Ditemukan 4259 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1730 B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MONAGRO KIMIA;
9577 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berbasis Butachlor di wilayah Indonesia.Berdasarkan agreement dapat disimpulkan bahwa pemberianhak pemanfaatan intangible property bersifat paket yangmeliputi License Patent, License Trademark dan TechnicalInformation.
    ) Wajib Pajak tidak menyampaikan dokumen kepemilikanhak paten oleh Monsanto Company atas produk bermerekRoundUp dalam proses keberatan, baik itu License Patent,License Trademark maupun License Agreement.5) Berdasarkan penelitian, eksistensi License Patent untukproduk herbisida berbasis glyphosphate sudah tidak ada(daluarsa) sejak Tahun 2000 dan tidak relevan untukHalaman 22 dari 34 halaman.
    Putusan Nomor 1730/B/PK/PJK/20167. 2.7.3.Trademark dan Technical Information dalam kegiatanproduksi dan distribusi produk herbisida berbasis Glyphosatedan herbisida berbasis Butachlor di wilayah Indonesia.Berdasarkan agreement dapat disimpulkan bahwa pemberianhak pemanfaatan intangible property bersifat paket yangmeliputi License Patent, License Trademark dan TechnicalInformation.
    Darifakta tersebut terlinat bahwa eksistensi License Patent untukproduk herbisida berbasis glyphosate sudah tidak ada(daluarsa) dan tidak relevan untuk dibayarkan royaltiberdasarkan prinsip willing to pay.
    Gl kemudian dijual ke perusahaan afiliasisebagai bahan baku produksi herbisida berbasisGlyphosate.c) Besarnya Royalti;Royalti dibayarkan ke Monsanto Company USA atas LicensePatent, License Trade Mark dan Technical Information yangdigunakan dalam memproduksi herbisida yang berbasisGlyphosate dan berbasis Butachlor.
Register : 18-04-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Tng
Tanggal 15 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD FADLY, SH
Terdakwa:
1.PRINCE MARCEL SUPIT Als PACEL Ad MARTIN SUPIT PIRRI
2.CHRISTIAN SAHAT PANDAPOTAN TOBING Als KOMENG Ad SAUD LUMBAN
5918
  • Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Medis, Monitoring danEvaluasi pada Penyalahguna Narkotika yang dilakukan olehYayasan GAGAS Rehabilitasi Nakotika Berbasis Medis dan ReiigiTangerang Selatan Nomor : RMed19/GAGAS/I/PM2019 tanggai 02Februari 2019 terhadap PRINCE MARCEL SUPIT ais PACEL Ad.MARTIN SUPIT PIRRI diterangkan bahwa PRINCE MARCEL SUPITais PACEL Ad.
    Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Medis, Monitoring danEvaluasi pada Penyalahguna Narkotika yang dilakukan olehYayasan GAGAS Rehabilitasi Nakotika Berbasis Medis dan ReiigiTangerang Selatan Nomor : RMed19/GAGAS/I/PM2019 tanggai 02Februari 2019 terhadap CHRISTIAN SAHAT PANDAPOTANTOBING als KOMENG Ad.
    Yuski secara patungan yang digunakan / dipakai sendiri ; Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Medis, Monitoring dan Evaluasipada Penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Yayasan GAGASRehabilitasi Nakotika Berbasis Medis dan Religi Tangerang SelatanNomor : RMed19/GAGAS/I/PM2019 tanggai 02 Februari 2019 terhadapPRINCE MARCEL SUPIT ais PACEL Ad. MARTIN SUPIT PIRRIditerangkan bahwa PRINCE MARCEL SUPIT ais PACEL Ad.
    Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Medis, Monitoring dan Evaluasipada Penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Yayasan GAGASRehabilitasi Nakotika Berbasis Medis dan Reiigi Tangerang Selatan Nomor:RMed19/GAGAS/I/PM2019 tanggai O02 Februari 2019 terhadapCHRISTIAN SAHAT PANDAPOTAN TOBING als KOMENG Ad. SAUDLUMBAN diterangkan bahwa CHRISTIAN SAHAT PANDAPOTAN TOBINGals KOMENG Ad.
    MARTIN SUPIT PIRRI adalahPenyalahguna Narkotika Golongan bukan tanaman (Methampetamina/Shabu)dengan pola pemakaian Situasional bagi diri sendiri.Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Medis, Monitoring danEvaluasi pada Penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Yayasan GAGASRehabilitasi Nakotika Berbasis Medis dan Religi Tangerang Seiatan Nomor :RMed19/GAGAS/I/PM2019 tanggal 02 Februari 2019 terhadap CHRISTIANSAHAT PANDAPOTAN TOBING als KOMENG Ad.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun 2003
1302303
  • Tentang : Sistem Pendidikan Nasional
  • Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidikdan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi,informasi, dan media lain.Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasanagama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikandari, oleh, dan untuk masyarakat.17.
    menyelenggarakan sekurangkurangnya satu satuanpendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yangbertaraf internasional.(4) Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan,pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintasdaerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.(5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuanpendidikan yang berbasis
    KesatuUmumPasal 54(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok,keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraandan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.(3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.Bagian KeduaPendidikan Berbasis
    MasyarakatPasal 55(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formaldan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentinganmasyarakat.(2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulumdan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasionalpendidikan.(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara,masyarakat
    , Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku.(4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dansumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.(5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.Bagian KetigaDewan Pendidikan dan Komite
Putus : 11-12-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2012
Tanggal 11 Desember 2012 — DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA vs PT. SMART TELECOM
12397 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan hal tersebut di atas makagugatan a quo diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaknisembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara;D Tentang Fakta Fakta yang Mendasari DiajukannyaGugatan a quoLatar Belakang Penggugat Selaku Penyelenggara Jaringan BergerakSeluler Berbasis CDMA Pada Pita Frekuensi Radio 1903,125 Mhz 1910,000Mhz Berpasangan Dengan
    Wireless Indonesia adalah penyelenggara jaringan tetaplokal berbasis packetswhiced berdasarkan Keputusan Menteri PerhubunganNo KP 159 Tahun 2004 tanggal 12 Mei 2004 tentang Izin PenyelenggaraanJaringan Tetap Lokal Berbasis PacketSwhiced PT.
    Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packetswiched PT.Wireless Indonesia dicabut;b. Alokasi Frekuensi Radio dan Izin Stasiun Radio (ISR) PT. WirelessIndonesia (18901895 MHz dan 19701975 MHz) untukpenyelenggaraan jaringan tersebut pada butir a dicabut;c. PT. Indoprima Mikroselindo menjadi pemegang izin penyelenggaraanjaringan bergerak selular dengan alokasi frekuensi semula 19051910MHz dan 19851990 MHz menjadi 1903,1251910,000 MHz dan 1983,1251990,000 MHz;d.
    di Indonesia yangmenggunakan teknologi berbasis CDMA setelah Tahun 2010 dikenakantarifff BHP berdasarkan formula pita frekuensi;Bahwa meskipun Penggugat menggunakan teknologi berbasis CDMAnamun kepada Penggugat dikenakan tariff BHP yang berbeda denganpenyelenggara jaringan telekomunikasi yang menggunakan teknologiCDMA lainnya, dimana tariff BHP Penggugat disamakan dengan tarifffhasil Lelang Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz moda FDD;Tergugat Salah Dalam Memperhitungkan Jumlah Tariff Penggunaan PitaFrekuensi
    CDMA pada pita frekuensi 1903,125 MHz 1910,000 MHz berpasangan dengan 1983,125 MHz 1990,000 MHzdikenakan tariff penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang samadengan penyelenggara jaringan bergerak seluler berbasis CDMAlainnya dan sesuai dengan tariff yang berlaku untuk pita frekuensi1903,125 MHz 1910,000 MHz berpasangan dengan 1983,125 MHz 1990,000 MHz yaitu:i Untuk periode Tahun 2008 sampai denganTahun 2010 berdasarkan jumlah stasiunHalaman 13 dari 43 halaman.
Register : 19-05-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN KETAPANG Nomor 155/Pid.B/2020/PN Ktp
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DHIMAS MAHENDRA
Terdakwa:
ARIES HERGIYANTORO bin HERY SOERMARMIN
15830
  • Saksi SULASTRI Binti UT MARHAJIS, bersumpah di depan persidanganmenerangkan pada pokoknya:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangandi depan persidangan;Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan menyatakan bahwaketerangan yang diberikan adaalah benar;Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan menabung di KoperasiSimpan Pinjam yang berbasis Syariah bernama Khatulistiwa SuryaMandiri dengan alamat Jalan P Zainudin Dusun Indralaya RT 14,Desa Sandai, Kecamatan sandai, Kabupaten
    Saksi NENENG SUSENI Binti HERMAN ZAIN, bersumpah di depanpersidangan menerangkan pada pokoknya:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangandi depan persidangan;Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan menyatakan bahwaketerangan yang diberikan adaalah benar;Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan menabung di KoperasiSimpan Pinjam yang berbasis Syariah bernama Khatulistiwa SuryaMandiri dengan alamat Jalan P zainudin Dusun Indralaya RT 14,Desa Sandai, Kecamatan sandai, Kabupaten
    Saksi PONI TIA PORI Alias PONI Binti VOJO RIVAL, bersumpah di depanpersidangan menerangkan pada pokoknya:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangandi depan persidangan;Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan menyatakan bahwaketerangan yang diberikan adalah benar;Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dana nasabah yang tidakdapat dicairkan di Koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yangbernama Khatulistwa Surya Mandiri yang beralamat di Jalan P.Zainudin Dusun Indralaya
    ABDUL KADIR bersumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangandi depan persidangan;Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan menyatakan bahwaketerangan yang diberikan adaalah benar;Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dana nasabah yang tidakdapat dicairkan di Koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yangbernama Khatulistwa Surya Mandiri yang beralamat di Jalan P.Zainudin Dusun Indralaya RT 14 Desa Sandai Kecamatan Sandai
    Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangandi depan persidangan; Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan menyatakan bahwaketerangan yang diberikan adaalah benar; Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dana nasabah yang tidakdapat dicairkan di Koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yangbernama Khatulistwa Surya Mandiri yang beralamat di Jalan P.Zainudin Dusun Indralaya RT 14 Desa Sandai Kecamatan Sandai Kab.Ketapang Kalimanatan Barat; Bahwa Saksi bertugas sebagai dewan
Putus : 19-01-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 34/ Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 19 Januari 2017 — NURDIN anak dari IDOP.
11551
  • Hampang Kab.Kotabaru tahun 2012Bahwa yang dapat mencairkan dana PAMSIMAS tersebut harus adatandatangan saksi bertiga.Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan proyek ProgramNasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat(PAMSIMAS) di ds. Cantung Kanan Kec. Hampang Kab.
    Hampang Kab.Kotabaru.Menimbang, bahwa pada tahun 2012 telah dilaksanakan Program NasionalPenyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di DesaCantung Kanan Rt.01, Rt.02 dan Rt.03 Kec. Hampang Kab.
    Kotabaru yang tandonnya hanya diletakkan di atas batu saja dantidak selesai dikerjakan yaitu untuk di Rt.2, untuk di Rt.1 tidak dikerjakan sama sekali,untuk di Rt. 3 selesai dilaksanakan akan tetapi tidak difungsikan karena tidak adayang mengelolanya.Menimbang, bahwa pekerjaan Program Nasional Penyediaan Air Minum DanSanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Cantung Kanan Rt.01, Rt.02dan Rt.03 Kec. Hampang Kab.
    Halaman 50 dari 62Menimbang, bahwa pekerjaan Program Nasional Penyediaan Air Minum DanSanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Cantung Kanan Rt.01, Rt.02dan Rt.03 Kec. Hampang Kab.
    Halaman 53 dari 62perbuatannya serta akibatakibat yang akan timbul dan perbuatan masingmasingpelaku merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untukmewujudkan akibat yang dikehendaki;Menimbang, bahwa pada tahun 2012 telah dilaksanakan Program NasionalPenyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat ( PAMSIMAS ) di DesaCantung Kanan Rt.01, Rt.02 dan Rt.03 Kec. Hampang Kab.
Register : 09-03-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 April 2021 — Pemohon:
PT Barracuda Fintech Indonesia
25022702
  • Bahwa PEMOHON merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidangjasa layanan transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi(financial technology) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian(Anggaran Dasar) No. 28 Tertanggal O07 Juni 2018 dibuat oleh dandihadapan H. Alvin Nugraha, S.H., M.Kn., LL.M., Notaris di KabupatenCianjur (Anggaran Dasar PEMOHON) dan telah memperolehpengesahan badan hukum sebagaimana dalam Surat KeputusanHalaman 1PenetapanNomor93/Pat.P/2021/PN. Jkt.
    Bahwa sejak berdirinya, PEMOHON telah melakukan pengurusan gunamemperoleh ijin melakukan kegiatan transaksi pinjam meminjam berbasisteknologi (fintech) kepada Otoritas Jasa Keuangan namun hingga saat inbelum memperoleh jjin tersebut dan sejak didirikannya PT BarracudaFintech Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan transaksi pinjammeminjam berbasis teknologi (fintech)..
    Utr.hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku memberikanpenetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.2.Atau,Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa PEMOHONsebagai BADAN HUKUM yang bergerakdi bidangjasa layanan transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi(financial technology)secara SAH dapat BEROPERASI / MELAKUKANKEGIATAN USAHANYA di wilayah hukum Indonesia;Memerintahkan kepadaNotaris dan/atau Pejabat pada KementerianHukum dan HAM untuk MENERBITKAN KEMBALI Anggaran
    Menyatakan bahwa PEMOHONSebagai BADAN HUKUM yang bergerak dibidangjasa layanan transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi(financial technology)secara SAH dapat BEROPERASI / MELAKUKANKEGIATAN USAHANYA di wilayah hukum Indonesia;Halaman 8PenetapanNomor93/Pat.P/2021/PN. Jkt. Utr.2.
    tersebut makapermohonan tersebut dikualifisir tidak memenuhi syarat formal ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpermohonan a quo, sudah memenuhisyarat formal atau tidak ;Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati permohonanpemohonan,maka diketemukan fakta sebagai berikut : bahwa dalam petitum No. 1 permohonan a quo, Pemohon memohon agarPengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa PEMOHONsebagaliBADAN HUKUM yang bergerak di bidangjasa layanan transaksi pinjammeminjam berbasis
Putus : 21-07-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 730/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 21 Juli 2014 — MAULANA ABDI SATRIO bin ABDUS SALAM
293
  • terdakwa tetap ditahan ;Menimabang bahwa karena barang bukti yang diajukan tidak lagi diperlukandalam pemeriksaan perkara dan barang bukti berupa daun ganja adalahmerupakan barang terlarang maka sudah seharusnya untuk diperintahkandimusnahkan ;Menimbang bahwa terdakwa adalah selaku penyalahguna NarkotikaGolongan dan barang bukti didapati 1 (satu) linting kertas daun ganja berat netto0,3144 gram dan adanya Rekomendasi dari Yayasan Kesatuan Peduli MasyarakatPelayanan Penyalahgunaan Narkotika % HIV AIDS Berbasis
    Masyarakat DKIJakarta maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.4 Tahun2010 tanggal 7 April 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.3Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotikadidalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Pasal; 103UndangUndang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa ditetapkanuntuk diberikan terapi Rehabilitasi NAPZA di Yayasan Kesatuan Peduli MasyarakatPelayanan Penyalahgunaan Narkotika % HIV AIDS Berbasis
    pidanaPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN UNTUK DIRI SENDIRI sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;4.Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MAULANA ABDISATRIO Bbin ABDUS SALAM dengan penjara selama 1 (satu) tahun =;5.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkansepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;;6.Memerintahkan agar sisa hukuman terdakwa dijalani dengan menjalaniRehabilitasi di Panti Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan PenyalahgunaanNarkoba dan HIV AIDS Berbasis
    Masyarakat DKI di JIl.Raya Kalimalang No.9RT.001.RW.10 Kel.Cipinang Melayu, Kec Makasar,Jakarrta Timur ;7.Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan dan segeramemasukkan terdakwa ke Panti Kesatuan Peduli Masyarakat PelayananPenyalahgunaan Narkoba dan HIV AIDS Berbasis Masyarakat DKI di JI.RayaKalimalang No.9 RT.001.RW.10 Kel.Cipinang Melayu, Kec Makasar,JakarrtaTimur ;8.Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bugkus plastic bening berisikan bahan / daun ganja berat dengan netto5.7515
Register : 07-03-2024 — Putus : 25-07-2024 — Upload : 26-07-2024
Putusan PN BATAM Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm
Tanggal 25 Juli 2024 — Penuntut Umum:
Adjudian Syafitra, S.H.
Terdakwa:
MARFIN TIMU APY PHYMMA
4124
  • SEJATI;
  • 1 (satu) lembar Dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
  • 1 (satu) lembar Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 1282000300856 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
  • 1 (satu) lembar Dokumen Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha dengan Nomor : 16092110212171080 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
  • 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis
    Risiko Nomor Induk Berusaha : 1282000300856 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
  • 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha : 1282000300856 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
  • 1 (satu) lembar Dokumen Izin Komersial/Operasional dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
  • 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1282000300856 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
  • 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha
    Berbasis Risiko Izin : 12820003008560003 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
  • 3 (tiga) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Izin : 12820003008560003 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
  • 3 (tiga) lembar Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 16092110212171080.
Putus : 07-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 7 Agustus 2012 — Drs. IRWAN HANAFI, M.Si ;
5577 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 122 PK/Pid.Sus/2012 e VGA onboarde Sound onboarde Memory 256 MB DDRe HDD Seagate 80 GBe Keyboard + Mouse Optice Floppy Disk 1.44 MBe Cassing ATXe Monitoring 15 CRTe UPS 600 VAe Land Card 10/100 mbps onboarde Meja Komputer Active CD80 Sistem Informasi Akademik (SIA) Berbasis Web Online Lot 1e Survey Data dan Kondisie Pembuatan Design Sistem Informasi Akademik berbasisWeb Onlinee Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Akademik berbasisWeb Onlinee Instalasi Sistem Informasi Akademik berbasis Web onlinee
    Pembuatan Desain Sistem InformasiAkademik berbasis webc. Pembuatan aplikasi Sistem InformasiAkademi Berbasis webd. Instalasi Sistem Informasi AkademikBerbasis Web Onlinee. Pembangunan Web portal kampusf. Maintenance Sistem selama 3 tahung. Pelatinan SDM untuk Sistem InformasiAkademikLot Hal. 14 dari 107 hal. Put. No. 122 PK/Pid.Sus/2012 h. Sistem Informasi Akademik manual booki. CD Instalasi sistem server NT and PackAddOnNetworking (LAN)a. Switch 8 port 10/100 mbps Unit 1 250.000 250.000b.
    Pembuatan Desain Sistem InformasiAkademik berbasis webc. Pembuatan aplikasi Sistem InformasiAkademi Berbasis webd. Instalasi Sistem Informasi AkademikBerbasis Web Onlinee. Pembangunan Web portal kampusf. Maintenance Sistem selama 3 tahung. Pelatihan SDM untuk Sistem InformasiAkademikh. Sistem Informasi Akademik manual booki. CD Instalasi sistem server NT and PackAddOn Networking (LAN) a. Switch 8 port 10/100 mbps Unit 1 250.000 250.000b. Cable UTP Rj45 Cat5e Roll 1 850.000 850.000c.
    Pembuatan Desain Sistem InformasiAkademik berbasis webc. Pembuatan aplikasi Sistem InformasiAkademi Berbasis webd. Instalasi Sistem Informasi AkademikBerbasis Web Onlinee. Pembangunan Web portal kampusf. Maintenance Sistem selama 3 tahung. Pelatihan SDM untuk Sistem InformasiAkademikh. Sistem Informasi Akademik manual booki. CD Instalasi sistem server NT and PackAddOnLot 1 Networking (LAN)a. Switch 8 port 10/100 mbpsb. Cable UTP Rj45 Cat5ec. Connector Rj45 Ampd. Kleng Cablee. Dak Cablef.
    Sistem Informasi Manajemen dan SistemPembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komputer untukpekerjaan Pengadaan Laboratorium Komputer dan Bahasa sertaSistem Administrasi Akademik UMMY, dengan Pelaksana CV.
SEMA
SEMA Nomor 2 Tahun 2014
21771675
  • Tentang : Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
  • 2014TENTANGPENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DANTINGKAT BANDING PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILANMemperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 21>Oktober 1992 Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara diPengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta Surat Edaran MahkamahAgung RI tanggal 10 September 1998 Nomor 3 Tahun 1998 tentangPenyelesaian Perkara selama paling lama 6 (enam) bulan.Bahwa pada saat ini masingmasing pengadilan telah melaksanakansistem Manajemen Perkara yang berbasis
    Tingkat Banding harus membuatlaporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang tembusannyaditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, sedangkan untuk PengadilanTingkat Pertama Majelis Hakim membuat laporan kepada KetuaPengadilan Tingkat Pertama yang tembusannya ditujukan kepada KetuaPengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penangananperkara sesuai dengan jangka waktu di atas, agar memasukkan dataperkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1238 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. INDOBUANA AUTORAYA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
4155 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa untuk keperluan Pos98.01, Pos 98.02 dan Pos 98.03 berlaku ketentuan sebagai berikut:"Industri perakitan dan industri Komponen adalah perusahaan industri perakitankendaraan bermotor dan perusahaan komponen kendaaran bermotorsebagaimana ditetapbkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidangperindustrian".Bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding adalah perusahaanindustri perakitan kendaraan bermotor dan hal ini sudah sesuai dengan SuratKeputusan dari Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis
    Point kBahwa berdasarkan Surat Persetujuaan Penanaman Modal Nomor213/I/PMDN/2007 disebutkan bahwa bidang usaha Pemohon Banding adalahindustri perakitan kendaraan bermotor roda empat, namun dengan mengacupada Catatan 2a Bab 98, disimpulkan bahwa Surat Persetujuaan PenanamanModal Nomor 213/I/PMDN/2007 tersebut bukanlah surat ketetapan yangditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian;Bahwa menurut Pemohon Banding, di dalam Lampiran Surat Direktur JenderalIndustri Unggulan Berbasis
    Teknologi Tinggi Nomor 13/IUBTT/NIK/5/2013tanggal 24 Mei 2013 tentang Sistem Penulisan Nomor Identitas KendaraanBermotor Roda Empat Atau Lebih ada dicantumkan identitas pembuat padadigit ke 3 yaitu kode perusahaan dari Pemohon Banding dengan kode huruf W;Bahwa berdasarkan surat direktur jenderal industri unggulan berbasis teknologitersebut, Pemohon Banding telah ditetapkan oleh Kementerian PerindustrianDirektorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi selaku menteriyang bertanggung
    Indobuana Autoraya adalah industrikendaraan bermotor dengan memiliki Surat NIK Nomor13/IUBTT/NIK/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 dan dapat dimasukkan ke dalamDaftar Industri Kendaraan Bermotor yang telah disampaikan sebelumnyamelalui Surat Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggikepada Dirjen Bea dan Cukai dengan Nomor 56/IUBTT/3/2014 tanggal 13Maret 2014, perihal Daftar Industri Kendaraan Bermotor;Mengingat penjelasan yang dimuat didalam surat dari Direktur Industri AlatTransportasi
Putus : 14-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1803/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS P.T. MONAGRO KIMIA
232122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuai License Agreement diketahui bahwa royalti dibayarkan ataspemberian hak pemanfaatan License Patent, License Trademarkdan Technical Information dalam kegiatan produksi dan distribusiproduk herbisida berbasis Glyphosate dan herbisida berbasisButachlor di wilayah Indonesia. Berdasarkan agreement dapatdisimpulkan bahwa pemberian hak pemanfaatan intangibleproperty bersifat paket yang meliputi License Patent, LicenseTrademark dan Technical Information.
    4) Wajib Pajak tidak menyampaikan dokumen kepemilikan hakpaten oleh Monsanto Company atas produk bermerek RoundUpdalam proses keberatan, baik itu License Patent, LicenseTrademark maupun License Agreement.5) Berdasarkan penelitian, eksistensi License Patent untuk produkherbisida berbasis glyphosphate sudah tidak ada (daluarsa)sejak Tahun 2000 dan tidak relevan untuk dibayarkan royaltiberdasarkan prinsip willing to pay.
    (halaman 4 TP Documentation);6) Eksistensi License Patent produk herbisida berbasis Butachlortidak dapat diyakinkan karena tidak terdapat bukti kepemilikanatas License Paten produk tersebut, sehingga tidak terdapatbukti yang jelas atas teknologi informasi apa yang dimanfaatkanuntuk produk herbisida berbasis Butachlor.7) Eksistensi Technical Information untuk produk herbisidaberbasis glyphosphate sudah tidak relevan untuk dibayarkanHalaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 1803 B/PK/PJK/2016royalti
    Demikian juga tidak terdapat bukti yang jelasatas teknologi informasi apa yang dimanfaatkan untuk produkherbisida berbasis Butachlor.8. 4.
    Gl kemudian dijual keperusahaan afiliasi sebagai bahan baku produksi herbisidaberbasis Glyphosate.c) Besarnya RoyaltiRoyalti dibayarkan ke Monsanto Company USA atas LicensePatent, License Trade Mark dan Technical Information yangdigunakan dalam memproduksi herbisida yang berbasisGlyphosate dan berbasis Butachlor.
Register : 25-06-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL
Tanggal 29 Juli 2013 — Pembanding/Terdakwa : Drs. EKO PURWOKO, Mpd
Terbanding/Jaksa Penuntut : RINI YULIANI, SH
12349
  • Nomor 2083 Tahun 2012 tentang Larangan Pungutan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013;
  • Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu Nomor : 420/2023/I.DIKNAS tanggal 14 Juli 2012 tentang Pungutan terhadap Siswa Baru Tahun Pelajaran 2012/2013;
  • Fotocopy Legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas SMA Plus Negeri 7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis
    karena telah melakukanatau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut : Bahwa SMA Plus Negri 7 Kota Bengkulu telah ditetapkan sebagaisekolah plus di Kota Bengkulu sesuai Keputusan Walikota BengkuluNo : 174 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang PenunjukanSekolah menengah Atas (SMA) Negeri 7 sebagai SMA Negeri PlusKota Bengkulu yang pengelolaan sekolahnya didasarkan atas PrinsipManajemen Peningkatan Mutu Berbasis
    Sekolah (Otonomi Sekolah),dimana setiap keputusan yang diambilnya harus atas persetujuanunsur sekolah, Komite, Orang Tua Siswa, Osis sesuai diktum KeTujuh Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun 2009 tentangPenetapan Sekolah Menengah Atas SMA Plus Negeri 7 Bengkuludalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip Manajemen PeningkatanMutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah);Bahwa di SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu telah ditunjuk pengurusKomite yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala SMA PlusNegeri
    Fotocopy Legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas SMAPlus Negeri 7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah denganPrinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah(Otonomi Sekolah);9.
    Fotocopy Legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas SMAPlus Negeri 7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah denganPrinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (OtonomiSekolah);.
    Fotocopy Legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas SMA Plus Negeri7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip ManajemenPeningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah);.
Register : 17-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 242/Pdt.P/2019/PN Tlg
Tanggal 24 Oktober 2019 — Pemohon:
KUSUMA EKA PRATIWI
213
  • Agustus 1992;Bahwa, Pemohon pernah bekerja di Luar Negeri dan memiliki pasporNomor AR 024807 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Blitar, dimanaIdentitas Pemohon tertulis dan terbaca yaitu nama KUSUMA EKAPRATIWI; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/21 Agustus 1988;Bahwa, Identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor tersebut ternyataberbeda dengan lIdentitas Pemohon yang tercantum dalam datadata/dokumendokumen yang Pemohon miliki lainnya dan dengan adanyasistim pengurusan Paspor sekarang yang telah berbasis
    dan memiliki pasporNomor AR 024807 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Blitar, dimanaIdentitas Pemohon tertulis dan terbaca yaitu nama KUSUMA EKAPRATIWI; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/21 Agustus 1988;Bahwa, Identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor tersebut ternyataberbeda dengan lIdentitas Pemohon yang tercantum dalam dataHal 5 dari hal. 9, Penetapan Nomor 242/Pat.P/2019/PN Tlgdata/dokumendokumen yang Pemohon miliki lainnya dan dengan adanyasistim pengurusan Paspor sekarang yang telah berbasis
    Bahwa, benar Identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor tersebutternyata berbeda dengan Identitas Pemohon yang tercantum dalam datadata/dokumendokumen yang Pemohon miliki lainnya dan dengan adanyaHal 6 dari hal. 9, Penetapan Nomor 242/Pat.P/2019/PN Tlgsistim pengurusan Paspor sekarang yang telah berbasis geometrik maka akantetap terkoreksi sidik jari yang sama yang telah ada di Kantor Imigrasiberdasarkan data Paspor Lama, sehingga paspor tidak bisa diperpanjang ;Menimbang, bahwa dari faktafakta
    berdasarkan bukti P8 ternyata Pemohon pernahbekerja di Luar Negeri dan memiliki paspor Nomor AR 024807 yang diterbitkanoleh Kantor Imigrasi Blitar, dimana Identitas Pemohon tertulis dan terbaca yaitunama KUSUMA EKA PRATIWI; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/21 Agustus1988, Identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor tersebut ternyata berbedadengan Identitas Pemohon yang tercantum dalam datadata/dokumendokumenyang Pemohon miliki lainnya dan dengan adanya sistim pengurusan Pasporsekarang yang telah berbasis
Register : 17-02-2025 — Putus : 05-03-2025 — Upload : 14-05-2025
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1850 K/PID.SUS/2025
Tanggal 5 Maret 2025 — Penuntut Umum VS Anak berhadapan dengan hukum
7427
  • Tolak Perbaikan pidana anak menjadi Pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Maros dan pidana denda diganti dengan pelatihan keterampilan kerja selama 6 (enam) berbasis edukasi, psikososial, di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LP KS) Sentra Wijaya-Kota Makassar;
Register : 24-02-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 3/PID.TPK/2017/PT BJM
Tanggal 14 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ANAK AGUNG MD SUARJA TEJA BUANA, SH
Terbanding/Terdakwa : NURDIN Anak dari IDOP
17949
  • BJM Halaman 4 dari 32melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatansebagai berikut : Berawal pada Tahun 2012, Desa Cantung Kanan Rt.02 dan Rt.03 KecamatanHampang Kabupaten Kotabaru dilaksanakan Proyek Program NasionalPenyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)berdasarkan perjanjian pemberian bantuan antara Koordinator LKMMalangkayan
    INCASH yang merupakan dana kontribusi masyarakat yang disetorkan kerekening LKM Malangkayan Rukun Bersatu Desa Cantung KananKecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru pada Bank BRI Unit CantungKotabaru dengan nomor rekening : 735701000327501 sebesar Rp.11.000.000, (Sebelas juta rupiah).sehinga total keselurunan anggaran untuk keperluan Proyek Program NasionalPenyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)tersebut dananya berjumlah Rp. 231.000.000, (dua ratus tiga puluh satu jutarupiah)
    Tanggal Penarikan Nilai (Rp) Sumber Dana1 26 September 2012 38.000.000 APBD dan INCASH2. 30 Oktober 2012 30.000.000 APBD dan APBN3. 12 Nopember 2012 8.000.000 APBN4. 28 Nopember 2012 65.000.000 APBN5. 11 Desember 2012 13.000.000 APBN6. 28 Desember 2012 60.000.000 APBN7. 18 Januari 2013 17.000.000 APBNJUMLAH 231.000.000 Bahwa dana untuk keperluan Proyek Program Nasional Penyediaan AirMinum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sebesar Rp.231.000.000, (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) tersebut
    BJM Halaman 11 dari 32Kotabaru dengan nomor rekening :11.000.000, (Sebelas juta rupiah).735701000327501 sebesar Rp.sehinga total keselurunan anggaran untuk keperluan Proyek Program NasionalPenyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)tersebut dananya berjumlah Rp. 231.000.000, (dua ratus tiga puluh satu jutarupiah) yang disimpan di rekening BRI di Unit Cantung Kotabaru atas namaLKM Malangkayan Rukun Bersatu dengan nomor rekening : 735701000327501.
    BJM Halaman 19 dari 32e Bahwa pada tahun 2012 telah dilaksanakan Program Nasional PenyediaanAir Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat ( PAMSIMAS ) di DesaCantung Kanan Rt.01, Rt.02 dan Rt.03 Kec. Hampang Kab.
Putus : 09-02-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 K/PID.SUS/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — NAJIB AHMAD NAHDI Bin AHMAD ALI NAHDI
4328 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LAB : 03832/NNF/2014tanggal 07 Februari 2014, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkusplastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putihdengan berat netto 0,0221 gram adalah benar mengandung Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasilPemeriksaan KESATUAN PEDULI MASYARAKAT PELAYANANPENYALAHGUNA NARKOBA & HIVAIDS BERBASIS MASYARAKAT DKIHal. 2 dari 12 hal.
    LAB : 0332/NNF/2014 tanggal 07 Februari 2014,disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu)bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putin dengan berat netto 0,0221gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Pemeriksaan KESATUANPEDULI MASYARAKAT PELAYANAN PENYALAHGUNA NARKOBA & HIVAIDS BERBASIS MASYARAKAT DKI JAKARTA yang tertuang
    pidana terhadap Terdakwa NAJIB AHMAD NAHDI binAHMAD ALI NAHDI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6(enam) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan dan memerintahkan hukuman Terdakwa setelah dikurangimasa penahanan tersebut untuk dilakukan tindakan hukum berupamenjalani pengobatan dan/atau perawatan (rehabilitasi) di YayasanKesatuan Peduli Masyarakat Kelima Mandiri Pelayanan PenyalahgunaNarkoba & HIVAIDS berbasis
    secara melawanhukum atau melawan hak;Bahwa fakta hukum lainnya Terdakwa sebelum ditangkap sudahmenggunakan shabu tersebut, sehingga yang ditemukan petugasmerupakan sisa shabu yang sudah digunakan Terdakwa;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika dantelah menggunakan Narkotika secara melawan hukum sebelumterjadinya penangkapan dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urineTerdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kesatuan Peduli MasyarakatPelayanan Penyalahguna Narkoba & HIV AIDS berbasis
Putus : 14-08-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 691/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr
Tanggal 14 Agustus 2014 — SYAIFUL ANAM Bin MATTOSIR
3118
  • Ki.Dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat KelimaMandiri Pelayanan Penyalahguna Narkoba & HIVAID &Berbasis Masyarakat;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selainmengajukan barang bukti dan bukti surat tersebut di atasjuga mengajukan saksisaksi yaitu1.
    Kj.Dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat KelimaMandiri Pelayanan Penyalahguna Narkoba & HIVAID &Berbasis Masyarakat;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukumtersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah beersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk subsidairitas yakni dakwaanPrimair sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112ayat (1) UU No. 35
    Kj.Dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat KelimaMandiri Pelayanan Penyalahguna Narkoba & HIVAID &Berbasis Masyarakat;Menimbang, bahwa bardasarkan ketentuanketentuan yangdihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas tidakterdapat adanya fakta yang melibatkan Terdakwa dalamperedaran atau jual beli Narkotika Golongan I jenis bukantanaman, karena Terdakwa dalam memiliki mnarkotika beratnetto seluruhnya 0.9805 gram yang dibeli dari ABDUL akandipakai sendiri, karena Terdakwa sudah merasaketergantungan
    Kj dan hasil Asesmen/ Pengkajian,Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan PsikososialPenyalahguna Narkotika No.Registrasi:02c/EXT/ KELIMADKI/V/2014, tanggal 2 Mei 2014., atas nama SYAIFUL ANAM, dariYayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Kelima Mandiri PelayananPenyalahguna Narkoba & HIVAID & Berbasis Masyarakat,yaitu: Terdakwa tergolong sebagai Penyalahguna narkotikajenis bukan tanaman/ methamphetamine/ shabushabu denganpola pemakaian syndroma ketergantungan bagi diri sendiri,dan disarankan untuk dilakukan
    Kj dan hasil Asesmen/ Pengkajian,Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan PsikososialPenyalahguna Narkotika No.Registrasi:02c/EXT/ KELIMADKI/V/2014, tanggal 2 Mei 2014 dari Yayasan Kesatuan PeduliMasyarakat Kelima Mandiri Pelayanan Penyalahguna Narkoba &HIVAID & Berbasis Masyarakat, yang mana Terdakwa tergolongsebagai Penyalahguna narkotika jenis bukan tanaman/methamphetamine/ shabushabu dengan pola pemakaian syndromaketergantungan bagi diri sendiri, dan disarankan untukdilakukan terapi Rehabilitasi
Register : 16-07-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 205/PID/2014/PT.DKI
Tanggal 20 Agustus 2014 — NAJIB AHMAD NAHDI bin AHMAD ALI NAHDI
4931
  • No205/PID/2014PT.DKIRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkanhasil Pemeriksaan KESATUAN PEDULI MASYARAKAT PELAYANANPENYALAHGUNA NARKOBA & HIVAIDS BERBASIS MASYARAKAT DKIJAKARTA yang tertuang di dalam Surat Keterangan Narkoba Nomor : SKN/017/I/2014/RES.JB tanggal 20 Januari 2014, yang ditanda tangani oleh dr.
    LAB : 0832/NNF/2014 tanggal 07 Februari 2014,disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu)bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0221gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Pemeriksaan KESATUANPEDULI MASYARAKAT PELAYANAN PENYALAHGUNA NARKOBA & HIVAIDS BERBASIS MASYARAKAT DKI JAKARTA yang tertuang