Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-01-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 75/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 17 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : H. Dedi Djaja Permana, Direktur Utama CV. Setia Kawan Diwakili Oleh : MISTADI, SH
Terbanding/Tergugat : P.T. Bank MNC International, Tbk
6148
  • berusahamenekan PENGGUGAT untuk membayar bunga pinjamandengan caraTERGUGATtelah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepadaPENGGUGAT, TERGUGAT mengajukan permohonan PKPU diPengadilan Niaga Jakarta Pusat yang pada pokoknya putusanpermohonan PKPU di tolak Majelis Hakim Pengadilan Nlaga JakartaPusat dan TERGUGAT 2 (dua) kali membuat Laporan Polisi di PolresJakarta Pusat dan Polda Metro Jaya melaporkan PENGGUGATmelakukan perbuatan pidana penggelapan, sehingga hal tersebut dapatdikatagorikan sebagai upaya penekanan
Register : 18-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Lbj
Tanggal 29 Oktober 2018 — Pemohon:
DOS SANTOS RODRIGUES MARIA DO ROSARIA
Termohon:
Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara CQ. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq. ELIZABETH ALEXANDRA dan Tim Penyidik pegawai negeri Sipil
3629939
  • Lebih lanjutPasal 117 ayat (1) KUHAP menentukan: keterangan tersangka dan atau saksikepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalambentuk apapun;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknaibahwa tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas dan dalamkesadaran nurani, tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisikdengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan daripenyidik maupun dari pihak luar;Menimbang, bahwa dalam persidangan
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6639 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengenaisengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) danHalaman 132 dari 144 halaman.
    Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005),bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatanjuga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education espect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5434 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahbeberapa kali dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 danUndangUndang Nomor
    Putusan Nomor 769/B/PK/PJK/2015Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agardapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiriyang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy, serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6646 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Register : 09-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Smp
Tanggal 14 Nopember 2019 — Pemohon:
MUASRIP Bin SAHRAWI
Termohon:
SU'INAP Binti ADDUR
215
  • penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1537 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
17954 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwa ilustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
Putus : 30-10-2014 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1009/Pid.Sus/2014/PN-Lbp
Tanggal 30 Oktober 2014 — Nama : AKSA NASUTION Alias KECAH ; Tempat lahir : Medan ; Umur/ Tgl.lahir : 48 Tahun / 24 Nopember 1965 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Lingkungan V Kel. Galang Kota Kec. Galang Kab. Deli Serdang ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Wartawan Harian Realitas ; Pendidikan : SMA ;
327
  • Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifatalternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi makaseluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkinuntuk memutus jaringan
Register : 16-07-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PA JEMBER Nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Jr
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
172
  • dan sisi nilai mut'ah yangdiberikan;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima;Menimbang bahwa dilinat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 01-12-2019
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 1331/Pdt.G/2016/PA.JU
Tanggal 23 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
180
  • juli 2016 anak Penggugat yang pertamasms, "mama apa kabar ini kakak dan baby" Penggugat langsungmenelpon dan berbicara dengan anak Penggugat, anak Penggugat yangPertama masih seperti biasa ceria dan saling bertanya jawab sepertisebelumsebelumnya tetapi Penggugat merasa ada perubahan padaanak Penggugat yang kedua dia tidak seperti biasanya, anak keduaPenggugat adalah anak yang cerewet, supel, banyak bicara,menyenangkan dan ceria tetapi pada saat Penggugat tetepon itu diaseperti dalam ketakutan dan penekanan
Register : 02-06-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 05-01-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl
Tanggal 7 Oktober 2020 — TOI Alias TO’I PALAS Bin DAMAI (Alm.)
189137
  • bersosialisasidi lingkungannya, sehingga Terdakwa ada perasaan dikucilkan darilingkungannya.Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl Bahwa berdasarkan pemeriksaan Psikologi terhadap Terdakwa menghasilkangambaran kepribadian sebagai berikut:a.Terdakwa memiliki Inteligensi dalam taraf ratarata bawah/sangatsederhana.Pribadinya penuh kehatihatian dan cenderung tertutup, sehinggacenderung tidak terouka terhnadap permasalahannya.Sifatnya mudah cemas, kaku dan tidak tenang dalam menghadapimasalah.Ada penekanan
Register : 28-06-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018
Tanggal 27 Agustus 2018 — Sersan Dua Sopar Nainggolan NRP 31990062180577,
5627
  • Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari penyuluhan hukumdan penekanan di Satuan Narkotika adalah barang terlarangyang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuaidengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkanketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilakudan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajuritmaka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangatmembutuhkan kondisi fisik serta Kesehatan yang prima.3.
Register : 02-05-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 2227/Pdt.G/2018/PA.Sby
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
6532
  • Karena Pemohonselalu. mengalihkan substansi (pokok) penyebab penceraian yangHal 24 dari 48 Put No.2227/Pdt.G/2018/PA.Sbyfaktanya penyebabnya penceraian adalah ada wanita yang selaluWatsapp (WA) kepada termohon dengan nada ancaman, terror,ejekan, hinaan dan penekanan terhadap diri termohon agartermohon segera berpisah dengan pemohon karena ada yang sedangmenunggu wanita lain sepertinya dialah yang mengirimkan watsapp(WA) dan SMS dengan nomer yang selalu bergantiganti dan ketika ditelpon tidak bisa
Register : 20-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srh
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
AFRIADI Alias WONDO
3014
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
Putus : 27-02-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pdt/2011
Tanggal 27 Februari 2013 — R. Soedarmono, P.A vs Slamet Widodo, Dkk; Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang
3016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1964 K/Pdt/20113232menandatangani akte jual beli dengan Tergugat I (dalam hal ini telah terjadikejanggalan yaitu sebelum tanggal 7 Desember Th. 2000 jam 24.00, tepatnyatanggal 7 Maret 2000 telah terjadi jual beli sehingga tidak sesuai dengan suratpernyataan/berarti ada (penekanan/pemaksaan) sebagaimana bukti (P13) dariPemohon Kasasi Surat Pernyataan yang dibuat oleh alm.
Putus : 14-11-2012 — Upload : 08-07-2013
Putusan PN MERAUKE Nomor 139/Pid.B/2012/PN Mrk.
Tanggal 14 Nopember 2012 — PIDANA-CHRISTOFORUS KAIMU Alias TOS
266189
  • Lebam Mayat terdapatpada bagian belakang Tubuh Warna Merah Keunguan danhilang pada Penekanan; . Mayat adalah seorang Perempuan Bangsa Indonesia, berumurLima Puluh Delapan Tahun, Kulit Warna Hitam, Panjang TubuhSeratus Empat Puluh Delapan Centimeter; . Rambut Warna Hitam, Keriting, Panjang Tiga Centimeter.
Register : 28-03-2014 — Putus : 05-08-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 28/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 5 Agustus 2014 — Abbas Hasan, S. Sos.,M.Si Dkk Melawan 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan 2. Syamsu Alam
9338
  • Menurut Majelis Hakim angka tersebut bukanlahsyarat mutlak yang harus dipenuhi, penekanan pasal ini bukanlah pada frasa 30% (tigapuluh perseratus) melainkan pada frasa memperhatikan, yang berarti bahwa tim seleksidalam menetapkan calon yang lulus tidak didasari pada sentimen gender namun tidak jugamewajibkan untuk berorientasi gender.
Putus : 30-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/PID/2013
Tanggal 30 April 2013 — RAHMAT AWAFI alias AWIF als DREGO, DK ; Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
167110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sejujurnya pembunuhan hanya dilakukan oleh paraTerdakwa berdua, sedangkan yang bernama AMBON hanya untukmengalihkan perhatian petugas supaya tidak fokus terhadapnya.e Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa KRISBAYUDI alias KRIS BinSUHERMAN mengakui membantu Terdakwa RAHMAT AWAFIalias AWIF als DREGO menarik tali jemuran yang ada dikamartengah untuk mengikat kardus berisi mayat korban HARTATI.e Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwasaksi bersama Tim tidak pernah melakukan pengarahan,penekanan
Putus : 29-05-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 29 Mei 2017 — PARSAULIAN HUTAURUK VS PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG SIBOLGA
9296 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilaimampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat);c.
Register : 01-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb
Tanggal 20 April 2021 — Penuntut Umum:
1.EKO NUGROHO
2.ELSYE.B.LEONUPUN.SH
Terdakwa:
1.ERWIN NAKUL Alias ERWIN Alias EPIN Alias BAPA PIARA Alias BAPA KONCO Wakal
2.BAKRI MAHU Alias BAKRI
3.RIAN KAIMUDIN Alias IAN
18578
  • Dengan Sengaja Merampas Nyawa orang lain;Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN AmbMenimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja merampas nyawaorang lain Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan tentang merampasnyawa orang lainMenimbang, bahwa bahwa penekanan dari unsur merampas nyawaorang lain adalah akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnyanyawa orang lain;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindak pidanapembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (misdrijven