Ditemukan 3338 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-12-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Sml
Tanggal 6 Februari 2020 — Penuntut Umum:
1.HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
2.PRASETYO PURBO, S.H.
Terdakwa:
MESAK SAMUEL NAHUWAY Alias ECA
5820
  • Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumendokumenyang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatanpenatausahaan hasil hutan, yang mana menurut Peraturan MheteriLingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alamterdiri dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat, SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan, Surat Angkut LelangSAL),dan Nota Angkutan.Perbuatan terdakwa diatur dan
    alam hayatiyang didominasi pepohonan, serta kayu tersebut telah dilakukan pengolahanbahan baku dan tidak berbentuk bulat lagi, yang terkualifikasi sebagai kayuHalaman 12 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Smlolahan, maka Hakim berpendapat kayu tersebut merupakan kayu hasil hutandari Desa Lermatang, Kabupaten Maluku Tenggara Barat/Kepulauan Tanimbar;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pengangkutan kayu harusdisertai dengan dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutanpada setiap segmen
Register : 16-04-2014 — Putus : 07-05-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 58/Pid.B/2014/PN.Mu
Tanggal 7 Mei 2014 — GAPRI ALIAS BAPAK DODI BIN GAPPAR
4214
  • dalam undangundang ini tidak dijelaskan apa yang dimaksudmengangkut, menguasai atau memiliki akan tetapi berdasarkan pendapat ahli SuhardiS.Ip.M.Si bahwa yang dimaksud menguasai adalah hasil hutan berada dalam penguasaannya,memiliki berarti hasil hutan adalah miliknya sedangkan mengangkut diartikan sebagaimembawa hasil hutan dengan menggunakan mobil, perahu atau kapal;Menimbang, bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumenyang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen
    Bahwa kemudian didalampasal angka 13 disebutkan bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat,kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Suhardi S, S.Ip.M.Si menjelaskan bahwauntuk setiap segmen/kegiatan penatausahaan hasil hutan berupa mengangkut, memiliki danmenguasai hasil hutan berupa kayu harus secara bersamasama disertai dengan suratketerangan sahnya hasil hutan, hal ini haruslah diartikan bahwa setiap
    ratusrupiah) dan 6.552 $ (enam koma lima ratus lima puluh dua Us Dollar serta kerugian yangtidak nyata berupa kerusakan ekosisten hutan;Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal angka 12 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan serta pendapat ahli, keterangan saksisaksi dan terdakwa, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa kayu hitam dengan jumlah 10 (sepuluh)batang adalah merupakan hasil hutan dan pada setiap segmen
Register : 27-09-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 98/G/TF/2021/PTUN.MDN
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
PT PUDAN KREASI
Tergugat:
Karyawanta Sembiring, ST, MSi, NIP. 197105252007101002, Selaku Pejabat Pembuat Komite 4.5 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara
266213
  • Hal ini dinyatakan dalam suratNomor : 01/PPK.POKJAIII/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 PerihalPenyampaian Informasi Konfirmasi yang pada pokoknyamenyatakan bahwa proses SPPBJ dan proses kontrak tidak dapatdilakukan dengan alasan karena adanya surat yang dikeluarkan olehTergugat; Penggugat digugurkan dalam tender Pembangunan Jalur Ganda KASoloSemarang Fase (Solo JebresSolo BalapanKadipiroKalioso)Segmen Jalur SoloKalioso; Penggugat digugurkan dalam tender Peningkatan Jalur KA AntaraSerang Merak Lintas
    Penggugat digugurkan dalam tender Pembangunan Jalur Ganda KASoloSemarang Fase (Solo JebresSolo BalapanKadipiroKalioso)Segmen Jalur SoloKalioso;c.
    yang secara langsungmengakibatkan timbulnya kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu :1) Ketua Pokja Pemilihan atau Pejabat Pembuat Komitmen Satuan KerjaDirektorat Lalu Lintas Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,yang tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ) dan atau yang menerbitkan Surat Nomor :01/PPK.POKJAIIl/Vill/2021, Perihal : Penyampaian Informasi Konfirmasi;2) Ketua Pokja Pembangunan Jalur Ganda KA SoloSemarang Fase (SoloJebres Solo Balapan KadipiroKaloso) Segmen
    yang dikeluarkan oleh Tergugat ;Bahwa dasar diajukannya gugatan a quo adalah oleh karena Klarifikasi SuratKeterangan telah menghambat Penggugat dalam penetapan Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SatuanKerja Direktorat Lalu Lintas Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.Proses SPPBJ dan Proses Kontrak tidak dapat dilakukan, kemudian Penggugatdigugurkan dalam Tender Pembagunan Jalur Ganda KA Solo Semarang Fase (Sole JebresSolo BalapanKadipiroKalioso) Segmen
    Hal ini dinyatakan dalam suratNomor : 01/PPK.POKJAIII/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 PerihalPenyampaian Informasi Konfirmasi yang pada pokoknya menyatakan bahwaHal.17 dari 27 halaman, Putusan Perkara Nomor : 98/G/TF/2021/PTUN.MDN.proses SPPBuJ dan proses kontrak tidak dapat dilakukan dengan alasan karenaadanya surat yang dikeluarkan oleh Tergugat; Penggugat digugurkan dalam tender Pembangunan Jalur Ganda KA SoloSemarang Fase (Solo JebresSolo BalapanKadipiroKalioso) Segmen JalurSoloKalioso; Penggugat
Register : 22-09-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — YULIANSAH HAMID, DK VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
480290 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thamrin, segmen BundaranHotel Indonesia (HI) sampai dengan Bundaran Air Mancur MonumenNasional (Monas); dan Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat dariPukul 06:00 sampai dengan Pukul 23:00 WIB.Halaman 3 dari 28 halaman.
    Thamrin, segmen Bundaran HI sampai denganBundaran Air Mancur Monas; danb. Jalan Medan Merdeka Barat.3.
    Thamrin (segmen Bundaran HI sampaidengan Bundaran Air Mancur Monas) dan Jalan Medan Merdeka Barat;Bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk manajemen kebutuhan lalulintas sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (videBukti T3), yang berbunyi sebagai berikut :(1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan RuangLalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakanmanajemen kebutuhan Lalu Lintas
    danPeraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 yang menjadi dasar hukumperaturan obyek keberatan Hum aquo secara jelas memberikan syaratbahwa untuk melakukan pembatasan lalu lintas sepeda motor,dipersyaratkan terlebih dahulu tersedianya jaringan dan pelayanan angkutanumum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan,kawasan, atau koridor yang bersangkutan sehingga terbitnya PeraturanGubernur obyek keberatan HUM a quo yang membatasi kendaraan sepedamotor melintasi di jalan MH.Thamrin, segmen
    Putusan Nomor 57 P/HUM/2017menjadi acuan yang cukup digambarkan dalam Peraturan Gubernur Obyekkeberatan HUM aquo;Bahwa Pemberlakuan objek HUM a quo tidaklah memberikan solusi atasmasalah kelancaran dan keterjangkauan lalu lintas pada kawasanpembatasan lalu lintas sepeda motor tersebut yaitu jalan MH.Thamrin,segmen Bundaran HI, sampai dengan Bundaran Air Mancur Monas DanJalan Medan Merdeka Barat oleh karena pemberlakuan obyek HUM a quotanpa memberikan solusi atau alternatif penyelesaian masalahketerjangkauan
Putus : 16-11-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2292 K/PID.SUS/2015
Tanggal 16 Nopember 2015 — Drs. AHMAD FAUZI, MBA
93109 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Barito Riau Jaya;48) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku IndeksC0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1 InstruksiIN/O055/MAR tanggal 22062005;49) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku IndeksC0202 Bab Sub Bab A, Sub Sub Bab 02 Halaman 1 InstruksiIN/O055/MAR tanggal 22062005;50) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.
    Barito RiauJaya;48) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku Indeks C0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1Instruksi IN/O055/MAR tanggal 22062005;49) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku Indeks C0202 Bab Sub Bab A, Sub Sub Bab 02 Halaman 1Instruksi IN/O055/MAR tanggal 22062005;50) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.
    BaritoRiau Jaya;48) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku Indeks C0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1Instruksi IN/O055/MAR tanggal 22062005;49) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku Indeks C0202 Bab Sub Bab A, Sub Sub Bab 02 Halaman 1Instruksi IN/O055/MAR tanggal 22062005;50) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.
    Ahmad Fauzi, MBA, karena perbuatannya bertentangan ataumelanggar: Buku Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen KecilBuku dan II yang ditetapkan oleh PT.
    Barito Riau Jaya;Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku IndeksC0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1 InstruksiIN/O055/MAR tanggal 22062005;Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku IndeksC0202 Bab Sub Bab A, Sub Sub Bab 02 Halaman 1 InstruksiIN/O055/MAR tanggal 22062005;Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.
Register : 08-12-2016 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Mpw
Tanggal 12 Juni 2017 — SUNOTO SOEMARNO, SUTIONO SOEMARNO, GUNAWAN PERAJOGO, RIDWAN PRAYOGO, LINAYATI PERAYOGO, HERMAWAN PRAYOGO, BONG LIEE LENG, TJHIA KHOENG MENG, M E L A W A N 1. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Cq. Bupati Kubu Raya, 2. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Cq. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya, 3. Maryono HS, selaku Direktur Utama PT Wirata Daya Muktitama,
21020
  • Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah membuat jalan yangdikenal dengan jalan Segmen Parit Ngabeh yang melewati danmengambil (memotong ) sebagiantanah Hak Milik Para Penggugat,sepanjang 889meter (delapanratus delapanpuluh sembilan meter )dan lebar 17 meter ( tujuh belas meter ),atau seluas 15.113 m2 (lima belas ribu seratus tiga belas meter persegi ) tanpa adanyapemberitahuan dan tanpa seijin Para Penggugat selaku pihak yangberhak atas tanah tersebut, adalah perbuatan melawan hukum yangmerugikan
    Halaman 15 dari58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN MpwBahwa para penggugat (sunoto Soemarno, dkk) mendalilkan memiliki danmenguasai tanah Hak Milik berdasarkan sertifikat Hak Milik yang dikeluarkanoleh dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, yang merupakan satuhamparan saling berbatasan, terletak di Desa Arang Limbung KecamatanSungai Raya Kabupaten Kubu Raya ;Bahwa para penggugat mendalilkan para tergugat telan melakukanperbuatan melawan hukum, karena membangun jalan yang dikenal denganJalan Segmen
    Parit Ngabeh tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak yangberhak ;Bahwa para penggugat mendalilkan pelaksanaan pembangunan jalan yangdikenal dengan Jalan Segmen Parit Ngabeh dilakukan oleh Tergugat lldengan melewati dan mengambil (memotong) tanopa sepengetahan dan seijindari Para penggugat pada sisi sebelah Utara sepanjang 889 meter (delapanratus delapan puluh Sembilan meter) atau seluas 15.113 m 2 (lima belas ribuseratus tiga belas meter persegi ) ;Bahwa para penggugat mendalilkan dari tindakan
    Mahkamah Agung No.621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei1977 Jo.No.621 K /Sip/1975Putusan MARI No. 1087.K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 ;Tentang kekurangan formal pihakpihakHalaman 17 dari58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN MpwBahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat terbandingharus dinyatakan tidak diterima ;Hal didasarkan peristiwa hukum yang ada berkaitan dengan pembangunanjalan sebagaimana dimaksud oleh para penggugat pada angka 2, yaitu :a.September November 2014 Pembangunan Jalan Segmen
    Sebelah Barat berbatasan dengan M.2348 Sebelah Timur berbatasandenganM.2347.Bahwa pada objek sebidang tanah para penggugat tersebut telahdibangun jalan Segmen Parit Ngabeh dimana akibat pembangunan jalantersebut tanah tersebut melewati dan mengambil (memotong) sebagian tanahhak milik para penggugat, pada sisi sebelah Utara sejajar dengan ParitNgabeh, sepanjang 889 meter ( delapan ratus delapan puluh sembilanmeter) dan lebar17 meter(tujuh belas meter), atauseluas 15.113 m2 (lima belas ribu seratus
Register : 31-07-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN SRAGEN Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Sgn
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
1.AGUNG SETYOBUDI
2.SRI HARTINI
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
2.KEMENTRIAN PERHUBUNGAN RI CQ KEPALA KANTOR BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
3.KJPP toto Suharto dan Rekan cabang Semarang Kantor Jasa Penilaian Publik Team Appraisal
7022
  • Bahwa kapasitas TERMOHON II sebagai instansi yang memerlukan tanahadalah sebatas dalam hal Pengajuan Permohonan jijin PersetujuanPenetapan lokasi untuk Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api lintas KedungBanteng Solo Balapan yang dilengkapi dengan Dokumen PerancanaanPengadaan Tanah Jalur Rel Ganda Kereta Api Solo Balapan Walikukun segmen Kabupaten Sragen serta ijin lingkungan dari KementerianLingkungan Hidup Republik Indonesia.5. Bahwa dalam pokok perkara ini :a.
    Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragensebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, diberitanda (buktiTI.1);Foto copy Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten SragenNomor : 1493.1/KEP33.12500/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentangSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Jalur Rel GandaKereta Api Solo BalapanWalikukun di Kabupaten Sragen danSekretariat, diberitanda (buktiT1.2);Foto copy Undangan Sosialisasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah JalurRel Ganda Kereta Api Solo BalapanWalikukun Segmen
    Sragen untukKelurahan Sragen Wetan, Kelurahan Sragen Tengah, Kelurahan SragenKulon dan Kelurahan Sine Kecamatan Sragen Nomor : 1968/33.12500/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberitanda (buktiT1.3);Foto copy Pemberitahuan Pengumuman Nomor : 314/33.14500/H/2018tanggal 19 Pebruari 2018, diberitanda (buktiT1.4) ;Foto copy : Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang TanahDan Daftar Nomonatif Pengadaan Tanah Jalur Rel Ganda Kereta ApiSolo BalapanWalikukun Segmen Sragen Nomor313/33.14.500
    Inventarisasi dan Identifikasi PengadaanTanah Jalur Rel Ganda Solo BalapanWalikukun Kepada Penilai KJPPToto Suharto dan Rekan Nomor 815/33.14500/V/2018 tanggal 24052018 , diberi tanda (bukti T.I9) ;Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah untuPembangunan Jalur Rel Ganda Solo BalapanWalikukun di WilayahKabupaten Sragen Nomor : B.TNR.18.02.0059.1 Tanggal 06062018diberi tanda (bukti T.110) ;Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pembangunan JalurRel Ganda Solo BalapanWalikukun Segmen
    Sragen yang tanahnya termasuk dalampengadaan tanah untuk pembangunan jalur rel ganda Kereta Api Solo BalapanWalikukun sesuai Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta BidangTanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalur Rel Ganda Kereta Api SoloBalapanWalikukun Segmen Sragen Nomor 313/33.14.500/II/2018 tanggal 19Pebruari 2018 (bukti T.1.5) dan karena Para Pemohon Keberatan tidakmembubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dalam Berita AcaraHalaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan
Register : 30-12-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 1537/PID/2020/PT SBY
Tanggal 8 Maret 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : BUDHI CAHYONO, SH
Terbanding/Terdakwa : ARDHIE PRAYOGA, ST
400448
  • tanggal 30 September 2016;
  • Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. bank Danamon Indonesia, Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor: B.01.021/MI/CP/SMEC-CR/1017 tanggal 18 Oktober 2017;
  • 1 (satu) bendel petunjuk pelaksanaan kredit SME (Small Medium Interpraise) tahun 2017 Chapter 3 Jaminan & Penilaian Jaminan;
  • 1 (satu) bendel memorandum SMEC Credit Risk Nomor : B.01.069 / MI / SMEC-CR / 0816 tanggal 30 Agustus 2016 perihal ketentuan terkait penilaian jaminan untuk Segmen
    Memorandum Nomor:B.01.069/MI/SMECCR/0816 tanggal 30 Agustus2016 perihal ketentuan terkait penilaian jaminan untuk Segmen SME;Halaman 5 dari putusan Nomor 1537 /PID/2020/PT SBY.c.
    Petunjuk pelaksanaan kredit SME (Small Medium Interpraise) bulan Maret2017 Bab Ill perihal Jaminan & Penilaian Jaminan sub bab 3.6 tentangpenilaian;b. memorandum Nomor:B.01.069/MI/SMECCR/0816 tanggal 30 Agustus2016 perihal ketentuan terkait penilaian jaminan untuk Segmen SME;c. memorandum Nomor B.01.151/MI/SMECCR/1117 tanggal 30 Nopember2017;Isi dari peraturan internal tersebut diatas, pada intinya sebagai berikut:Penilaian aset produktif untuk debitur atau kelompok peminjam denganpinjaman kurang
    September 2016; Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. bank Danamon Indonesia, Tokdengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor: B.01.021/MI/CP/SMECCR/1017 tanggal 18 Oktober 2017; 1 (satu) bendel petunjuk pelaksanaan kredit SME (Small MediumInterpraise) tahun 2017 Chapter 3 Jaminan & Penilaian Jaminan;Halaman 21 dari putusan Nomor 1537 /PID/2020/PT SBY.1 (Satu) bendel memorandum SMEC Credit RiskNomor:B.01.069/MI/SMECCR/0816 tanggal 30 Agustus 2016 perihalketentuan terkait penilaian jaminan untuk Segmen
    Rekan Nomor: B.01.108/MI/CP/SMECCR/0916 tanggal 30 September 2016;Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. bank Danamon Indonesia, Tbkdengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor: B.01.021/MI/CP/SMECCR/1017 tanggal 18 Oktober 2017;1 (satu) bendel petunjuk pelaksanaan kredit SME (Small MediumInterpraise) tahun 2017 Chapter 3 Jaminan & Penilaian Jaminan;1 (Satu) bendel memorandum SMEC Credit Risk Nomor : B.01.069 / MI /SMECCR / 0816 tanggal 30 Agustus 2016 perihal ketentuan terkaitpenilaian jaminan untuk Segmen
    Rekan Nomor:B.01.108/MI/CP/SMECCR/0916 tanggal 30 September 2016;Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. bank DanamonIndonesia, Tok dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor:B.01.021/MI/CP/SMECCR/1017 tanggal 18 Oktober 2017;1 (satu) bendel petunjuk pelaksanaan kredit SME (Small MediumInterpraise) tahun 2017 Chapter 3 Jaminan & Penilaian Jaminan;1 (Satu) bendel memorandum SMEC Credit Risk Nomor : B.01.069 /MI / SMECCR / 0816 tanggal 30 Agustus 2016 perihal ketentuanterkait penilaian jaminan untuk Segmen
Putus : 04-10-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 4 Oktober 2017 — HANY INDRIANI HUTAGALUNG
9659 Berkekuatan Hukum Tetap
  • denganP=25m 24,88 17,25 7,63 Gambar MC 1003 P14+50 P14+75 (Kanan) Pasangan terpasang tidak sesuai denganP=25m 24,38 17,50 6,88 Gambar MC 1004 P14+75 P15+00 (Kanan) Pasangan terpasang tidak sesuai denganP=25m 24,50 18,25 6,25 Gambar MC 1005 P15+00 P15+25 (Kanan) Pasangan terpasang tidak sesuai denganP=25m 26,75 19,00 7,75 Gambar MC 1006 P15+25 P15+50 (Kanan) Pasangan terpasang tidak sesuai denganPs Zot 2825 Tats td Gambar MC 100, Panjang terpasang = 16 m6 P15+50 P15+75 (Kanan)P=25m 15,68 0,00 15,68 Segmen
    62,50 MC 100b P14+25 P14+50 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarP=25m 62,50 MC 100c P14+50 P14+75 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarP=25m 63,75 MC 100d P14+75 P15+00 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarP=25m 67,50 MC 100e P15+00 P15+25 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarP=25m 71,25 MC 100f P15+25 P15+50 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarPs een aise MC 100, Panjang terpasang = 16 mg P15+50 P15+75 (Kanan)P=25m 0,00 Segmen
    25m 6,25 MC 100b P14+25 P14+50 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarP=25m 6,25 MC 100c P14+50 P14+75 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarP=25m 6,25 MC 100d P14+75 P15+00 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarP=25m 6,25 MC 100e P15+00 P15+25 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarP=25m 6,25 MC 100f P15+25 P15+50 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarP=26m 4,00 MC 100, Panjang terpasang = 16 mg P15+50 P15+75 (Kanan)P=25m 0,00 Segmen
    26m G00 Gambar MC 100b P14+25 P14+50 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganPapi eee Gambar MC 100c P14+50 P14+75 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganpS EBi 63,75 Gambar MC 100d P14+75 P15+00 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganP= ae Gree Gambar MC 100e P15+00 P15+25 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganP=26m ha Gambar MC 100f P15+25 P15+50 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganaL aise Gambar MC 100, Panjang terpasang = 16 mg P15+50 P15+75 (Kanan)P=25m 0,00 Segmen
    6,25 Gambar MC 100b P14+25 P14+50 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganPSeom ie Gambar MC 100b P14+50 P14+75 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganF=26m ae Gambar MC 100d P14+75 P15+00 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganP=25in 20 Gambar MC 100e P15+00 P15+25 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganpS EBi 6,25 Gambar MC 100f P15+25 P15+50 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganP=25in aio Gambar MC 100, Panjang terpasang = 16 mg P15+50 P15+75 (Kanan)P=25m 0,00 Segmen
Register : 16-06-2021 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 179/Pdt.P-Kons/2021/PN Pkj
Tanggal 2 Juli 2021 — Pemohon:
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Kantor Pengadaan Tanah Sulawesi II
Termohon:
Haje
4710
  • Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor;KP 1181 Tahun 2018, Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api UmumNasional Trase Sulawesi Segmen MakassarParepare, MenteriPerhubungan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus2018; telah di beri tanda Bukti P12.
Putus : 16-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Gto
Tanggal 16 Mei 2019 — - RICKY NANGOY, A.Md
15117
  • Palar pada sidang tanggal 28 Maret 2018 dan juga ketika pemeriksaansetempat telah diperlinatkan adanya pekerjaan 5 (lima) segmen tersebut, sehingga yangmenjadi pertanyaan bagaimana dengan volume aspal khususnya Laston Lapis AntaraHalaman 320 dari 337 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN Gto(ACBC) didalam 5 (lima) segmen yang sudah dikerjakan PT Lia Membangun Persadayang sudah tertuang dalam gambar teknik laporan hasil pekerjaan/asbuilt drawing dariPenyedia barang/jasa ?
    LiaMembangun Persada, namun majelis hakim mempertimbangkan apakah pekerjaan 5(lima) segmen yang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa tersebut sesuai dengankontrak atau tidak secara menyeluruh atau sebahagian pekerjaan saja.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. Hendrik J.
    sudah diluar dari jalan Beringin, sedangkanterhadap segmen Jalan Beringin akses Jalan H.B Jasin sepanjang 345 meter masihdipergunakan didalam jalan beringin sehingga makin panjang yang awalnya hanya2.200 meter ditambah sepanjang 345 meter menjadi 2.545 meter;Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan hitunganhasilPengukuran dan Penghitungan Volume Terpasang oleh Tim Ahli dari Politeknik NegeriManado yang kedua pada tanggal 2 Nopember 2018 yang memasukkan pekerjaan 5(lima) segmen secara
    Laston Lapis Antara (ACBC)Realisasi Segmen 1.
    Jalan Beringin sebesar 2.703,35 Ton ditambah denganrealisasi segmen 6. perpanjangan Jalan Beringin (Segmen Jalan Beringin aksesJalan H.B Jasin ) sebesar 537,55 Ton sehingga total realisasi volume Laston LapisAntara (ACBC) sebesar 3.240,90 Ton, maka besaran jumlah realisasi LastonLapis Antara (ACBC) sejumlah 3.240,90 Ton x Rp.1.720.319,03 (Harga Satuan) =Rp. 5.575.381.944,3 (Lima Milyar Lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratusdelapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat koma tiga rupiah
Putus : 22-09-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 677 K/PID.SUS/2014
Tanggal 22 September 2014 — HANY INDRIANI HUTAGALUNG
5752 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 677 K/PID.SUS/2014 P=25m 24,38 17,50 6,88 Pasangan terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P14+75 P15+00(Kanan)P=25m 24,50 18,25 6,25 Pasangan terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P15+00 P15+25(Kanan)P=25m 26,75 19,00 7,75 Pasangan terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P15+25 P15+50(Kanan)P=25m 28,25 13,15 15,10 Pasangan terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100,Panjang terpasang =16mP15+50 P15+75(Kanan)P=25m 15,68 0,00 15,68 Segmen ini tidakterpasangP19+25 P22+70(Kanan)P= 370m 398,05
    No. 677 K/PID.SUS/2014 Panjang terpasang =16m P15+50 P15+75 (Kanan)P=25m 0,00 Segmen ini tidakterpasangP19+25 P22+70(Kanan)P=370m 1.236,20 1.089,15 147,05P19+25 P19+50(Kanan)P=25m 68,75 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P19+50 P19+75(Kanan)P=25m 67,50 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P19+75 P20+00(Kanan)P=25m 67,50 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P20+00 P20+25(Kanan)P=25m 65,00 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P20+25 P20+50(Kanan)P=25m
    terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100b P14+25 P14+50(Kanan)P=25m 6,25 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100c P14+50 P14+75(Kanan)P=25m 6,25 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100d P14+75 P15+00(Kanan)P=25m 6,25 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100e P15+00 P15+25(Kanan)P=25m 6,25 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100f P15+25 P15+50(Kanan)P=25m 4,00 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100,Panjang terpasang =16mg P15+50 P15+75(Kanan)P=25m 0,00 Segmen
    17,25 7,63 Pasangan terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P14+50 P14+75(Kanan)P=25m 24,38 17,50 6,88 Pasangan terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P14+75 P15+00(Kanan)P=25m 24,50 18,25 6,25 Pasangan terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P15+00 P15+25(Kanan)P=25m 26,75 19,00 7,75 Pasangan terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P15+25 P15+50(Kanan)P=25m 28,25 13,15 15,10 Pasangan terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100,Panjang terpasang =16mP15+50 P15+75(Kanan)P=25m 15,68 0,00 15,68 Segmen
    terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100b P14+25 P14+50(Kanan)P=25m 62,50 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100c P14+50 P14+75(Kanan)P=25m 63,75 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100 P14+75 P15+00(Kanan)P=25m 67,50 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P15+00 P15+25(Kanan)P=25m 71,25, Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P15+25 P15+50(Kanan)P=25m 50,56 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100,Panjang terpasang =16mP15+50 P15+75(Kanan)P=25m 0,00 Segmen
Register : 03-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Bln.
Tanggal 20 Juni 2017 — RAHMAN Bin DARMAWAN
34815
  • DA 9617TLA bermuatan kemudian kami menghentikan mobil pick up tersebutselanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan mobil pickup tersebut yang ternyata isinya adalah kayu jenis ulin dengan berbagaiukuran dan setelah kami tanyakan mengenai suratsuratnya Terdakwatidak dapat menunjukkan dokumendokumen yang merupakanbuktilegalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaanhasil hutan yang harus dimiliki oleh Terdakwa kemudian kami membawaTerdakwa ke Polsek Satui guna proses
    DA 9617 TLA bermuatan kemudian kami menghentikan mobil pick uptersebut selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap isi muatanmobil pick up tersebut yang ternyata isinya adalah kayu jenis ulin denganberbagai ukuran dan setelah kami tanyakan mengenai suratsuratnyaTerdakwa tidak dapat menunjukkan dokumendokumen yang merupakanbukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan yang harus dimiliki oleh Terdakwa kemudiankami membawa Terdakwa ke Polsek Satui guna proses
    ratusribu rupiah);Halaman 12 dari 17 putusan pidana nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Bln.Menimbang, bahwa apabila diperhatikan tindakan dari Terdakwasebagaimana diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwatindakannya sudah dapat dikategorikan memiliki dan oleh karenanyasesuail ketentuan peraturan perundangundangan diwajibkan untukmemilik dokumen yang sah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat keterangansahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakanbuktilegalitas hasil hutan pada setiap segmen
Register : 16-06-2021 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 174/Pdt.P-Kons/2021/PN Pkj
Tanggal 2 Juli 2021 — Pemohon:
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Kantor Pengadaan Tanah Sulawesi II
Termohon:
H.SALENG
517
  • Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor;KP 1181 Tahun 2018, Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api UmumNasional Trase Sulawesi Segmen MakassarParepare, MenteriPerhubungan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus2018; telah di beri tanda Bukti P12.
Register : 02-03-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 5/Tipikor/2015/PT PBR
Tanggal 30 Maret 2015 — Pembanding/Terdakwa : ESRON NAPITUPULU Diwakili Oleh : JIMMY SIMANJUNTAK, SH., MH. & Rekan
Terbanding/Jaksa Penuntut : SYAFRIL, SH
12899
  • PEKANBARU kepada BNI KCU Pekanbaru Hal Disposisi Kredit 633309 / Kamis / SKC / TMT Rp.42.000.000.000 Tgl 04.06.2009;
  • Akta No.35 tanggal 26-06-2007 tentang Risalah Rapat PT Barito Riau Jaya yang dibuat oleh HARDIYANTI HOESODO, SH Notaris di Pekanbaru;
  • Akta No.7 tanggal 01 Juli 2008 yang dibuat oleh SEVENIUS ALBERI, SH Notaris di Pekanbaru tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Barito Riau Jaya;
  • Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen
    Kecil Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1 Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22-06-2005;
  • Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Halaman 1 Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22-06-2005;
  • Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.
    CPC/61 tanggal 03 Mar 1998;
  • Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 9 Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22-06-2005;
  • Surat Pernyataan ESRON NAPITUPULU No.01/BNI/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007;
  • Berita Acara Kunjungan ke Lokasi Kebun Kelapa Sawit tanggal pelaksanaan 25 Feb 2012, Pihak yang ditemui Bpk.
    ATOK YUDIANTO Nomor : DIR/354/R hal Mutasi/ Perubahan Posisi tanggal 14 Sep 2006;
  • Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 8 Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22-06-2005;
  • Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU No : 003.08/BRJ-BN/2008 Tanggal 9 Juli 2008 Hal Permohonan Pencairan Kredit 23 Milyar;
  • Jenis PAK : PAK BARU, Nama Debitur : PT. Barito Riau Jaya, Maks.
    ) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku IndeksC0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Halaman 1 InstruksiIN/O055/MAR tanggal 22062005;50) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.
    CPC/61 tanggal 03 Mar 1998;51) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku IndeksC0202 Bab Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 9 InstruksiIN/O055/MAR tanggal 22062005;52) Surat Pernyataan ESRON NAPITUPULU No.01/BNI/X/2007 tanggal1 Oktober 2007;53) Berita Acara Kunjungan ke Lokasi Kebun Kelapa Sawit tanggalpelaksanaan 25 Feb 2012, Pihak yang ditemui Bpk.
    Nomor 05/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR49) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku IndeksC0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Halaman 1 InstruksiIN/O055/MAR tanggal 22062005;50) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.
    Nomor 05/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR48)49)50)51)52)53)54)55)56)57)58)59)Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku Indeks CO202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1Instruksi IN/O055/MAR tanggal 22062005;Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku Indeks CO202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Halaman 1Instruksi IN/O055/MAR tanggal 22062005;Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.
    CPC/61 tanggal 03 Mar1998;Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku Indeks CO0202 Bab Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 9Instruksi IN/O055/MAR tanggal 22062005;Surat Pernyataan ESRON NAPITUPULU No.01/BNI/X/2007tanggal 1 Oktober 2007;Berita Acara Kunjungan ke Lokasi Kebun Kelapa Sawit tanggalpelaksanaan 25 Feb 2012, Pihak yang ditemui Bpk.
Putus : 09-06-2014 — Upload : 16-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2543 K/PID.SUS/2013
Tanggal 9 Juni 2014 — SUTANTO, S.T., M.T.
6961 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terpasang tidaksesuai dengan Gambar MC 1003 P14+50 P14+75 (Kanan)P=25m 24,38 17,50 6,88 Pasangan terpasang tidaksesuai dengan Gambar MC 1004 P14+75 P15+00 (Kanan)P=25m 24,50 18,25 6,25 Pasangan terpasang tidaksesuai dengan Gambar MC 1005 P15+00 P15+25 (Kanan)P=25m 26,75 19,00 7,75 Pasangan terpasang tidaksesuai dengan Gambar MC 1006 P15+25 P15+50 (Kanan)P=25m 28,25 13,15 15,10 Pasangan' terpasang tidaksesuai dengan Gambar MC100, Panjang terpasang = 16 m6 P15+50 P15+75 (Kanan)P=25m 15,68 0,00 15,68 Segmen
    sesuaidengan Gambar MC 100b P14+25 P14+50 (Kanan)P=25m 62,50 Kondisi terpasang tidak sesuaidengan Gambar MC 100c P14+50 P14+75 (Kanan)P=25m 63,75 Kondisi terpasang tidak sesuaidengan Gambar MC 100d P14+75 P15+00 (Kanan)P=25m 67,50 Kondisi terpasang tidak sesuaidengan Gambar MC 100e P15+00 P15+25 (Kanan)P=25m 71,25 Kondisi terpasang tidak sesuaidengan Gambar MC 100f P15+25 P15+50 (Kanan)P=25m 50,56 Kondisi terpasang tidak sesuaidengan Gambar MC 100,Panjang terpasang = 16mg P15+50 P15+75 (Kanan)P=25m 0,00 Segmen
    dengan Gambar MC 100 P14+425 P14+50 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuaiP=25m 6,25 dengan Gambar MC 100 P14+50 P14+75 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuaiP=25m 6,25 dengan Gambar MC 100 P14+75 P15+00 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuaiP=25m 6,25 dengan Gambar MC 100 P15+00 P15+25 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuaiP=25m 6,25 dengan Gambar MC 100 P15+25 P15+50 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuaiP=25m 4,00 dengan Gambar MC 100,Panjang terpasang = 16m P15+50 P15+75 (Kanan) P=25m 0,00 Segmen
    terpasang tidak sesuaidengan Gambar MC 100 P14+50 P14+75 (Kanan) P=25m 24,38 17,50 6,88 Pasangan terpasang tidak sesuaidengan Gambar MC 100 P14+75 P15+00 (Kanan) P=25m 24,50 18,25 6,25 Pasangan terpasang tidak sesuaidengan Gambar MC 100 P15+00 P15+25 (Kanan) P=25m 26,75 19,00 7,75 Pasangan terpasang tidak sesuaidengan Gambar MC 100 P15+25 P15+50 (Kanan) P=25m 28,25 13,15 15,10 Pasangan terpasang tidak sesuaidengan Gambar MC 100,Panjang terpasang = 16m P15+50 P15+75 (Kanan) P=25m 15,68 0,00 15,68 Segmen
    6,25 Kondisi terpasang tidak sesuaidengan Gambar MC 100 Cc P14+50 P14+75 (Kanan) P=25m 6,25 Kondisi terpasang tidak sesuaidengan Gambar MC 100 D P14+75 P15+00 (Kanan) P=25m 6,25 Kondisi terpasang tidak sesuai Hal 20 dari 37 hal.Put.No.2543 K/PID.SUS/2013 dengan Gambar MC 100 P15+00 P15+25 (Kanan) P=25m 6,25 Kondisi terpasang tidak sesuaidengan Gambar MC 100 P15+25 P15+50 (Kanan) P=25m 4,00 Kondisi terpasang tidak sesuaidengan Gambar MC 100,Panjang terpasang = 16m P15+50 P15+75 (Kanan) P=25m 0,00 Segmen
Register : 07-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 137/Pdt.P-Kons/2021/PN Pkj
Tanggal 24 Juni 2021 — Pemohon:
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Kantor Pengadaan Tanah Sulawesi II
Termohon:
NURHAYATI
299
  • Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor;KP 1181 Tahun 2018, Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api UmumNasional Trase Sulawesi Segmen MakassarParepare, MenteriPerhubungan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus2018; telah di beri tanda Bukti P12.
Register : 19-11-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 06-02-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 631/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 6 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat : TEGUH DWIJANTO R
Terbanding/Penggugat : PININTA RAKHMAWATI Diwakili Oleh : YOYOK SISMOYO
Terbanding/Turut Tergugat I : Bupati Tegal
Terbanding/Turut Tergugat II : Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala DPU Kabupaten Tegal
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ir SUHARMANTO
Terbanding/Turut Tergugat V : LASAM ST DKK
5628
  • Bahwa Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di SumbagaCarul *) PIKBumijawa Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Kontrak yang dikerjakanoleh PENGGUGAT adalah sepanjang 194,25m dengan lebar jalan 3myang terbagi dalam 38 segmen, 1 segmen adalah sepanjang 5mdengan lebar 3m.6.
    Hasil PemeriksaanDirijek 6 segmen rigid beton & pek. talud :5,0 xX 3,0x 6x 0,25 x = 22,5 X 1.121.454,11 = 25.232.717,48Selisih berat jenis besi tulanganHalaman 7, Putusan Nomor 631/PDT/2019/PT SMG2.982,93 x 7,014% = 209,22 xX 12.088,17 = 2.529.086,93Pek. Talud begisting386,99 x 12.088,17 = 4.678.032,34Pas.
    Apabila terdapat kekurangankekurangan dan/ataucacat hasil pekerjaan, penyedia wajibmemperbaiki/menyelesaikannya.Dengan demikian seharusnya berdasarkan ketentuan Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010, PENGGUGAT diperintahkan untuk memperbaikikekurangankekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan pengaspalanjalan 6 segmen rigid beton dan talud karena PENGGUGAT mempunyalikewajiban untuk memperbaiki/menyelesaikannya, tidak langsungdinyatakan tidak diterima.
    Apabila terdapat kekurangankekurangan dan/ataucacat hasil pekerjaan, penyedia wajilbmemperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.Bahwa berdasarkan ketentuan Kontrak dan SSUK tersebut di atas,seharusnya TERGUGAT memberikan perintah kepada PENGGUGATuntuk wajib memperbaiki/menyelesaikannya kekurangankekurangandan atau cacat hasil pekerjaan pengaspalan jalan 6 segmen rigid betondan talud.
    memberhentikansementara pekerjaan, pasti akan memberikan teguranHalaman 42, Putusan Nomor 631/PDT/2019/PT SMG4.2secara tertulis, pasti akan memberitahukan adanya cacatmutu secara tertulis, pasti akan menunda pelaksanaanpekerjaan secara tertulis; dan Pembanding pasti akan menindaklanjuti sesuai Bukti P2berupa Surat Perjanjian angka 15 butir 4, yaitu mengambiltindakan Penghentian Pekerjaan secara tertulis Sesuaiperaturan yang berlaku.Terbukti robohnya talud yang kemudian menarik besibesipencetak segmen
Register : 16-06-2021 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 180/Pdt.P-Kons/2021/PN Pkj
Tanggal 2 Juli 2021 — Pemohon:
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Kantor Pengadaan Tanah Sulawesi II
Termohon:
Haje
466
  • Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor;KP 1181 Tahun 2018, Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api UmumNasional Trase Sulawesi Segmen MakassarParepare, MenteriPerhubungan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus2018; telah di beri tanda Bukti P12.
Register : 23-02-2015 — Putus : 09-03-2015 — Upload : 09-04-2015
Putusan PN PATI Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN Pti.
Tanggal 9 Maret 2015 — - SUWAWI bin JAMARI
35910
  • Pol : K1354YA warna kuning Tahun 1984 Noka :FE101B018764 dan Nosin : 4D30410067 dengan STNK atasnama Sumawi, yang merupakan milik terdakwa;Bahwa terdakwa dalam mengangkut hasil hutan milik Perhutaniyang di tanam di areal hutan RPH Larangan, BKPHTambakromo, KPH Pati tanpa dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan yang merupakan dokumenbukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan.
    Orang yang melakukanperbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itumengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yangakan timbul daripadanya ; n2n en nnn nnn nnn nnn ennaMenimbang, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH) sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undangundang RepublikIndonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan adalah Dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitashasil hutan pada setiap segmen
    maka terbuktilah unsur tersebutGLI IC ATG AID sen eee renee reerreee ene enen tenner etn NaRRoM HiMenimbang, bahwa yang dimaksud karena kalalaiannya adalah adanyasikap kurang hatihati dari pelaku ; 2220 nn ne nne nen ennnneMenimbang, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH) sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undangundang RepublikIndonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutanpada setiap segmen