Ditemukan 4036 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-03-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 April 2021 — Pemohon:
PT Barracuda Fintech Indonesia
20612317
  • Bahwa PEMOHON merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidangjasa layanan transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi(financial technology) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian(Anggaran Dasar) No. 28 Tertanggal O07 Juni 2018 dibuat oleh dandihadapan H. Alvin Nugraha, S.H., M.Kn., LL.M., Notaris di KabupatenCianjur (Anggaran Dasar PEMOHON) dan telah memperolehpengesahan badan hukum sebagaimana dalam Surat KeputusanHalaman 1PenetapanNomor93/Pat.P/2021/PN. Jkt.
    Bahwa sejak berdirinya, PEMOHON telah melakukan pengurusan gunamemperoleh ijin melakukan kegiatan transaksi pinjam meminjam berbasisteknologi (fintech) kepada Otoritas Jasa Keuangan namun hingga saat inbelum memperoleh jjin tersebut dan sejak didirikannya PT BarracudaFintech Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan transaksi pinjammeminjam berbasis teknologi (fintech)..
    Utr.hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku memberikanpenetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.2.Atau,Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa PEMOHONsebagai BADAN HUKUM yang bergerakdi bidangjasa layanan transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi(financial technology)secara SAH dapat BEROPERASI / MELAKUKANKEGIATAN USAHANYA di wilayah hukum Indonesia;Memerintahkan kepadaNotaris dan/atau Pejabat pada KementerianHukum dan HAM untuk MENERBITKAN KEMBALI Anggaran
    Menyatakan bahwa PEMOHONSebagai BADAN HUKUM yang bergerak dibidangjasa layanan transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi(financial technology)secara SAH dapat BEROPERASI / MELAKUKANKEGIATAN USAHANYA di wilayah hukum Indonesia;Halaman 8PenetapanNomor93/Pat.P/2021/PN. Jkt. Utr.2.
    tersebut makapermohonan tersebut dikualifisir tidak memenuhi syarat formal ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpermohonan a quo, sudah memenuhisyarat formal atau tidak ;Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati permohonanpemohonan,maka diketemukan fakta sebagai berikut : bahwa dalam petitum No. 1 permohonan a quo, Pemohon memohon agarPengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa PEMOHONsebagaliBADAN HUKUM yang bergerak di bidangjasa layanan transaksi pinjammeminjam berbasis
Putus : 07-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 7 Agustus 2012 — Drs. IRWAN HANAFI, M.Si ;
4431 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 122 PK/Pid.Sus/2012 e VGA onboarde Sound onboarde Memory 256 MB DDRe HDD Seagate 80 GBe Keyboard + Mouse Optice Floppy Disk 1.44 MBe Cassing ATXe Monitoring 15 CRTe UPS 600 VAe Land Card 10/100 mbps onboarde Meja Komputer Active CD80 Sistem Informasi Akademik (SIA) Berbasis Web Online Lot 1e Survey Data dan Kondisie Pembuatan Design Sistem Informasi Akademik berbasisWeb Onlinee Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Akademik berbasisWeb Onlinee Instalasi Sistem Informasi Akademik berbasis Web onlinee
    Pembuatan Desain Sistem InformasiAkademik berbasis webc. Pembuatan aplikasi Sistem InformasiAkademi Berbasis webd. Instalasi Sistem Informasi AkademikBerbasis Web Onlinee. Pembangunan Web portal kampusf. Maintenance Sistem selama 3 tahung. Pelatinan SDM untuk Sistem InformasiAkademikLot Hal. 14 dari 107 hal. Put. No. 122 PK/Pid.Sus/2012 h. Sistem Informasi Akademik manual booki. CD Instalasi sistem server NT and PackAddOnNetworking (LAN)a. Switch 8 port 10/100 mbps Unit 1 250.000 250.000b.
    Pembuatan Desain Sistem InformasiAkademik berbasis webc. Pembuatan aplikasi Sistem InformasiAkademi Berbasis webd. Instalasi Sistem Informasi AkademikBerbasis Web Onlinee. Pembangunan Web portal kampusf. Maintenance Sistem selama 3 tahung. Pelatihan SDM untuk Sistem InformasiAkademikh. Sistem Informasi Akademik manual booki. CD Instalasi sistem server NT and PackAddOn Networking (LAN) a. Switch 8 port 10/100 mbps Unit 1 250.000 250.000b. Cable UTP Rj45 Cat5e Roll 1 850.000 850.000c.
    Pembuatan Desain Sistem InformasiAkademik berbasis webc. Pembuatan aplikasi Sistem InformasiAkademi Berbasis webd. Instalasi Sistem Informasi AkademikBerbasis Web Onlinee. Pembangunan Web portal kampusf. Maintenance Sistem selama 3 tahung. Pelatihan SDM untuk Sistem InformasiAkademikh. Sistem Informasi Akademik manual booki. CD Instalasi sistem server NT and PackAddOnLot 1 Networking (LAN)a. Switch 8 port 10/100 mbpsb. Cable UTP Rj45 Cat5ec. Connector Rj45 Ampd. Kleng Cablee. Dak Cablef.
    Sistem Informasi Manajemen dan SistemPembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komputer untukpekerjaan Pengadaan Laboratorium Komputer dan Bahasa sertaSistem Administrasi Akademik UMMY, dengan Pelaksana CV.
Register : 19-09-2019 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 592/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
JUNFENG SHENG
Tergugat:
1.PT. Barracuda Fintech Indonesia
2.XIAN SONG
1045917
  • Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Nomor 32/LSCO/Lit/Pdt.G/IX/2019 tertanggal 18 September 2019, yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 September2019 dalam Register Perkara Perdata Nomor 592/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, telahmengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah perseorangan yang memiliki Kompetensi di bidanganalisis dan penagihan dalam sistem financial technology (fintech)/ jasakeuangan berbasis
    informasi kepada nasabah melalui aplikasi sebagaimanaPasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis TeknologiInformasi;Bahwa Tergugat Il merupakan mantan Direktur PT.
    Hal inidengan tegas diatur didalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang UsahaTertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan diBidang Penanaman Modal (Perpres 44/2016) dan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ 2016 tentangLayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi(POJK 77/2016);Pasal 2 POJK 77/2016:1) Penyelenggara (Penyelenggara layanan pinjam meminjamuang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebutPenyelenggara
    tehnologi, Ssedangkan Tergugat adalahpenyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasikepada nasabah melalui aflikasi sebagaimana Pasal 1 angka 6 PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016, tentang Layanan PinjamMeninjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sedangkan Tergugat II adalahmantan Direktur PT.
    Barracuda FintechIndonesia melakukan tindakan hukum berupa pembuatan danpenandatanganan Perjanjian Bisnis antara Penggugat dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P1, P2 dan P3, telah dapatdibuktikan adanya suatu fakta hukum bahwa antara Penggugat (sebagai pihakyang memiliki kompetensi di bidang analisis dan penagihan dalam sistemFinancial Technologi (fintech)/jasa keuangan berbasis teknologi) denganTergugat (PT.
Register : 23-02-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 12-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — DANIEL LUKAS RORONG, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
4921255 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Besarkemungkinan, taksi konvensional selama ini tak efisien ataumengambil untung kelewat banyak;Bahwa, bagi warga Jakarta dan sejumlah kota besar yang berkejarandengan waktu, moda angkutan berbasis internet ini memangmenyenangkan, gampang dipanggil, relatif aman, dan murah. Dengantelepon seluler di tangan, mereka bisa mendapatkan Uber, Grab, atauGoJek, angkutan roda dua yang juga berbasis aplikasi online tanpamencegat di jalan.
    Terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum bagimasyarakat;Bahwa kehadiran transportasi berbasis online telah berdampakluas bagi masyarakat di Indonesia, selain memberikan alternatifpilihan bagi konsumen dalam memperoleh jasa transportasinya,angkutan berbasis online nyatanya telah menimbulkanpermasalahan berkaitan dengan perlindungan konsumen,permasalahan antara lain sebagai berikut (Bukti T7):a.
    Uji KIR juga cukup dengan stiker tidak harusdiketok di mesinnya;Pada akhirnya, kehadiran taksi berbasis aplikasi adalahsebuah keniscayaan. Karena merupakan bagian atauwujud dari smart transportation. Berbasis aplikasi/online,konsumen akan mendapatkan berbagai kemudahan,termasuk tarif yang kompetitif. Pengaturan yang dilakukanoleh pemerintah via Permenhub Nomor 108 Tahun 2017juga merupakan bentuk keniscayaan.
    (Sumber: Jawa Pos);Aksi Mogok dan Turun Jalan di Solo.Ratusan pengemudi taksi melakukan aksi mogok dan turunke jalan memprotes beroperasinya taksi berbasis aplikasi(online), Selasa (11/7/2017).
    dengan pengaturan oleh Pemerintahsetempat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidakterbantahkan kehadiran taksi berbasis IT (angkutan sewakhusus) dibanyak Negara diawali dengan penuh gejolak, namunsetelah adanya pengaturan terhadap taksi berbasis IT (angkutansewa khusus) situasi menjadi kondusif.
Register : 27-02-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM
Tanggal 14 Maret 2017 — NURDIN anak dari IDOP
7437
  • INCASH yang merupakan dana kontribusi masyarakat yang disetorkan kerekening LKM Malangkayan Rukun Bersatu Desa Cantung KananKecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru pada Bank BRI Unit CantungKotabaru dengan nomor rekening : 735701000327501 sebesar Rp.11.000.000, (sebelas juta rupiah).sehinga total keseluruhan anggaran untuk keperluan Proyek Program NasionalPenyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)tersebut dananya berjumlah Rp. 231.000.000, (dua ratus tiga puluh satu jutarupiah)
    Tanggal Penarikan Nilai (Rp) Sumber Dana1 26 September 2012 38.000.000 APBD dan INCASH2. 30 Oktober 2012 30.000.000 APBD dan APBN3. 12 Nopember 2012 8.000.000 APBN4. 28 Nopember 2012 65.000.000 APBN5. 11 Desember 2012 13.000.000 APBN6. 28 Desember 2012 60.000.000 APBN7. 18 Januari 2013 17.000.000 APBNJUMLAH 231.000.000 Bahwa dana untuk keperluan Proyek Program Nasional Penyediaan Air Minumdan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sebesar Rp. 231.000.000,(dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) tersebut
    BJM Halaman 19 dari 32Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan' saksisaksi, keteranganTerdakwa danbuktibukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2012 terdakwa NURDIN anak dari IDOP adalah KepalaDesa Cantung Kanan Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;Bahwa pada tahun 2012 telah dilaksanakan Program Nasional PenyediaanAir Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat ( PAMSIMAS ) di DesaCantung Kanan Rt.01, Rt.02 dan Rt.03 Kec. Hampang Kab.
    Kotabaru yaitupekerjaan pembuatan Penampungan Air Bersih untuk masyarakat yangdilaksanakan oleh saksi Sukmaraga Als Puraga Bin (Alm) Gosse selakuKoordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) MalangkayanRukun Bersatu Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang KabupatenKotabaru. berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor188.45/110/KUM/ 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang PembentukanLembaga Keswadayaan Masyarakat Program Nasional Penyediaan AirMinum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Kotabaru
SEMA
SEMA Nomor 2 Tahun 2014
14911341
  • Tentang : Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
  • 2014TENTANGPENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DANTINGKAT BANDING PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILANMemperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 21>Oktober 1992 Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara diPengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta Surat Edaran MahkamahAgung RI tanggal 10 September 1998 Nomor 3 Tahun 1998 tentangPenyelesaian Perkara selama paling lama 6 (enam) bulan.Bahwa pada saat ini masingmasing pengadilan telah melaksanakansistem Manajemen Perkara yang berbasis
    Tingkat Banding harus membuatlaporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang tembusannyaditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, sedangkan untuk PengadilanTingkat Pertama Majelis Hakim membuat laporan kepada KetuaPengadilan Tingkat Pertama yang tembusannya ditujukan kepada KetuaPengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penangananperkara sesuai dengan jangka waktu di atas, agar memasukkan dataperkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis
Register : 26-08-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 389/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 5 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat : Direktur Utama CV. Trans Tama Technologies Diwakili Oleh : Direktur Utama CV. Trans Tama Technologies
Terbanding/Penggugat : MARKUS SILITONGA
5231
  • Brayan Darat II Medan.Bahwa pada awalnya Tergugat telah beberapa kali mengajukan penawarkanjasa Pembangunan system timbangan berbasis computer kepadaPenggugat.Bahwa pengajuan permohonan penawaran oleh Tergugat diterima olehPenggugat PT.
    Mutiara Laut Abadi dan selanjutnya pada tanggal 13 Maret2017 Penggugat dengan tergugat sepakat untuk mengadakan kerja samapengadaan System Timbangan Automatisai berbasis IT diperusahaanPenggugat.Bahwa dengan kesepakatan tersebut, pada tanggal 02 Maret 2017 antaraPenggugat dengan Tergugat telah menadatangani Kontrak kerja dengan nilaikontrak sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dengan jangkawaktu pengerjaan 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017sampai dengan 09 April 2017
    Upah 8 orang karyawan (selama empat bulan) untuk percobaanpengoperasian system komputerisasi dengan biaya sebesar Rp.78.400.000,Jumlah Rp.178.200.000,(Seratus jutuh puluh delapan juta dua ratus riburupiah).Kerugian immateril :Bahwa akibat tidak selesainya perjanjian kerja yang telah dilakukan olehTergugat tersebut, Ssementara Perusahaan Penggugat sudah harusmenggunakan System Timbangan Automatisai berbasis IT dimaksudmenyebabkan aktifitas dan proses produksi di Perusahaan Penggugatmenjadi terganggu
    memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan hormat Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan kiranya untukmemanggil pihakpihak pada suatu waktu, memeriksa dan mengadili perkara ini,dengan memutuskan sebagai berikut :1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)tersebut;Menyatakan demi hukum, bahwa Kontrak Kerja pengadaan SystemTimbangan Automatisai berbasis
    ,~~,~,~,~~Bahwa Tergugat tetap memungkiri dan membantah kerasgugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui olehTergugat dibawah ini ;Bahwa Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMedan agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap jugatelah diulangi dalam pokok perkara ini ;Bahwa benar Tergugat telah menandatangani kontrak kerjapengadaan system timbangan Automatis berbasis IT diperusahaanPenggugat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000, (delapan
Putus : 14-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1803/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS P.T. MONAGRO KIMIA
12393 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuai License Agreement diketahui bahwa royalti dibayarkan ataspemberian hak pemanfaatan License Patent, License Trademarkdan Technical Information dalam kegiatan produksi dan distribusiproduk herbisida berbasis Glyphosate dan herbisida berbasisButachlor di wilayah Indonesia. Berdasarkan agreement dapatdisimpulkan bahwa pemberian hak pemanfaatan intangibleproperty bersifat paket yang meliputi License Patent, LicenseTrademark dan Technical Information.
    4) Wajib Pajak tidak menyampaikan dokumen kepemilikan hakpaten oleh Monsanto Company atas produk bermerek RoundUpdalam proses keberatan, baik itu License Patent, LicenseTrademark maupun License Agreement.5) Berdasarkan penelitian, eksistensi License Patent untuk produkherbisida berbasis glyphosphate sudah tidak ada (daluarsa)sejak Tahun 2000 dan tidak relevan untuk dibayarkan royaltiberdasarkan prinsip willing to pay.
    (halaman 4 TP Documentation);6) Eksistensi License Patent produk herbisida berbasis Butachlortidak dapat diyakinkan karena tidak terdapat bukti kepemilikanatas License Paten produk tersebut, sehingga tidak terdapatbukti yang jelas atas teknologi informasi apa yang dimanfaatkanuntuk produk herbisida berbasis Butachlor.7) Eksistensi Technical Information untuk produk herbisidaberbasis glyphosphate sudah tidak relevan untuk dibayarkanHalaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 1803 B/PK/PJK/2016royalti
    Demikian juga tidak terdapat bukti yang jelasatas teknologi informasi apa yang dimanfaatkan untuk produkherbisida berbasis Butachlor.8. 4.
    Gl kemudian dijual keperusahaan afiliasi sebagai bahan baku produksi herbisidaberbasis Glyphosate.c) Besarnya RoyaltiRoyalti dibayarkan ke Monsanto Company USA atas LicensePatent, License Trade Mark dan Technical Information yangdigunakan dalam memproduksi herbisida yang berbasisGlyphosate dan berbasis Butachlor.
Register : 17-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 242/Pdt.P/2019/PN Tlg
Tanggal 24 Oktober 2019 — Pemohon:
KUSUMA EKA PRATIWI
163
  • Agustus 1992;Bahwa, Pemohon pernah bekerja di Luar Negeri dan memiliki pasporNomor AR 024807 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Blitar, dimanaIdentitas Pemohon tertulis dan terbaca yaitu nama KUSUMA EKAPRATIWI; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/21 Agustus 1988;Bahwa, Identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor tersebut ternyataberbeda dengan lIdentitas Pemohon yang tercantum dalam datadata/dokumendokumen yang Pemohon miliki lainnya dan dengan adanyasistim pengurusan Paspor sekarang yang telah berbasis
    dan memiliki pasporNomor AR 024807 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Blitar, dimanaIdentitas Pemohon tertulis dan terbaca yaitu nama KUSUMA EKAPRATIWI; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/21 Agustus 1988;Bahwa, Identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor tersebut ternyataberbeda dengan lIdentitas Pemohon yang tercantum dalam dataHal 5 dari hal. 9, Penetapan Nomor 242/Pat.P/2019/PN Tlgdata/dokumendokumen yang Pemohon miliki lainnya dan dengan adanyasistim pengurusan Paspor sekarang yang telah berbasis
    Bahwa, benar Identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor tersebutternyata berbeda dengan Identitas Pemohon yang tercantum dalam datadata/dokumendokumen yang Pemohon miliki lainnya dan dengan adanyaHal 6 dari hal. 9, Penetapan Nomor 242/Pat.P/2019/PN Tlgsistim pengurusan Paspor sekarang yang telah berbasis geometrik maka akantetap terkoreksi sidik jari yang sama yang telah ada di Kantor Imigrasiberdasarkan data Paspor Lama, sehingga paspor tidak bisa diperpanjang ;Menimbang, bahwa dari faktafakta
    berdasarkan bukti P8 ternyata Pemohon pernahbekerja di Luar Negeri dan memiliki paspor Nomor AR 024807 yang diterbitkanoleh Kantor Imigrasi Blitar, dimana Identitas Pemohon tertulis dan terbaca yaitunama KUSUMA EKA PRATIWI; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/21 Agustus1988, Identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor tersebut ternyata berbedadengan Identitas Pemohon yang tercantum dalam datadata/dokumendokumenyang Pemohon miliki lainnya dan dengan adanya sistim pengurusan Pasporsekarang yang telah berbasis
Register : 04-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — SUTARNO, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
261526 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Belumlagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, barangtak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tak diterima;Keberadaan Angkutan Umum Berbasis Aplikasi Pemesanan Kendaraan Online (Ehailing) di Indonesia: Kisruh antara kelompok angkutan umum berbasis aplikasi online (yangsecara umum dikenal sebagai taksi online atau ojek online atau secaraformal didefinisikan dalam Permenhub Nomor PM.26/2017 sebagaiangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayekdengan tujuan
    tertentu yang melayani angkutan sewa khusus yang dipesanmelalui aplikasi berbasis teknologi informasi untuk selanjutnya disebutsebagai Angkutan Sewa Khusus) versus kelompok angkutan umumkonvensional memunculkan banyak pertanyaan.
    Sejak peluncurannyasetahun lalu di Jakarta, sedikitnya 6.000 pemilik kendaraan bergabungdengan Grab (perusahaan Malaysia yang berbasis di Singapura). Adapunjumlah anggota GoJek lebih fantastis: lebin dari 200 ribu orang.
    Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasipasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, danMenengah;d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;Halaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor 37 P/HUM/2017dane.
    Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasipasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, danMenengah;d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dane.
Putus : 21-07-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 730/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 21 Juli 2014 — MAULANA ABDI SATRIO bin ABDUS SALAM
223
  • terdakwa tetap ditahan ;Menimabang bahwa karena barang bukti yang diajukan tidak lagi diperlukandalam pemeriksaan perkara dan barang bukti berupa daun ganja adalahmerupakan barang terlarang maka sudah seharusnya untuk diperintahkandimusnahkan ;Menimbang bahwa terdakwa adalah selaku penyalahguna NarkotikaGolongan dan barang bukti didapati 1 (satu) linting kertas daun ganja berat netto0,3144 gram dan adanya Rekomendasi dari Yayasan Kesatuan Peduli MasyarakatPelayanan Penyalahgunaan Narkotika % HIV AIDS Berbasis
    Masyarakat DKIJakarta maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.4 Tahun2010 tanggal 7 April 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.3Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotikadidalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Pasal; 103UndangUndang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa ditetapkanuntuk diberikan terapi Rehabilitasi NAPZA di Yayasan Kesatuan Peduli MasyarakatPelayanan Penyalahgunaan Narkotika % HIV AIDS Berbasis
    pidanaPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN UNTUK DIRI SENDIRI sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;4.Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MAULANA ABDISATRIO Bbin ABDUS SALAM dengan penjara selama 1 (satu) tahun =;5.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkansepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;;6.Memerintahkan agar sisa hukuman terdakwa dijalani dengan menjalaniRehabilitasi di Panti Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan PenyalahgunaanNarkoba dan HIV AIDS Berbasis
    Masyarakat DKI di JIl.Raya Kalimalang No.9RT.001.RW.10 Kel.Cipinang Melayu, Kec Makasar,Jakarrta Timur ;7.Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan dan segeramemasukkan terdakwa ke Panti Kesatuan Peduli Masyarakat PelayananPenyalahgunaan Narkoba dan HIV AIDS Berbasis Masyarakat DKI di JI.RayaKalimalang No.9 RT.001.RW.10 Kel.Cipinang Melayu, Kec Makasar,JakarrtaTimur ;8.Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bugkus plastic bening berisikan bahan / daun ganja berat dengan netto5.7515
Register : 25-06-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL
Tanggal 29 Juli 2013 — Pembanding/Terdakwa : Drs. EKO PURWOKO, Mpd
Terbanding/Jaksa Penuntut : RINI YULIANI, SH
8827
  • Nomor 2083 Tahun 2012 tentang Larangan Pungutan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013;
  • Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu Nomor : 420/2023/I.DIKNAS tanggal 14 Juli 2012 tentang Pungutan terhadap Siswa Baru Tahun Pelajaran 2012/2013;
  • Fotocopy Legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas SMA Plus Negeri 7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis
    karena telah melakukanatau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut : Bahwa SMA Plus Negri 7 Kota Bengkulu telah ditetapkan sebagaisekolah plus di Kota Bengkulu sesuai Keputusan Walikota BengkuluNo : 174 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang PenunjukanSekolah menengah Atas (SMA) Negeri 7 sebagai SMA Negeri PlusKota Bengkulu yang pengelolaan sekolahnya didasarkan atas PrinsipManajemen Peningkatan Mutu Berbasis
    Sekolah (Otonomi Sekolah),dimana setiap keputusan yang diambilnya harus atas persetujuanunsur sekolah, Komite, Orang Tua Siswa, Osis sesuai diktum KeTujuh Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun 2009 tentangPenetapan Sekolah Menengah Atas SMA Plus Negeri 7 Bengkuludalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip Manajemen PeningkatanMutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah);Bahwa di SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu telah ditunjuk pengurusKomite yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala SMA PlusNegeri
    Fotocopy Legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas SMAPlus Negeri 7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah denganPrinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah(Otonomi Sekolah);9.
    Fotocopy Legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas SMAPlus Negeri 7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah denganPrinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (OtonomiSekolah);.
    Fotocopy Legalisir Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas SMA Plus Negeri7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip ManajemenPeningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah);.
Putus : 23-12-2014 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 1398/Pid.Sus/ 2014/PN.Bks
Tanggal 23 Desember 2014 — Muhamad Chaidir Als Gopal Bin Mawardi
4912
  • Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan diserahkan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi di kesatuan Peduli masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS berbasis Masyarakat DKI Jakarta Jalan Raya Kalimalang No. 9 Rt/Rw 01/10 .Kel.Cipinang Melayu , Kec.Makasar, Jakarta Timur;4.
    Serta pada pemeriksaan laboratoriumdidapatkan hasil positif mengandung THC dan HasilAssesmen atau Pengkajian Penyalahguna NarkotikaPemeriksaan Medis Kesehatan Jiwa & Psikososial dariKESATUAN PEDULI MASYARAKAT PelayananPenyalahgunaan Narkoba & HIVAIDS Berbasis MasyarakatDKI JAKARTA Nomor : 15B/EXT/KELIMADKI/X/2014.tanggal 15 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh BATIUS,SE.MSi. selaku Ketua dan dr.
    Masyarakat DKIJakarta, Jalan Raya Kalimalang No. 9 Rt/Rw 01/10 .Kel.CipinangMelayu , Kec.Makasar, Jakarta Timur untuk menjalani perawatan dokteratau pengobatan melalui Rehabilitasi dengan biaya sendiri ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat keterangan oleh dr.Budiman J, Sp.Kj. dari Yayasan kesatuan Peduli masyarakat PelayananPenyalahgunaan Narkoba & HIVAIDS berbasis Masyarakat DKI Jakarta JalanRaya Kalimalang No. 9 Rt/Rw 01/10 .Kel.Cipinang Melayu , Kec.Makasar,Jakarta Timur, dengan saran
    Budiman J, Sp.Kj. dari Yayasan Kesatuan Peduli MasyarakatPelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIVAIDS Berbasis Masyarakat DKIJAKARTA atas nama Terdakwa MUHAMAD CHAIDIR als GOPAL binMAWARDI dengan saran Reahabilitasi dikaitkan dengan keterangan dari dr.Budiman J.
    Surat Keterangan Yayasan kesatuan Peduli masyarakat PelayananPenyalahgunaan Narkoba & HIVAIDS berbasis Masyarakat DKI Jakarta,yang ditandatangani oleh dr. Budiman J, Sp.Kj beralamat Jalan RayaKalimalang No. 9 Rt/Rw 01/10 .Kel.Cipinang Melayu , Kec.Makasar,Jakarta Timur ;Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2014/PN.Bks5.
    Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan diserahkanuntuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi dikesatuan Peduli masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba &HIVAIDS berbasis Masyarakat DKI Jakarta Jalan Raya Kalimalang No. 9Rt/Rw 01/10 .Kel.Cipinang Melayu , Kec.Makasar, Jakarta Timur;.
Register : 19-05-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN KETAPANG Nomor 155/Pid.B/2020/PN Ktp
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DHIMAS MAHENDRA
Terdakwa:
ARIES HERGIYANTORO bin HERY SOERMARMIN
13630
  • Saksi SULASTRI Binti UT MARHAJIS, bersumpah di depan persidanganmenerangkan pada pokoknya:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangandi depan persidangan;Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan menyatakan bahwaketerangan yang diberikan adaalah benar;Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan menabung di KoperasiSimpan Pinjam yang berbasis Syariah bernama Khatulistiwa SuryaMandiri dengan alamat Jalan P Zainudin Dusun Indralaya RT 14,Desa Sandai, Kecamatan sandai, Kabupaten
    Saksi NENENG SUSENI Binti HERMAN ZAIN, bersumpah di depanpersidangan menerangkan pada pokoknya:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangandi depan persidangan;Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan menyatakan bahwaketerangan yang diberikan adaalah benar;Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan menabung di KoperasiSimpan Pinjam yang berbasis Syariah bernama Khatulistiwa SuryaMandiri dengan alamat Jalan P zainudin Dusun Indralaya RT 14,Desa Sandai, Kecamatan sandai, Kabupaten
    Saksi PONI TIA PORI Alias PONI Binti VOJO RIVAL, bersumpah di depanpersidangan menerangkan pada pokoknya:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangandi depan persidangan;Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan menyatakan bahwaketerangan yang diberikan adalah benar;Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dana nasabah yang tidakdapat dicairkan di Koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yangbernama Khatulistwa Surya Mandiri yang beralamat di Jalan P.Zainudin Dusun Indralaya
    ABDUL KADIR bersumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangandi depan persidangan;Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan menyatakan bahwaketerangan yang diberikan adaalah benar;Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dana nasabah yang tidakdapat dicairkan di Koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yangbernama Khatulistwa Surya Mandiri yang beralamat di Jalan P.Zainudin Dusun Indralaya RT 14 Desa Sandai Kecamatan Sandai
    Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangandi depan persidangan; Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan menyatakan bahwaketerangan yang diberikan adaalah benar; Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dana nasabah yang tidakdapat dicairkan di Koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yangbernama Khatulistwa Surya Mandiri yang beralamat di Jalan P.Zainudin Dusun Indralaya RT 14 Desa Sandai Kecamatan Sandai Kab.Ketapang Kalimanatan Barat; Bahwa Saksi bertugas sebagai dewan
Register : 12-07-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PN DONGGALA Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Dgl
Tanggal 22 Juli 2019 — Penuntut Umum:
RESKY ANDRI ANANDA, S.H.
Terdakwa:
Muhammad Farid
9868
  • Sigi; Bahwa tugas PPS pada intinya sebagai penyelenggara pemilu danmelakukan perhitungan ulang berbasis TPS yang dilaksanakan di PPK;= Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini tentangtindak pidana pemilu perihal dugaan penggelembungan suara salahsatu calon legislatif DPRD tingkat kabupaten Sigi; Bahwa saksi mengetahui peggelembungan suara saat dipanggiloleh Bawaslu Kab.
    FARID menyerahkan Form SertifikatRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada berbasis PPS (DAA1) yangtelah ia rubah kepada PPS pada saat PPS tersebut hendak menjalaniklarifikasi pada Bawaslu Kabupaten Sigi.
    Adapun instruksi TerdakwaMUHAMAD FARID yakni Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara pada berbasis PPS (DAA1) yang telah ia rubah agar diperlihatkankepada Bawaslu Kabupaten Sigi dan diakui sebagai data yang sebenarnya; Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID telah memalsukan tandatangan darianggota PPK lainnya pada Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara pada berbasis PPS (DAA1) dan Form Sertifikat Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara pada PPK (DA1) yang telah diubah dan terdapatpenambahan
    FARID menyerahkan Form SertifikatRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada berbasis PPS (DAA1)yang telah ia rubah kepada PPS pada saat PPS tersebut hendakmenjalani klarifikasi pada Bawaslu Kabupaten Sigi.
    Adapun instruksiTerdakwa MUHAMAD FARID yakni Form Sertifikat Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara pada berbasis PPS (DAA1) yang telah ia rubahagar diperlihnatkan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi dan diakuisebagai data yang sebenarnya; Bahwa Terdakwa MUHAMAD FARID telah memalsukantandatangan dari anggota PPK lainnya pada Form SertifikatRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada berbasis PPS (DAA1)dan Form Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada PPK(DA1) yang telah diubah dan terdapat penambahan
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1238 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. INDOBUANA AUTORAYA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
3640 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa untuk keperluan Pos98.01, Pos 98.02 dan Pos 98.03 berlaku ketentuan sebagai berikut:"Industri perakitan dan industri Komponen adalah perusahaan industri perakitankendaraan bermotor dan perusahaan komponen kendaaran bermotorsebagaimana ditetapbkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidangperindustrian".Bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding adalah perusahaanindustri perakitan kendaraan bermotor dan hal ini sudah sesuai dengan SuratKeputusan dari Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis
    Point kBahwa berdasarkan Surat Persetujuaan Penanaman Modal Nomor213/I/PMDN/2007 disebutkan bahwa bidang usaha Pemohon Banding adalahindustri perakitan kendaraan bermotor roda empat, namun dengan mengacupada Catatan 2a Bab 98, disimpulkan bahwa Surat Persetujuaan PenanamanModal Nomor 213/I/PMDN/2007 tersebut bukanlah surat ketetapan yangditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian;Bahwa menurut Pemohon Banding, di dalam Lampiran Surat Direktur JenderalIndustri Unggulan Berbasis
    Teknologi Tinggi Nomor 13/IUBTT/NIK/5/2013tanggal 24 Mei 2013 tentang Sistem Penulisan Nomor Identitas KendaraanBermotor Roda Empat Atau Lebih ada dicantumkan identitas pembuat padadigit ke 3 yaitu kode perusahaan dari Pemohon Banding dengan kode huruf W;Bahwa berdasarkan surat direktur jenderal industri unggulan berbasis teknologitersebut, Pemohon Banding telah ditetapkan oleh Kementerian PerindustrianDirektorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi selaku menteriyang bertanggung
    Indobuana Autoraya adalah industrikendaraan bermotor dengan memiliki Surat NIK Nomor13/IUBTT/NIK/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 dan dapat dimasukkan ke dalamDaftar Industri Kendaraan Bermotor yang telah disampaikan sebelumnyamelalui Surat Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggikepada Dirjen Bea dan Cukai dengan Nomor 56/IUBTT/3/2014 tanggal 13Maret 2014, perihal Daftar Industri Kendaraan Bermotor;Mengingat penjelasan yang dimuat didalam surat dari Direktur Industri AlatTransportasi
Putus : 25-10-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 25 Oktober 2016 — - APRON,SP
14156
  • Foto Copy Perjanjian kerja sama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktifitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 3.10/SPJ/01/2012 tanggal 25 Juni 2012 dan Nomor : 210/SHS.05/Sp/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012.
    Perkebunan Nusantara Ill (Persero)menyediakan dana untuk penyaluran Dana Kemitraan Program GerakanPeningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) masa tanam 2012s/d 2013 yang akan diberikan kepada PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp.10.000.000.000, (Ssepuluh milyard rupiah).Hal 6Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo. 70/Pid.SusTPK/2016/PN MdnBahwa pada Tahun 2012 PT.
    Syahid, SP pernah datang keDesa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak ke lokasi Kebunsaksi Teguh Markianto untuk melakukan survey lahan sehubungan denganakan adanya kegiatan GP3K yang dananya bersumber dari PTPN Ill.Bahwa yang dimaksud dengan GP3K adalah Gerakan Peningkatan ProduksiPangan Berbasis Korporasi yang salah satu sumber dananya berasal dariPTPN Ill.Bahwa pada tahun 2012, Divisi PKBL PT.
    Sang Hyang Seri (Persero) melakukan perjanjiankerjasamatentang Pelaksanaan Sinergi BUMN Dalam Rangka Pelaksanaan Program GerakanPeningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K), yang ditandatanganioleh Rachmat Prawirakusumah selaku Direktur SDM PT.Perkebunan Nusantara ll (Persero) dan Mamat Rachmat selaku Direktur Keuangan dan SDM PT.Sang HyangSeri (Persero) dimana PT.
    (Lima milyar rupiah) bagi Pelaksanaan GerakanPeningkatan Produktivitas Pangan Nasional Berbasis Korporasi (GP3K);Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telahterpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Ad b.
    Sang Hyang Seri (Persero) melakukan perjanjiankerjasamatentang Pelaksanaan Sinergi BUMN Dalam Rangka Pelaksanaan Program GerakanPeningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K), yang ditandatanganioleh RachmatPrawirakusumah selakuDirektur SDM PT.Perkebunan Nusantara Ill(Persero) dan Mamat Rachmat selaku Direktur Keuangan dan SDM PT.Sang Hyang Seri (Persero) dimana PT.
Putus : 26-02-2014 — Upload : 16-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 92/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 26 Februari 2014 — RADEN GERALD SAPUTRA
10029
  • dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ; 2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RADEN GERALD SAPUTRA dengan penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ; 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;; 4.Memerintahkan agar sisa hukuman terdakwa dijalani dengan menjalani Rehabilitasi di Panti Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV- AIDS Berbasis
    Masyarakat DKI di Jl.Raya Kalimalang No.9 RT.001.RW.10 Kel.Cipinang Melayu, Kec Makasar,Jakarrta Timur ;5..Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan dan segera memasukkan terdakwa ke Panti Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV- AIDS Berbasis Masyarakat DKI di Jl.Raya Kalimalang No.9 RT.001.RW.10 Kel.Cipinang Melayu, Kec Makasar,Jakarrta Timur ; 6.
    diajukan tidak lagi diperlukandalam pemeriksaan perkara dan barang bukti berupa daun ganja adalahmerupakan barang terlarang maka sudah seharusnya untuk diperintahkandimusnahkan ;Menimbang bahwa terdakwa adalah selaku penyalahguna NarkotikaGolongan dan barang bukti didapati 1(satu) linting kertas daun ganja berat netto0,4451 gram dan 1(satu) bungkus kertas kecil daun ganja berat netto 1,0382 gramdan adanya Rekomendasi dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat PelayananPenyalahgunaan Narkotika % HIV AIDS Berbasis
    Masyarakat DKI Jakarta makaberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.4 Tahun 2010 tanggal7 April 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.3 Tahun 2011tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika didalamLembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Pasal; 103 UndangUndang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa ditetapkan untukdiberikan terapi Rehabilitasi NAPZA di Yayasan Kesatuan Peduli MasyarakatPelayanan Penyalahgunaan Narkotika % HIV AIDS Berbasis
    ppidana PENYALAHGUNAANNARKOTIKA GOLONGAN UNTUK DIRI SENDIRI sebagaimana dakwaankedua Jaksa Penuntut Umum ;2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RADEN GERALDSAPUTRA dengan penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkansepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;;4.Memerintahkan agar sisa hukuman terdakwa dijalani dengan menjalani Rehabilitasidi Panti Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba danHIV AIDS Berbasis
    Masyarakat DKI di JI.Raya Kalimalang No.9 RT.001.RW.10Kel.Cipinang Melayu, Kec Makasar,Jakarrta Timur ;5..Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan dan segeramemasukkan terdakwa ke Panti Kesatuan Peduli Masyarakat PelayananPenyalahgunaan Narkoba dan HIV AIDS Berbasis Masyarakat DKI di Jl.RayaKalimalang No.9 RT.001.RW.10 Kel.Cipinang Melayu, Kec Makasar,JakarrtaTimur ;6.
Register : 19-12-2012 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 17-10-2013
Putusan PN AMBON Nomor 66/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB
Tanggal 23 Juli 2013 — HUSIN LA BIRU.
11457
  • Acher Labeto Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian2. Salion Ladae Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian3. Ruslan La Biru Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian4. Sidik La Biru Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian5. Ajis Karnudu Budi Daya Tanaman Pangan 1.000.000,6. La Kompo Lakanari Budi Daya Peternakan 1.000.000,7. Ah Rusli Budi Daya Tanaman Pangan 1.000.000,8. Laman Asima Non Budi Daya Pemasaran hasil 1.000.000,petani9.
    Kamis Aksan Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian10. Amin Tukimin Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian11. Kader Ngabalin Budi Daya Tanaman Pangan 1.000.000,12. Lohor Alm Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian13. Senen Salasa Budi Daya Tanaman Pangan 1.000.000,14. Launu Kampono Non Budi Daya Pemasaran hasil 1.000.000,petani15. Salasa Laidi Budi Daya Tanaman Pangan 1.000.000,16. La Mani Ode Mai Budi Daya Holtikultura 1.000.000,17.
    Kamis Non Budi Usaha lain 1.000.000, pembelian gagal 1.000.000,Aksan Daya berbasis bibitpertanian anakanpala10. Amin Non Budi Usaha lain 1.000.000, pembelian gagal 1.000.000,Tukimin Daya berbasis bibitpertanian 21 11. Kader Budi Daya Tanaman 1.000.000, pembelian gagal 1.000.000,Negabalin Pangan bibit sayursayuran12. Lohor Alm Non Budi Usaha lain 1.000.000, pembelian gagal 1.000.000,Daya berbasis bibit sayurpertanian sayuran13.
    Acher Labeto Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian2. Salion Ladae Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian3. Ruslan La Biru Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian4. Sidik La Biru Non Budi Daya Usaha lain berbasis 1.000.000,pertanian5. Ajis Karnudu Budi Daya Tanaman Pangan 1.000.000,6. La Kompo Lakanari Budi Daya Peternakan 1.000.000,7. Ali Rusli Budi Daya Tanaman Pangan 1.000.000,8. Laman Asima Non Budi Daya Pemasaran hasil petani 1.000.000,9.
    Kamis Non Budi Usaha lain 1.000.000, pembelian gagal 1.000.000,Aksan Daya berbasis bibit pertanian anakanpala10. Amin Non Budi Usaha lain 1.000.000, pembelian gagal 1.000.000,Tukimin Daya berbasis bibit pertanian11 Kader Budi Daya Tanaman 1.000.000, pembelian gagal 1.000.000,Ngabalin Pangan bibit sayursayuran12. Lohor Non Budi Usaha lain 1.000.000, pembelian gagal 1.000.000,Alm Daya berbasis bibit pertanian sayursayuran13.
Register : 11-07-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 25 Oktober 2016 — - TEGUH MARKIANTO
6921
  • SangHyang Seri (Persero) pada poin 3 menyebutkan Kegiatan GP3K adalahprogram kemitraan yang berbasis koorporasi antara perusahaan denganpetani/kelompok tani dengan prinsip saling memerlukan, salingmemperkuat dan saling menguntungkan, berlandaskan pada PP No. 44Tahun 2006 dimana PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebagai perusahaanpembimbing dan petani/kelompok tani sebagai yang dibimbing.Bahwa sesuai Surat Direksi PT.
    Sang Hyang Seri (Persero) melakukan perjanjian kerjasama tentangPelaksanaan Sinergi BUMN Dalam Rangka Pelaksanaan Program GerakanPeningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) yangditandatangani oleh Rachmat Prawirakusumah selaku Direktur SDM PT.Perkebunan Nusantara Ill (Persero) dan Mamat Rachmat selaku DirekturKeuangan dan SDM PT. Sang Hyang Seri (Persero) dimana PT.
    PerkebunanNusantara Ill (Persero) menyediakan dana untuk penyaluran Dana KemitraanProgram Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3kK)masa tanam 2012 sampai dengan tanggal 2013 yang akan diberikan kepada PT. Halaman 11 dari 24 Halaman PUTUSAN Nomor :53/PID.SUSTPK/20 16/PTMDNSang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyardrupiah).Bahwa pada Tahun 2012 PT.