Shin Young Indo Resourcesatas Persetujuan RUPS diwakili oleh Ham Chang Nam (BerdasarkanAkta Pendirian/ RUPS yang menjabat Direktur Utama adalah Jung SungHo, yang selanjutnya disebut Pihak PENGGUGAT dengan PT. BengkuluMega Quantum, JI. Ampera Raya No. 59 JakartaSelatan, yang diwakilioleh SANADJIHITU TUHUTERU yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I, telah mengadakan Perjanjian JualBeli Saham,berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham No.

Shin Young Indo Resources telah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham yang dalam RUPS tersebut sah dandapat mengambil keputusan yang mengikat perusahaan, dimana dalamRUPS tersebut telah memutuskan halhal ;a. Persetujuan jual beli/oengalinan saham perseroan, dimana sahammilik PT. Bengkulu Mega Quantum dalam hal ini diwakili olehTERGUGAT telah dijual kepada PT. Shin Young Indo Resourcessebanyak 500 (lima ratus) lembar saham atau senilai Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)b.

ShinYoung Indo Resources atas Persetujuan RUPS diwakili oleh HamChang Nam (Berdasarkan Akta Pendirian/ RUPS yang menjabatDirektur Utama adalah Jung Sung Ho tidak pernah ada dalam arsipbadan hukum perseroan bahkan sepengetahuan Dewan Direksi yangmenjabat saat itu, yang selanjutnya diyakini Perjanjian JualBeliSaham antara Penggugat dengan PT.

ShinYoung Indo Resources atas Persetujuan RUPS diwakili oleh Ham ChangNam (Berdasarkan Akta Pendirian/ RUPS yang menjabat Direktur Utamaadalah Jung Sung Ho tidak pernah ada dalam arsip badan hukumperseroan bahkan sepengetahuan Dewan Direksi yang menjabat saat itu,yang selanjutnya diyakini Perjanjian JualBeli Saham antara Penggugatdengan PT. Bengkulu Mega Quantum, JI.

Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.16/1.824/2013 yangditerbitkan kelurahan Pasar Manggis kecamatan Setia Budi JakartaSelatan, bukti P14;15.Foto copy Notulen RUPS PT. Bengkulu Mega Quantum yangberkedudukan di Kota Bengkulu tertanggal 20 Maret 2012, bukti P15;16.Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli saham No.PJBS/BMQSY/2908antara PT. Bengkulu Mega Quantum dengan PT. Shin Young IndoResources tertanggal 29 Agustus 2012, bukti P16;17.Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.23 PT.

Bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam penyusunan rencanakerja mMaupun rencana alokasi pengunaan anggaran pun Termohon sejauhini tidak pernah meminta masukan dan/atau pertimbangan dari Pemohonselaku Komisaris Utama dan tidak pernah pula Termohonmenyampaikannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tahunan karena senyatanya Termohon tidak pernah melakukan RUPStahunan meskipun Pemohon telah meminta berulang kali untukdilakukannya RUPS Termohon.f.

RUPS tahunan telah melewati batas masa waktu yang ditentukanoleh UU PT, bahkan RUPS tahunan tidak pernah dilakukan olehPerseroan bahkan dalam memperpanjang jabatan Direktur utama danKomisaris Utama Termohon melakukan nya tidak di dalam rapat umumpemegang saham melainkan dor to dor kepada pemegang sahamdimana setiap orangnya hanya dimintakan tanda tangan, olehkarenanya patut diduga terjadi manipulasi terhadap laporan tahunanPerseroan dengan berbagai fakta yang telah disembunyikan Termohonsebagaimana

(vide him. 52 penetapan);menimbang, bahwa dari RUPSRUPS yang diadakan TERMOHONternyata RUPS tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 78 ayat (3)jo. Pasal 66 ayat (2) undangundang perseroan terbatas karenaRUPS yang diadakan tidak mengajukan semua dokumen ...

tidak perlu ada inisiatifpemegang saham (Pemohon) untuk minta diadakan RUPS; (VideHim. 56 Penetapan);Menimbang, dengan tidak diberikannya Pemohon untuk memintaketerangan (buku besar) oleh Termohon sesuai ketentuan pasal 138undangundang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatasadalah termasuk perbuatan melanggar hokum yang dapatHalaman 19 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt.

Fotokopi tanpa Asli Surat yang ditujukan kepada Direktur PT.PURE TOUCHINDONESIA tanggal 12 Maret 2019 , diberi tanda bukti P910.Asli dan fotokopi Permohonan pencabuatan Banding sebagaimana yang telahdinyatakan dengan Akta Permohonan Banding Nomor.344/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr atas nama Pembanding SAMAT NGADIMANtanggal 12 Agustus 2019 , , diberi tanda bukti P10;11.Asli Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PURE TOUCHINDONESIA No. 009/PTI/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 , diberi tanda buktiP11

Bahwa apabila Perseroanakan mengalihkan dan atau menjadikan jaminan hutang seluruhnya atausebagian besar kekayaan perseroan harus dilakukan dengan RUPS danternyata hal ini Penggugat tidak pernah melakukan RUPS dimaksud ;10.Bahwa dalam Undangundang Nomor : 1 Tahun 1995 Tentang PerseroanTerbatas, menyebutkan :Pasal 88 ayat (1) berbunyi : Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan ataumenjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaanperseroan.Pasal 88 ayat (3) berbunyi :Keputusan

RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utangseluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadirioleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit %4 (tiga perempat)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dandisetujui oleh paling sedikit %4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suaratersebut.Pasal 88 ayat (4) berbunyi :Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkandalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak

DalamUndangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasmenyebutkan :Pasal 102 ayat (1) berbunyi :Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk :a. Mengalihkan kekayaan perseroan ; ataub.

Menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan yang merupakanlebin dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersihperseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitansatu sama lain maupun tidak ;Pasal 102 ayat (4) berbunyi :Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beretikad baik;12.Bahwa dengan demikian ternyata telah terbukti Tergugat II (PT.

Perlunya persetujuan RUPS dalam pengalihan hutang perseroanjikalau aset perseroan yang dialinkan tersebut adalah seluruhaset atau sebagian besar kekayaan perseroan. Pengalihanhutang yang dilakukan Tergugat kepada Tergugat Ilbukanlah termasuk sebagai definisi seluruh aset atau sebagianbesar kekayaan perseroan, in casu Tergugat sehinggaketentuan Pasal 88 ayat (1) jo. Pasal 88 ayat (3) Undang13.IV.14.Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas jo.Pasal 102 ayat (1) jo.

Bahwa oleh karena didalam RUPS tanggal 21 Juli 2011 tidak ditentukanmulai berlakunya pengangkatan, pergantian dan penghentian anggotaDireksi perseroan maka sesuai dengan ketentuan pasal 94 ayat (6)Undangundang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,menentukan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum PemegangSaham ;9.

Bahwa dengan demikian Penggugat yang telah diangkat selaku Direktur PTINDRAPURA JAYA LESTARI berdasarkan RUPS tanggal 21 Juli 2011sehingga Penggugat yang berhak untuk mewakili PT INDRAPURA JAYALESTARI baik diluar maupun didalam Pengadilan terhitung sejakpengangkatan Penggugat selaku Direktur hingga berakhirnya masa jabatanselaku Direktur atau diberhentikan melalui RUPS atau diberhentikan olehDewan Komisaris ;10.

Indrapura Jaya Lestari padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal21 Juli 2011 di kantor Notaris Elza Mawardi, SH berdasarkan Akta BeritaAcara Rapat Nomor: 96 tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan ELZAMAWARNI, SH, Notaris di Medan;6.

Bahwa benar sejak pengangkatan Penggugat selaku Direktur terhitung sejaktanggal 21 Juli 2011 hingga saat ini tidak pernah dilakukan penggantianDirektur melalui RUPS maupun pemberhentian Direktur oleh Komisaris PT.Indrapura Jaya Lestari;10. Bahwa benar Tergugat telah mewakili PT.

Indrapura JayaLestari berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangdilaksanakan pada 21 Juli 2011 sesuai Akta Berita Acara Rapat Nomor: 96tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan ELZA MAWARNI, SH, Notarisdi Medan telah dihadiri dan telah disetujui oleh seluruh Pemegang Saham PT.Indrapura Jaya Lestari;Menimbang, bahwa TurutTergugat telah mengajukan jawabanterhadapgugatan tersebut menyatakan sebagai berikut :.

Pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS)sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubahdengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 danPerseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh NegaraRepublik Indonesia ;2ne nnn cnn n nn nnn nnn nnn nnn nncnnnb.

"Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dinyatakan bahwa :"Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perserodimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negaraBahwa dari uraian Pasal yang terdapat Perjanjian Kerja Bersama telah terang dan jelas,dalam pemberian Pesangon Terlawan Tersita haruslah mendapatkan Persetujuan

Industri SandangNusantara pasal 11 ayat 2 huruf a angka 4 mensyaratkan Direksi harus mendapatkanpersetujuan RUPS untuk menetapkan penghasilan bagi pekerja yang melebihikewajiban yang ditetapkan peraturan perundangundangan ;Untuk itu, Direksi dan Pekerja menetapkan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) PerjanjianKerja Bersama, yang mengatur bahwa Pelaksanaan Pasal 72 ayat 1, Pasal 73 ayat 1dan Pasal 74 ayat 1, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan PemegangBerdasarkan hal tersebut, sangat jelas

Pemegang Saham/RUPS Perseroan, maka Pasal 72 ayat 1 PerjanjianKerja Bersama tidak dapat dilaksanakan ;8. Bahwa asetaset sebagaimana tercantum dalam Surat Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.18/Eks/2012/PHI.Sby joNomor 263 K/Pdt. Sus/2011 Jo. Nomor : 82/G/2010/PHI. Sby adalah sebagaiberikut : 222222222 nen n nnn ene enn nen nnn n nen nneeA. Berita Acara Eksekusi Tertanggal 18 Desember 2012, Asetaset yangtereksekusi berupa : 22222 nono n nnn nnn nnn nn1.

Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, NomorS466/MBU/2012 tanggal 23 Agustus 2012, Perihal BesaranUang Santunan bahwa selaku Pemegang Sahara / RUPS PT.Industri Sandang Nusantara (Persero), kami belum pernahmemberikan persetujuan terhadap besaran uang pesangonPHK sebesar 75 kali penghasilan terakhir terhadap karyawanPT. Industri Sandang Nusantara (persero) dipabrik teks Tegal,Patal Cilacap, dan Patal Grati.

Sertaberdasarkan RUPS PT. Baker No 55 pada tanggal 16 Oktober1986 oleh Notaris Daliso Rudianto, Sarjana Hukum diYogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1.AnnaSubiakti, SH.Mhum., 2.Nusye K.I.

Baker sudah bubar menurut hukum;4 Bahwa saat ini pendiri ataupun direksi dalam RUPS AD/ART tahun 1986telah meninggal dunia5 Bahwa sejak tahun 2007, hubungan para penggugat dengan tergugat adalahhubungan kerja dengan perorangan bukan hubungan kerja dengan BadanHukum, dalam hal ini PT.

Baker adalah PT dengan jenis usahaangkutan yang mengadakan RUPS terakhirpada tanggal 16 Oktober 1986 (enam belasoktober tahun seribu sembilan ratus delapanpuluh enam) tentang perubahan AD/ART no.55 yang dibuat oleh notaris Daliso Rudianto,SH. notaris di Yogyakarta. Dengan susunandireksi adalah:Direktur I : Tn. Haji DigdosudarmoDirektur II: Tn. Kasdadib sejak tahun 1986 sampai terbitnya UU PT no.1 Tahun 1995 dan sampai dengan UU PTyang baru yaitu UU no. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.

Baker sudah bubar menurut hukumd saat ini pendiri ataupun direksi dalam RUPSAD/ART tahun 1986 telah meninggal dunia9 Bahwa pemberesannya dilakukan oleh pendiri dan nyatanya (feitelijk) parapendiri atau para direksi berdasarkan RUPS tahun 1986 no. 55 yang dibuatHalaman 15 dari 26 Putusan PHI Nomor 5 /Pdt.SusPHI/2014/PNYyk1011121314oleh notaris Daliso Rudianto, SH, notaris di Yogyakarta telah meninggalduniaOleh karena PT.

yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksuddan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;e Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat padaawal persidangan mengenai surat kuasa maka setelah Majelis Hakim mempelajaridan meneliti bukti T1,T2,T3 terbukti bahwa PT.Baker adalah PT dengan jenisusaha angkutan yang mengadakan RUPS

Pilar Papua belum terbentukkarena belum adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataupunRUPS Luar Biasa;Bahwa Para Penggugat sebagai pemegang saham (ahli waris dari Ir.Musdari) harus terlebin dulu menempuh penyelenggaraan RUPS sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi

Daerah Maluku.16. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku.18. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pemb. Daerah Maluku.19. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.20. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.21. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pemb. Daerah Maluku Tahun 2013.22. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.24. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.25. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT.

BPDM/2014, saksi juga tidak mengetahuinya;Bahwa setahu saksi RUPS diatur di dalam UU Perseroan Terbatas dimana dalamUndangundang tersebut ada dua jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPSLuar Biasa. Di dalam UU Perseroan Terbatas setahu saksi tidak ada disebutkanmengenai RUPS Terbatas;Bahwa selama ini yang ada hanya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,sedangkan RUPS Terbatas baru saksi ketahui saat adanya Keputusan RUPSTerbatas No : 01/RUPST/PT. BPDM/2014.

diatur di dalam Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatasdimana dalam Undangundang tersebut ada 2 jenis RUPS yaitu RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa.Bahwa dalam UU PT Tidak ada disebutkan mengenai RUPS Terbatas, hanyaRUPS sebagaimana yang saksi sebutkan pada poin 30Bahwa selama ini yang ada hanya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,sedangkan RUPS Terbatas setahu saksi tidak pernah ada197Bahwa hasil pembicaraan dalam RUPS dituangkan dalam bentuk SuratKeputusanBahwa kalau Berita Acara Negosiasi Harga tidak

setiap akhir bulan april, dan RUPS Luar biasa yangdapat dilaksanakan sewaktuwaktu diluar RUPS wajib.

Bank Maluku hanya dikenal 2(Dua) forus RUPS yaitu, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sedangkanmengenai RUPS Terbatas tidak diatur dalam Anggaran Dasar.

Terbatas setelah beliau tiba di Ambon; Bahwa sebelum keputusan RUPS Terbatas tersebut ditandatangani oleh Gubernur,Saudara PETRO TENTUA dan FREDDY SANAKY sudah berproses, dalam artianSurat Keputusan RUPS Terbatas PT.

Direktur Operasional pada setiap tahunnyaberhasil mendapatkan keuntungan bagi perusahaan/Tergugat I, bahwa dariprofit yang diperoleh perusahaan tersebut Penggugat menerima dividenbagian yang diberikan oleh Tergugat Il, Kemudian Penggugatmengkompensasikan dividen yang diperoleh tersebut untuk membayarsecara cicil nilai saham yang diberikan;Bahwa pada tahun 2007 (sesuai laporan/laba Perseroan periode 2004 2009) Penggugat telah berhasil melunasi setoran modal dimaksud sehinggatelah dinyatakan dalam RUPS

Tergugat IIagar membayar denda keterlambatan apabila Para Tergugat lalaimelakukan kewajibannya, per hari Rp50.000.000,00 sejak putusandibacakan atau sejak putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga Akta Pendirian PT Karya Lestari MakmurNomor 76/21/42004 dan Akta Nomor 61 Risalah RUPS

CiptaRasa Rupa dengan UU No. 40 tahun 2007 terpaksa karenakeadaan darurat dikejar waktu tanggal 16 Agustus 2008 harusmembuat RUPS untuk penyesuaian Anggaran Dasar dan tidakbermaksud dan tidak ada agenda untuk pengalihan sahamsahamAlm.

Tanoa Haloppoan Panjaitan kepada salah seorang ahli warissebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pastiatau akta perdamaian yang disampaikan oleh ahli waris kepadaPerseroan.Bahwa karena keadaan mendesak itu dibuatlah RUPS Tergugat IVpada tanggal 14 Agustus 2008 dan diangkat Tergugat sebagaipengurus dan penerima titipan saham Alm.

RyanoSatrya Panjaitan untuk mengikuti RUPS PT. CRR;Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhammad RyanoSatrya Panjaitan tanggal 14082008Berita Acara RUPS PT. CRR tanggal 14 Agustus 2008Akta No. 51 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat olehMeissie Pholuan S.H., tentang Pernyataan KeputusanRapat PT. Cipta Rasa RupaKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU67996.AH.01.02. Tahun 2008Surat Panggilan ! No.

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008 Tergugat dan tergugat Ill9.menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai BuktiP7 berupa Berita Acara RUPS Luar Biasa PT CIPTA RASA RUPA, dimanadalam Rapat tersebut tergugat IIl NY.

OSTINA EMANUEL PANJAITAN (TergugatIII) ;Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tersebut, diputuskan bahwa saham atasnama Drs.

, adapun sepadannyaadalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Laut; Sebelah Selatan berbatas dengan Laut; Sebelah Timur berbatas dengan Laut; Sebelah Barat berbatas dengan Laut;Bahwa karena itulah diadakan beberapa kali RUPS, adapun RUPSpertama kali diadakan tanggal 7 Juli 2008.

Bahwa sebabnya terjadibeberapa kali RUPS adalah disebabkan sulitnya pengurusan mendapatkanPengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), hingga terakhirtepatnya tanggal 31 Oktober 2008 diadakan lagi RUPS, dengan acaradalam rapat sama dengan RUPS sebelumnya adalah untuk memperolehpersetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham mengenai:a. Pengantian Direksi Perseroan;Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015b.

Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan sehubungan denganterjadinya pemindahan hak atas saham milik Persero Robi Mayersya(Tergugat ) kepada Penggugat dst, sebagaimana dimaksud dalam aktaNomor 39, tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Satria Darma,SH Notaris di Padang (vide surat bukti P.VIII),sehingga baru RUPS tanggal 31 Oktober 2008 keluar pengesahaan dariMENKUM dan HAM pada tahun 2009; Bahwa sebenarnya jauh sebelum Sertifikat atas tanah di Siloinakditerbitkan oleh

Fotokopi Surat Berita Acara RUPS Nomor 39 tanggal 31 Oktober 2008yang dibuat dan ditandatangani Satria Darma, SH Notaris di Padang;2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU43611.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan tanggal 4 September 2009;3. Fotokopi salinan Putusan Pidana 578/Pid.B/2009/PN.Padang tanggal 17Desember 2009;4. Fotokopi Surat kwitansi pelunasan pembelian tanah Pulau Siloinaktanggal 6 November 2007;5.

Putusan Nomor 330 PK/Padt/2015Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara;Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Sah Surat Berita Acara RUPS CB PT Mentawai Surak Wisatatanggal 31 Oktober 2008 Akta Nomor 39 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Satria Darma, S.H.

Fotocopi Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tgl 22 Maret 2010 (sudah dilegalisir);10. Fotocopi Akta Pemindahan Hak Atas Saham-saham, No. 16 tgl 22 Maret 2010 (sudah dilegalisir);11. Fotocopi Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. Faktur A.0040030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir);12. Fotocopi Faktur Tagihan Biaya Pengukuran, No. Faktur B.0044030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir);13. Fotocopi Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No.

Batam.Fotocopi NPWP No. 02.041.516.2215.000 dan Surat KeteranganTerdaftar (sudah dilegalisir);e Fotocopi SIUP No. 0339/PerindagBTM/PB/XI/2010 tgl 5 Nopember2010 (sudah dilegalisir);e Fotocopi TDP No. 041015207618 tgl 5 Nopember 2010 (sudahdilegalisir);e Fotocopi SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tgl 12 Juli 2010 (sudahdilegalisir);e Fotocopi Ijin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegalisir);e Fotocopi Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009 (sudahdilegalisir);e Fotocopi Akta Risalah RUPS

Fotocopi Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tgl 22 Maret 2010(sudah dilegalisir);10.Fotocopi Akta Pemindahan Hak Atas Sahamsaham, No. 16 tgl 22Maret 2010 (sudah dilegailisir);11.Fotocopi Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. Faktur A.0040030903tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir);12.Fotocopi Faktur Taginan Biaya Pengukuran, No. Faktur B.0044030903tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir);13. Fotocopi Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No.

PTR10.11.12.13.Fotocopi NPWP No. 02.041.516.2215.000 dan Surat Keterangan Terdaftar(sudah dilegalisir);Fotocopi SIUP No. 0339/PerindagBTM/PB/XI/2010 tgl 5 Nopember 2010(sudah dilegalisir);Fotocopi TDP No. 041015207618 tgl 5 Nopember 2010 (sudah dilegalisir);Fotocopi SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tgl 12 Juli 2010 (sudahdilegalisir);Fotocopi Ijin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegailisir) ;Fotocopi Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009 (sudahdilegalisir);Fotocopi Akta Risalah RUPS

Bahwa berdasarkan Berita Acara RUPS PT. Gracia Mitra Selaras(PENGGUGAT) No. 27, tertanggal 10 Nopember 2008 di buat olehDesman, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta,menegaskan halhal sebagai berikut : (vide P3) a.

Oleh karenaTERGUGAT tidak melakukan kewajibannya, PENGGUGAT TELAHMENGINGATKAN TERGUGAT SECARA LISAN DAN TULISANMELALUI SURAT TANGGAL 25 FEBRUARI 2009 (vide P5) DANMELALUI RUPS LUAR BIASA TANGGAL 16 MARET 2009 (vide P6),untuk menyetorkan sisa kewajiban yang masih harus dibayar TERGUGATsampai dengan hari Jumat tanggal 20 Maret 2009 yaitu sebesarRp. 6.009.440.000, (enam milyar sembilan juta empat ratusempatpuluh ribu rupiah), namun TERGUGAT tetap tidak beritikad baik(niet ter goede trouw) melaksanakan

(empatmilyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluhribu. rupiah), walaupun PENGGUGAT TELAH MENGINGATKANTERGUGAT SECARA LISAN DAN TULISAN MELALUI SURATTANGGAL 25 FEBRUARY 2009 (vide P5) DAN MELALUI RUPS LUARBIASA TANGGAL 16 MARET 2009 (vide P6) agar TERGUGATmenyetorkan sisa kewajiban yang masih harus dibayarkan namunTERGUGAT TETAP MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PRESTASINYAyang dinyatakan melalui suratnya tertanggal 20 Maret 2009 (vide P7) ;Dengan demikian TERGUGAT tidak tunai memenuhi

Terkait dengan saham yang dibeli oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT : Kerugian materil terhadap tidak disetorkannya secara penuhsaham yang diambil oleh TERGUGAT kepada PENGGUGATyaitu Rp. 6.000.000.000, (enam milyar rupiah) ; Ditambah bunga menurut suku bunga deposito BankPemerintah 12% pertahunnya atau 1% perbulannya yaitusebesar Rp. 60.000.000, (enampuluh juta rupiah) yaitudihitung sejak ditingkatkan modal dasar dan modaldisetorkan sesuai Berita Acara RUPS tertanggal 10November 2008.

Billy Sindora sebanyak 100 saham atau senilai Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) ;Dalam akta pendirian, disebutkan bahwa tiap tahun akan dilakukanpenghitungan hasil usaha dan dilakukan pembagian kepada para pemegangsaham sesuai dengan nilai saham yang diberikannya, tetapi hingga saat ini halitu tidak pernah direalisasikan karena belum ada keuntungan usaha yangdidapatkan dan sejak awal berdirinya PT Nata Wahana Selera hingga saat initidak pemah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Bahwa

Tinodan Sdri Sintia diberhentikan oleh para pemegang saham sesuai Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang diadakan di Restoran Grace Jalan BungurKota Bandung ;Sejak bulan September 2007 PT Nata Wahana Selera/News Paper Restodikelola oleh sdr. Jundi dan yang mengawasi keuangan yaitu sdr. Arifin GandaWidjaya dan sdr. Rudi, adapun inventaris yang ditinggal masih lengkapdiantaranya :a. Alat alat dapur (4 unit kompor gas, copy maker, microwave, pembakarHal. 4 dari 14 hal.

Jundi sampai bulan Mei2008, lalu tidak dilanjutkan operasionalnya dikarenakan omset menurun dantidak bisa membayar uang sewa tempat kepada PVJ sebesarRp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;Sesuai RUPS, operasional perusahaan akan dilanjutkan kembali olehsdri Sintia dan Terdakwa 2.

Ferra Toeantetelah menjual asset PT Nata Wahana Selera/News Paper Resto dan memindahkuasakan usaha kepada Tatok Djoko Sudiarto tanpa diketahui / sejin dari parapemegang saham perusahaan karena tidak pernah dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), uang Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)hasil penjualan aset tersebut oleh para Terdakwa tidak dimasukkan ke dalamrekening perusahaan PT Nata Wahana Selera/News Paper Resto ;Akibat perbuatan para Terdakwa, PT Nata Wahana Selera/News PaperResto

Nomor 494 K/Pdt/201716.pemegang saham termasuk Termohon Kasasi didalamnya sebagaiKomisaris telah mengetahui dan menyetujui perihal: Perjanjian Sewa antaraPemohon Kasasi dengan Tergugat Il, yang mana hal tersebut jugadikuatkan oleh keteranganketerangan saksi dalam persidangan;Keterangan Saksi Slamat Simangunsong hal. 46 s/d 48 putusan a quo:Bahwa, saksi tahu dalam RUPS PT NLT Gasket setiap tahundisebutkan tentang Rental Pabrik (paragraf 10 hal. 46 putusan a quo);Bahwa, dalam RUPS semua pemegang saham

hadir (paragraf 11 ha.46 putusan a quo);Bahwa, tidak benar Penggugat tidak tahu harga sewa pabrik yang baru,karena setiap dalam RUPS disampaikan (paragraf 7 hal. 47 putusan aquo);Bahwa, saksi tahu secara lisan dari Mr.

"(paragraf 5 hal. 48 putusan a quo);Keterangan Saksi Pudjiono hal. 48 s/d 50 putusan a quo:Bahwa, PT NLT menyewa di lahan PT NALK sejak tahun 1997 denganbiaya sewa US$ 10,000 per bulan sampai dengan sekarang (paragraf 5hal. 49 putusan a quo);Bahwa, saksi pernah melihat akta hasil risalah RUPS (bukti TI18, buktiTI23, bukti TI29) yang menerima hasil RUPS tahun 2006, 2007, 2008,dan 2009 (paragraf 6 hal. 49 putusan a quo);Bahwa, benar saksi setiap bulan memberikan laporan bulanan ke parapemegang saham

telah setuju atas seluruh tindakan yang dilakukan olehPemohon Kasasi, sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 14 tertanggal24 Juni 2010 tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT NLT Gasket Mfg.Halaman 49 dari 65 hal.

Nomor 494 K/Pdt/2017Dimana RUPS tersebut dihadiri oleh 60% pemegang saham (sesuai denganketentuan kuorum Pasal 22 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTNLT Gasket Mfg Nomor 15 tertanggal 21 November 2012 (Bukti TI11) dandalam RUPS telah diputuskan yang pada pokoknya sebagai berikut: Rapat menerima dan menyetujui secara bulat Laporan Tahunan,Laporan Tahunan Direksi dan laporan Tugas Pengawasan DewanKomisaris untuk periode tahun 2006 dan 2007, termasuk LaporanKeuangan Perseroan periode 2006 yang

Direksi dan Komisarisbelumlah mendapat gaji dari PT BWR karena anggaran dasar dan rumahtangga belumlah disahkan RUPS Perdana;4. Tidaklah pernah kami menikmati sarana yang dapat secara leluasa kamigunakan laksana direksi dengan pranata yang memadai bagi seorang direksisebuah PT yang siap beroperasi, kecuali PT yang justru menyedotsumberdaya waktu, tenaga, ilmu dan segala sarana pribadi yang kami milikiagar la dapat tegak berdiri.

Penerimaan oleh Pemerintah Kota Batu, dengan merubah komposisi saham,ataupun Penerimaan oleh PT Batu Wisata Resource maka haruslah diikutidengan penyelenggaraan RUPS yang menentukan hak dan kewajiban parapihak termasuk di antaranya menentukan kedudukan akun hutang afiliasidireksi, sebagai pertanggungjawaban direksi dalam mempertahankankelangsungan hidup perusahaan.

Persetujuan komisarisdilakukan pada saat RUPS Perdana diselenggarakan, dan selama fasepersiapan dimaksud tidak ada upaya pemberhentian sementara baikoleh RUPS maupun Komisaris karena tindakan yang dilakukan olehdireksi (sebagaimana dimaksud Pasal 105 UndangUndang RI Nomor40 Tahun 2007);Seluruh tindakan yang dilakukan direksi yang melaksanakan tugassebagai kuasa calon pendiri yang belum mendapat pengesahan menjaditanggung jawab pribadi direksi apabila RUPS Perdana menolak tahapanperencanaan yang dilakukan

oleh direksi, (Pasal 13 dan Pasal 14UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007);RUPS perdana yang tidak dapat terselenggara, karena tambahan modaldisetor pemerintah Kota Batu tidak pernah terjadi.

Bukti B5, Dokumen Persiapan RUPS dan Bukti Dli. Dokumen PenyesuaianStrategis PT Batu Wisata Resource Menyampaikan secara utuh posisiaktivitas kerjasama investasi senilai Ro247.000.000,00 kepada 10 kelompokkreatif masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dan materiPersiapan RUPS Perdana. Bukti B5 menunjukkan senyatanya bahwaaktivitas dimaksud telah diketahui oleh Pemegang Saham dan Komisarispada saat rapat RUPS Perdana pada tanggal 15 Juni 2015.

Menyatakan bahwa Akta No. 08 tanggal 10 Maret 2011 Notaris Rr.Y.Tutiek Setia Murni,SH.MH, adalah tetap dinyatakan sah sejauhmenyangkut Penyelenggaraan dan Susunan PengurusPerseroan/PT.SMHP, namun khusus mengenai Susunan PemegangSaham Perseroan / PT.SMHP, adalah wajib diselenggarakan RUPS LBuntuk mencatat setoran modal riil ke Perseroan / PT.SGMHP berdasarkanfakta yang ada / Asli Bukti Setoran Modal yang telah diperlihatkan olehPenggugat di hadapan Notaris pada RUPS LB pada tanggal 10 Maret2011;.

Menetapkan mata acara RUPS adalah sebagai berikut1. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan /PT.SMHPmengenai Permodalan agar pasal 33 ayat (1) dan (2) Undangundang R. Nomo 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapatterpenuhi, sebagai berikut : Mengubah besarnya modal dasar Perseroan ; Melakukan penyesuaian pencatatan Modal Disetor Perseroanagar sesuai dengan nilai Riil ;2. Melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimanayang telah diwajibkan dalam pasal 157 Undangundang R.

Il,IIIsekarang Pembanding I,II,IIl yang menyuruh Tergugat IV dan Tergugat Vsekarang Turut Terbanding I, Il untuk menempatkan keterangan bahwaTergugat sekarang Pembanding telah menyetor modal perseroan sebesarUSD 4,512,500.00 ke dalam akte otentik, padahal Tergugat sekarangPembanding tidak dapat menunjukkan bukti asli penyetoran modal tersebut,demikian juga perbuatan Tergugat ,ll,I sekarang Pembanding l,ll,IIl yangmenggunakan akte otentik yang berisi keterangan palsu tersebut untukmenyelengarakan RUPS

dan menempatkan dalam satu kapasitas sebagai Tergugat ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan a quo, Penggugat II, IIIsekarang Terbanding Il,lIl mendalilkan mengajukan gugatan dalamkapasitasnya selaku Direktur dan Komisaris PT Sulawesi Mini Hydro Power ;Menimbang, bahwa gugatan a quo didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2013, akan tetapiberdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 8 Juni 2011 tentang Risalah RUPSTahunan PT Sulawesi Mini Hydro Power, ternyata RUPS

Tergugat I,ll,lIl sekarang Para Pembanding/ParaTerbanding dan Tergugat IV,V sekarang Turut Terbanding , Il mengenaiperbuatan Tergugat sekarang Pembanding yang tidak menyetor modalperseroan untuk PT Sulawesi Mini Hydro Power dan tidak menunjukkan buktiasli setoran modal tersebut dan perbuatan Tergugat Il,lll sekarangPembanding Il, Ill yang menyuruh Tergugat IV,V sekarang Turut Terbanding, Il menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik dan menggunakanakte otentik tersebut untuk menyelenggarakan RUPS

Sehingga dapat mengakibatkanterganggunya dan terhambainya aktifitas usaha Tergugat ;Kemudian PenggugatPenggugat tidak berhak melarang Tergugatuntuk berhubungan dengan siapapun dan di dalam AnggaranDasar maupun RUPS PT. ALS, tidak ada larangan bagi Tergugatuntuk berhubungan atau bertemu dengan siapapun termasukdengan ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution.

Abdul Rahman yang lainnya, makapenghentian busbus tersebut tidak perlu lagi menunggudilakukannya proses RUPS dan dimusyawarahkan kepadaPenggugat ;Bahwa oleh karena ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution sendiriyang menghentikan BusBusnya untuk beroperasi, maka untukmengisi kekosongan BusBus pada Trayek/ ruterute perjalananyang selalu diisi oleh BusBus milik ahli waris Alm.

Nasir Nasution,sedangkan ahli waris yang lain saksi tidak tahu ;Bahwa saksi pernah mengikuti RUPS di PT. ALS pada saat pengangkatanChandra Lubis sebagai Direktur dan setelah itu saksi sering mengikuti PraRUPS ;Bahwa dalam Pra RUPS bulan Pebruari 2013 Guruh Nasution tidak adatetapi yang ada M. Nasir Nasution ;Bahwa saksi belum pernah melihat surat penyetopan atas nama Direktur/Komisaris ;Bahwa pada Pra RUPS tahun 2014 yang hadir dari ahli waris Alm.

Rachman Nasutionada 28 (dua puluh delapan unit ) ;Bahwa masalah penggantian kelayakan bus ada dibuat dalam RUPS,nanti dituangkan dalam operasional dan tehnisnya diserahkan kepadaDirektur Utama, saya pikir Direktur Utama tidak sewenangwenang sepertiyang diperkarakan ;Bahwa ada sebagian Bus yang dioperasikan oleh Guruh Nasution tidaklayak beroperasi ;Bahwa masalah RUPS tahun ini dibuat studi kelayakan dan dibuat panitia,disitulah dituangkan dalam satu daftar seperti kaca dan jok.

Rachman Nasution yang tidak jalanyang berwenang mengonirolnya adalah Kepala Personalia ;Bahwa menurut RUPS aturannya untuk mengisi trayek harus ada ijin daripemegang saham awal ;Bahwa saksi ada membaca sekilas surat pencabutan surat kuasa dimanapencabutan itu dilakukan dibawah tangan ;Bahwa yang menggunakan trayek atas operasional bus Alm. Abd.Rachman Nasution yang sudah di stop adalah PT. ALS dank arena sudahada RUPS maka tidak perlu ijin dari ahli waris Alm. Abd.

;Terhadap alasan tersebut Tergugat telah keliru dan salah kaprah dalammemahami dan menerapkan Pasal 14 UU No. 19/2003 yang menyebutkan:(1) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perserodimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham padaPersero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnyadimiliki oleh negara;(2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepadaperorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS;Halaman 18 dari 71 halaman, Putusan

Mengenai Legal Standing Menteri dalam RUPS baik dalam halseluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan pemegang sahampada Persero dan Perseroan Terbatas dalam hal tidak seluruhsahamnya dimiliki oleh Negara;b. Mengenai kewenangan Menteri untuk memberikan kuasa denganhak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untukmewakilinya dalam RUPS;c.

Dalam pertimbangan lainnya Mahkamah Konstitusimenyatakan ...Penerima Kuasa yang mewakili Menteri dalam RUPSHalaman 20 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 33/G/2019/PTUNJKT.tersebut tidak boleh bertindak langsung mengambil keputusanmelainkan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri terlebihdahulu sebagai pemberi kuasa...dst, selanjutnya dalampertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyebutkan ...Namun, jikamenteri tidak hadir dalam RUPS tersebut melainkan memberi kuasadengan hak subsitusi (entah kepada

Adhi Persada Properti selaku kuasa kepada Penggugatmelainkan persetujuan menteri tersebut ditujukan/dimaksudkan bagipenerima kuasa yang mewakili Menteri dalam suatu RUPS dalam mengambilkeputusan;Lebih jauh lagi, persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara dalamhal adanya pengalihan aktiva (tanah) sebagaimana yang dinyatakan didalam Obyek Sengketa pada alasan kedua tersebut hanya terhadappengalihan Aktiva Tetap, hal tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 2ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No

padaPersero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnyadimiliki oleh negara;(2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepadaperorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS;(3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),wajib terlebin dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambilkeputusan dalam RUPS mengenai:a. perubahan jumlah modal;b. perubahan anggaran dasar;c. rencana penggunaan laba;d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan

30 April 2014 dan selanjutnya diangkat kembalimenjadi Direktur Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2015;Menimbang, bahwa oleh karena jabatan dan kedudukan Penggugat nyatanyata sebagai Direktur Perseroan (Direksi) maka segala hak dan kewajibanyang timbul dari dan melekat dengan Jabatan Penggugat dalam kedudukannyasebagai Direktur Perseroan diatur dan tunduk pada ketentuan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran DasarPerseroan serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Perseroan Terbatasselengkapnya berbunyi sebagai berikut:Ayat (1) Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalamsaham dan memenuhi persyaratan yang ditetapbkan dalam UndangUndang iniserta peraturan pelaksanaannya,Putusan Nomor 276/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST hal. 17 dari 23Ayat (2) Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 92 Ayat (1)dan Ayat (2), Pasal 94 ayat (1) dan Ayat (5) serta Pasal 98 Ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, pada pokoknyamenyebutkan Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh menjalankanpengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dantujuan perseroan, dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yangditentukan dalam undang undang ini dan atau anggaran dasar; Direksi diangkatdan diberhentikan oleh RUPS

dan Direksi mewakili perseroan baik di dalammaupun diluar pengadilan;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (5), Pasal92 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 94 Ayat (1) dan Ayat (5) dan Pasal 98 Ayat (1)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas diatas dapatdisimpulkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang diangkat dandiberhentikan oleh RUPS serta berwenang dan bertanggungjawab penuhmenjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai denganmaksud dan

Hak dan kewajiban Direksi diatur dan tunduk pada UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran DasarPutusan Nomor 276/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST hal. 18 dari 23Perseroan dan Keputusan RUPS, sedangkan hak dan kewajiban pekerja/oburuhdiatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama danUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa dalam hal terjadi sengketa antara Direksi sebagai organperseroan dengan Perseroan sebagai