Jaminan Impor sebesar Rp. 20 milyar sebagaimanaAkta No. 108 tanggal 17 Juni 2010 Perjanjian Perpanjangan Sementara atas KMKVPJI sebagaimanaPerjanjian No. 51 tanggal 27 Oktober 2010Catatan :Fasilitas Kredit Penangguhan Jaminan Impor (PJI) adalahfasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada importir(PENGGUGAT) dalam rangka pembelian barang di mana Bankmemberikan penangguhan pembayaran pembelian oleh importirsejak L/C dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuaiperjanjian (biasanya menurut siklus

melakukanpengurusan kredit; Bahwa jenis kredit yang ada di Bank Mandiri adalah kredit investasi,kredit modal kerja dan kredit Deposito sedangkan yang ditawarkankepada Terdakwa saat itu adalah kredit investasi dan kredit modal kerja; Bahwa kredit investasi adalah kredit yang diberikan untuk membeli assetperusahaan dan besar nilai kredit yang diberikan sebesar 70% x objekyang dibiayai sedangkan kredit modal kerja adalah kredit yang diberikanuntuk pembelian stock yang besaran nilai kredit senilai siklus

kawasan hutan dan penetapa teknisoperasional dalam pengelolaannya sesuai dengan dasar dasar yang telahdisebutkan diatas; Bahwa aktifitas tersebut di atas termasuk kategori perusakan hutan karenaakan mengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem hutan (degradasihutan) dan mengakibatkan berkurangnya luasan areal hutan disebabkanoleh penggundulan dan alih fungsi lahan hutan (deforestasi). dampakekologis yang ditimbulkan adalah : 1) Perubahan iklim, 2) kehilanganberbagai jenis spesies, 3) terganggu siklus

Pembuangan fly ash dan bottom ash dicatat pada bukuharian (log sheet auxilary ESP) oleh operator auxilary (skema/siklus batu barajadi abu terlam pir).Bahwa Terdakwa I Wahyuni, SH Binti Ho Jin Nio selaku Direktur Utama yangsecara struktur organisasi perusahaan PLTU PT.

Pembuangan fly ash dan bottom ash dicatat pada buku harian (log sheetauxilary ESP) oleh operator auxilary (skema/siklus batu bara jadi abu terlampir).Bahwa Terdakwa I Wahyuni, SH Binti Ho Jin Nio selaku Direktur Utama yangsecara struktur organisasi perusahaan PLTU PT.

menentukan dan menyusun rencana kerja seksi HR, GA, Security,Warehouse dan Purchasing, bertanggungjawab dalam penyusunan danmonitoring budget departemen, bertanggungjawab terhadap pelaksanaanstock opname dan perhitungan asset perusahaan, menyusun strategi dankebijakan pengelolaan SDM di perusahaan berdasarkan strategi jangkapanjang dan jangka pendek yang telah diterapkan sesuai dengan kebijakanperusahaan khususnya di bagian umum, menyusun sistem manajemenkinerja, mengontrol dan mengkoordinasikan siklus

Tanggungjawab yang dimaksud tidak hanya terkait dengan pelaksanaan anggaran, namunjuga bertanggung jawab pada seluruh siklus anggaran dari sejak perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan (eksekusi anggaran), pengawasan danpertanggungjawabannya;Menimbang, bahwa pertanggungjawaban KPA dalam pengelolaankeuangan negara/anggaran tahunan yang dilaksanakan KPA yang dituangkandalam Buku Kas Umum yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran danBendahara Penerimaan.

UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalamlingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya

Exceptie Plurium Litis Consortium :3031Bahwa Pasal 11 angka 9 huruf e Anggaran Dasar Tergugat padapokoknya menentukan bahwa mengadakan kerjasama dengan badanusaha lain atau pihak lain berupa kerjasama operasi, kontrakmanajemen, kerjasama lisensi, bangun guna serah (build, operate andtransfer/ BOT), bangun guna milik (build, operate and owned/ BOO) danperjanjian perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagiPerseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (Satu) tahun atau1 (satu) siklus

Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I;Berdasarkan Pasal 11 angka 9 huruf e Anggaran Dasar Pemohon Kasasi yang pada pokoknya menentukan bahwa mengadakan kerjasama denganbadan usaha lain atau pihak lain berupa kerjasama operasi, kontrakmanajemen, kerjasama lisensi, bangun guna serah (build, operate andtransfer (BOT), bangun guna milik (build, operate and owned/ BOO) danperjanjian perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagiPerseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau1 (satu) siklus

Bahwa Lobster termasuk juga jenis ikan sebagaimana Pasal1 dalam Undangundang RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan bahwa ikan adalah segala jenis organisme yangHal 14 dari 41 hal, Putusan Nomor 97K/PM 104/AD/X/2019seluruhnya atau sebagian dari siklus berada di dalamlingkungan perairan.10.

hasil rekaman iramajantung menunjukan adanya gangguan iramajantung (ventrikel takikardi);Bahwa ahli menerangkan ada melakukanpertolongan kegawatdaruratan (resusitasi jantungparu) yaitu dengan cara memompa jantung denganmenggunakan kedua tangan penolong diatas tulangdada pasien dibagian pinggir kiri dengan hitungan30 kali pemompaan dan 2 (dua) kali pemberianbantuan nafas dimulut dan hidung pasien denganmenggunakan ambu yang dihubungkan denganselang ketabung oksigen yang dilakukan sebanyak 5(lima) siklus

UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalamlingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya

Pertama Teori Sumber : teori dimana uang tersebut yang bersumberpada APBN, kalau daerah APBD, karena bersumber pada APBNmaka pengelolaan APBN mengikuti siklus mulai dari perencanaan,pembahasan, penetapan sampai pertanggung jawaban, maka untukmekanisme pertanggung jawaban dilakukan melalui hukum publik,sehingga tidak menyebabkan uang tidak berubah ; 2.

daerahyang masuk melalui Subsidi dan disitu sudah diatur didalam UndangUndang Keuangan Daerah yang disebut azasazas pengelolaankeuangan yang baik antara lain azas akuntanbilitas dan profesionalitas,disitu sudah diatur mengenai mekanisme penggunaan uang yangberasal dari pemerintahan tersebut dan tujuan biasanya melekat padaPeraturan Pemerintah yang dijadikan landasan untuk masuknya subsidike institusi BUMN ;Bahwa kalau pejabat BUMN tidak bisa mempertanggung jawabkan keuangan negara tersebut, didalam siklus

APBN itu siklus tahunanmeskipun kemudian pertanggung jawabannya biasanya berhimpitdengan tahun anggaran berikutnya, antara Januari s/d Maret biasanyauntuk periode Pertanggung jawaban Anggaran Negara (PAN) olehkarena itu maka yang menerima subsidi dari negara itu harusHal 159 dari 236 hal.

kerugiankerugian yang terjadi BUMN merupakan unsur Tipikor, maka pembentukamandeman UUD menempatkan BPK yang mandiri, sebaiknya haltersebut diserahkan kepada audit BPK ; Bahwa terkait dengan hutang dan Piutang, BUMN masuk keuangannegara Ahli mengkategorikan keuangan negara ; Bahwa siapapun yang memakai uang negara dia harus tunduk padamekanisme dan pertanggung jawaban terhadap keuaganan negara ; Bahwa kalau lone/pinjaman, sepanjang kKemudian masuk didalam APBNmenurut pendapat Ahli sudah masuk didalam siklus

penyidik, karena ini juga menggunakanfasilitas ini juga masuk didalam lingkup keuangan negara ; Bahwa definisi kekayaan negara yang dipisahkan, struktur permodalan diPLN, kekayaan negara yang dipisahkan negara adalah yang bersumberpada APBN untuk diserahkan kepada BUMN/perusahaan negara.dalamkonteks ini UU tidak membuat suatu klasifikasi secara khusus manayang merupakan modal PLN sendiri, mana yang dari uang negaraselama tidak ada pengaturan dalam UU yang ada tidak direvisi, ini pertanggungjawaban siklus

dapatmengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem hutan (degradasi hutan)dan mengakibatkan berkurangnya luasan areal hutan, karenapenggundulan dan alih fungsi lahan hutan (deforestasi); Bahwa dampak yang dapat terjadi dari kegiatan Terdakwa dengantemantemannya dengan menebang pohon dan penggalian di KawasanHutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPHAmpang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, KabupatenSumbawa tersebut yaitu perubahan iklim, kehilangan berbagai jenisspesies, terganggunya siklus

sebagaimanatersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhiatas perbuatan Terdakwa;Ad.3 Unsur Melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

persidangan, keteranganTerdakwa dan pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing telah terpenuhi menurut hukum;Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 tahun2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalamlingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya

adalah CHU UT.Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.SusPrk/2017/PN RanMenimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Unsurmengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhimenurut Hukum;Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

Gas gas rumah kaca yangdilepaskan selama kebakaran berlangsung telan melewati batas ambangterjadinya pencemaran yang berari bahwa gas gas yang dihasilkan selamapembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitamya;Bahwa selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung,maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan denganHalaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 156/Pid.SusLH/2016/PN Dumketebalan ratarata sekitar 10 cm sehingga akan menganggu siklus

erat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkutpenerapan hukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek keduamenyangkut besarnya jumlah beban kepada suami;Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untukpenerapan hukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahuikeadaan isteri yang akan dijatunkan talak oleh suami;Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantungpada keadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru makaperhitungan siklus

UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndangNomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yangdimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atausebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndangNomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya

., ASsasAsas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, AlumniAHMPTHM, Jakarta, 1982, hal. 167), sedangkan pengertian melawan hukumadalah sama artinya dengan bertentangan dengan hukum atau "bertentangandengan peraturan yang berlaku;Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Ikan adalah segala jenis organismeyang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam