laporan tahunan

Program kerja tahunan perseroan;Bahwa laporan direksi PT PPI pada RUPS Tahun 2001 yang salahsatunya melaporkan posisi harta kekayaan Perseroan termasukdidalamnya adalah harta kekayaan berupa tanah dan bangunan obyeksengketa A dan obyek sengketa B di Kab.Pinrang telah disetujui dan telahdisahkan oleh Bp. Dr. H.

., selaku pemegangsaham dan kuasa pemegang saham, dengan demikian aset berupa tanahdan bangunan obyek sengketa A dan obyek sengketa B tersebut adalahsah menurut hukum sebagai harta kekayaan Penggugat yang terpisah(separate) dari harta kekayaan para pemegang saham dan pendirinya;10.Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PPI selanjutnyadiselenggarakan setiap tahun, yakni RUPS Tahun 2002, 2003 dan Tahun2004, setiap penyelenggaraan RUPS tersebut maka direksi terusmelaporkan dan mencantumkan laporan

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT inidijelaskan:Persyaratan pengangkaian anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu,dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidakdengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali denganpengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;Berdasarkan hal tersebut di atas, kepengurusan/anggota direksi yangdipimpin oleh Abdy Baramuli sebagai Direktur Utama dan Aryanthi Baramulisebagai Presiden Komisaris tersebut sudah Domisioner, maka secaraotomatis berakhir karena tidak pemah melakukan RUPS lagi untukmenentukan pengurus/anggota direksi yang baru atau perpanjangan masajabatannya;Dengan demikian, maka Abdy Baramuli, S.E., yang dimaksud dalam suratkuasa Penggugat adalah tidak mempunyai kapasitas

, makapihak yang berhak untuk memberhentikan Direksi adalah juga RUPS;2.

,M.H;11.Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 13 Oktober2011, yang dibuat di Notaris Johanes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.

Ltd. yang karena tidak ada kesepakatan seluruhpemegang saham dalam RUPS secara bulat yang didasari anggaran dasarmaka sesuai ketentuan UndangUndang tentang Perseroan untukdinyatakan PT Industri Amien Steel Works Co. Ltd. atau disingkat PT AmienSteel Works Co.

Sesuai Pasal 142 huruf a UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas telah secara tegas ditentukan bahwa pembubaran perseroanterjadi berdasarkan atas RUPS.

ataukah Perseroan masih mungkin dilanjutkan ataukah tidakmungkin dilanjutkan adalah merupakan kewenangan organ perseroansebagaimana ditentukan di dalam mekanisme UU Nomor 40 Tahun 2007yakni melalui mekanisme RUPS untuk mengetahui kinerja dari Direksi danKomisaris.

Ltd. yang karena tidak ada kesepakatan seluruhpemegang saham dalam RUPS secara bulat yang didasari anggarandasarmaka sesuai ketentuan undangundang tentang Perseroan untukdinyatakan PT Industri Amien Steel Works Co. Ltd. atau disingkat PT AmienHal. 35 dari 36 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2014Steel Works Co.

Surveyor Indonesia(Persero) adalah RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero).

Surveyor Indonesia (Persero), melainkan hanyasebatas usulan pemegang saham kepada RUPS PT. Surveyor Indonesia(Persero) untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggotaDireksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) ; e Objek sengketa bukanlah keputusan penetapan pengangkatan, karenakeputusan penetapan pengangkatan berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat(1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS PT.

Surveyor Indonesia (Persero), namun demikian sesuai dengan mekanisme yangdiatur dalam Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Organ perseroan yang berwenang untuk melakukan pemberhentian danpengangkatan Anggota Direksi adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Menimbang, bahwa objek sengketa yaitu surat No. S412/MBU/2013,tanggal 26 Juni 2013 adalah surat usulan yang ditujukan kepada Pimpinan RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero).

Dilihat dari substansi objek sengketa yang berupasuatu usulan dari salah satu pemegang saham perseroan, maka usulan tersebut masihperlu ditindaklanjuti dengan suatu RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero), olehkarena itu terbitnya surat objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum yangdefinitif dan belum menimbulkan hak dan kewajiban karena masih memerlukanpersetujuan dalam RUPS oleh para pemegang saham PT.

Surveyor indonesia (Persero)dilakukan setelah diselenggarakannya RUPS pada tanggal 28 Juni 2013 yang dihadirioleh seluruh pemegang saham sebagaimana dalam Risalah Rapat.

menjadi Direktur ada dilakukan RUPS duakali tentang pengalihan saham Nuhud pulungan danpenambahan modal ;Bahwa penambahan managemen yang saksi katakana tidakmelalui RUPS ;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatandengan keterangan saksi yang menyatakan :Tentang akte No. 12 Tahun 2007 ditanda tangani saksi di BatangNatal, yang benar akte itu ditanda tangani di rumah H.

RizkinaMandiri Perdana dan dibuatkan Berita Acara RUPS tentang PT.Rizkina Mandiri Perdana ;Bahwa setelah saksi pelajari ternyata nama Ramli Lubis tidakada sebagai pemegang saham dari pada PT.

Rizkina MandiriPerdana adalah Arwan Efendi Lubis, Ramlan bayanuddin,Ingrita Pulungan dan Henri Pardede ;Bahwa saksi pernah menyaksikan RUPS di rumah Ramli LubisJl.

Kalau RUPS yang membuat Notaris maka yangbertanggung jawab secara pidana kepada yang membuat,karena RUPS dihadir Notaris dan yang membuat Notaris makayang bertanggung jawab kalau RUPS palsu adalah yangmembuatnya ;Bahwa pasal 90 ayat (2) UndangUndang Perseroan Terbatasapabila RUPS dihadir Notaris cukup ditanda tangani Notaris ;Bahwa kalau daftar hadir semua tanda tangan demikian jugaBerita Acara semua tanda tangan secara faktual berarti merekasemua hadir tetapi itu masih bisa dipertanyakan apakahseandainya

RUPS adalahOrgan Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Komisaris, yang hanya dimilikiPemegang Saham dan Pemegang Saham adalah orang yangterdaftar dalam Anggaran Dasar yang namanya tertulis ;Bahwa yang punya hak menghadiri RUPS adalah PemegangSaham.

) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)Hal. 18 dari 46 Hal.

Bahwa oleh karena Tergugat ialah pihak yang dikalahkan, harus dihukummembayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagaiberikut:DALAM PROVISI: Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahankomposisi saham dan pembagian deviden sampai dengan

Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015Mengenai pembagian deviden, novum tersebut menyebutkan bahwapembagian deviden ditentukan berdasarkan RUPS. Sedangkan devidenyang dapat dimintakan kembali dikenal pada deviden interim sebagaimanadiatur dalam Pasal 72 UUPT, dimana alasan pengembalian deviden adalahsetelah tahun buku berakhir ternyata perseroan menderita kerugian.

,MBA;Bahwa dalam hal Judex Facti dan Mahkamah Agung hendak menyatakandividen yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidaksah, maka Judex Facti dan Mahkamah Agung demi hukumharusmenyatakan terlebih dahulu bahwa Keputusan RUPS Tahunan TurutTermohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) di tahun 2007, 2008, dan2009 sepanjang mengenai pembagian dividen adalah tidak sah.

hukum Pemohon Peninjauan Kembali(Tergugat) menerima dividen dari Turut Termohon Peninjauan Kembali(Turut Tergugat) melalui RUPS Turut Termohon Peninjauan Kembali (TurutTergugat).

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggalO07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapai kuorum harusdihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBY ICHWANTANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa Ir. WILLY TANUMULIA,Ny. Drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan janda EMY TANUMULJA(berkas terpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitupengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa Ir.WILLY TANUMULIA, Ny. drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan jandaEMMY TANUMULJA (berkas terpisah). Yang menjadi ketua rapat pada RUPS LuarBiasa yang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMAadalah saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) selakuDirektur Utama.

ANDALAS MERAPI TIMBER dan PT.PEMBANGUNAN ANDALAS SEJATI serta pembayaranpembayarannya saksi tidak mengetahuinya.Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akhirtahun 2011, tidak ada dibicarakan atau dipermasalahkanadanya pengiriman uang sebesar Rp. 265.000.000, (duaratus enam puluh lima juta rupiah) darn PT.PEMBANGUNAN ANDALAS SEJATI yang masuk kerekening atas nama Terdakwa dan saksi baru mengetahuisetelah diperiksa oleh Penyidik.Bahwa saksi tidak tahu pasti, apakah di dalam RUPS (RapatUmum Pemegang

ANDALAS MERAPI TIMBER berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2010 yangdiselenggarakan pada tahun 2011.35Bahwa saksi selaku pemegang saham PT.

ANDALASMERAPI TIMBER pernah meminta untuk segeradilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuktahun 2011 pada bulan Juli 2012 dan untuk Tahun 2012 padaawal tahun 2013 namun tidak ditanggapi oleh DirekturUtamanya yaitu IBRAHIM HASAN, namun pada bulanMaret 2013 baru diadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS).Bahwa dalam RUPS tersebut dibahas mengenai uangangsuran pembayaran utang dari PT. PEMBANGUNANANDALAS SEJATI kepada PT.

ANDALAS MERAPITIMBER sebesar Rp. 265.000.000, (dua ratus enam puluhlima juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa melaluirekening pribadinya, dan berdasarkan RUPS tersebut telahdipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan hasilnya telahditerima oleh para pemegang saham yang kemudian hasilRUPS tersebut dituangkan ke dalam Akta Notaris serta telahdisahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiapada bulan Juli 2013 dan telah diterima.Bahwa berdasarkan RUPS tersebut pertanggungjawabanTerdakwa terhadap

ANDALAS MERAPITIMBER, dan pertanggungjawaban Terdakwa tersebut diRUPS dapat diterima oleh RUPS.Bahwa di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Maret 2013 tersebut, juga Terdakwa diberhentikan darijabatannya sebagai Direktur PT.

Bina Arta Swadaya tersebut sudah lazimdilakukan terhadap PTPT lain dibawah Yayasan BinaSwadaya, dan ada 17 PT hingga saat ini namun tidak adamasalah ;Bahwa benar Yayasan Bina Swadaya meminta direksi PT.Bina Arta Swadaya untuk melakukan RUPS Tahunan,namun tidak dipenuhi dan karenanya mengajukanpermohonan penetapan penyelenggaraan RUPS kePengadilan Negeri Jakarta Utara ;Bahwa benar Yayasan Bina Swadaya baru mengetahuibahwa Ir.

Perlu dipahamibahwa RUPS adalah salah satu organ perseroan terbatas. Apabila perseroanterbatas telah terbentuk, maka seluruh organ perseroan terbatas tersebutdinyatakan berfungsi. Inilah yang menyebabkan Direksi dan Komisaris PT. BASmenjalankan fungsinya. Bila RUPS tidak ada, maka seharusnya sejak awalDireksi dan Komisaris PT. BAS pun harus dinyatakan tidak pernah ada.Meniadakan RUPS PT. BAS sama artinya dengan Direksi PT. BASmengambilalin kepemilikan atas PT.

BAS tidak pernah memberikan laporan keuangankepada pemegang saham di dalam forum RUPS ;Bahwa Sejak berdirinya PT. BAS hingga saat ini, para TergugatRekonvensi selaku Direksi PT. BAS belum pernah menyelenggarakan RUPS,baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, sehingga sangat sulit bagi parapemegang saham (termasuk Penggugat Rekonvensi ) untuk memantau danmenilai kinerja PT. BAS. Penyelenggaraan RUPS Tahunan adalah hal yangsangat penting untuk menilai kinerja PT.

Hal ini bertentangan dengan UUPT karena pertama, Direksiwajid mengadakan RUPS dan wajib untuk melakukan pemanggilankepada para pemegang saham sehubungan dengan akandiadakannya RUPS. Kedua, apabila Direksi tidak menyelenggarakanRUPS, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan kepadapengadilan agar diadakan RUPS adalah pemegang saham (Pasal 67)UUPT, bukan direksi ;(ii) Para Termohon Kasasi tidak pernah membuat laporan tahunan dandokumentasi keuangan perseroan sejak PT.

No. 2465 K/Pdt/2010b.Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasaberhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai denganjumlah saham yang dimilikinya. (Pasal 72 Undang Undang PT) ;Cc.Memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS danlaporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporantahunan (Pasal 86 Undang Undang PT) ;3.Bahwa selama para Termohon Kasasi menjadi Direksi PT.

PTJ.PDT.1491.2438.2000 di atas.Bahwa maka berdasarkan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal66 dan 67 UndangUndang Nomor 1 tahun 1995, Pelawan meminta ijin kepadaKetua Pengadilan Negeri dari tempat kedudukan Perseroan Terbatas tersebutagar diperkenankan menyelenggarakan RUPS sendiri, in casu kepadaPengadilan Negeri Banjarmasin ;Pasal 66(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganPerseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam

yang berkaitan dengan alasan sebagaimanadimaksud dalam ayat (8).Pasal 67(1) Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk :a. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonanpemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidakmenyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan;ataub. melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonanpemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)

apabila Direksi atau Komisaris lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatmenetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS sertamenunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan undangundang iniatau Anggaran Dasar.(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atauKomisaris untuk hadir.(

Heemskerk, xeventiende druk, Uitgeveri; Lemma BV, Utrecht, 1994).Bahwa menurut UndangUndang No.1 tahun 1955 tentang PerseroanTerbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah hak dankewenangan para pemegang saham, sehingga putusan Provisi a quo yangmelarang pemegang saham mengadakan RUPS adalah bertentangan denganUndangUndang yang berlaku.

izin kepada Para Pelawan untukmenyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa PT Wijaya TriutamaPlywood ;e Bahwa karenanya berdasarkan hukum, Para Pelawan telahmenyelenggarakan RUPS pada tanggal 10 Januari 2001 dengandihadiri oleh Notaris Oerip Mochlasin Soemarta, Sarjana Hukum,yang kemudian dimuat dalam Berita Acara Rapat PT WijayaTriutama Plywood Industry Nomor 3 tanggal 10 Januari 2000 ;3.

Keputusan RUPS denganmenyebutkan Alasannya.

Bahwa RUPS sebagai organ tertinggi perusahaan yang memilikikewenangan penuh berkaitan terhadap halhal yang terbaik bagiperusahaan, diantaranya untuk memberhentikan direktur utama darijabatannya;6. Bahwa Mekanisme RUPS sirkuler in casu sah berdasarkan hukum,merujuk pada:a.

Bahwa terhadap sahnya mengenai keputusan RUPS tersebut maka harusada kuorum yang harus dipenuhi agar keputusan tersebut dapat diambil.

Bahwamengenai jumlah quorum tersebut telah disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1)Undang Undang Perseroan Terbatas bahwa RUPS dapat dilangsungkan jikadalam RUPS lebih dari +2 ( satu perdua ) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili kecuali Undang Undang dan / anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar;Menimbang, bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, oleh karena dalamsuatu perseroan terbatas,

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa. Bahwa secara umum RUPS harus dilaksanakan dalam bentukkonvensional, yaitu seluruh pemegang saham hadir secara fisik dan berkumpuldalam suatu tempat. Namun pada prakteknya, sering terdapat kesulitan untuk*"mengumpulkan para pemegang saham secara bersama sama sedangkanputusan RUPS sangat diperlukan untuk suatu masalah tertentu.

tidakdapat membuktikan bahwa permohonan telah memenuhi syarat danmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS.

Bahwa substansi terpenting dalam Keputusan Tata Usaha Negaraobjek sengketa adalah RUPS yang dilakukan oleh para pihak;b. Bahwa belum terbuka kewenangan Peradilan Tata Usaha Negarauntuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa, sebelum substansi RUPS diuji oleh pengadilan yangberwenang;c.

Zaini Zein Notaris di Jakarta;Faktanya RUPS tanggal 10 Mei 2021 diadakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.JKT.PSTtertanggal 19 April 2021.

pemanggilan RUPS tersebut.

anggarandasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilldalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (duapertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilankeputusan RUPS yang lebih besar;Pasal 25 Anggaran Dasar PT.

Oleh karena Penggugat selaku Direktur, bukanlah pekerja sebagaimanadimaksud UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidakberwenang mengajukan gugatan dalam perkara ini.Bahwa merujuk ketentuan pasal 94 ayat (1 ) jo pasal 105 ayat ( 1 ) sampaiayat (5 ) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UU PT) dan status Penggugat bukanlah Pekerja melainkan sebagaiPengusaha sesuai dengan UU KetenagakerjaanBahwa pasal 94 ayat ( 1 ) UU PT menyebutkan bahwa anggota Direksidiangkat melalui RUPS

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula.Apalagi saat ini Penggugat juga salah seorang pemegang saham dengantotal kepemilikan sebesar 1.45% pada Tergugat, sehingga dengan demikianPenggugat juga pemilik (owner) dari perusahaan, oleh karenanyaPenggugat tidak dapat bertindak sebagai pekerja sebagaimana dimaksudUU No.13 Tahun 2003.Pengadilan PHI tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensiabsolut).Sesuai peran dan kedudukan penggugat selaku

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula;Bahwa hal sebagaimana dijelaskan pada poin diatas sesuai denganpendapat Kemalsjah Siregar sebagai Praktisi Hukum Ketenagakerjaan yangmenyatakan bahwa jika seseorang beroleh jabatan sebagai Direksi lewatmandat RUPS, maka Penggugat wajib tunduk pada ketentuan UU PT, makasengketa seputar pengangkatan maupun pemberhentian Direksi UPAYAHUKUMNYA MELALUI PENGADILAN NEGERI.Gugatan Penggugat Kabur ( OBSCUUR

tidak jelas dan kabur, karena penggugat sendiridalam gugatannya tidak dapat menjelaskan maksud dari dalil gugatannyapada angka 1.Oleh sebab itu kiranya gugatan tersebut pada angka 1 tidak dapatdipertanggung jawabkan atau tidak jelas maksudnya, dan Tergugat denganjelas dan tegas menolak gugatan penggugat pada angka 1.DALAM POKOK PERKARA1Bahwa apa yang disampaikan dalam pokok perkara ini merupakan satukesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari eksepsi diatas.Bahwa memang benar Penggugat dalam RUPS

pertamakalinya diangkatsebagai pelaksana Jabatan Direktur sejak tahun 2006, kemudianberdasarkan rapat RUPS juga Penggugat selanjutnya diangkat sebagaiDirektur dalam masa jabatan 4(empat) tahun dan berakhir tahun 2010.Bahwa kemudian untuk mengikuti proses seleksi calon Direksi Penggugatharus mengikuti tes kemampuan dan kepatutan (Fit and profer test) yangdiselenggarakan oleh Bank Indonesia.