Mahkamah Agung dalam hal menilai tidak sahnya pernyataan bandingyang diajukan kuasa hukum pada tanggal 20 Februari 2004 didasarkanpada alasan surat kuasa khusus yang digunakan adalah surat kuasatanggal 29 Juni 2001 Nomor 112 berakhir berlakunya pada tanggal 31Desember 2003 ;Bahwa alasan Mahkamah Agung aquo apabila dikaji dari sisi formalmaupun dari sisi materil adalah justru merupakan kehilafan/kekeliruanyang nyata oleh karena :a.

sebagai dasar pemberiannya berakhir pada tanggal 31Desember 2003 ;Sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim Kasasi yangmenyatakan tidak sah pernyataan banding tanggal 20 Februari 2004dengan alasan surat kuasa yang digunakan adalah surat kuasakhusus tanggal 29 Juni 2001 Nomor 112 yang berakhir masaberlakunya pada tanggal 31 Desember 2003 tanpamempertimbangkan baik eksistensi maupun esensi suratkuasa tanggal 1 Januari 2004 (padahal merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan) adalah merupakan kehilafan

Adhi Karya Persero Tbk berdasarkan Pasal 53 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 ;Namun justru Hakim pertama yang disetujui oleh Hakim kasasimengabulkan gugatannya dan selanjutnya membatalkan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 20002/Maccini Sombala sepanjang tanah yangdikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding adalah merupakan kehilafan/kekeliruan nyatadalam hal menerapkan Hukum Acara Pembuktian

keberatankeberatan menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukupmengabulkan Kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : Mutersebut, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TataNo. 56/BDG.TUN/2004/PT.TUN.Mks tanggal 10 Januari 2005 yangputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.65/G.TUI is tanggal 11 Februari 2004 serta Mahkamah Agung merperkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebTiie Putusan Mahkamah Agung Halaman 9).Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung aquo adalah jelas kedan merupakan kehilafan

danPenggugat; Pihak keluarga Tergugat termasuk orang tua/ibu Penggugat dan pihakkeluarga Tergugat tidak menginginkan dan tidak menghendaki cerai antaraPenggugat dan Tergugat; Bahwa jika ada sesuatu sikap, tingkah laku dan perbuatan Penggugat yangtidak disukai dan tidak disenangi Penggugat, maka dengan ini ikhlas danrela Tergugat untuk membuat pernyataan untuk tidak melakukan halhalyang tidak disukai dan tidak disenangi Penggugat; Bahwa Tergugat sebagai manusia biasa yang tidak lupuk dari kesalahandan kehilafan

, sehingga jika ada kesalahan dan kehilafan yang selama inidilakukan Tergugat terutama terhadap Penggugat, maka dengan hormatdan rendah hati Tergugat mohon maaf, dan Tergugat bersedia untuk tidakmengulangi lagi kesalahan dan kekhilafan tersebut;Bahwa Tergugat dipersidangan telah mengemukakan kepada MajelisHakim Yang Mulia, Tergugat bersedia untuk membuat pernyataan untukmerubah dan tidak akan mengulangi sikap dan perbuatan Tergugat yang tidakdisukai dan disenangi olen Penggugat;Karenanya Tergugat

Pasal 1330KUHPerdata, maka seluruh perbuatan hukum anak yang belum genap berumur21 tahun dan belum kawin sebelumnya, berada di bawah kekuasaan orang tuaatau walinya;Menimbang, bahwa Pasal 13 KUHPerdata telah mengatur bahwa Jikaregisterregister tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan,digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kehilafan, kekuranganatau kekeliruan lainnya, maka yang demikian

mempertimbangkanapakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak;Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya hendakmerubah nama anak kesatu Pemohon dari Kinanti Hapsari Putri Setiawanmenjadi Kinanti Putri Cordier;Menimbang, bahwa Pasal 13 KUHPerdata telah mengatur bahwa Jikaregisterregister tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan,digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kehilafan

oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding yangpada tanggal 3 April 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembalidari Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding diajukan jawaban memoripeninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batampada tanggal 28 April 2009;Menimbang, bahwa meneliti Risalah Pernyataan PermohonanPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Memori Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ternyata permohonan Peninjauan Kembalidiajukan berdasarkan suatu kehilafan

Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f UndangUndang No. 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 huruf c UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka tenggang waktu untukmengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan diajukan berdasarkanadanya suatu kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan

peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 14 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu kehilafan

bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memoripeninjauan kembali tanggal 2 Februari 2018 dan Turut Termohon PeninjauanKembai II pada tanggal 28 Februari 2018 yang pada pokoknya menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan olehkarena dalam putusan Judex Juris tidak ditemukan adanya kehilafan

dilaksanakan.Bahwa, dengan ditandatanganinya Perjanjian Bersama ini dan sejakpembayaran kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa danuang penggantian hak dilaksanakan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAKKEDUA tidak lagi melakukan tuntutan hukum, baik Perdata maupun Pidandi kemudian hari berkaitan aspek hubungan kerja kedua pihak.Hal. 2 Put.Perdamaian Nomor 106/Pat.SusPHI/2019/PN SbyDemikian Perjanjian Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belahpihak secara sukarela tanpa ada paksaan, tekanan, tekanan, kehilafan

Kehilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan BankIndonesia ;3.

Kehilafan Hakim mengenai unsur yang melakukan , yang menyuruhmelakukan atau turutserta melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa Memori bandingnya Penasehat HukumTerdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penerapanpertimbangan Hukum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penerapan hukumMajelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka Memori BandingPenasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa Pengadilan

Jmb oleh Pengadilan Negeri Jambi, Bahwa terdapat suatukehilafan atau suatu kekeliruan yang nyata oleh Judex Facty Pengadilan NegeriJambi tersebut.Sehingga akibat dari adanya kehilafan atau suatu kekeliruan yang nyata oleh judexfacty tersebut maka berdampak merugikan bagi diri Pemohon Banding, oleh karenaitu putusan tersebut haruslah diperiksa secara keseluruhan oleh Majelis HakimTingkat Banding.Bahwa berdasarkan ketentuan khususnya pada Pasal 237 KUHAP menyatakanSelama pengadilan tinggi belum mulai

Kuasa Hukum terdakwa berpendapat Putusan Pengadilan NegeriJambi Nomor : 279/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 25 Agustus 2020 terdapatsuatu kehilafan atau suatu kekeliruan yang nyata oleh Judex Facty PengadilanNegeri Jambi sehingga akibat dari adanya kehilafan atau suatu kekeliruanyang nyata oleh Judex Facty tersebut maka berdampak merugikan bagi diripemohon Banding, yang menurut Penasehat Hukum terdakwa, hal tersebutdapat dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Jambi pada halaman 14 yangpada pokoknya Majelis

Penjelasan alasanalasan hukum dan fakta hukum terhadap putusan yangdimohonkan Peninjauan Kembali suatu kekeliruan yang nyata tersebut,Terdapat suatu kehilafan Hakim atau yaitu:A. Amar Putusan Mahkamah Agung Tanggal 2 Juli 2013 Nomor 340K/Pdt/2013 Jo putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Tanggal 9Agustus 2012 Nomor 70/ Pdt/2012/PT. KT. Smda yang memperbaikiputusan Pengadilan Negeri Tarakan Tanggal 11 April 2012 Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.

., yang:Menyatakan bahwa perbuatan Para Penggugat dalam memohonpenetapan syarat kuorum untuk RUPS perubahan anggaran dasar PT.Gusher Tarakan dengan syarat kuorum yang lebih kecil dari kKuorumyang ditentukan UndangUndang adalah tanpa hak dan merupakanperbuatan melawan hukum, adalah merupakan suatu kehilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata;Dengan alasan sebagai berikut:1. Bahwa Pemohon Peninjauan I, Hendrik Hakim bertindak sebagaiPresiden Direktur berhak dan berwenang untuk mewakili PT.

Tanggal 27 September 2006 tentang syaratkuorum yang lebih rendah dari syarat kuorum yang ditetapkanUndangUndang adalah bertentangan dengan hukum dan karena itubatal demi hukum;Tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh karenamerupakan suatu kehilafan yang mencolok dari Hakim tersebut atausuatu kekeliruan yang nyata;.Bahwa oleh karena itu permohonanan Peninjauan Kembali dari ParaPemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 67 huruf f,UndangUndang Tentang Mahkamah tersebut menentukan

Apabila dalam suatuputusan terdapat suatu kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata, adalah beralasan kiranya menurut hukum dikabulkan olehBapak Ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Agung yangmemeriksa dan mengadili kembali perkara ini;Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 74 ayat (1), UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009ditentukan sebagai berikut:Dalam

Trk., yang:Menghukum Para Tergugat/Pembanding membayar ganti rugi sebesarRp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) setiap tahunterhitung sejak didaftarkannya perkara ini di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tarakan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukumtetap, adalah merupakan suatu kehilafan yang sangat mencolok dariHakim tersebut atau suatu kekeliruan yang nyata;Dengan alasan sebagai berikut:1.

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 17 Februari 2005 No. 1877K/Pdt/2001, menurut hemat Pemohon telah terjadi Kehilafan penerapanhukumnya, karena Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadiliperkara ini tidak mempertimbangkan secara cermat dan objektif apa yangterjadi sebenarnya dalam perkara ini, oleh karena itu kami sebagai PemohonPeninjauan Kembali sangat keberatan dan menolak dengan tegas ataspertimbangan hukum yang diambil judex juris tersebut, yang tidakmelaksanakan peradilan yang benar

No. 145 PK/Pdt/2006tanahtanah tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh penerima hibah, inilah adatyang berlaku di Kabupaten Bondowoso.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung sudah tepatdan benar, tidak ada kehilafan dan atau kelalaian yang nyata dalam putusanMahkamah Agung tersebut, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalampertimbangan

HAKIM MELAKUKAN KEHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANGNYATA DIDALAM PENERAPAN HUKUM FORMAL.1. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 9 April 2013No : 2374/ K/PDD.SUS/2011 Jo. Nomor: 154/Pid.Sus / 2010 /PN.LBH.dan telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padaHal. 16 dari 25 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2014hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2014 ;.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, ternyata tidak ada satu keteranganpun dalam proses persidangan yang menyebutkan Terdakwa dengan Bapak MUS ISKANDAR ALAM pernah MENCEGAH/MELARANG Terdakwa Il melakukan kegiatan penebangan kayu didalam lokasi IPKAPL, sebelum ada izin, olehnya itu keteranganmenjadi bukti baru (NOVUM) dalam perkara ini;BAHWA KEHILAFAN DAN KEKELIRUAN HAKIM MAHKAMAHAGUNG MELAKUKAN KESALAHAN DI DALAM MEMERIKSA DANMEMUTUSKAN PERKARA A QUO YANG TERURAI DI BAWAH INI;A.

KEHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAMPENERAPAN HUKUM FORMAL DAN MATERIAL DI DALAMMEMUTUSKAN PERKARA A QUO TERHADAP PASAL 55Ayat 1 (satu) ke1 KUHPIDANA;1.Bahwa Mahkamah Agung RI dalam pertimbanganhukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan Bahwaberdasarkan faktafakta persidangan yang membuktikandari keterangan saksi YOHANIS MARKUS TAHYA sebagaiStaf pada PT.

Mahkamah Agung RI dalam pertimbanganhukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwaberdasarkan fakta persidangan yang membuktikan bahwasatu. saksi pun memberikan keterangan Terdakwa memerintahkan atau menyuruh Terdakwa Il menebangpohon dan menyuruh Terdakwa Ill melakukan pengawasandalam IPKAPI di Desa Sayoang dan Desa Amasing,Kabupaten Halmahera Selatan;BAHWA DARI URAIAN TERSEBUT DI ATAS DAPAT DISIMPULKANMajelis HAKIM MAHKAMAH AGUNG RIL (JUDEX FACTI TELAHMELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA ATAUPUN KEHILAFAN

Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata;Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 130 PK/PID.SUS/20174.

adalah dikaitkan dengan dasardasar PeninjauanKembali (PK) yang diatur atau digariskan di dalam Pasal 263 ayat 2 di atas,Dan juga oleh karena Permohonan Peninjauaan kembali Pemohonan PKdalam perkara pidana ini menurut hukum tidak dibatasi dengan jangkawaktunya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHAP yangmenyebutkan :Permintaan Peninjuan Kembali tidak dibatasi dengan suatuJangka waktu, maka permohonan peninjauan kembali Pemohon PK dengandasar dan alasannya diantaranya dengan adanya kehilafan

Nomor 130 PK/PID.SUS/2017termasuk kehilafan dan kekeliruan nyata putusan Majelis Hakim JudexJuris, sesuai maksud penerapan hukum ketentuan Pasal 263 ayat 2huruf c KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) karenanya berdasar danberalasan hukum untuk dimohonkan Peninjauan Kembali (PK), serayamembatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda termaksud,dengan dimohonkanya putusan bebas pada diri Pemohon PK/Terdakwa.Alasan II (kedua) Pemohon Peninjauan Kembali (PK) :Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

tangan sedangHalaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 108/PID.SUS/2019/PT.BJMmenggunakan Narkotika, dan tidak sedang berada dibawah pengaruh sabusabu yang berdasarkan Surat Uji Laboratorium positif menggunakanNarkotika; Bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura telahmempertimbangkan secara tidak cermat, tidak tepat dan tidak cukup(Onvoeldonde Gemotiveerd) khususnya dalam penerapan hukum dan jugadalam menilai fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan hukumnya,serta adanya kehilafan

Hakim yang nyata sehingga putusan tersebut tidakmemenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan Mahkamah Agung(PERMA) Nomor 3 Tahun 1974 serta ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.Oleh karenanya putusan Majelis Hakim a quo yang tidak memberikan alasanatau pertimbangan yang cukup dan kehilafan Hakim tersebut haruslahdibatalkan sebagaimana pertimbangan hukum dan amar Majelis Hakimdalam putusan Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh PenuntutUmum terurai

Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya tanpaadanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatasmeterai yang cukup dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masingmasing mempunyaikekuatan pembuktian yang sama ;Demikian perdamaian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dihadapanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkaraHalaman 2 dari 4halaman Putusan Perdamaian No.115/Pdt.G/2016/PN.Sda.perdata No. 115/Pdt.G/2017/PN.Sda, tanpa ada tekanan, tipuan atau kehilafan

LA BAKI nyata sekali bertindak untuk pribadi bukan mewakilikelompok, jadi dengan demikian subjek hukum dengan dasar gugatan telahterjadi kontradiktif.Sehingga dari beberapa hal yang terurai diatas sebagai bantahanterhadap alasan Memori Banding dari Pemohon Banding, maka nampak jelassekali tidak ada Kekeliruan dan Kehilafan Majelis Hakim Pengadilan NegeriSidrap dalam proses pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu TermohonBanding memohon agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Majelis HakimTinggi Makassar

LABAKI nyata sekali bertindak untuk pribadi bukan mewakili kKelompok, jadi16dengan. .dengan demikian subjek hukum dengan dasar gugatan telah terjadi kontradiktif.Sehingga dari beberapa hal yang terurai diatas sebagai bantahan terhadapalasan Memori Banding dari Pemohon Banding, maka nampak jelas sekali tidakada Kekeliruan dan Kehilafan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap dalamproses pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu Termohon Banding Ilmemohon agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim

LABAKI nyata sekali bertindak untuk pribadi bukan mewakili kelompok, jadidengan demikian subjek hukum dengan dasar gugatan telah terjadi kontradiktif.Sehingga dari beberapa hal yang terurai diatas sebagai bantahan terhadapalasan Memori Banding dari Pemohon Banding, maka nampak jelas sekali tidakada Kekeliruan dan Kehilafan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap dalamproses pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu Termohon Banding ilmemohon agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Tinggi

Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telahdatang menghadap ke muka sidang;Bahwa, selanjutnya Majelis hakim mendamaikan dengan cara menasehatipara agar rukun kembali membangun rumah tangga yang baik, bila adakesalahan atau kehilafan agar dimaafkan, nasehat tersebut diperhatikan olehpara pihak, sehingga para phak saling menyadari dan berhasil didamaikandalam

No.90 PK/Pdt/2011Huruf f : Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata;Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima pemberitahuan isi putusanMahkamah Agung Reg.No.1826 K/Pdt/2008, tanggal 24 Agustus 2009,berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 26 Mei 2010 kepadaPemohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi olehkarenanya permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan dalam tenggangwaktu sebagimana diataur dalam Undangundang No.5 tahun 2004tentang

diketahui jika pada tahun 1999 tersebut tanahyang sekarang yang menjadi objek sengketa dalam keadaan sengketadan diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh PengadilanNegeri Palembang sebagaimana Penetapan Pengadilan NegeriPalembang No.53/Pen.Pdt.G/1988/PN.PLG. tanggal 6 Juni 1998 danBerita Acara Penyitaan Jaminan No.53/BA.Pdt.G/1998 tanggal 18 Juli1998, sehingga keabsahan alas hak milik Tergugat sangat lahdiragukan dan atau untuk terletak di atas tanah milik Penggugat,adalah telah terjadi kehilafan

telah terjadi suatu kekeliruanyang nyata dalam menerapkan hukum, hal ini bahwa tanah yangdikuasai oleh Pemohon/Tergugat dibeli dari orang bernama Salimpada tanggal 17 Mei 1999 tidak pernah ada sanggahan dari pihakDANA PENSIUN PUSRI selaku pemenang dalam perkara perdataNo.53/Pdt.G/1998/PN.PLG. melawan ARSUP TANJUNG dan INDAHDIANAH (Termohon), serta tanah yang dikuasai oleh Pemohon tidakpernah milik Tergugat sangatlah diragukan dan atau untuk terletak diatas tanah milik Penggugat adalah telah terjadi kehilafan

berdasarkan Pasal67 butir b dan f Undang Undang No. 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang No. 5 tahun 2004 tentangMahkamah Agung yang berbunyi :Pasal 67Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara telah memperoleh kekuatanhukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :b. apabila setelah perkara telah diputus ditemukan suratsurat bukti yang sifatmenentukan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan

No. 23 PK/Pid/2007Hakim ketiga Tingkat Peradilan tersebut seolaholah menutup matauntuk mempertimbangkan keterangan tiga orang saksi tersebut, haltersebut merupakan kehilafan dan kekeliruan Hakim, oleh karenanyaberdasarkan bukti baru yang diajukan sekarang ini telah terbuktibahwa Terdakwa tidak menempati / menguasai ruko yang menjadiobjek sengketa sekarang ini dengan demikian putusan MahkamahAgung RI No. 1603 K/ PID / 2005 Jo.

Pada halaman 12 telah melanggar ketentuan Pasal 67 Huruf fUndangundang No. 14 tahun 1983 ;Bahwa kehilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari Mahkamah AgungRepublik Indonesia adalah sebagai berikut:Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti pada halaman 12 yaitu:Menimbang bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti(Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan

masuk dalam tanahhak milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I asal dalam SertifikatHak Milik Nomor 366/Kelurahan Klandasan Ulu ;Bahwa adapun kehilafan atau kekeliruan yang nyata adalah sebagai berikut:e Bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam Tingkat Banding yangdibenarkan oleh Hakim Tingkat Kasasi terbukti tidak cukupdipertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I asal karena hanya menguraikan dan mempertimbangkanbuktibukti (P.1 s/d P.13) dan Termohon Peninjauan Kembali

No. 156 PK/Pdt/2012Judex Facti Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan pertimbangan JudexFacti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;e Bahwa oleh karena telah terbukti adanya suatu kehilafan atau kekeliruanyang nyata dari Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa danmengadili perkara ini, dan khilafan Hakim dalam Tingkat Banding yangdibenarkan oleh Hakim Tingkat Kasasi, Maka berdasarkan ketentuandalam Pasal 67 huruf f UndangUndang No. 14 Tahun 1985 PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telahdatang menghadap ke muka sidang;Bahwa, selanjutnya Majelis hakim mendamaikan dengan cara menasehatipara agar rukun kembali membangun rumah tangga yang baik, bila adakesalahan atau kehilafan agar dimaafkan, nasehat tersebut diperhatikan olehpara pihak, sehingga para phak saling menyadari dan berhasil didamaikandalam