PENGGUGAT kurang dari 1 (satu) tahun dan 6 (enam)Halaman 31 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUNJKT.65.66.67.bulan terhitung sejak tanggal diberlakukan Objek Sengketa tanggal 7Februari 2018;Bahwa demikian demikian ada kekosongan permanen sebagai keadaanyang sangat mendesak demi menjaga kelangsungan tugas KKI dalam halini tugas PENGGUGAT selaku Divisi Registrasi Konsil Kedokteran (KK)yang bertugas melakukan registrasi dokter untuk penerbitan STR dokteryang diperlukan mendesak dalam rangka siklus

anemis, dalam batas normale Dada: jantung dalam batas normal , paru dalam batas normale Abdomen: Palpasi : jamin tunggal, preskep, JJ (+),TFU 2 jari diatas pusate Ekstremitas : dalam bata snormale Rctal toucher : TMSA dalam batas normal ,tampak robekan lama dihemen pukul9,5 sepanjang 0,5 mm, pukul 1 dan 11 sepanjang 1 mmsimpulan :Luka luka yang tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul , sebagaimana akibatpersetubuhan serta didukung adanya barang bukti berupa 1 buah alat tes kehamilan SIKLUS

yangmenunjukkan tanda strip /garis 2 ,1 buah kaos dalam warna putih ,1 buah celana dalam warnaputin ,1 buah BH warna putih motif bunga bagian pinggir terdapat garis warna orange ,1 buahkaos oblong warna kuning bagian depan dada kiri bergambar tengkorak bersayap bertuliskanIRONURBANCITY,1 buah celana pendek warna hitam bercorak yang diakui oleh terdakwasehingga diketemukan suatu alat bukti berupa petunjuk bahwa terdakwa adalah pelaku tindakpidana yang kami dakwakan.BARANG BUKTIL:1 buah alat tes kehamilan SIKLUS

Menyatakan barang bukti berupa 1 buah alat tes kehamilan SIKLUS yang menunjukkantanda strip /garis 2 tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan 1 buah kaos dalamwarna putih ,1 buah celana dalam warna putin ,1 buah BH warna putih motif bungabagian pinggir terdapat garis warna orange ,1 buah kaos oblong warna kuningbagian depan dada kiri bergambar tengkorak bersayap bertuliskan IRONURBANCITY,1buah celana pendek warna hitam bercorak dikembalikan kepada saksiLESTARININGSIH4.

persidangan,keterangan Terdakwa dan pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebutdi atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi menurut hukum;Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKANMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang UndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ikan adalahsegala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

Unsur melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 tahun2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segalajenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalamlingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45 tahun2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya

persidangan,keterangan Terdakwa dan pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebutdi atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi menurut hukum;Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKANMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang UndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ikan adalahsegala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

Jenis Asing Invasif,Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau MediaPembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK (vide Pasal 1angka 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentangKarantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hewan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 1 angka 19 UndangUndang Republik Indonesia Nomor21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan adalah binatangatau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus

Unsur melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya

UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya

Unsur melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalamlingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya

Penjelasan Pasal 27 PBI 17/9/PBI/2015).Ayat (2) Kegiatan kliring penyerahan dan kliringpengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan kesatuan siklus dalam Layanan Kliring WarkatDebit.d. Pasal 29 PBI 17/9/PBI/2015 menyatakan bahwa dalammenerima Warkat Debit dari nasabah yang akan dikliringkandalam Layanan Kliring Warkat Debit, Peserta pengirim harusmemperhatikan ketentuan yang berlaku.e.

Telanaipura Kota Jambi adalah Benih Lobster (BL) danatau Benih Bening Lobster (BBL) dan berdasarkan pasal 1 angka 4,disebutkan bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atausebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairankemudiam Pasal 7 ayat (5) Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan, disebutkan Yang dimaksud dengan jenis ikanadalah :a. Pisces (ikan bersirip)b. Crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)c.

Putusan Nomor 7 P/HUM/2018harga komoditas yang sangat fluktuatif, maka denganterbentuknya Holding BUMN Tambang, relatif akanmemperkuat perusahaanperusahaan' tersebut secaraindividu maupun kolektif dalam menghadapi siklus hargakomoditas, sehingga stabilitas kinerja dapat lebih terjaga;Cc) Peningkatan Posisi Keuangan dan Perbaikan Likuiditas;Likuiditas Holding BUMN Tambang akan menjadi lebih baikmelebihi ratarata di industri tersebut.

Dari fakta demikian dapat dikemukakanbeberapa analisis sebagai berikut:1) Bahwa dalam siklus penyelenggaran Pemerintahan danpelayanan publik, Kepala Daerah termasuk Gubernurberwenang untuk melakukan pembinaan serta evaluasiterhadap struktur penyelenggaraan pemerintahan termasukdidalamnya melakukan pergantian dan pengangkatan pejabatHalaman 19 dari 134 Halaman Putusan Nomor: 18/G/2018/PTUN.ABNdi Lingkungan Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengankebutuhan yang diperlukan;Bahwa kewenangan untuk melakukan

Bahwa meskipun demikian untuk menjamin siklus pelayananbirokrasi dan pemerintahan, ketentuan Pasal 71 ayat (2)memberikan pengecualian baik berupa syarat maupun keadaanyuridis tertentu yakni adanya persetujuan tertulis dari Menteri sertapergantian tersebut hanya dimungkinkan untuk pengisian jabatanyang kosong serta pengisian jabatan kosong dilakukan denganmekanisme penunjukan Pelaksana Tugas.

NomorHalaman 73 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan PerusakanHutan, dapat menimbulkan kerugian negara, yakni kerugian terhadapnilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan dari pengatur gangguan,pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi dansedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrien, pengelolaanlimbah, penyerbukan (polination), pengontrol biologi, refugia, produksipangan, bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi

ini tidak diketahui karena tidak tersedia daftarharga pasar yang dikeluarkan lembaga berwenang, diduga transaksiperdagangan kayu sonokeling yang terjadi di Kota Kefamenanu adalahbersifat ilegal atau dibawah tangan, sedangkan hasil perhitungankerugian terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan darisetiap pohon yang ditebang yakni pengatur udara, pengatur iklim mikro,pengantur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjagaerosi dan sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus

Siklus pemeriksaan keuangan negara dapatdilakukan sejak tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawabanpengelolaannya.Bahwa Tergugat membantah dalil Nomor 20 dan Nomor 23 Penggugat yangpada intinya BPK tidak memberikan kesempatan konfirmasi. Sesuai dalil20.21.33Jawaban Tergugat Nomor 7 dan Nomor 8, bahwa itikad baik BPK melaluiPemkab Sukoharjo untuk melibatkan Penggugat dalam pemeriksaan tidakditanggapi dengan baik. Kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan olehPenggugat.

Unsur melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya

Hakim yang mulia perlakuanperlakuan hinaan danintimidasi serta tiadanya support yang termohon dapat dari pemohon padamasa program kehamilan tersebut membuat termohon mengalamikekecewaan, kesedihan dan depresi sehingga mempengaruhi kondisipsikis dan hormon termohon sehingga pada bulan November 2019 padapemeriksaan terakhir program,jumlah sel telur termohon hanya berjumlah1, lebih sedikit dari bulan sebelumnya (Oktober 2019) yang berjumlah5(bukti T12) dan (bukti T13).Hal ini membuktikan bahwa tiap siklus

Oleh karena tidak ada mekanismebaku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalamperencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifatkhusus bagi masingmasing hirarki rencana tata ruangwilayah (RTRW).

Foto copy Flow Chart Siklus APBD Tahun Anggaran 2003 (ProsesPenyusunan RAPBD) ;3. Foto copy Proses Pembahasan dan penetapan APBD Perubahan TahunAnggaran 2003 ;4. Foto copy Flow Chart Penyusunan Rancangan APBD Perubahan TahunAnggaran 2003 ;5. Foto copy Surat Keputusan Otorisasi Perubahan Anggaran Belanja RutinNomor : 921/07/R/XV2003 Tahun Anggaran 2003 ;6. Foto copy Surat Keputusan Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tri WulanI, ll, Ill dan WV Nomor : 921/03/R/IIV2003 Tahun Anggaran 2008 ;7.

UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undangundang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan